Bogor, lensafokus.id — Aktivitas pengolahan emas yang diduga kuat tak mengantongi izin alias ilegal masih bebas beroperasi di Kampung Citugu, Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Pengolahan material tambang tersebut disinyalir berada di bangunan milik warga berinisial N.
Pantauan di lokasi menunjukkan keberadaan sejumlah mesin gelundung berukuran besar di dalam bangunan sederhana. Mesin-mesin tersebut terus beroperasi memutar batuan yang diduga mengandung bulir emas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses pengolahan batuan tersebut memanfaatkan bahan kimia berbahaya jenis merkuri dan sianida. Setelah melewati proses pemisahan, material dialiri suhu tinggi menggunakan alat las hingga membentuk emas mentah (dore).
Penggunaan zat kimia beracun seperti sianida dan merkuri tanpa standar keamanan yang jelas menjadi ancaman serius bagi warga sekitar. Tanpa sistem pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang memadai, limbah cair pengolahan emas ini berpotensi besar mencemari struktur tanah, aliran sungai, hingga sumber air bersih masyarakat Desa Puraseda.
Lumpuhnya pengawasan di lapangan juga memicu tanda tanya besar. Warga mendesak aparat penegak hukum (APH) serta dinas terkait untuk tidak menutup mata dan segera menindak tegas kegiatan yang mengancam ekosistem tersebut.
"Aparat dan dinas terkait harus segera turun tangan memeriksa legalitas lokasi dan dampak pencemaran air warga sebelum jatuh korban," tegas warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Terancam Pidana Tambang Ilegal dan Lingkungan
Secara hukum, praktik pengolahan emas tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pelaku dapat dijerat sanksi pidana penjara serta denda yang signifikan.
Selain itu, potensi pembuangan limbah beracun sembarangan juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Hingga berita ini diturunkan, pemilik lokasi berinisial N belum memberikan keterangan resmi. Tim redaksi masih terus berusaha meminta konfirmasi dan tindakan nyata dari Polres Bogor, Polsek Leuwiliang, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor. (Tim)
BOGOR, lensafokus.id - Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bogor kembali menggelar Bogor Innovation Award (BIA) 2026 pada 8–9 September 2026 untuk mengakselerasi hilirisasi ide kreatif dan pelayanan publik di daerah.
Mengusung tema “SPARK YOUR IDEA: Innovation and Collaboration Empowering The Future”, ajang tahunan ini memamerkan lebih dari 63 inovasi unggulan sekaligus menargetkan sedikitnya 10 karya dapat langsung diadopsi sebagai pilot project di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Festival inovasi ini menghadirkan pameran yang menampilkan lebih dari 63 inovasi dari kalangan pelajar, mahasiswa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga masyarakat umum. Bidang yang dipamerkan mencakup sektor teknologi, pelayanan publik, lingkungan, ekonomi kreatif, dan sosial.
Kepala BAPPERIDA Kota Bogor, Anne Dewiana Rilianti, menyampaikan bahwa pameran ini merupakan ruang untuk membuktikan luasnya potensi gagasan kreatif di Kota Bogor.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Bogor tidak kekurangan ide. Lewat pameran ini, kami berharap lahir kolaborasi nyata. Inovasi yang tadinya hanya prototype bisa diadopsi OPD dan direplikasi untuk melayani masyarakat,” ujar Anne Dewiana Rilianti, Selasa (8/9/2026).
Anne menegaskan, fokus utama BIA 2026 bukan sekadar memamerkan karya, melainkan mendorong hilirisasi agar ide-ide tersebut dapat langsung diterapkan di lapangan. Sedikitnya 10 inovasi ditargetkan menjadi pilot project di perangkat daerah dan memperkuat Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor.
Selain pameran teknologi dan pelayanan publik, BIA 2026 turut menggelar Kompetisi Bakat dengan lima kategori: fotografi bertema “Bogor Berinovasi”, menyanyi solo, tari tradisional, tari modern, dan cosplay. Babak final diikuti oleh 122 peserta terpilih dari berbagai sekolah, sanggar, dan komunitas se-Kota Bogor.
Menurut Anne, kemajuan suatu daerah harus ditopang oleh keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kekayaan budaya.
“Kota yang maju bukan hanya cerdas secara teknologi, tapi juga kaya budaya dan kreatif. Kompetisi ini adalah panggung bagi anak-anak muda Bogor untuk SPARK YOUR TALENT,” jelasnya.
Penyelenggaraan BIA 2026 mencatatkan lonjakan antusiasme masyarakat. Jumlah pendaftar tahun ini mencapai 373 inovasi, meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang mencatat 230 inovasi. Dari total tersebut, sebanyak 184 inovasi berhasil lolos penjaringan di berbagai kategori.
Untuk memastikan kualitas dan kelayakan implementasi, seluruh peserta melewati tahapan seleksi substansi, validasi lapangan, hingga presentasi dan wawancara di hadapan tim juri profesional.
Adapun juri BIA 2026 melibatkan pakar lintas sektor, antara lain Prof. Dr. Ir. Tri Partono, M.Sc. (LKST IPB), Irwan Budhi Iswanto (BRIN), Nuril Fikri Aulia (BSKDN Kemendagri), Ira Nihrawati AS (CEO Radar Bogor), dan Henny Nurliany (Staf Ahli Walikota Bogor).
Pelaksanaan BIA 2026 diproyeksikan memberikan dampak menyeluruh, mulai dari peningkatan partisipasi warga, penguatan budaya kreatif ASN dan pelajar, hingga mendukung penyelesaian isu strategis daerah di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi, pangan, dan sosial sesuai visi “Bogor Beres, Bogor Maju”.
Selama dua hari penyelenggaraan, BIA 2026 menargetkan dapat menyedot 2.500 hingga 3.000 pengunjung. Warga masyarakat dapat hadir secara gratis untuk menikmati pameran inovasi, mengikuti workshop, talkshow interaktif bersama praktisi, hingga hiburan musik. (Zulfi Kusuma)
JAKARTA, lensafokus.id — Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghadiri Dialog Kebangsaan Tokoh Tionghoa yang digelar di Museum Hakka, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Dialog tersebut mengangkat tema “Mengenang Jejak Perjuangan Tokoh-Tokoh Tionghoa dalam Sejarah Kemerdekaan Indonesia”. Kegiatan ini menjadi ruang untuk mengenang sekaligus menegaskan kontribusi masyarakat Tionghoa dalam perjalanan sejarah, perjuangan, serta pembangunan bangsa Indonesia.
Dalam dialog, keberagaman ditekankan sebagai kekuatan yang mampu memperkokoh persatuan bangsa, bukan menjadi sumber perpecahan. Setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum dan negara, tanpa membedakan latar belakang maupun asal-usul.
Pesan penting lainnya adalah pentingnya menghapus kebencian dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kecintaan kepada bangsa dan negara dinilai lebih tepat diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain Ahok, dialog tersebut turut menghadirkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, Azmi Abubakar.

Salah satu momen menarik dalam kegiatan tersebut adalah penyerahan buku karya Sudirman Indra, sosok visioner sekaligus penggagas konsep Bank Air dan Tol Air di Bawah Sungai, kepada Ahok dan Azmi Abubakar.
Penyerahan buku tersebut menjadi simbol keterhubungan antara warisan sejarah dan gagasan untuk masa depan. Konsep Bank Air dan Tol Air yang digagas Sudirman Indra diharapkan dapat menjadi salah satu gagasan dalam menjawab tantangan pengelolaan sumber daya air nasional, penanggulangan banjir, serta pemerataan akses air bersih.
Dialog Kebangsaan Tokoh Tionghoa tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia dibangun dari keberagaman dan kontribusi berbagai elemen masyarakat. (Red)
Jakarta, lensafokus.id – Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor (IKBBP) Tanto Soediro mengungkapkan keprihatinannya atas terus melunturnya jiwa nasionalisme dan rasa kebangsaan di kalangan masyarakat terutama pada kalangan generasi muda saat ini.
Menurut Tanto Sudiro, kondisi menyedihkan itu antara lain disebabkan semakin rendahnya upaya edukasi yang intens terhadap pemberian pelajaran pemahaman tentang sejarah kemerdekaan di masyarakat.
Bahkan, “Yang lebih berbahayanya lagi ada kelompok tertentu yang sengaja akan melencengkan fakta-fakta sejarah kebangsaan,” tegasnya di Jakarta, pada Sabtu (22/8/2026).
Untuk itu, tegas Tanto Sudiro dalam sambutan perayaan Ikatan Keluarga Barisan Besar Pelopor (IKBBP) mendesak Pemerintah dan segenap komponen masyarakat dan penerus pejuang untuk terus saling mengedukasi dalam mengenalkan dan mengamalkan amanat sejarah kebangsaan yang tegak lurus, baik dan benar.
"Fakta yang dibelokkan sangat berpotensi mengikis nilai-nilai NKRI dan kejahatan sejarah," tegas Tanto Sudiro.
Dalam menyikapi lunturnya jiwa Nasionalisme kalangan remaja dan kaum muda, Ketua Gerakan Revolusi Pemuda GARUDA, Ericko dalam peringatan ke-82 tahun Barisan Pelopor, sekaligus hari jadi ke-2 IKBBP, bahwa kondisi Indonesia sariat ini sedang rapuh dalam segala bidang termasuk luntur jiwa Nasionalisme.
“Untuk itu, sebagai sayap organisasi dari Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor, GARUDA menyadari betul bahwa amanah yang dipikul tidaklah ringan,” ungkap Ericko.
IKBBP adalah rumah besar Garuda dan selalu menjadi pengingat yang nyata bahwa kemerdekaan itu memang direbut dan diperjuangkan.
"Kemerdekaan adalah hasil perjuangan sekaligus pengingat bahwa bagi para pemuda telah berdiri di atas fondasi sejarah pengorbanan dan keikhlasan dari para pendiri bangsa kita," tegas Ericko.
GARUDA menilai bahwa sejarah perjuangan itu bukan sekedar romantisme yang hanya untuk dikenang, melainkan harus diwujudkan dalam kerja nyata di masa kini.
GARUDA memahami bahwa tantangan yang dihadapi pemuda saat ini menuntut pendekatan yang berbeda.
Bagi Garuda, IKBBP adalah ibarat7 kompas dan harus menjaga sinergi yang erat dengan IKBBP, serta merawat kolaborasi yang baik dengan IKBBP serta Yayasan Soekarmini Poegoeh Reksoatmodjo. (Red)
BOGOR, lensafokus.id - Kabar adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh komisi anti rasuah muncul di Bumi Kuta Udaya Wangsa (Kabupaten Bogor). Enam orang Kepala Dinas juga dikabarkan terlibat isu setoran senilai Rp1,8 miliar.
KPK membantah adanya OTT namun membenarkan adanya kegiatan di Kabupaten Bogor. Rupanya, isu lebih cepat berhembus dibanding kerja penyidikan yang mungkin masih berlangsung.
Redaksi menerima informasi dari narasumber terpercaya yang membenarkan adanya tsunami di tubuh Pemerintahan Kabupaten Bogor itu.
Informasinya, bahwa enam orang Kepala dinas tengah berkumpul untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1,8 miliar dan diserahkan ke salah seorang staf.
Sumber tidak menyebutkan staf siapa yang dimaksud. Kabar ini juga memperkuat dugaan isu OTT yang sebelumnya berhembus dan dibantah banyak pihak.
Informasi narasumber lainnya menyebutkan, kegiatan KPK yang dimaksud bukan OTT, melainkan upaya pemeriksaan sederetan pejabat Pemkab Bogor, terkait banyaknya laporan masyarakat ke KPK.
Aduan tersebut, disebut-sebut erat kaitannya dengan sejumlah proyek infrastruktur fasilitas umum yang dinilai kurang transparan.
Sejumlah kepala dinas, mendadak sulit dihubungi. Kadis Kominfo Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal Widodo enggan mengangkat telp dari Redaksi.
Sekdis Kominfo, Ilham berhasil dihubungi. Namun ia mengaku tidak tahu informasi terkait isu tersebut. "Saya tidak tahu bang, saya tidak berwenang memberikan keterangan," kata Ilham.
Redaksi lalu menghubungi salah satu kadis dan terhubung ke Kadishub Bayu Rahmawanto.
Namun ia menjawab tidak mengetahui sama sekali terkait penangkapan enam orang jajaran kadis tersebut. "Saya lagi rapat sama polres, sy nggak tau soal itu," kata Bayu.
Begitupun dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika. "Gak tau," singkatnya.
Lalu, jika benar adanya penangkapan enam orang kadis yang sedang mengumpulkan uang senilai Rp1,8 miliar itu terjadi, untuk siapa uang tersebut? Staf siapa yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan?
Pernyataan besar masih tersimpan rapi dalam benak redaksi. Semoga saja isu ini tidak benar dan Kabupaten Bogor tidak kembali mengukir sejarah di komisi anti rasuah. (Billy Adhiyaksa)
TANGERANG, lensafokus.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang merekomendasikan penghentian sementara operasional PT Kobe Kujira Mandiri (KKM) menyusul keluhan warga terkait dugaan polusi bau menyengat serta persoalan kelengkapan perizinan perusahaan.
Rekomendasi tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD, Rabu (23/9/2026).
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Nonce Thendean, S.H., dari Fraksi Partai Demokrat. Pertemuan digelar untuk menindaklanjuti keluhan warga di sejumlah cluster Perumahan Citra Raya yang mengaku terganggu bau menyengat menyerupai oli terbakar.
Warga juga menyampaikan adanya dampak kesehatan yang mereka kaitkan dengan kondisi lingkungan tersebut. Dalam rapat disebutkan tiga anak mengalami ISPA. Namun, hubungan langsung antara keluhan bau dan kondisi kesehatan tersebut masih memerlukan pembuktian medis serta lingkungan.
Sebelumnya, Komisi IV telah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi perusahaan. Saat pemeriksaan, hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) disebut menunjukkan parameter masih berada di bawah baku mutu dan bau tidak tercium ketika sidak berlangsung.
Namun, menurut laporan yang disampaikan dalam RDP, keluhan kembali muncul ketika perusahaan melakukan trial atau uji coba produksi pada September 2026.
Nonce Thendean mengatakan, Komisi IV telah membuat notulensi yang menjadi dasar rekomendasi penghentian sementara operasional perusahaan sampai persoalan perizinan diselesaikan.
“Dari hasil RDP kedua ini, saya membuat notulensi bahwa PT Kujira Mandiri ini untuk sementara waktu disetopkan dulu sampai seluruh proses perizinannya dilengkapi. Penghentian operasional ini akan berlaku resmi setelah surat rekomendasi ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati,” ujar Nonce.
Menurutnya, penghentian sementara tersebut juga dapat menjadi bagian dari pembuktian kondisi di lapangan. DPRD ingin melihat apakah keluhan bau di kawasan permukiman masih terjadi setelah aktivitas perusahaan dihentikan.
Selain persoalan bau, RDP juga menyoroti sejumlah aspek administrasi dan perizinan yang dinilai perlu ditinjau kembali.
Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dalam rapat, DPRD mempertanyakan dasar perizinan lingkungan yang digunakan perusahaan, termasuk keterkaitannya dengan AMDAL kawasan industri.
Komisi IV juga meminta dilakukan review terhadap KBLI dan NIB perusahaan, termasuk aspek perizinan berbasis risiko serta dokumen terkait tata ruang dan bangunan.
Dari sisi teknis, DPRD menilai sistem pengendalian emisi atau limbah udara perusahaan perlu diperkuat. Perusahaan diminta mempertimbangkan penambahan sistem penyaringan atau multi-filter agar emisi yang keluar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. (Mala)
TANGERANG, lensafokus.id – Pemerataan pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui proyek infrastruktur berskala besar, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di lingkungan permukiman.
Hal tersebut terlihat dalam peresmian serentak pembangunan Program Kawasan Permukiman, Pengembangan Perumahan, serta Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Provinsi Banten, Rabu (23/9/2026).
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Kegiatan turut dihadiri Kepala Disperkimtan Kota Tangerang, Camat Jatiuwung, Lurah Gandasari, serta jajaran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Maryono mengatakan, pembangunan PSU merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan fasilitas publik secara lebih merata hingga ke kawasan permukiman.
«“Ini wujud komitmen dan kolaborasi bersama untuk memastikan fasilitas publik hadir secara merata dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Maryono.»
Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Banten merealisasikan 34 titik pembangunan PSU di Kota Tangerang. Pembangunan tersebut mencakup jalan lingkungan, jaringan drainase, gedung Posyandu, serta sejumlah sarana dan utilitas publik lainnya.
Menurut Maryono, pembangunan PSU tidak hanya berkaitan dengan penambahan fasilitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata, sehat, dan nyaman.
“Sinergi antara Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang ini tentu sangat berarti. Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar dirasakan manfaatnya dan ikut meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan warga,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Fasilitas ini milik kita bersama. Mari dimanfaatkan, dirawat, dan dijaga kebersihan lingkungannya, agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya. (Sumarna)
SERANG, lensafokus.id – Enam wartawan asal Kabupaten Lebak dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten Angkatan ke-28 yang digelar di Aula Serba Guna Polda Banten, Selasa-Rabu, 22–23 September 2026.
Keenam wartawan tersebut terdiri dari empat peserta dari PWI Kabupaten Lebak dan dua peserta dari PWI Unit Pokja Lebak Selatan.
UKW PWI Banten Angkatan ke-28 diikuti wartawan dari berbagai daerah di Provinsi Banten. Dari 53 peserta yang terdaftar, sebanyak 51 peserta hadir dan mengikuti seluruh tahapan pengujian hingga selesai.
Hasil pelaksanaan UKW menunjukkan seluruh 51 peserta yang mengikuti ujian dinyatakan kompeten, sementara dua peserta lainnya tercatat tidak hadir.
Ketua PWI Kabupaten Lebak, RA Sudrajat, mengapresiasi capaian enam wartawan asal Lebak tersebut. Menurutnya, predikat kompeten harus menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Alhamdulillah, enam wartawan dari Kabupaten Lebak yang mengikuti UKW PWI Banten Angkatan ke-28 dinyatakan kompeten. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi sekaligus menjadi tanggung jawab bagi para wartawan untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujar Sudrajat yang akrab disapa Ajat, Rabu (23/9/2026).
Ia menegaskan, kompetensi wartawan tidak berhenti pada hasil ujian, tetapi harus tercermin dalam karya jurnalistik sehari-hari.
“Kompetensi harus dibuktikan dalam karya jurnalistik sehari-hari. Wartawan harus tetap menjaga integritas, melakukan verifikasi terhadap informasi dan memberikan ruang yang berimbang kepada pihak-pihak yang diberitakan,” katanya.
Ajat juga mengingatkan wartawan agar senantiasa berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menjalankan tugas.
Ia berharap UKW dapat mendorong semakin banyak wartawan di Kabupaten Lebak untuk meningkatkan kapasitas serta memenuhi standar kompetensi wartawan.
“Ke depan kami berharap semakin banyak wartawan di Lebak yang memiliki kompetensi dan terus meningkatkan kapasitasnya. Dengan demikian, kualitas pemberitaan kepada masyarakat juga semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu peserta dari PWI Kabupaten Lebak, Cecep Casmadi, mengaku bersyukur setelah dinyatakan kompeten pada jenjang Muda.
“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa mengikuti UKW dan dinyatakan kompeten pada jenjang Muda. Ini menjadi pengalaman sekaligus motivasi bagi saya untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas jurnalistik,” kata Cecep.
Menurutnya, proses UKW menjadi pengalaman penting bagi wartawan untuk mengukur sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan kerja jurnalistik secara profesional.
Capaian enam wartawan asal Lebak tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme insan pers, khususnya dalam menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang, terverifikasi, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Mala)
TANGERANG, lensafokus.id – Sebanyak 274 petugas pemulasaraan jenazah dari berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang mengikuti Pelatihan Kompetensi Petugas Pengurusan Jenazah di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan ini digelar oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kapasitas petugas agar mampu memberikan pelayanan pemulasaraan yang sesuai dengan syariat agama serta memenuhi standar kesehatan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Tangerang, Prima Saras Puspa, menyatakan bahwa pelayanan sosial keagamaan merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus diperhatikan di tingkat wilayah.
"Pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan administrasi, tetapi juga mencakup pelayanan sosial keagamaan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat," ujar Prima.
Ia menjelaskan, pelatihan ini menyasar perwakilan petugas dari desa dan kelurahan yang belum pernah mendapatkan pelatihan serupa. Melalui kegiatan ini, Pemkab Tangerang ingin memastikan tersedianya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan pengurusan jenazah secara benar sesuai tuntunan agama.
Prima berpesan agar para peserta memanfaatkan pelatihan ini untuk mendalami aspek teknis maupun praktiknya secara langsung, serta membangun koordinasi yang baik di lapangan.
"Ilmu dan keterampilan yang diperoleh hendaknya tidak berhenti setelah pelatihan selesai, tetapi diterapkan dan dibagikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Bangun juga komunikasi dan koordinasi yang baik, terutama apabila menghadapi kondisi yang memerlukan penanganan khusus," pesan Prima.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tangerang menargetkan lahirnya tenaga pemulasaraan jenazah yang kompeten, amanah, terampil, serta siap siaga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sementara itu, salah satu petugas pemulasaraan jenazah asal Desa Sindangasih, Kecamatan Sindangjaya, Jamilatun, menilai kegiatan ini sangat membantu tugas-tugas pelayanan di tingkat desa karena materi yang diberikan disampaikan dengan jelas.
"Kegiatan pelatihan ini sangat baik dan bagus sekali untuk membantu kami khususnya tim petugas pemulasaraan jenazah di desa karena materinya sangat jelas mulai dari awal sampai pengumpulan jenazah. Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan untuk Pemkab Tangerang terkait dengan fasilitas yang diberikan sehingga kami bisa menambah ilmu," ujar Jamilatun. (Red)
TANGERANG, lensatokus.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang terus gencar mendorong peningkatan literasi digital di kalangan pelajar. Langkah nyata ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Literasi Digital dengan tema "Bijak Bermedia Sosial" yang digelar di SMP & SMK Satya Muda Gemilang, Kabupaten Tangerang, pada Rabu (23/09/26).
Kegiatan ini diikuti secara oleh para siswa/i SMP dan SMK Satya Muda Gemilang. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kabupaten Tangerang, Diyan Mayang Sari, Kepala Sekolah SMP Satya Muda Gemilang, Siti Rokayah, serta para jajaran wakil kepala sekolah dan dewan guru.
Dalam sambutannya, Kadis Kominfo, Diyan Mayang Sari, menegaskan pentingnya edukasi literasi digital bagi para siswa di era "dunia dalam genggaman". Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan seperti kecepatan bertukar informasi, namun juga membawa dampak negatif jika tidak disikapi dengan bijak.
"Perkembangan teknologi memiliki dua sisi. Sisi positifnya, semua informasi bisa diakses dengan cepat. Namun, sisi negatifnya ada potensi cyberbullying, penyebaran berita bohong (hoaks), hingga pelanggaran privasi. Oleh karena itu, hadirnya Diskominfo ke sekolah-sekolah bertujuan agar anak-anak sekalian paham dan tidak salah dalam memanfaatkan teknologi," ujar Kadis Mayang.
Lebih lanjut, Kadis Mayang membagikan tips praktis bagi para pelajar dalam menggunakan media sosial yang disingkat menjadi konsep "SARING":
1. Saring Sebelum Sharing: Selalu memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Beliau juga mengingatkan adanya ancaman pidana dalam Undang-Undang ITE terkait penyebaran data pribadi maupun penyalahgunaan foto/wajah orang lain tanpa izin (seperti membuat stiker bertema olok-olok).
2. Amankan Data Pribadi: Tidak sembarangan memberikan dokumen penting seperti KTP, foto pribadi, maupun identitas sensitif kepada pihak yang tidak dikenal, terlebih dengan maraknya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang rawan disalahgunakan.
3. Ramah dan Beretika: Selalu menjaga norma, kesopanan, dan etika saat berkomunikasi di dunia maya.
"Mari kita bersama-sama bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan asal guna jempol, ingat ada aturan dan konsekuensi hukumnya. Saya berharap materi yang disampaikan hari ini tidak hanya didengar, tetapi dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari," tegas Kadis Mayang.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Satya Muda Gemilang, Siti Rokayah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Diskominfo Kabupaten Tangerang yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi sosialisasi program literasi digital.
"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Kadis Kominfo beserta tim yang telah memberikan edukasi berharga bagi anak-anak kami. Ilmu tentang cara bermedia sosial yang sehat ini sangat penting dan tidak datang setiap saat. Kami meminta seluruh siswa SMP maupun SMK untuk menyimak dan memperhatikan materi ini dengan baik tanpa bercanda," tutur Siti Rokayah.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Diskominfo Kabupaten Tangerang berharap para siswa dapat menjadi agen pembawa perubahan positif di ruang digital, serta mampu memproteksi diri dari berbagai risiko kejahatan siber maupun dampak negatif media sosial. (Red)
TANGERANG - Alfamart ingin lebih memberikan kontribusinya pada masyarakat, bukan hanya untuk menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari, tapi juga memajukan industri kecil menengah.
TANGERANG - Keseriusan Ciputra Group dalam mendukung program pemerintah dalam hal penyediaan hunian berkualitas dengan segala kelengkapan fasilitasnya terjawab dengan hadirnya kota baru terpadu Citra Maja Raya.
Proyek Citra Maja Raya yang merupakan proyek Joint Operation antara PT. Ciputra Residence, PT. Hanson International Tbk, dan PT Putra Asih Laksana, dimulai pembangunannya sejak 2015 dan telah menunjukkan progress yang significant hingga saat ini.
TANGERANG - Kebutuhan seseorang akan makanan tidak akan pernah habis, sehingga makanan selalu menjadi ladang bisnis yang menjanjikan bagi para pelaku usaha. Setiap bisnis makanan membawa konsep kuliner yang berbeda-beda. Salah satu konsep yang cukup potensial untuk bisnis kuliner adalah catering.
TANGERANG, lensafokus.id - Bupati Tangerang melepas Tim Sepak Bola Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang di Pekan Olahraga Desa Pordes (Pordes), pelepasan dilaksanakan di Kopimorning bagian umum setda Kabupaten Tangerang, Selasa (19/11/2019).
TANGERANG, lensafokus.id - Kontingen Senam Provinsi Banten cabang Senam Pencegahan Osteoporosis, kembali meraih medali emas di ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (Fornas) V tahun 2019, yang diadakan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (19/11/2019).
TANGERANG, lensafokus.id - Bertepatan dengan peringatan hari Sumpah pemuda Kadisporabudpar Kabupaten Tangerang bersama Camat Mekar Baru resmi membuka acara pekan olahraga kecamatan mekar baru, Selasa (29/10/2019).
TANGERANG, lensafokus.id - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang meraih empat medali di hari pertama perhelatan Pekan Olahraga Wartawan Banten (Porwaban) 2019, Kamis (24/10/2019).
TANGERANG, lensafokus.id - Jelang pertandingan eksibisi Porwaban 2019, tim futsal SIWO PWI Kabupaten Tangerang rutin melakukan pertandingan futsal persahabatan dengan tim futsal ternama.
PAKUHAJI - Pemerintah Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang melalui Bidang Pembinaan Masyarakat melaksanakan Kegiatan Pembinaan bagi generasi muda dalam pencegahan Bahaya Narkoba, HIV dan AIDS, bertempat di Aula Kantor Desa Laksana.
TANGERANG - Aktivis Kesehatan Kabupaten Tangerang meminta agar Bupati Tangerang tebitkan Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Tuborculosis atau sering disebut TBC, karena penyebaran bakteri Mycobacterium tuberculosis dinilai sudah menghawatirkan, Selasa (25/6/2019).
JAKARTA - Diabetes melitus dianggap sebagai penyakit yang hanya bisa diidap orang dewasa. Namun, itu tak sepenuhnya benar, sebab penyakit menular satu ini tak mengenal usia, termasuk usia anak-anak.
TANGERANG-Ribuan orang berkumpul di depan panggung acara Anniversary 9th Brigade Barisan King Serpong (BBKS) di Lapangan Malibu, BSD, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu, (9/9/2018).
TANGERANG-Jalan-jalan ke kawasan Graha Raya, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) jangan lupa mampir ke Bakmi Jowo Bu Citro Solo yang terletak di Ruko Fortune.
Pemerintahan daerah (Pemda), baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, merupakan penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom di wilayahnya masing-masing. Di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur, di tingkat kota oleh wali kota dan wakil wali kota, serta di tingkat kabupaten oleh bupati dan wakil bupati.
Pasangan kepala daerah dan wakilnya merupakan satu paket kepemimpinan yang dipilih secara demokratis melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dengan dukungan partai politik pengusung, untuk masa jabatan lima tahun. Idealnya, pasangan ini berjalan seiring, saling melengkapi, dan bahu-membahu menjalankan amanah rakyat.
Namun, pertanyaan klasik yang kerap muncul adalah: bagaimana sesungguhnya pembagian peran antara kepala daerah dan wakilnya dalam penyelenggaraan pemerintahan?
Secara normatif, tugas kepala daerah meliputi memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditetapkan bersama DPRD, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, wakil kepala daerah berperan sebagai perpanjangan tangan kepala daerah, membantu pelaksanaan tugas pemerintahan, memberikan saran dan pertimbangan, mewakili kepala daerah ketika berhalangan, serta melaporkan secara berkala jalannya roda pemerintahan.
Realitas politik menunjukkan bahwa keharmonisan kepala daerah dan wakilnya sering kali tidak bertahan lama. Di berbagai daerah, friksi bahkan keretakan hubungan kerap terjadi meski usia kepemimpinan masih seumur jagung. Fenomena yang populer disebut “pisah ranjang” atau pecah kongsi ini bukan lagi cerita baru dalam dinamika pemerintahan daerah di Indonesia.
Tak jarang, pihak yang memilih mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir adalah wakil kepala daerah. Alasannya beragam, mulai dari perbedaan pandangan dan prinsip, ketidakharmonisan komunikasi, hingga kepentingan politik untuk maju pada kontestasi Pilkada berikutnya. Friksi ini ada yang muncul secara terbuka, namun tidak sedikit pula yang menjadi rahasia umum di tengah masyarakat.
Sejarah mencatat sejumlah contoh kasus pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya. Publik tentu masih ingat pasangan Bupati Garut periode 2009–2014, Aceng Fikri dan Dicky Chandra. Pada 2011, Dicky Chandra mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Garut dengan alasan perbedaan prinsip dan pandangan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
Di Surabaya, Bambang DH yang mendampingi Wali Kota Tri Rismaharini periode 2010–2015, juga mengundurkan diri pada Februari 2011. Kasus serupa terjadi di Indramayu, ketika Wakil Bupati Lucky Hakim memilih mundur pada 2023 dengan alasan merasa gagal mengemban amanah rakyat.
Pada level provinsi, publik DKI Jakarta pernah dikejutkan dengan pengunduran diri Wakil Gubernur Priyanto yang mendampingi Fauzi Bowo periode 2007–2012. Saat itu beredar rumor bahwa pengunduran diri tersebut dipicu oleh ketidakcocokan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Di Provinsi Banten, nama Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Doel juga tercatat pernah mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Tangerang pada 2011, saat mendampingi Bupati Ismet Iskandar periode 2008–2013. Namun, pengunduran diri Rano Karno bukan disebabkan konflik internal, melainkan karena ia memenangkan Pilkada Banten dan terpilih sebagai Wakil Gubernur mendampingi Ratu Atut Chosiyah.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan menunjukkan fenomena ini sangat masif. Juru Bicara Kemendagri saat itu, Reydonnyzar Moenoek, menyebutkan bahwa dari 244 Pilkada pada 2010 dan 67 Pilkada pada 2011, hampir 94 persen pasangan kepala daerah pecah kongsi. “Kemesraannya cepat berlalu,” ujarnya sebagaimana dikutip DetikNews. Fenomena tersebut diyakini masih relevan hingga kini.
Banyak faktor yang melatarbelakangi pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya. Salah satu penyebab utama adalah praktik “kawin paksa” politik oleh partai koalisi, di mana pasangan calon disatukan bukan atas dasar kesamaan visi dan misi, melainkan sekadar kompromi elektoral.
Di permukaan, konflik ini kerap tidak terlihat. Namun dalam praktik pemerintahan, ketidakharmonisan dapat dirasakan melalui sikap saling menahan peran, manuver politik diam-diam, hingga minimnya koordinasi. Tidak jarang pula kepala daerah dinilai tidak memberikan ruang dan fungsi yang jelas kepada wakilnya.
Jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya akan merembet ke jajaran birokrasi di bawahnya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpotensi terpolarisasi, muncul blok-blokan kepentingan, pengelompokan loyalitas, hingga praktik like and dislike. Pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat.
Memang, kepala daerah memiliki kewenangan yang sering disebut sebagai “hak prerogatif”, termasuk dalam melakukan mutasi pejabat. Namun perlu ditegaskan bahwa kewenangan tersebut bukan prerogatif mutlak seperti kepala negara. Kewenangan itu bersifat atribusi dan tetap harus mengikuti mekanisme serta persetujuan instansi terkait, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
Di tengah maraknya fenomena pecah kongsi, duet kepemimpinan Wali Kota Tangerang Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono Hasan justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Memasuki satu tahun kepemimpinan periode 2025–2030, pasangan ini dinilai tetap solid, kompak, dan saling mengisi.
Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, 19 Februari 2025, hingga saat ini, tidak terdengar adanya friksi berarti di antara keduanya. Tokoh senior Golkar Tangerang, Aviffudin Alwis, menegaskan bahwa hubungan kerja antara Sachrudin dan Maryono berjalan dengan baik.
“Komunikasi mereka tetap terjalin dengan baik dan saling mengisi tugas serta fungsi masing-masing,” ujar Aviffudin Alwis, Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar.
Menurut Aviffudin, Golkar sebagai partai pengusung utama Sachrudin secara berkala melakukan evaluasi, termasuk memantau komunikasi dan keharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Ini bagian dari tanggung jawab politik kami,” tambahnya.
Penilaian positif juga datang dari masyarakat. Eddy Salman, warga Cimone, menilai kepemimpinan Sachrudin–Maryono selama setahun terakhir cukup solid. “Saya melihat pembagian tugasnya jelas, arah pembangunan juga kelihatan, dan program unggulannya mulai dirasakan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Sachrudin merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang, sementara Maryono Hasan diusung oleh PDI Perjuangan. Perbedaan latar belakang partai tersebut sejauh ini tidak menjadi penghalang untuk menjaga soliditas pemerintahan
Kekompakan kepala daerah dan wakilnya merupakan modal utama dalam membangun daerah. Publik tentu berharap keharmonisan Sachrudin–Maryono tidak hanya bertahan secara simbolik, tetapi juga tercermin dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Harapan masyarakat sederhana: Kota Tangerang semakin maju di berbagai sektor, pelayanan publik semakin membaik, dan kesejahteraan warga meningkat. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan terletak pada kuatnya kekuasaan politik, melainkan sejauh mana amanah rakyat benar-benar diwujudkan.
Semoga duet Sachrudin–Maryono Hasan mampu menjaga konsistensi, menahan godaan konflik politik, dan tetap fokus pada tujuan utama: mensejahterakan masyarakat Kota Tangerang. (Sumarna)
Di tengah gelombang transformasi digital, kita sedang menghadapi realitas baru: data menjadi komoditas paling berharga. Istilah “data is the new oil” tidak lagi sekadar jargon teknologi, tapi telah menjadi kenyataan ekonomi dan politik global. Negara-negara yang berhasil memanfaatkan data secara strategis terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat inovasi, hingga memperkuat ketahanan nasional.
Sayangnya, di Indonesia, data masih sering diperlakukan hanya sebagai pelengkap administratif. Banyak institusi, baik pemerintah maupun swasta, belum menempatkan data dalam kerangka kebijakan strategis. Padahal, jika dikelola dengan prinsip keterbukaan, keamanan, dan akuntabilitas, data dapat menjadi pondasi utama untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Ambil contoh sektor pendidikan. Dengan analisis data yang cermat, pemerintah dapat memetakan kualitas pembelajaran di setiap daerah, mengidentifikasi kesenjangan akses, hingga merancang intervensi berbasis bukti (evidence-based policy). Di bidang kesehatan, data dapat digunakan untuk mendeteksi potensi wabah secara dini, memantau efektivitas program vaksinasi, hingga merancang sistem rujukan yang lebih efisien. Sayangnya, potensi ini sering tersandera oleh fragmentasi sistem, rendahnya interoperabilitas antar basis data, serta ketakutan akan “kebocoran” yang justru menghambat keterbukaan yang sehat.
Kita menghadapi dua tantangan besar: pertama, rendahnya literasi data di kalangan pengambil keputusan. Banyak keputusan dibuat berdasarkan intuisi atau tekanan politik, bukan analisis data. Kedua, lemahnya data governance. Belum ada kerangka nasional yang kokoh untuk mengatur kepemilikan, akses, pertukaran, dan perlindungan data. Padahal, dengan semakin masifnya digitalisasi layanan publik, risiko penyalahgunaan data pribadi kian tinggi.
Sudah saatnya Indonesia menyusun kebijakan nasional yang berpihak pada kedaulatan data. Ini mencakup penguatan regulasi perlindungan data pribadi, pengembangan infrastruktur integrasi data lintas sektor, dan yang paling penting: pembangunan budaya data di semua lapisan masyarakat.
Budaya data berarti membiasakan semua pihak mulai dari birokrat, guru, dokter, hingga pelaku UMKM untuk menggunakan data sebagai dasar berpikir dan bertindak. Ini juga berarti membuka akses terhadap data publik dengan prinsip open data, sembari tetap menjaga privasi dan keamanan individu. Negara-negara seperti Estonia, Singapura, dan Finlandia telah membuktikan bahwa ekosistem data yang sehat tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara.
Sebagai akademisi di bidang teknologi informasi, saya percaya bahwa pendidikan tinggi memegang peran penting dalam membentuk generasi yang paham data. Kurikulum perlu diperbarui, riset data harus diarahkan pada pemecahan masalah nyata, dan kolaborasi antara universitas, pemerintah, serta industri harus diperkuat.
Kita tidak bisa lagi menunda. Di tengah arus disinformasi, polarisasi sosial, dan ketidakpastian ekonomi global, hanya data yang dapat menjadi jangkar rasionalitas. Negara yang mengabaikan data akan terus terjebak dalam kebijakan reaktif, bukan transformatif.
Kini waktunya kita berpindah dari sekadar mengumpulkan data menjadi benar-benar mengelola dan memanfaatkan data untuk kemajuan bangsa. Jika data adalah aset strategis, maka mengabaikannya adalah bentuk pemborosan yang paling sunyi tapi berbahaya.
Oleh : Sopiyan Apandi
Tangerang, lensafokus.id -- Gedung Seni Budaya menjadi saksi kemeriahan Lomba Karaoke Lagu Mandarin Terbuka yang diselenggarakan oleh Yayasan Paguyuban Masyarakat Tigaraksa Adiyasa (Permata) pada Minggu (15/12/2024). Acara ini berhasil menarik perhatian para penggemar musik Mandarin.
CINANGKA, lensafokus.id - Ronatul Safitri yang kini telah berusia lima belas tahun mengidap penyakit misterius sejak dia usia lima tahun.
Bogor, lensafokus.id – Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, menggelar berbagai ajang kompetisi pendidikan dan seni secara berkesinambungan. Kegiatan tersebut meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N), Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), Olahraga Tradisional (Ortrad), hingga Pentas Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI). Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi dari seluruh SD yang ada di wilayah Kecamatan Tenjo dan dilaksanakan secara bertahap dari satu perlombaan ke perlombaan lainnya.
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Tenjo, Ocih, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring peserta terbaik yang nantinya akan mewakili Kecamatan Tenjo di tingkat Kabupaten Bogor.
“Tujuan kegiatan ini untuk mencari peserta terbaik yang akan dilombakan di tingkat kabupaten. Kami berharap tahun ini ada perwakilan dari Tenjo yang bisa tampil di tingkat provinsi, bahkan nasional,” ujar Ocih di sela kegiatan.
Ia mengaku optimistis dari berbagai cabang lomba yang digelar, akan lahir siswa-siswi berprestasi yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan mendapat sambutan positif dari para guru pembimbing maupun peserta didik. Antusiasme siswa terlihat tinggi dalam mengikuti setiap perlombaan yang digelar.
“Alhamdulillah kegiatan ini disambut baik oleh para guru dan siswa. Mereka sangat antusias mengikuti lomba. Semoga dari semangat ini lahir bibit unggul yang bisa mewakili Tenjo di tingkat provinsi maupun nasional,” tuturnya.
Ocih juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah, guru, serta pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan semua pihak yang telah berkontribusi. Kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan,” pungkasnya. (Dang/min)
Tangerang, lensafokus.id — Dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan bebas dari pengaruh Narkoba, SDN Cikuya 2 Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba pada Selasa (11/11/2025). Kegiatan ini menggandeng Kepolisian Sektor Cisoka sebagai narasumber utama.
Acara yang berlangsung di aula sekolah tersebut turut dihadiri pengurus Komite SDN Cikuya 2, di antaranya Anwar Abdullah dan Julaeni, SH, serta seluruh dewan guru. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya kolaborasi sekolah dan masyarakat dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.

Kepala SDN Cikuya 2, Sulis Setyorini, dalam sambutannya menekankan peran vital para pendidik dalam memberikan pemahaman sejak dini terkait bahaya Narkoba.
"Saya mengajak seluruh guru untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi Narkoba. Kita harus menciptakan sekolah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba," tegas Sulis.
Ia juga menyampaikan bahwa guru wajib meneruskan informasi mengenai bahaya narkotika kepada seluruh siswa, agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan mampu menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan zat terlarang tersebut.
Sementara itu, Bripka Sofwan Akil dari Polsek Cisoka yang menjadi pemateri dalam kegiatan ini memaparkan secara rinci berbagai jenis Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Ia menyebutkan beberapa jenis yang umum ditemui, seperti ganja, sabu, pil ekstasi, dan lainnya yang dapat merusak jaringan saraf hingga menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir secara normal.
Menurutnya, remaja termasuk kelompok yang paling rentan menjadi target peredaran Narkoba. Karena itu, ia mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak-anak mereka.
"Sebagai orang tua, kita harus lebih waspada. Jangan sampai putra-putri kita tergoda bujukan orang yang tidak dikenal. Mari bersama-sama menjaga dan memerangi bahaya Narkoba di kalangan remaja," terang Sofwan. (War)
Bogor, lensafokus.id — Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Waluya Sari kembali melaksanakan Tes Kompetensi Akademik (TKA) hari kedua bagi peserta didik program kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2025/2026. Minggu (9/11/2025).
Pada pelaksanaan TKA hari kedua ini, peserta menghadapi mata pelajaran pilihan, yakni Ekonomi dan Sosiologi. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan dengan tingkat kehadiran mencapai 100 persen. Ujian dibagi ke dalam dua sesi agar pelaksanaan berjalan lebih tertib dan efisien.
Situasi ujian tampak kondusif. Para peserta mengikuti setiap tahapan dengan serius, menunjukkan semangat belajar yang tinggi meskipun ditempuh melalui jalur pendidikan non-formal.
Kegiatan TKA merupakan bagian dari rangkaian evaluasi akhir untuk mengukur sejauh mana capaian peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di program kesetaraan. Ujian ini menjadi tolok ukur kemampuan akademik setara jenjang SMA sesuai dengan standar kompetensi lulusan nasional.
Melalui tes ini, diharapkan peserta mampu mengasah kemampuan berpikir kritis serta memahami konsep-konsep akademik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja.
Kepala PKBM Waluya Sari, Jajat Sudrajat, S.E, memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme para peserta didik yang hadir sepenuhnya pada pelaksanaan TKA hari kedua.
“Kami sangat mengapresiasi semangat para peserta yang hadir 100% pada hari kedua pelaksanaan TKA ini. Hal ini menunjukkan kesungguhan mereka dalam menempuh pendidikan di jalur kesetaraan. Kami berharap hasil ujian ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan akademik serta kesiapan menghadapi jenjang pendidikan berikutnya maupun dunia kerja,” ujar Jajat Sudrajat, S.E.
Lebih lanjut, Jajat menyampaikan bahwa kelancaran pelaksanaan TKA tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, mulai dari tutor, panitia pelaksana, hingga lembaga yang turut membantu penyediaan fasilitas ujian.
“Kami juga berterima kasih kepada Bapak Drs. Sokirin, M.M.Pd, selaku Kepala SMPN 1 Tenjo, yang telah membantu menyediakan sarana dan prasarana kegiatan ini. Kolaborasi seperti ini sangat berarti bagi kelancaran kegiatan pendidikan non-formal di wilayah kami,” tambahnya.
Melalui penyelenggaraan TKA ini, PKBM Waluya Sari kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan pendidikan bermutu dan inklusif bagi masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan non-formal di Kecamatan Tenjo, PKBM Waluya Sari berperan penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi warga yang belum menempuh pendidikan formal hingga jenjang SMA. (Asp)
Lebak, lensafokus.id – Empat siswa kelas XII SMKN 2 Rangkasbitung harus menerima keputusan dikeluarkan dari sekolah setelah dinilai melakukan pelanggaran terhadap tata tertib (tatib) yang berlaku. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan dari pihak orang tua yang merasa anaknya tidak mendapat kesempatan kedua menjelang kelulusan.
Dede, salah satu orang tua siswa, menyampaikan bahwa dirinya telah berupaya meminta kebijakan dari pihak sekolah agar anaknya, Reno, tidak dikeluarkan. Namun, permintaan tersebut tidak membuahkan hasil.
“Saya sudah berusaha meminta kebijakan baik ke Kepala Sekolah maupun ke Wakil Kepala Kesiswaan, tapi pihak sekolah tetap memutuskan anak saya harus keluar,” ujar Dede, Selasa (4/11/2025).
Dede mengaku bingung mencari sekolah pengganti karena jurusan anaknya di SMKN 2 Rangkasbitung termasuk jurusan langka, yakni jurusan Pertanian. Ia khawatir keputusan tersebut membuat anaknya terancam putus sekolah dan gagal melanjutkan pendidikan.
“Saya bingung mau pindah ke mana, karena jurusan anak saya jarang ada di sekolah lain. Saya takut masa depannya terganggu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 2 Rangkasbitung, Sukarno, saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, membenarkan adanya keputusan pengembalian empat siswa kepada orang tua. Ia menyebut, langkah tersebut diambil setelah melalui proses pembinaan dan pemberian surat peringatan (SP) hingga tiga kali.
“Benar, ada empat siswa kelas XII yang dikembalikan kepada orang tuanya karena sudah melakukan pelanggaran di sekolah. Mereka sudah mendapatkan SP tiga kali. Langkah ini kami anggap sebagai kebijakan terbaik demi masa depan mereka,” ujar Sukarno.
Lebih lanjut, Sukarno menjelaskan bahwa pihak sekolah membuka opsi bagi siswa yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah lain atau melalui program Paket C.
“Silakan saja melanjutkan ke sekolah lain atau mengikuti Paket C. Kami menilai mereka sudah tidak merasa nyaman di SMKN 2 Rangkasbitung,” katanya.
Keputusan ini masih menuai pro dan kontra di kalangan orang tua murid, yang berharap adanya pendekatan lebih humanis menjelang masa kelulusan siswa. (Cecep)
Lebak, lensafokus.id – Besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 1 Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, berimbas pada keterbatasan sarana ruang belajar. Sekolah yang menjadi salah satu favorit di wilayah tersebut kini tercatat kekurangan tiga ruang kelas belajar (RKB).
Kepala SMAN 1 Kalanganyar, Ervin Sulistiawati, saat ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan bahwa jumlah murid yang terdaftar mencapai 389 siswa. Sementara itu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut berjumlah 42 orang.
“Dengan kondisi saat ini, kami kekurangan 3 lokal ruang kelas. Bahkan ruang laboratorium sementara dijadikan ruang guru karena ruangan yang ada diprioritaskan untuk kebutuhan belajar siswa,” ujarnya.
Ervin berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi ini. Ia menilai, pembangunan ruang kelas baru (RKB) sangat mendesak agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
“Mudah-mudahan tahun depan SMAN 1 Kalanganyar bisa mendapat bantuan baik dari dana alokasi khusus (DAK) maupun dari APBN. Dengan begitu, fasilitas sekolah bisa lebih memadai,” tambahnya.
Kekurangan sarana prasarana sekolah, terutama ruang kelas, menjadi salah satu tantangan dunia pendidikan di daerah. Pihak sekolah berharap adanya solusi cepat agar kualitas pendidikan di SMAN 1 Kalanganyar tetap terjaga. (Cecep)