Asep

Asep

Wabup Intan Dorong Kang Nong Tangerang Tingkatkan Kompetensi dan Personal Branding untuk Majukan Pariwisata

Tangerang, lensafokus.id – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah mendorong generasi muda, khususnya Kang dan Nong Kab. Tangerang untuk terus meningkatkan kompetensi diri dalam kemampuan komunikasi publik, kepercayaan diri, dan personal branding dalam mendukung promosi dan memajukan pariwisata daerah.

Hal tersebut disampaikan Wabup Intan saat membuka kegiatan Pembinaan Kang Nong Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang, di Ruang Rapat Solear, Jumat (17/4/2026).

"Saya mohon para Kang Nong harus terus meningkatkan kompetensi diri, dalam hal komunikasi publik, kepercayaan diri dan mampu membentuk personal branding untuk aktif mendukung promosi dan peningkatan kemajuan pariwisata daerah," ujar Wabup Intan.

Dia menandaskan bahwa Kang Nong merupakan duta-duta yang merepresentasikan wajah daerah. Untuk itu Pemkab Tangerang berkomitmen memberikan pembinaan dan pendampingan agar mereka bisa bersinergi dan berkolaborasi bersama dalam membangun citra positif daerah secara luas.

“Kang Nong ini merupakan representasi wajah daerah yang mencerminkan kecerdasan, karakter, serta nilai-nilai budaya Kabupaten Tangerang. Kegiatan pembinaan ini tidak hanya membentuk generasi muda yang percaya diri, tetapi juga melahirkan sosok-sosok yang memiliki kapasitas sebagai duta pariwisata daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Kang Nong merupakan duta budaya dan pariwisata daerah. Menjadi Kang Nong bukan hanya soal penampilan, tetapi ada tanggung jawab yang melekat untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah serta memajukan pariwisata daerah.

“Kang Nong harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan budaya Kabupaten Tangerang, sekaligus menjadi generasi yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur di tengah perkembangan zaman,” tegasnya.

Dia juga meminta Kang dan Nong Kabupaten Tangerang tersebut mampu cakap dan bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial yang dimiliki sebagai sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan potensi daerah.

“Gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Kenalkan daerah kita, angkat potensi kita, dan bangun citra baik Kabupaten Tangerang, baik di tingkat daerah maupun nasional” pintanya.

Pihaknya berharap melalui kegiatan pembinaan tersebut, Paguyuban Kang Nong Kab. Tangerang dapat menjadi wadah pengembangan diri, tempat belajar, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan jejaring yang positif untuk bersama-sama bersinergi memajukan Kabupaten Tangerang.

"Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tetapi juga mampu menjadi representasi positif mempromosikan potensi pariwisata serta budaya Kabupaten Tangerang secara luas," pungkasnya.

Diskominfo Tangerang Perkuat Transparansi dan Layanan Informasi Publik Lewat Koordinasi PPID

TANGERANG, lensafokus.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang menggelar rapat koordinasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah, ternasuk kecamatan dan kelurahan bertujuan untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dalam kesempatannya, Ketua Tim Informasi Publik Eva Rian Novita, menekankan bahwa dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, pihaknya terus mendorong seluruh element perangkat daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana.

"Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi melalui PPID kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana, baik melalui website PPID, media sosial, maupun langsung ke sekretariat PPID di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan regulasi yang berlaku," ujar Eva.

Eva juga menyoroti pentingnya pengoptimalan pelayanan informasi publik di seluruh PPID Pelaksana, yang menjadi bagian penting dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, ia menjelaskan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.

"Dengan adanya rapat peningkatan seperti ini, Kami berharap seluruh PPID Pelaksana melakukan optimalisasi pelayanan publik dengan memastikan tempat dan diumumkannya informasi berkala, setiap saat, dan serta-merta pada website PPID," jelasnya.

Di kesempatan yang sama Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Zulfikar mengaskan, masih perlunya pemahaman baik secara regulasi maupun pelayanan publik.

"Di semua daerah kelemahannya memang sering berganti-ganti PPID Pelaksana dikarenakan adanya promosi dan mutasi, namun dengan kesempatan ini kami ingin terus mengingatkan peran PPID di Lembaga pemerintahan," kata Zulfikar.

Selain itu, Zulfikar juga mengingatkan bahwa ketersediaan ruang pelayanan informasi yang dilengkapi dengan buku register permohonan, formulir permohonan, formulir keberatan, dan tanda terima permohonan harus dipastikan ada di setiap PPID Pelaksana.

"Kami dari Komisi Informasi Provinsi berharap PPID Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat selalu konsisten dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan informasi publik bagi masyarakat," pungkasnya. (Red)

Menko AHY Apresiasi Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Nelayan Dan Dorong Penataan Kawasan Pesisir Terintegrasi

TANGERANG, lensafokus.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan apresiasi atas pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/4/26).

Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Menko AHY ke Desa Tanjung Anom dan Desa Ketapang bersama jajaran kementerian terkait, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Wakil Gubernur Banten.

Dalam kunjungan tersebut, Menko AHY didampingi Bupati Tangegerang Moch. Maesyal Rasyid meninjau langsung hasil pembangunan rumah terintegrasi hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pihak swasta.

“Ini merupakan contoh nyata kolaborasi yang baik. Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Bupati Tangerang, dalam menghadirkan kawasan hunian yang lebih layak dan tertata bagi masyarakat nelayan,” ujar AHY.

Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada hunian, tetapi juga pada pengembangan ekosistem ekonomi masyarakat. Di Desa Tanjung Anom, telah dibangun sebanyak 110 unit rumah layak huni bagi nelayan melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk Habitat for Humanity dan koperasi setempat. Sementara itu, di kawasan Ketapang Aquaculture, terdapat sekitar 127 rumah yang telah ditata menjadi lingkungan yang lebih asri dan produktif.

“Kita ingin memastikan kawasan ini tidak hanya nyaman untuk ditinggali, tetapi juga produktif. Para nelayan bisa meningkatkan nilai ekonomi, sementara keluarga juga dapat mengolah hasil perikanan menjadi produk yang bernilai tambah,” jelasnya.

Selain itu, Menko AHY juga meninjau kawasan mangrove di Desa Ketapang yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap abrasi sekaligus berpotensi menjadi destinasi wisata berbasis lingkungan (ecotourism) dan olahraga (sport tourism).

“Penanaman mangrove ini sangat penting sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim dan perlindungan wilayah pesisir. Ke depan, kawasan ini juga bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.

Program penataan kawasan ini merupakan bagian dari upaya transformasi kawasan kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), serta didukung oleh pendanaan APBN, APBD, dan sinergi lintas sektor.

Sementara itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen menjalankan program bedah rumah melalui program unggulan Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin) dengan target pembangunan 1.000 rumah layak huni setiap tahun.

Pemkab Tangerang juga akan menindaklanjuti arahan Menko AHY terkait penyediaan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan tanggul penahan abrasi (breakwater), normalisasi sungai, serta fasilitas penunjang lainnya guna memperkuat kawasan pesisir.

“Program 1.000 rumah layak huni akan terus kami lanjutkan hingga seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang mendapatkan hunian yang layak. Ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pihaknya berharap melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak, diharapkan penataan kawasan pesisir di Kecamatan Mauk dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

“Harapan kami, semoga sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan swasta ini terkait penataan kawasan pesisir dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir yang tidak hanya membangun hunian yang layak tapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakatnya,” pungkasnya. (Red)

Wujudkan Asta Cita, KORPRI Kabupaten Tangerang Susun Strategi Transformasi ASN Dalam Raker 2025

TANGERANG, lensafokus.id – Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam memperkuat performa Aparatur Sipil Negara (ASN). Bertempat di Lemo Hotel Kelapa Dua, Kamis (16/4/26)

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tangerang. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa Raker ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan kompas penentu arah kebijakan organisasi ke depan. Raker ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan program organisasi dengan visi pembangunan daerah yang lebih berdampak.

Mengusung tema “KORPRI Solid Mewujudkan Asta Cita”, Soma menegaskan pentingnya persatuan di tubuh ASN. KORPRI diharapkan mampu berdiri teguh sebagai perekat bangsa dan penggerak utama integritas birokrasi di tengah arus perubahan zaman.

“Rapat Kerja ini adalah wahana strategis untuk mengevaluasi sekaligus menyusun langkah nyata. Kita harus adaptif terhadap dinamika reformasi birokrasi dan transformasi digital agar pelayanan publik semakin berkualitas,” ujar Soma Atmaja.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi ASN merupakan harga mati untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Selain membahas evaluasi kinerja, Raker ini juga membedah peta jalan program kerja untuk tahun 2026. Soma memaparkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi prioritas, di antaranya:

- Revitalisasi Pendidikan: Melanjutkan pembangunan dan pembenahan kualitas SMP serta SMK Korpri sebagai kontribusi nyata di sektor pendidikan.

- Layanan Kesehatan & Usaha: Optimalisasi Klinik Korpri dan berbagai unit usaha organisasi guna mendukung program kesehatan pemerintah daerah bagi masyarakat luas.

- Kesejahteraan Anggota: Menjajaki kolaborasi strategis dengan sektor pengembang untuk memfasilitasi pengadaan perumahan khusus bagi anggota KORPRI.

Soma memastikan bahwa penyusunan program kerja tidak akan dilakukan secara top-down semata. Ide-ide segar dan gagasan dari setiap subunit KORPRI juga akan ditampung dan dibahas secara mendalam untuk memastikan program yang dilahirkan benar-benar berjalan dan tepat sasaran.

“Tahun ini, KORPRI Kabupaten Tangerang harus melangkah lebih maju. Kita ingin organisasi ini memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh seluruh anggota,” tegasnya menutup sambutan.

Raker ini diharapkan menghasilkan sinergi yang lebih kuat antar-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sehingga mampu menciptakan birokrasi yang tidak hanya solid secara internal, tetapi juga prima dalam melayani masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, wakil Ketua III Korpri Kabupaten Tangerang, Prima Saras Puspa menjelaskan bahwa agenda besar ini berpijak pada landasan regulasi yang kuat, termasuk Keppres No. 82 Tahun 1971 serta Keputusan Caretaker Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Banten Tahun 2025.

Menurut Prima, Raker ini ditargetkan menghasilkan empat output krusial yakni, Rekomendasi program prioritas KORPRI untuk tahun 2026, Penegasan tugas dan tanggung jawab di setiap lini bidang, Komitmen Bersama untuk pelaksanaan program yang profesional dan akuntabel serta Rumusan SK Program Kerja KORPRI Tahun 2026 sebagai payung hukum internal.

"Dengan sinergi yang terbangun, KORPRI Kabupaten Tangerang optimis mampu menciptakan birokrasi yang solid secara internal dan prima dalam melayani publik, selaras dengan semangat Asta," terangnya. (Red)

Bupati Tangerang Dorong KDKMP Lebih Produktif dalam Monev Triwulan I Tahun 2026

Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Dhama Wanita Persatuan (DWP) Kab. Tangerang, Rabu (15/04/26).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal mengatakan bahwa kegiatan Monev tersebut menjadi langkah awal memastikan koperasi berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Sebanyak 137 ketua KDKMP mengikuti Monev gelombang pertama, sementara gelombang kedua akan dijadwalkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. “Hari ini, kita mengundang 137 ketua koperasi merah putih untuk gelombang pertama, nanti gelombang kedua jumlahnya sama,” ujar Bupati Maesyal.

Bupati menjelaskan, Monev ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program KDKMP yang telah mendapatkan dukungan dana serta hambatan apa saja yang dialami. Menurut dia, evaluasi ini penting untuk memastikan koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, namun benar-benar beroperasi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat

“Kita ingin melihat apakah koperasi yang mendapat support Rp100 juta per desa/kelurahan ini sudah berjalan lancar atau masih ada kendala. Koperasi harus menunjukkan kinerja nyata, berjalan usahanya, dan memberikan manfaat langsung bagi anggota,” tegasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga menghadirkan sejumlah narasumber strategis untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi KDKMP. Kehadiran narasumber dan para pemangku kepentingan diharapkan bisa memberikan solusi konkret yang mampu memperlancar operasional koperasi. “Kita cari jalan keluarnya bersama, supaya koperasi desa/kelurahan ini bisa terus berjalan tanpa hambatan, khususnya terkait suplai,” harapnya.

Bupati juga mendorong agar koperasi mampu bekerjasama dan memanfaatkan potensi lokal di wilayah masing-masing, seperti hasil panen pertanian, holtikultura dan hasil peternakan yang dijalankan para petani di wilayah sekitar KDKMP beroperasi.

“Koperasi bisa jalin kerjasama dengan para petani lokal. Kalau ada hasil panen pertanian, hortikultura, ternak ayam atau lele, itu bisa dimanfaatkan koperasi untuk disuplai ke program MBG,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan adanya sinergi dengan petani lokal dan para mitra lainnya diharapkan semakin memperkuat peran koperasi dalam rantai pasok kebutuhan masyarakat. “Dengan adanya sinergi yang kuat, koperasi tidak hanya berjalan, tapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga memastikan bahwa Monev ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap kendala bisa ditemukan solusinya, sehingga koperasi benar-benar berkembang, mandiri, dan bermanfaat nantinya

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah, menyampaikan bahwa monev ini difokuskan untuk memetakan permasalahan yang dihadapi koperasi secara lebih terarah.

“Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kendala dari aspek kelembagaan, usaha, dan SDM agar dapat ditangani secara tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah pembinaan ke depan. “Dari hasil ini, kami akan menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi,” jelasnya.

Menurut Anna, proses monev yang dilakukan dirancang interaktif agar solusi dapat ditemukan bersama. “Melalui diskusi, asistensi, dan monitoring, kami harap setiap permasalahan bisa ditindaklanjuti secara konkret,” tutupnya. (Red)

Sekda Kabupaten Tangerang Resmi Buka Lomba TTG 2026, Tekankan Efisiensi Ekonomi Desa

Tangerang, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) resmi membuka Gelar Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Acara yang menjadi ajang adu kreativitas inovator lokal ini dipusatkan di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa pada Rabu (15/04/2026).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, yang mewakili Bupati Tangerang. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya inovasi teknologi yang lahir dari akar rumput untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa.

"Teknologi Tepat Guna adalah jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Intinya adalah efisiensi. Kita ingin melihat alat-alat yang dihasilkan hari ini benar-benar bisa dipakai petani kita untuk memanen lebih cepat, membantu pelaku UMKM mengemas produk lebih baik, hingga membantu ibu rumah tangga mengelola limbah domestik secara mandiri," Ujar Sekda Soma

Dominasi pelajar dalam ajang tahun ini membawa warna baru melalui teknologi berbasis Internet of Things (IoT). Selain alat SIPETA (Sistem Pemantauan pH Tanah) yang mampu merekomendasikan tanaman secara otomatis, inovasi unggulan lainnya datang dari perwakilan Kecamatan Pasar Kemis.

Naura Atanaya Aji dan Sabriya Belfaira, siswi dari SMA Islam Terpadu Auladi Islami, memperkenalkan BEI (Bio Energy in IoT Hydroponics). Alat ini merupakan sistem hidroponik cerdas yang mengandalkan 100% tenaga surya dan sistem otomasi nutrisi.

"Sistem BEI memungkinkan pemberian nutrisi dilakukan secara otomatis melalui sensor. Jika nutrisi kurang, alat akan menambahkannya sendiri hingga sesuai. Selain itu, kondisi hidroponik dapat dipantau dari jauh melalui website. Jadi, pemilik tetap bisa memantau dan mengoperasikan sistem meskipun sedang berada di luar kota," jelas Naura dan Sabriya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang H. Yayat Rohiman, memaparkan bahwa lomba tahun 2026 ini diikuti oleh 21 alat teknologi tepat guna dan 4 Posyantek dari 15 kecamatan, termasuk Tiga Raksa, Sepatan, Kemiri, Jayanti, Legok, Panongan, Sukamulya, Pagedangan, Cisauk, Pakuhaji, Teluknaga, Jambe, Mekarbaru, dan Kresek.

Meskipun secara kuantitas terdapat penurunan dibanding tahun lalu karena bertepatan dengan jadwal Ujian Akhir Semester (UAS), kualitas inovasi seperti Bio-Casta (juara tingkat provinsi 2025) tetap menjadi standar tinggi bagi peserta tahun ini. Kepala DPMPD menekankan pentingnya sinergi Triple Helix—pemerintah, akademisi, dan perusahaan swasta sebagai pemodal—agar inovasi ini tidak berhenti di tahap prototipe.

Seluruh pemenang dari tingkat kabupaten ini akan mewakili Kabupaten Tangerang di Lomba TTG Tingkat Provinsi Banten. Menariknya, Kabupaten Tangerang juga diproyeksikan akan bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara tingkat provinsi pada tahun 2026 ini.

"Hasil lomba ini nantinya akan dibina lebih lanjut oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar produknya bisa legal, berkelanjutan, dan menyebar luas. Kami ingin potensi inovasi lokal ini benar-benar ditangkap oleh sektor industri agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas," tutup Yayat.

Dengan penyelenggaraan lomba ini, Kabupaten Tangerang optimis dapat menciptakan ekosistem inovasi yang mandiri, menjadikan teknologi sebagai alat praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. (Red)

TikTok Tutup 780 Ribu Akun Anak, Pemerintah Desak Platform Lain

Jakarta, lensafokus.id - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid didampingi Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar pada Selasa (14/4/2026) mengatakan kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata.

Hingga 10 April 2026, platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

"Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia," ungkap Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Meutya menyampaikan apresiasi kepada platform TikTok yang telah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak, khususnya di Indonesia.

“TikTok telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mempublikasikan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center, serta berkomitmen melakukan pembaruan berkala atas implementasinya,” jelasnya.

Meutya menegaskan hal itu menjadi langkah awal yang sangat positif dan menjadi kemenangan bagi publik, khususnya orang tua dan anak-anak di Indonesia.

"Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown," ujarnya.

Sementara itu, terkait platform Roblox, Kemkomdigi mencatat adanya perkembangan di tingkat global.

Roblox dilaporkan telah melakukan penyesuaian pengaturan (adjustment setting) dan menghadirkan fitur baru secara global dari kantor pusatnya di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya pelindungan anak.

Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP TUNAS di Indonesia.

"Masih ada loophole (celah) yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal," jelasnya.

Kemkomdigi menegaskan hingga saat ini Roblox belum dapat dikategorikan sebagai platform yang patuh terhadap PP TUNAS.

"Dengan berat hati meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa platform Roblox telah mematuhi PP TUNAS," tandasnya.

Kemkomdigi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta akan mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. (Red)

Fokus Kesejahteraan Rakyat, Bupati Tangerang Tekankan Skala Prioritas dan Efisiensi pada Musrenbang 2027

TANGERANG, lensafokus.id — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (14/04/26).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa selain prioritas makro, Pemkab Tangerang memberikan perhatian khusus pada fakta lapangan yang mendesak, seperti infrastruktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir yang harus dituntaskan pada tahun anggaran 2027.

"Kita sudah sependapat dengan TAPD untuk memantapkan sasaran yang langsung menyentuh masyarakat. Kegiatan yang sifatnya sosialisasi atau seremonial bisa kita tunda dahulu agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan yang diharapkan masyarakat," tegas Bupati Maesyal Rasyid.

Ia menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan langkah strategis untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut juga merupakan puncak dari rangkaian penjaringan aspirasi yang telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat terbawah.

"Agenda hari ini adalah tindak lanjut dari Musrenbang tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Substansinya adalah perumusan anggaran 2027 untuk melaksanakan program unggulan dan skala prioritas yang semuanya demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang," ungkapnya.

Lanjut dia, pembangunan pada tahun 2027 mengusung tema "Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Berkelanjutan", sebagai bagian dari pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2025–2029. Arah kebijakan ini difokuskan pada enam prioritas utama, termasuk tata kelola pemerintahan yang efisien, penguatan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Guna menjamin kualitas pembangunan, Pemkab Tangerang turut mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kuat di setiap tahapan perencanaan. Untuk itu, Bupati Maesyal berharap forum ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dan mampu menjawab tantangan dinamika pembangunan di Kabupaten Tangerang ke depan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Erwin Mawandy menuturkan bahwa tahapan Musrenbang RKPD ini merupakan instrumen vital dalam menyepakati berbagai elemen krusial pembangunan. Hal ini mencakup penentuan skala prioritas program, pagu indikatif, hingga penyesuaian indikator dan target kinerja yang akan menjadi acuan kerja seluruh perangkat daerah pada tahun 2027 mendatang.

"Forum ini menjadi momentum bagi kita untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan sasaran prioritas di tingkat provinsi. Kami juga melakukan klarifikasi mendalam untuk memastikan usulan dari Musrenbang kecamatan yang menjadi kewenangan kabupaten dapat terakomodasi secara tepat sasaran sesuai lokasi yang telah dipetakan," jelas Erwin.

Selain sinkronisasi kebijakan, proses ini juga diarahkan untuk menciptakan integrasi yang kuat antara perencanaan teknokratis dengan usulan riil dari masyarakat desa dan kelurahan. Dengan demikian, dokumen RKPD yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi solusi konkret atas permasalahan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang. (Red)

Bupati Tangerang Hadiri Halal Bihalal KSPSI Bersama Kapolri di PT KMK Global Sport

TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menghadiri acara Halal Bihalal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bersama Kapolri di PT KMK Global Sport, Desa Telaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (14/4/26).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Wakil Gubernur Banten, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran Mabes Polri, serta Kapolda Banten.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan Halal Bihalal yang mempererat silaturahmi antara pemerintah, aparat keamanan, pengusaha dan para pekerja.

“Momentum Halal Bihalal ini menjadi ajang penting untuk semakin memperkuat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta para pekerja," ujar Bupati Maesyal Rasyid

Dia menandaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus menjaga iklim investasi yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga pertumbuhan industri di daerah dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja.

"Kabupaten Tangerang sebagai salah satu kawasan industri strategis akan terus berupaya memberikan kemudahan investasi, sekaligus memastikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja tetap menjadi prioritas," tandasnya

Dia berharap dengan sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, dunia usaha, pekerja dan aparat penegak hukum akan berdampak positip bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah

"Semakin kuatnya kolaborasi dan sinerdi dari seluruh pihak, tentu kita akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Tangerang," ujarnya

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada perekonomian dunia dan nasional.

"Saya mengajak seluruh elemen, termasuk pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, untuk bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong iklim investasi yang kondusif di Indonesia," pintanya.

Menurut dia, hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan buruh menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan industri dan investasi. Dengan industri yang sehat, kesejahteraan pekerja akan lebih terjamin.

"Hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha dan buruh adalah kunci tumbuh kembangnya industri dan investasi. Semakin harmonis dan sehat hubungan industrial yang tercipta, kesejahteraan pekerja pun semakin terjamin," ungkapnya. (Red)

Diskominfo Kota Tangerang Optimalisasi Server 24 Jam untuk Sukseskan Pra-SPMB

Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan kesiapan infrastruktur digital, dalam mendukung pelaksanaan pra-Sistem Penerimaan Murid Baru (Pra-SPMB) yang akan berlangsung hingga 8 Juli 2026 mendatang.

Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Diskominfo Mugiya Wardhany, saat ditemui langsung di ruang kerjanya, Senin (13/4/26).

Ia menyatakan, Diskominfo telah mengalokasikan server khusus guna menunjang kelancaran proses pra-SPMB untuk jenjang SD maupun SMP.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tingginya akses dari masyarakat, khususnya ratusan ribu orang tua calon peserta didik.

“Sejak awal pelaksanaan pra-SPMB, kami telah menyiapkan server tersendiri yang didukung dengan sumber daya optimal. Kami juga melakukan berbagai pengujian melalui sejumlah skenario untuk memastikan kekuatan dan stabilitas server dalam menghadapi lonjakan akses,” ungkap Mugiya.

Lanjutnya, Diskominfo juga melakukan pemantauan server secara intensif selama 24 jam penuh, baik melalui pengawasan fisik maupun dashboard sistem yang tersedia. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak terjadi gangguan atau downtime selama proses berlangsung.

“Petugas server kami siagakan 24 jam dalam dua shift setiap hari. Ini menjadi komitmen kami untuk menjaga agar layanan tetap stabil. Jika terjadi kendala, dapat segera ditangani dengan cepat,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi kendala yang mungkin dihadapi masyarakat dapat menghubungi help desk Dinas Pendidikan yaitu tingkat SD di nomor 0877-4852-8302 sedangkan di tingkat SMP di nomor 0877-4852-8303.

"Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi LAKSA sebagai kanal pengaduan layanan publik non-kegawatdaruratan,” tutupnya. (Red)

Page 5 of 265
Go to top