Bogor, lensafokus.id – Aktivitas galian C yang diduga kuat beroperasi secara ilegal kembali menjadi sorotan. Kali ini, kegiatan pertambangan tanpa kejelasan izin tersebut terpantau di wilayah Desa Cibeber I, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan memicu keresahan warga setempat.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah alat berat dan truk pengangkut material terlihat beroperasi keluar-masuk area galian. Material berupa tanah dan batu diduga dikeruk dalam jumlah besar lalu diangkut ke luar wilayah desa. Aktivitas tersebut berlangsung pada siang hari dan dinilai mengganggu kenyamanan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa aktivitas galian tersebut telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan semakin dirasakan masyarakat.
“Kalau musim hujan jalanan licin cepat rusak dan kami khawatir takut longsor. Kami juga tidak pernah tahu apakah galian ini punya izin atau tidak,” ujarnya, Senin (26/1/2026).
Tak hanya berdampak pada infrastruktur, aktivitas galian C yang diduga ilegal ini juga berpotensi merusak lingkungan, mulai dari perubahan struktur tanah, terganggunya aliran air, hingga meningkatnya risiko bencana ekologis di sekitar permukiman warga.
Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, setiap aktivitas pertambangan galian C dilarang beroperasi tanpa izin resmi. Larangan tersebut mencakup:
- Kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau perizinan berusaha yang sah;
- Penggunaan alat berat di lokasi yang belum mengantongi izin lingkungan;
- Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL;
- Aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan, jalan umum, serta membahayakan keselamatan masyarakat;
Larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan turunannya. Pelaku galian C ilegal dapat dikenakan sanksi administratif, penghentian operasional, penyitaan alat berat, hingga pidana penjara dan denda.
Warga mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk segera turun langsung ke lokasi guna melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka berharap adanya penindakan tegas apabila terbukti aktivitas pertambangan tersebut melanggar aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola galian. Sementara itu, dinas terkait maupun aparat penegak hukum juga belum memberikan pernyataan resmi terkait legalitas aktivitas pertambangan tersebut. (Tim)
Subang, lensafokus.id — Maraknya peredaran obat keras golongan G tanpa izin resmi di wilayah Kabupaten Subang kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sebuah kios yang berlokasi di Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, dilaporkan oleh Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR) ke Polsek Ciasem karena diduga kuat menjual obat keras secara ilegal. Jumat (16/1/2026).
Namun ironisnya, saat awak media bersama LPI TIPIKOR dan didampingi anggota Polsek Ciasem mendatangi lokasi yang dilaporkan, kios tersebut justru sudah dalam kondisi tutup dan tidak terlihat adanya aktivitas penjualan. Kondisi ini sontak memunculkan tanda tanya besar di kalangan pelapor maupun masyarakat sekitar.
Situasi tersebut dinilai janggal dan menimbulkan dugaan adanya permainan yang sistematis dan terstruktur. Pasalnya, berdasarkan keterangan LPI TIPIKOR, kios tersebut sebelumnya diduga aktif menjual obat golongan G tanpa izin resmi dan telah lama meresahkan warga.
“Informasi yang kami terima, kios ini bukan baru beroperasi. Aktivitas penjualan obat keras diduga sudah berlangsung cukup lama,” ungkap perwakilan LPI TIPIKOR.
Dalam laporannya, LPI TIPIKOR juga menyebut adanya seorang koordinator lapangan (korlap) berinisial P, yang diduga mengetahui bahkan mengoordinasikan aktivitas penjualan obat keras ilegal tersebut. Nama tersebut kini menjadi salah satu titik fokus yang diharapkan dapat ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Lebih jauh, LPI TIPIKOR menduga adanya indikasi kongkalikong atau kerja sama tidak sehat antara oknum tertentu dengan pihak penjual obat, sehingga informasi terkait rencana penindakan atau pengecekan lapangan diduga bocor terlebih dahulu. Dugaan ini masih bersifat klaim awal, namun dinilai perlu ditindaklanjuti secara serius demi membuka tabir peredaran obat ilegal di wilayah Ciasem.
Sementara itu, pihak Polsek Ciasem menyampaikan bahwa kepolisian tetap terbuka terhadap laporan masyarakat. Aparat menegaskan akan melakukan pendalaman serta penyelidikan lanjutan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat-obatan terlarang di lingkungan sekitar.
Di sisi lain, LPI TIPIKOR menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Lembaga tersebut menilai peredaran obat keras tanpa izin merupakan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda, serta mencederai rasa keadilan jika dibiarkan tanpa penindakan tegas.
“Kami akan terus mengawal dan mendorong penegakan hukum yang transparan dan adil di Kabupaten Subang. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegas LPI TIPIKOR.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi terkait status kios maupun pihak-pihak yang diduga terlibat. (Asp)
BEKASI, lensafokus.id — Praktik penjualan obat keras golongan G secara ilegal di wilayah Inspeksi Kalimalang, Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, kembali menuai sorotan. Sebuah kios yang diduga kuat menjual Tramadol dan Hexymer tanpa resep dokter masih beroperasi, meski aktivitas tersebut telah lama dikeluhkan warga.
Saat ditemui di lokasi, penjaga kios mengakui bahwa dirinya hanya bekerja dan menyebut pemilik kios berinisial S, yang disebut-sebut berasal dari Aceh. Pengakuan ini memperkuat dugaan bahwa jaringan peredaran obat keras ilegal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dikendalikan oleh pihak tertentu dari luar daerah.
Upaya konfirmasi pun dilakukan kepada S yang diduga sebagai pemilik kios. Namun, saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp pada Minggu (11/1/2026), yang bersangkutan justru mengelak dan tidak mengakui keterkaitannya.
“Salah orang mungkin, saya lagi tugas di Aceh,” tulisnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut dinilai janggal dan terkesan menghindar, mengingat keterangan penjaga kios yang secara tegas menyebut inisial dan asal pemilik. Sikap saling lempar tanggung jawab ini semakin menguatkan dugaan bahwa praktik ilegal tersebut sengaja disamarkan untuk menghindari jerat hukum.
Sebagaimana diketahui, peredaran Tramadol dan Hexymer secara ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan denda miliaran rupiah. Aturan tersebut ditegakkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat keras, khususnya di kalangan remaja dan anak muda.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait langkah penindakan terhadap kios yang diduga menjual obat keras ilegal tersebut. (Red)
Padang, lensafokus.id – Upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika terus digencarkan jajaran Polres Labuhanbatu Selatan. Terbaru, Satuan Reserse Narkoba berhasil membongkar kasus peredaran narkotika jenis ganja dengan jumlah besar, mencapai sekitar 26 kilogram, di wilayah Lingkungan Labuhan, Kecamatan Kotapinang.
Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, S.I.K., yang menekankan kepada seluruh jajarannya agar tidak memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkotika dan bertindak tegas serta terukur, khususnya terhadap pelaku yang mencoba melawan saat penindakan.
Kasat Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, AKP Sahat Marulam Lumbangaol, S.H., mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus tersebut terjadi pada Jumat, 9 Januari 2026, sekitar pukul 12.00 WIB. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial DAS alias D (40), warga Jalan Berok Ambun Suri, Gunung Pangilun, Kota Padang.
“Tersangka kami amankan di Lingkungan Labuhan, Kecamatan Kotapinang, saat mengendarai satu unit mobil Ford Everest warna silver,” ujar AKP Sahat kepada wartawan.
Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 26 paket yang diduga kuat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto sekitar 26 kilogram. Selain itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa uang tunai Rp75 ribu, satu unit telepon genggam merek Vivo warna abu-abu, satu buah dompet warna cokelat, serta satu unit mobil Ford Everest bernomor polisi BK 1305 XJ yang digunakan tersangka untuk mengangkut barang haram tersebut.
AKP Sahat menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan seorang pria yang kerap melintas di wilayah Lingkungan Labuhan dengan panggilan “Dor” dan diduga membawa narkotika jenis ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang dipimpin Kanit II Satresnarkoba, IPDA Dapot T. Simanjuntak, S.H., M.H., langsung melakukan penyelidikan dan pembuntutan.
“Pada saat hendak diamankan, tersangka sempat berupaya melarikan diri. Petugas kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur yang berlaku untuk mengamankan tersangka,” jelasnya.
Saat ini, tersangka DAS alias D beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Labuhanbatu Selatan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Polres Labuhanbatu Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya demi menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba. (Red)
Bekasi, lensafokus.id – Pemerintah Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, resmi mengukuhkan 86 Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Desa Ciantra dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Aula Desa Ciantra, Minggu (11/01/2026).
Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya masa bakti Ketua RT periode 2026–2031, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa di tingkat lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Desa Ciantra, Mulyadi Fernando, yang akrab disapa Bank Bulle. Dalam kesempatan tersebut, seluruh Ketua RT terpilih, baik yang baru menjabat maupun yang kembali dipercaya warga, secara resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di wilayah masing-masing.
Dalam sambutannya, Bank Bulle menegaskan bahwa Ketua RT memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
“Ketua RT adalah pihak yang paling dekat dengan warga. Mereka harus peka terhadap setiap persoalan di lingkungan dan mampu menjadi solusi awal sebelum ditangani di tingkat desa,” ujar Mulyadi Fernando.
Ia juga menekankan bahwa jabatan Ketua RT bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab.
“Saya berharap seluruh Ketua RT dapat bekerja secara adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” tegasnya.
Selain pelayanan administrasi, para Ketua RT juga diminta aktif menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan warga di lingkungannya masing-masing. Menurut Bank Bulle, sinergi yang kuat antara Ketua RT, RW, perangkat desa, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. (Red(
Tangerang, lensafokus.id – Kecamatan Kelapa Dua menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kecamatan Kelapa Dua dan berlangsung meriah dengan hiburan musik tradisional tanjidor yang menambah semarak suasana.
Kecamatan Kelapa Dua dikenal sebagai wilayah strategis perekonomian dengan perkembangan kawasan industri, pusat perdagangan, perbankan, jasa, dan perumahan yang pesat. Wilayah ini juga didukung oleh fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Saat ini, jumlah penduduk Kecamatan Kelapa Dua mencapai 179.633 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 4 persen per tahun. Selain itu, tercatat adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem pada periode 2023–2024 sebesar 19,8 persen serta penurunan angka stunting dari 622 balita berisiko stunting pada tahun 2024 menjadi 420 balita di tahun 2025.
Camat Kelapa Dua, Dadang Sudrajat, menjelaskan bahwa Musrenbang tahun ini mengusung tema “Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Berkelanjutan”. Tema tersebut menghasilkan berbagai usulan pembangunan yang dihimpun dari lima kelurahan dan satu desa di wilayah Kecamatan Kelapa Dua.
“Dari hasil pramusrenbang, kami menyimpulkan terdapat lima program utama, yakni penguatan ekonomi, peningkatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Kelima program tersebut dijabarkan menjadi 50 usulan prioritas yang akan diajukan ke tingkat selanjutnya,” ujar Dadang.
Ia menambahkan bahwa implementasi tema Musrenbang telah mulai diwujudkan melalui langkah konkret, di antaranya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan serta membuka peluang usaha baru bagi generasi muda guna meningkatkan perekonomian dan menekan angka kemiskinan ekstrem.
“Alhamdulillah, kami memberikan satu gerobak usaha kepada Karang Taruna sebagai stimulan kewirausahaan. Bahkan lebih menggembirakan, lima anggota DPRD juga berkomitmen memberikan bantuan gerobak usaha serupa, sehingga nantinya setiap kelurahan dan desa akan mendapatkan satu gerobak usaha bagi masing-masing Karang Taruna,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dadang menyampaikan bahwa Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun merupakan forum strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat serta menyelaraskan program pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Hasil Musrenbang tahun 2025 untuk pelaksanaan tahun 2026 banyak yang telah terakomodir dan direalisasikan. Memang tidak seluruh usulan dapat diterima, namun usulan yang belum terealisasi akan kami ajukan kembali pada tahun berikutnya agar permasalahan pembangunan di Kecamatan Kelapa Dua dapat terselesaikan secara bertahap,” tuturnya.
Berbagai aspirasi juga dilayangkan saat acara berlangsung salah satunya pembahasan sampah, Camat Dadang merespon bahwa langkah yang dijalani melalui penanganan dan pengelolaan sampah berbasis lingkungan.
"Kami juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi pemilahan sampah, penerapan bank sampah, dan kegiatan kerja bakti rutin sebagai langkah preventif mengurangi penumpukan sampah," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kecamatan Kelapa Dua, Dwi Candra Budiman, menambahkan bahwa Kecamatan Kelapa Dua merupakan salah satu sentra ekonomi di Kabupaten Tangerang dan masuk dalam tiga besar wilayah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan padatnya aktivitas perdagangan dan jasa, tentu dibutuhkan pelayanan dasar yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan penghubung, drainase, dan penerangan jalan menjadi fokus utama kami demi kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat,” jelas Dwi.
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa dalam sektor ketahanan pangan, Kecamatan Kelapa Dua akan memanfaatkan Situ Kelapa Dua sebagai pusat budidaya ikan air tawar seperti lele dan sejenisnya. Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya tarik kawasan sebagai objek wisata, serta mendorong perputaran roda perekonomian masyarakat.
“Program ketahanan pangan ini juga akan berkesinambungan dengan sektor kesehatan, khususnya dalam penanganan stunting, karena hasil budidaya ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Kecamatan Kelapa Dua juga berencana menggandeng program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai pihak untuk mendukung dan menyukseskan program-program, seperti menjadi orang tua asuh bagi balita stunting serta menyediakan lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan melalui pelatihan keterampilan, sehingga masyarakat Kecamatan Kelapa Dua dapat semakin sejahtera.
Abdul Kodir salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang hadir menyampaikan, dukungannya terhadap usulan program Kecamatan Kelapa Dua. Menurutnya, Musrenbang merupakan instrumen penting dalam memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kami di DPRD Kabupaten Tangerang mendukung dan mengawal usulan Musrenbang RKPD tahun 2027 Kecamatan Kelapa Dua. Dengan posisi sebagai kawasan strategis, program-program yang diusulkan harus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur, dan pelayanan dasar,” ujar Abdul Kodir.
Musrenbang Kecamatan Kelapa Dua ini dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Banten, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, perwakilan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), tokoh masyarakat, PGRI, serta organisasi kepemudaan dan keagamaan. Kehadiran lintas unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam merumuskan arah pembangunan Kecamatan Kelapa Dua secara partisipatif dan berkelanjutan.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Kecamatan Kelapa Dua berharap seluruh usulan prioritas dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Red)
Kota Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) membuka pendaftaran bagi siswa baru Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) tahun 2026. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menciptakan lansia yang tangguh dan produktif.
Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang Tihar Sopian menerangkan, bahwa Sekolah Lansia ini merupakan sebuah wadah pemberdayaan yang dirancang khusus agar warga senior di Kota Tangerang dapat tetap sehat, mandiri, dan berdaya. Program ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan proses pembelajaran terstruktur yang menyentuh berbagai aspek kehidupan.
"Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup para lansia melalui pengembangan diri yang komprehensif. Kami ingin para lansia di Kota Tangerang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki kemandirian dan rasa percaya diri di masa tua mereka melalui implementasi tujuh dimensi lansia tangguh," ujar Tihar.
Ia menjelaskan, bahwa kurikulum yang diberikan mencakup aspek yang luas, mulai dari spiritual dan fisik, emosional, intelektual, dan sosial hingga aspek vokasional dan lingkungan. Dengan metode ini, lansia diajak untuk tetap aktif mengasah kemampuan kognitif serta keterampilan praktis yang bermanfaat.
Selain itu, program ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kota Tangerang tanpa dipungut biaya. Adapun kriterianya adalah warga yang telah berusia 60 tahun ke atas dengan persyaratan administrasi yang cukup sederhana, yakni mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan fotokopi KTP. Pendaftaran berlangsung mulai 24 Januari hingga 3 Februari 2026.
"Kami mengundang seluruh warga Kota Tangerang untuk bergabung. Pendaftaran sangat mudah, cukup hubungi Penyuluh KB, kader BKL atau langsung mendatangi Sekolah Lansia terdekat di wilayah masing-masing," tambah Tihar.
Untuk informasi detail mengenai lokasi dan teknis pendaftaran, masyarakat dapat menghubungi nomor layanan di 0878-8230-0997 atau bisa melalui akun media sosial resmi Instagram @upt_kbkotatangerang dan @dp3ap2kb_kota_tangerang. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id - Kecamatan Pagedangan mulai memantapkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada optimalisasi sektor industri, perdagangan, dan ketahanan pangan berbasis keberlanjutan. Hal ini menjadi hasil bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pagedangan.
Camat Pagedangan H. Ramdani menyampaikan, Musrenbang tahun ini dilaksanakan sesuai arahan dan usulan prioritas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang. Dalam prosesnya, kecamatan telah menampung aspirasi dari seluruh desa dan kelurahan yang kemudian disaring menjadi program prioritas.
“Hari ini Kecamatan Pagedangan melaksanakan Musrenbang sesuai usulan prioritas yang diberikan oleh Bappeda. Kami menampung sebanyak 243 usulan dari desa dan kelurahan, kemudian dirumuskan menjadi 50 usulan kegiatan yang masuk skala prioritas dan harus segera dilaksanakan,” terang dia di Gedung Serba Guna, Kecamatan Pagedangan, Selasa (27/01/2026).
Ia berharap hasil Musrenbang Kecamatan Pagedangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ramdani juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari unsur DPRD, perangkat daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan, dewan, dan semua pihak yang hadir serta memberikan respons yang baik. Mudah-mudahan ke depan kerja sama dan kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pagedangan dapat terus bersinergi,” katanya.
Dari 50 usulan prioritas tersebut, sektor ketahanan pangan menjadi yang paling dominan. Sebanyak 17 usulan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan, sejalan dengan tema Musrenbang Kecamatan Pagedangan tahun ini.
“Sebagian besar usulan prioritas, sebanyak 17 kegiatan, difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ini sesuai dengan tema Musrenbang tahun ini, yakni ketahanan pangan yang berkelanjutan,” jelas Ramdani.
Selain ketahanan pangan, usulan prioritas juga mencakup penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta perlindungan lingkungan hidup.
Ramdani menambahkan, seluruh program prioritas yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan Pagedangan akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang. Hasil Musrenbang kecamatan ini selanjutnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat kabupaten untuk ditetapkan dan direalisasikan pada APBD Tahun Anggaran 2027.
“Anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang. Hasil Musrenbang kecamatan ini nanti dibawa ke Musrenbang kabupaten dan realisasinya ada di APBD 2027,” tutur dia.
Dalam proses penyusunan usulan, Ramdani juga mengakui masih adanya kemungkinan kekeliruan teknis dalam penempatan kegiatan. Namun demikian, pihaknya memastikan masih ada waktu perbaikan sebelum tahapan selanjutnya.
“Mungkin ada salah pos atau salah masuk kegiatan, tapi kami masih diberi waktu dua hari untuk memperbaiki. Itu hal yang biasa, tidak ada yang sempurna. Insya Allah dengan waktu yang ada akan kami maksimalkan agar tidak ada kesalahan dalam penempatan pos kegiatan,” katanya.
Musrenbang Kecamatan Pagedangan menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029, yang diselaraskan dengan RPJPD 2025-2045. Melalui kegiatan ini, Kecamatan Pagedangan berharap arah pembangunan ke depan semakin terukur, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. (Red)
Tangerang, lensafokus.id -- Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mendorong lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mampu bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat Kabupaten Tangerang.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Maesyal Rasyid saat menjadi narasumber seminar ekonomi syariah yang digelar di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (27/01/26)
"Kami ingin MES ini bisa memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Tangerang yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi syariahnya, keterbukaan, keadilannya maupun dari sisi pemerataannya," ungkap Bupati Maesyal Rasyid
Dia menandaskan bahwa Kabupaten Tangerang merupakan daerah pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah khusus mengenai Masyarakat Ekonomi Syariah. Perda bisa menjadi salah satu landasan hukum yang kuat dan juga menunjukkan bahwa negara dan pemerintah daerah memberikan pengakuan serta dukungan terhadap pentingnya peran MES yang setara dengan organisasi besar lainnya di Kab. Tangerang dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi berbasis syariah yang lebih terstruktur hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
"Kita sudah punya Perda-nya, bahkan kita yang pertama di Indonesia. Sekarang, fokus kita bersama adalah memperluas kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan desa, serta yang terpenting adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di dalam MES itu sendiri," tandasnya.
Seminar Ekonomi Syariah ini insyaAllah sangat memberikan manfaat, melahirkan gagasan konstruktif, serta menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam mewujudkan Kabupaten Tangerang yang sejahtera, berdaya saing
Lanjut dia, MES sebagai "ikon" baru daerah diharapkan mampu memberikan solusi nyata bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Tangerang. Untuk itu pihaknya sangat mendukung rencana program penyediaan fasilitas pinjaman lunak yang bekerja sama dengan perbankan maupun pembentukan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) nantinya.
"Saya ingin MES bukan hanya sekadar lembaga, tapi menjadi kebanggaan Kabupaten Tangerang. Kita harus merumuskan program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat, termasuk penyediaan pembiayaan yang mudah dan sesuai prinsip syariah agar warga kita terhindar dari praktik rentenir," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum MES Kab. Tangerang, M. Mahrusillah mengatakan bahwa Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang berkomitmen penuh dalam membumikan sistem ekonomi syariah sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat. Memperjuangkan ekonomi syariah bukan sekadar pilihan bisnis, melainkan sebuah kewajiban bersama atau fardhu kifayah demi kemaslahatan dunia dan akhirat.
"Kehadiran MES diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar terhindar dari praktik ekonomi yang tidak sesuai syariat. Selama 1,5 tahun terakhir, MES Kabupaten Tangerang telah bergerak masif melakukan edukasi literasi ekonomi syariah yang menyasar pelaku UMKM dan masyarakat umum di 29 kecamatan, mulai dari wilayah Kronjo hingga Solear," ungkap Mahrusillah
Pihaknya juga akan merumuskan dan melaksanakan program yang sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang. Salah satunya dengan terus mendorong terciptanya kawasan kuliner dan pusat UMKM yang tersertifikasi halal.
"Apresiasi kami kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah memfasilitasi ruang bagi tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Dengan sinergi antara pemerintah, ulama, dan praktisi, MES optimis Kabupaten Tangerang dapat menjadi role model penerapan ekonomi kerakyatan berbasis syariah di Indonesia," ujarnya
Pada acara seminar tersebut, juga dilakukan penandatanganan deklarasi bersama ekonomi syariah, MoU antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan PCNU dan BEI dengan MES. (Red)
Kota Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus melakukan pemantauan di sejumlah titik lokasi yang terdampak banjir. Berdasarkan pemantauan per pagi ini, Jembatan Alamanda Periuk sudah bisa dilewati kendaraan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Mahdiar menuturkan, Jembatan Alamanda Periuk yang sebelumnya akses lalu lintasnya terputus dalam beberapa hari terakhir sudah kembali dimanfaatkan oleh para pengguna jalan. Hal ini menandakan perkembangan penyurutan sejumlah titik lokasi berjalan signifikan seiring dengan penanganan petugas gabungan yang masih disiagakan khususnya di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.
”Kami terus memantau perkembangan banjir di lapangan, seiring dengan banyaknya lokasi yang mulai surut, salah satu akses lalu lintas vital di wilayah Kecamatan Periuk dan sekitarnya, yakni Jembatan Alamanda sudah bisa dilawati kendaraan lagi,” ujar Mahdiar, Senin (26/1/26).
Di sisi lain, Pemkot Tangerang terus mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah ancaman banjir susulan. Berdasarkan pemantauan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang lewat situs dan aplikasi Si Pantau juga menunjukkan ketinggian muka air Kali Ledug di Jembatan Alamanda Periuk masih berstatus ”awas” atau sekitar 3,45 meter.
”Kami melakukan pemantauan pagi ini sudah banyak kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang sudah lalu lalang melewati Jembatan Alamanda. Meski begitu, masyarakat tetap harus waspada karena ketinggian air Kali Ledug di sana masih sangat tinggi bahkan berstatus awas,” pungkasnya. (Red)
TANGERANG - Alfamart ingin lebih memberikan kontribusinya pada masyarakat, bukan hanya untuk menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari, tapi juga memajukan industri kecil menengah.
TANGERANG - Keseriusan Ciputra Group dalam mendukung program pemerintah dalam hal penyediaan hunian berkualitas dengan segala kelengkapan fasilitasnya terjawab dengan hadirnya kota baru terpadu Citra Maja Raya.
Proyek Citra Maja Raya yang merupakan proyek Joint Operation antara PT. Ciputra Residence, PT. Hanson International Tbk, dan PT Putra Asih Laksana, dimulai pembangunannya sejak 2015 dan telah menunjukkan progress yang significant hingga saat ini.
TANGERANG - Kebutuhan seseorang akan makanan tidak akan pernah habis, sehingga makanan selalu menjadi ladang bisnis yang menjanjikan bagi para pelaku usaha. Setiap bisnis makanan membawa konsep kuliner yang berbeda-beda. Salah satu konsep yang cukup potensial untuk bisnis kuliner adalah catering.
TANGERANG, lensafokus.id - Bupati Tangerang melepas Tim Sepak Bola Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang di Pekan Olahraga Desa Pordes (Pordes), pelepasan dilaksanakan di Kopimorning bagian umum setda Kabupaten Tangerang, Selasa (19/11/2019).
TANGERANG, lensafokus.id - Kontingen Senam Provinsi Banten cabang Senam Pencegahan Osteoporosis, kembali meraih medali emas di ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (Fornas) V tahun 2019, yang diadakan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (19/11/2019).
TANGERANG, lensafokus.id - Bertepatan dengan peringatan hari Sumpah pemuda Kadisporabudpar Kabupaten Tangerang bersama Camat Mekar Baru resmi membuka acara pekan olahraga kecamatan mekar baru, Selasa (29/10/2019).
TANGERANG, lensafokus.id - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang meraih empat medali di hari pertama perhelatan Pekan Olahraga Wartawan Banten (Porwaban) 2019, Kamis (24/10/2019).
TANGERANG, lensafokus.id - Jelang pertandingan eksibisi Porwaban 2019, tim futsal SIWO PWI Kabupaten Tangerang rutin melakukan pertandingan futsal persahabatan dengan tim futsal ternama.
PAKUHAJI - Pemerintah Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang melalui Bidang Pembinaan Masyarakat melaksanakan Kegiatan Pembinaan bagi generasi muda dalam pencegahan Bahaya Narkoba, HIV dan AIDS, bertempat di Aula Kantor Desa Laksana.
TANGERANG - Aktivis Kesehatan Kabupaten Tangerang meminta agar Bupati Tangerang tebitkan Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Tuborculosis atau sering disebut TBC, karena penyebaran bakteri Mycobacterium tuberculosis dinilai sudah menghawatirkan, Selasa (25/6/2019).
JAKARTA - Diabetes melitus dianggap sebagai penyakit yang hanya bisa diidap orang dewasa. Namun, itu tak sepenuhnya benar, sebab penyakit menular satu ini tak mengenal usia, termasuk usia anak-anak.
TANGERANG-Ribuan orang berkumpul di depan panggung acara Anniversary 9th Brigade Barisan King Serpong (BBKS) di Lapangan Malibu, BSD, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu, (9/9/2018).
TANGERANG-Jalan-jalan ke kawasan Graha Raya, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) jangan lupa mampir ke Bakmi Jowo Bu Citro Solo yang terletak di Ruko Fortune.
Pemerintahan daerah (Pemda), baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, merupakan penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom di wilayahnya masing-masing. Di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur, di tingkat kota oleh wali kota dan wakil wali kota, serta di tingkat kabupaten oleh bupati dan wakil bupati.
Pasangan kepala daerah dan wakilnya merupakan satu paket kepemimpinan yang dipilih secara demokratis melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dengan dukungan partai politik pengusung, untuk masa jabatan lima tahun. Idealnya, pasangan ini berjalan seiring, saling melengkapi, dan bahu-membahu menjalankan amanah rakyat.
Namun, pertanyaan klasik yang kerap muncul adalah: bagaimana sesungguhnya pembagian peran antara kepala daerah dan wakilnya dalam penyelenggaraan pemerintahan?
Secara normatif, tugas kepala daerah meliputi memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditetapkan bersama DPRD, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, wakil kepala daerah berperan sebagai perpanjangan tangan kepala daerah, membantu pelaksanaan tugas pemerintahan, memberikan saran dan pertimbangan, mewakili kepala daerah ketika berhalangan, serta melaporkan secara berkala jalannya roda pemerintahan.
Realitas politik menunjukkan bahwa keharmonisan kepala daerah dan wakilnya sering kali tidak bertahan lama. Di berbagai daerah, friksi bahkan keretakan hubungan kerap terjadi meski usia kepemimpinan masih seumur jagung. Fenomena yang populer disebut “pisah ranjang” atau pecah kongsi ini bukan lagi cerita baru dalam dinamika pemerintahan daerah di Indonesia.
Tak jarang, pihak yang memilih mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir adalah wakil kepala daerah. Alasannya beragam, mulai dari perbedaan pandangan dan prinsip, ketidakharmonisan komunikasi, hingga kepentingan politik untuk maju pada kontestasi Pilkada berikutnya. Friksi ini ada yang muncul secara terbuka, namun tidak sedikit pula yang menjadi rahasia umum di tengah masyarakat.
Sejarah mencatat sejumlah contoh kasus pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya. Publik tentu masih ingat pasangan Bupati Garut periode 2009–2014, Aceng Fikri dan Dicky Chandra. Pada 2011, Dicky Chandra mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Garut dengan alasan perbedaan prinsip dan pandangan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
Di Surabaya, Bambang DH yang mendampingi Wali Kota Tri Rismaharini periode 2010–2015, juga mengundurkan diri pada Februari 2011. Kasus serupa terjadi di Indramayu, ketika Wakil Bupati Lucky Hakim memilih mundur pada 2023 dengan alasan merasa gagal mengemban amanah rakyat.
Pada level provinsi, publik DKI Jakarta pernah dikejutkan dengan pengunduran diri Wakil Gubernur Priyanto yang mendampingi Fauzi Bowo periode 2007–2012. Saat itu beredar rumor bahwa pengunduran diri tersebut dipicu oleh ketidakcocokan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Di Provinsi Banten, nama Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Doel juga tercatat pernah mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Tangerang pada 2011, saat mendampingi Bupati Ismet Iskandar periode 2008–2013. Namun, pengunduran diri Rano Karno bukan disebabkan konflik internal, melainkan karena ia memenangkan Pilkada Banten dan terpilih sebagai Wakil Gubernur mendampingi Ratu Atut Chosiyah.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan menunjukkan fenomena ini sangat masif. Juru Bicara Kemendagri saat itu, Reydonnyzar Moenoek, menyebutkan bahwa dari 244 Pilkada pada 2010 dan 67 Pilkada pada 2011, hampir 94 persen pasangan kepala daerah pecah kongsi. “Kemesraannya cepat berlalu,” ujarnya sebagaimana dikutip DetikNews. Fenomena tersebut diyakini masih relevan hingga kini.
Banyak faktor yang melatarbelakangi pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya. Salah satu penyebab utama adalah praktik “kawin paksa” politik oleh partai koalisi, di mana pasangan calon disatukan bukan atas dasar kesamaan visi dan misi, melainkan sekadar kompromi elektoral.
Di permukaan, konflik ini kerap tidak terlihat. Namun dalam praktik pemerintahan, ketidakharmonisan dapat dirasakan melalui sikap saling menahan peran, manuver politik diam-diam, hingga minimnya koordinasi. Tidak jarang pula kepala daerah dinilai tidak memberikan ruang dan fungsi yang jelas kepada wakilnya.
Jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya akan merembet ke jajaran birokrasi di bawahnya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpotensi terpolarisasi, muncul blok-blokan kepentingan, pengelompokan loyalitas, hingga praktik like and dislike. Pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat.
Memang, kepala daerah memiliki kewenangan yang sering disebut sebagai “hak prerogatif”, termasuk dalam melakukan mutasi pejabat. Namun perlu ditegaskan bahwa kewenangan tersebut bukan prerogatif mutlak seperti kepala negara. Kewenangan itu bersifat atribusi dan tetap harus mengikuti mekanisme serta persetujuan instansi terkait, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
Di tengah maraknya fenomena pecah kongsi, duet kepemimpinan Wali Kota Tangerang Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono Hasan justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Memasuki satu tahun kepemimpinan periode 2025–2030, pasangan ini dinilai tetap solid, kompak, dan saling mengisi.
Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, 19 Februari 2025, hingga saat ini, tidak terdengar adanya friksi berarti di antara keduanya. Tokoh senior Golkar Tangerang, Aviffudin Alwis, menegaskan bahwa hubungan kerja antara Sachrudin dan Maryono berjalan dengan baik.
“Komunikasi mereka tetap terjalin dengan baik dan saling mengisi tugas serta fungsi masing-masing,” ujar Aviffudin Alwis, Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar.
Menurut Aviffudin, Golkar sebagai partai pengusung utama Sachrudin secara berkala melakukan evaluasi, termasuk memantau komunikasi dan keharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Ini bagian dari tanggung jawab politik kami,” tambahnya.
Penilaian positif juga datang dari masyarakat. Eddy Salman, warga Cimone, menilai kepemimpinan Sachrudin–Maryono selama setahun terakhir cukup solid. “Saya melihat pembagian tugasnya jelas, arah pembangunan juga kelihatan, dan program unggulannya mulai dirasakan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Sachrudin merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang, sementara Maryono Hasan diusung oleh PDI Perjuangan. Perbedaan latar belakang partai tersebut sejauh ini tidak menjadi penghalang untuk menjaga soliditas pemerintahan
Kekompakan kepala daerah dan wakilnya merupakan modal utama dalam membangun daerah. Publik tentu berharap keharmonisan Sachrudin–Maryono tidak hanya bertahan secara simbolik, tetapi juga tercermin dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Harapan masyarakat sederhana: Kota Tangerang semakin maju di berbagai sektor, pelayanan publik semakin membaik, dan kesejahteraan warga meningkat. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan terletak pada kuatnya kekuasaan politik, melainkan sejauh mana amanah rakyat benar-benar diwujudkan.
Semoga duet Sachrudin–Maryono Hasan mampu menjaga konsistensi, menahan godaan konflik politik, dan tetap fokus pada tujuan utama: mensejahterakan masyarakat Kota Tangerang. (Sumarna)
Di tengah gelombang transformasi digital, kita sedang menghadapi realitas baru: data menjadi komoditas paling berharga. Istilah “data is the new oil” tidak lagi sekadar jargon teknologi, tapi telah menjadi kenyataan ekonomi dan politik global. Negara-negara yang berhasil memanfaatkan data secara strategis terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat inovasi, hingga memperkuat ketahanan nasional.
Sayangnya, di Indonesia, data masih sering diperlakukan hanya sebagai pelengkap administratif. Banyak institusi, baik pemerintah maupun swasta, belum menempatkan data dalam kerangka kebijakan strategis. Padahal, jika dikelola dengan prinsip keterbukaan, keamanan, dan akuntabilitas, data dapat menjadi pondasi utama untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Ambil contoh sektor pendidikan. Dengan analisis data yang cermat, pemerintah dapat memetakan kualitas pembelajaran di setiap daerah, mengidentifikasi kesenjangan akses, hingga merancang intervensi berbasis bukti (evidence-based policy). Di bidang kesehatan, data dapat digunakan untuk mendeteksi potensi wabah secara dini, memantau efektivitas program vaksinasi, hingga merancang sistem rujukan yang lebih efisien. Sayangnya, potensi ini sering tersandera oleh fragmentasi sistem, rendahnya interoperabilitas antar basis data, serta ketakutan akan “kebocoran” yang justru menghambat keterbukaan yang sehat.
Kita menghadapi dua tantangan besar: pertama, rendahnya literasi data di kalangan pengambil keputusan. Banyak keputusan dibuat berdasarkan intuisi atau tekanan politik, bukan analisis data. Kedua, lemahnya data governance. Belum ada kerangka nasional yang kokoh untuk mengatur kepemilikan, akses, pertukaran, dan perlindungan data. Padahal, dengan semakin masifnya digitalisasi layanan publik, risiko penyalahgunaan data pribadi kian tinggi.
Sudah saatnya Indonesia menyusun kebijakan nasional yang berpihak pada kedaulatan data. Ini mencakup penguatan regulasi perlindungan data pribadi, pengembangan infrastruktur integrasi data lintas sektor, dan yang paling penting: pembangunan budaya data di semua lapisan masyarakat.
Budaya data berarti membiasakan semua pihak mulai dari birokrat, guru, dokter, hingga pelaku UMKM untuk menggunakan data sebagai dasar berpikir dan bertindak. Ini juga berarti membuka akses terhadap data publik dengan prinsip open data, sembari tetap menjaga privasi dan keamanan individu. Negara-negara seperti Estonia, Singapura, dan Finlandia telah membuktikan bahwa ekosistem data yang sehat tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara.
Sebagai akademisi di bidang teknologi informasi, saya percaya bahwa pendidikan tinggi memegang peran penting dalam membentuk generasi yang paham data. Kurikulum perlu diperbarui, riset data harus diarahkan pada pemecahan masalah nyata, dan kolaborasi antara universitas, pemerintah, serta industri harus diperkuat.
Kita tidak bisa lagi menunda. Di tengah arus disinformasi, polarisasi sosial, dan ketidakpastian ekonomi global, hanya data yang dapat menjadi jangkar rasionalitas. Negara yang mengabaikan data akan terus terjebak dalam kebijakan reaktif, bukan transformatif.
Kini waktunya kita berpindah dari sekadar mengumpulkan data menjadi benar-benar mengelola dan memanfaatkan data untuk kemajuan bangsa. Jika data adalah aset strategis, maka mengabaikannya adalah bentuk pemborosan yang paling sunyi tapi berbahaya.
Oleh : Sopiyan Apandi
Tangerang, lensafokus.id -- Gedung Seni Budaya menjadi saksi kemeriahan Lomba Karaoke Lagu Mandarin Terbuka yang diselenggarakan oleh Yayasan Paguyuban Masyarakat Tigaraksa Adiyasa (Permata) pada Minggu (15/12/2024). Acara ini berhasil menarik perhatian para penggemar musik Mandarin.
CINANGKA, lensafokus.id - Ronatul Safitri yang kini telah berusia lima belas tahun mengidap penyakit misterius sejak dia usia lima tahun.
Tangerang, lensafokus.id — Dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan bebas dari pengaruh Narkoba, SDN Cikuya 2 Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba pada Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini menggandeng Kepolisian Sektor Cisoka sebagai narasumber utama.
Acara yang berlangsung di aula sekolah tersebut turut dihadiri pengurus Komite SDN Cikuya 2, di antaranya Anwar Abdullah dan Julaeni, SH, serta seluruh dewan guru. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya kolaborasi sekolah dan masyarakat dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.
Kepala SDN Cikuya 2, Sulis Setyorini, dalam sambutannya menekankan peran vital para pendidik dalam memberikan pemahaman sejak dini terkait bahaya Narkoba.
"Saya mengajak seluruh guru untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi Narkoba. Kita harus menciptakan sekolah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba," tegas Sulis.
Ia juga menyampaikan bahwa guru wajib meneruskan informasi mengenai bahaya narkotika kepada seluruh siswa, agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan mampu menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan zat terlarang tersebut.
Sementara itu, Bripka Sofwan Akil dari Polsek Cisoka yang menjadi pemateri dalam kegiatan ini memaparkan secara rinci berbagai jenis Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Ia menyebutkan beberapa jenis yang umum ditemui, seperti ganja, sabu, pil ekstasi, dan lainnya yang dapat merusak jaringan saraf hingga menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir secara normal.
Menurutnya, remaja termasuk kelompok yang paling rentan menjadi target peredaran Narkoba. Karena itu, ia mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anak mereka.
"Sebagai orang tua, kita harus lebih waspada. Jangan sampai putra-putri kita tergoda bujukan orang yang tidak dikenal. Mari bersama-sama menjaga dan memerangi bahaya Narkoba di kalangan remaja," terang Sofwan. (War)
Bogor, lensafokus.id — Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Waluya Sari kembali melaksanakan Tes Kompetensi Akademik (TKA) hari kedua bagi peserta didik program kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2025/2026. Minggu (9/11/2025).
Pada pelaksanaan TKA hari kedua ini, peserta menghadapi mata pelajaran pilihan, yakni Ekonomi dan Sosiologi. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan dengan tingkat kehadiran mencapai 100 persen. Ujian dibagi ke dalam dua sesi agar pelaksanaan berjalan lebih tertib dan efisien.
Situasi ujian tampak kondusif. Para peserta mengikuti setiap tahapan dengan serius, menunjukkan semangat belajar yang tinggi meskipun ditempuh melalui jalur pendidikan non-formal.
Kegiatan TKA merupakan bagian dari rangkaian evaluasi akhir untuk mengukur sejauh mana capaian peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di program kesetaraan. Ujian ini menjadi tolok ukur kemampuan akademik setara jenjang SMA sesuai dengan standar kompetensi lulusan nasional.
Melalui tes ini, diharapkan peserta mampu mengasah kemampuan berpikir kritis serta memahami konsep-konsep akademik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja.
Kepala PKBM Waluya Sari, Jajat Sudrajat, S.E, memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme para peserta didik yang hadir sepenuhnya pada pelaksanaan TKA hari kedua.
“Kami sangat mengapresiasi semangat para peserta yang hadir 100% pada hari kedua pelaksanaan TKA ini. Hal ini menunjukkan kesungguhan mereka dalam menempuh pendidikan di jalur kesetaraan. Kami berharap hasil ujian ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan akademik serta kesiapan menghadapi jenjang pendidikan berikutnya maupun dunia kerja,” ujar Jajat Sudrajat, S.E.
Lebih lanjut, Jajat menyampaikan bahwa kelancaran pelaksanaan TKA tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, mulai dari tutor, panitia pelaksana, hingga lembaga yang turut membantu penyediaan fasilitas ujian.
“Kami juga berterima kasih kepada Bapak Drs. Sokirin, M.M.Pd, selaku Kepala SMPN 1 Tenjo, yang telah membantu menyediakan sarana dan prasarana kegiatan ini. Kolaborasi seperti ini sangat berarti bagi kelancaran kegiatan pendidikan non-formal di wilayah kami,” tambahnya.
Melalui penyelenggaraan TKA ini, PKBM Waluya Sari kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan pendidikan bermutu dan inklusif bagi masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan non-formal di Kecamatan Tenjo, PKBM Waluya Sari berperan penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi warga yang belum menempuh pendidikan formal hingga jenjang SMA. (Asp)
Lebak, lensafokus.id – Empat siswa kelas XII SMKN 2 Rangkasbitung harus menerima keputusan dikeluarkan dari sekolah setelah dinilai melakukan pelanggaran terhadap tata tertib (tatib) yang berlaku. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan dari pihak orang tua yang merasa anaknya tidak mendapat kesempatan kedua menjelang kelulusan.
Dede, salah satu orang tua siswa, menyampaikan bahwa dirinya telah berupaya meminta kebijakan dari pihak sekolah agar anaknya, Reno, tidak dikeluarkan. Namun, permintaan tersebut tidak membuahkan hasil.
“Saya sudah berusaha meminta kebijakan baik ke Kepala Sekolah maupun ke Wakil Kepala Kesiswaan, tapi pihak sekolah tetap memutuskan anak saya harus keluar,” ujar Dede, Selasa (4/11/2025).
Dede mengaku bingung mencari sekolah pengganti karena jurusan anaknya di SMKN 2 Rangkasbitung termasuk jurusan langka, yakni jurusan Pertanian. Ia khawatir keputusan tersebut membuat anaknya terancam putus sekolah dan gagal melanjutkan pendidikan.
“Saya bingung mau pindah ke mana, karena jurusan anak saya jarang ada di sekolah lain. Saya takut masa depannya terganggu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 2 Rangkasbitung, Sukarno, saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, membenarkan adanya keputusan pengembalian empat siswa kepada orang tua. Ia menyebut, langkah tersebut diambil setelah melalui proses pembinaan dan pemberian surat peringatan (SP) hingga tiga kali.
“Benar, ada empat siswa kelas XII yang dikembalikan kepada orang tuanya karena sudah melakukan pelanggaran di sekolah. Mereka sudah mendapatkan SP tiga kali. Langkah ini kami anggap sebagai kebijakan terbaik demi masa depan mereka,” ujar Sukarno.
Lebih lanjut, Sukarno menjelaskan bahwa pihak sekolah membuka opsi bagi siswa yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah lain atau melalui program Paket C.
“Silakan saja melanjutkan ke sekolah lain atau mengikuti Paket C. Kami menilai mereka sudah tidak merasa nyaman di SMKN 2 Rangkasbitung,” katanya.
Keputusan ini masih menuai pro dan kontra di kalangan orang tua murid, yang berharap adanya pendekatan lebih humanis menjelang masa kelulusan siswa. (Cecep)
Lebak, lensafokus.id – Besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 1 Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, berimbas pada keterbatasan sarana ruang belajar. Sekolah yang menjadi salah satu favorit di wilayah tersebut kini tercatat kekurangan tiga ruang kelas belajar (RKB).
Kepala SMAN 1 Kalanganyar, Ervin Sulistiawati, saat ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan bahwa jumlah murid yang terdaftar mencapai 389 siswa. Sementara itu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut berjumlah 42 orang.
“Dengan kondisi saat ini, kami kekurangan 3 lokal ruang kelas. Bahkan ruang laboratorium sementara dijadikan ruang guru karena ruangan yang ada diprioritaskan untuk kebutuhan belajar siswa,” ujarnya.
Ervin berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi ini. Ia menilai, pembangunan ruang kelas baru (RKB) sangat mendesak agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
“Mudah-mudahan tahun depan SMAN 1 Kalanganyar bisa mendapat bantuan baik dari dana alokasi khusus (DAK) maupun dari APBN. Dengan begitu, fasilitas sekolah bisa lebih memadai,” tambahnya.
Kekurangan sarana prasarana sekolah, terutama ruang kelas, menjadi salah satu tantangan dunia pendidikan di daerah. Pihak sekolah berharap adanya solusi cepat agar kualitas pendidikan di SMAN 1 Kalanganyar tetap terjaga. (Cecep)
Bogor, lensafokus.id – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tenjo menegaskan komitmennya untuk menjaga para siswa tetap fokus pada kegiatan belajar-mengajar, bukan ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi. Pihak sekolah menekankan bahwa pendidikan dan pembentukan karakter jauh lebih penting bagi masa depan generasi muda.
Kesiswaan SMAN 1 Tenjo, Bahrudin, S.Ag., MM, mengingatkan para peserta didik agar mengisi hari-harinya dengan kegiatan positif. Ia mencontohkan rutinitas sekolah yang sudah berjalan baik, mulai dari upacara setiap Senin, tadarus di hari Selasa, literasi pada Rabu, senam sehat Kamis, hingga shalat dhuha berjamaah di hari Jumat.
“Kami ingin anak-anak terus belajar, meningkatkan diri, dan membangun karakter yang lebih baik. Taat pada aturan sekolah adalah kunci untuk menjadi pribadi yang sukses di masa depan,” tegas Bahrudin. Selasa (2/9/2025).
Senada dengan itu, Humas SMAN 1 Tenjo, Rusmaeni, menambahkan bahwa pihak sekolah selalu melakukan pengawasan intensif terhadap kehadiran siswa. Kegiatan belajar-mengajar dimulai sejak pukul 06.30, dan setiap pagi siswa dikumpulkan di lapangan untuk mendapatkan pengarahan.
“Setiap hari kami cek daftar hadir. Jika ada yang tidak masuk, sekolah langsung menghubungi orang tua untuk memastikan keberadaan anak. Kami juga memanfaatkan grup WhatsApp wali murid sebagai sarana komunikasi cepat,” jelasnya.
Rusmaeni menegaskan, pihak sekolah juga bekerja sama dengan aparat keamanan. Polsek dan Koramil setempat rutin melakukan koordinasi bahkan hadir saat upacara untuk memberikan pembinaan kepada para siswa.
“Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada siswa SMAN 1 Tenjo yang ikut-ikutan demo. Kami juga pantau di grup-grup alumni, tidak ada ajakan untuk turun ke jalan,” ujarnya. (Asp)
Lensa Terkini
-
Tambang Liar Menggila, Galian C Diduga Ilegal Resahkan Warga Leuwiliang
-
Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Kelapa Dua Digelar Meriah, Dorong Pembangunan Berbasis Berkelanjutan
-
Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia, Kota Tangerang Buka Pendaftaran Sekolah Lansia 2026
-
Pagedangan Dorong Transformasi Perkotaan Berkelanjutan Lewat Musrenbang 2027
-
Bupati Tangerang Dorong MES Berikan Kontribusi Bagi Pembangunan Daerah
-
Satu Tahun Kepemimpinan Sachrudin–Maryono: Di Tengah Fenomena Kepala Daerah Pecah Kongsi, Kota Tangerang Tetap Solid
