Banten

Banten (6640)

TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk menggerakkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat RT dan RW guna memastikan pendataan berjalan sukses dan menghasilkan data yang akurat.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di GSG Puspemkab Tangerang, Selasa (23/6/26).

"Kami siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, desa hingga RT dan RW akan kami libatkan untuk membantu menyukseskan pendataan ini agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas," ujar Maesyal Rasyid.

Menurut dia, data yang akurat bisa menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Untuk itu, keberhasilan sensus ekonomi ini juga harus didukung semua pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

"Data yang akurat dan berkualitas ini menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Keberhasilan sensus ini bukan hanya tanggung jawab BPS, tapi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah," tandasnya

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Data yang dihasilkan tersebut juga akan membantu pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran, mendorong investasi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. Semakin baik data yang kita miliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang akan dirumuskan untuk kemajuan daerah," imbuhnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan dukungan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat turut menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.

"Dengan kolaborasi antara pemerintah, BPS, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat, Pemkab Tangerang optimistis Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang berkualitas sebagai landasan mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, kompetitif, dan berdaya saing," ujarnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cempaka 3, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, membutuhkan tambahan tiga ruang kelas baru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih optimal. Kebutuhan tersebut dinilai mendesak seiring meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun, sementara kapasitas ruang belajar yang tersedia saat ini sudah tidak lagi memadai.

Kepala SDN Cempaka 3, Bai Sapinah, S.Pd., mengatakan keterbatasan ruang kelas menjadi salah satu kendala yang dihadapi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang maksimal kepada para siswa.

“Dengan bertambahnya jumlah siswa, sekolah sangat membutuhkan tambahan tiga lokal atau ruang kelas baru agar proses belajar mengajar lebih nyaman dan efektif,” ujarnya.

Menurut Bai Sapinah, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan peserta didik baru pada tahun-tahun mendatang. Jika tidak ada penambahan ruang kelas, sekolah terpaksa harus membatasi jumlah siswa yang diterima sesuai ketentuan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Kalau tidak ada penambahan lagi, ke depan penerimaan siswa baru terpaksa harus dibatasi sesuai aturan Dapodik, karena kapasitas ruang belajar yang ada sudah sangat terbatas,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihak sekolah telah menyampaikan kondisi tersebut kepada para wali murid agar masyarakat memahami keterbatasan sarana yang saat ini dihadapi SDN Cempaka 3.

“Kami sudah menyampaikan kepada wali murid mengenai aturan penerimaan siswa baru serta kondisi sekolah yang saat ini masih kekurangan kelas. Hal ini perlu diketahui bersama agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi sekolah,” tambahnya.

Di sisi lain, harapan agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan ruang kelas baru juga disampaikan oleh para orang tua siswa. Salah satunya Siti Aifah yang berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan sarana pendidikan di sekolah tersebut.

“Kami berharap adanya bantuan penambahan kelas baru dari Pemerintah Kabupaten Tangerang agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih maksimal dan siswa belajar dengan nyaman,” ungkapnya.

Penambahan ruang kelas baru dinilai tidak hanya penting untuk mengatasi keterbatasan kapasitas belajar, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan tersedianya ruang belajar yang memadai, siswa diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih nyaman, aman, dan efektif.

Masyarakat pun berharap kebutuhan pembangunan tiga ruang kelas baru di SDN Cempaka 3 Cisoka dapat menjadi prioritas pemerintah daerah, mengingat tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah tersebut. (Lingga)

TANGERANG, lensafokus.id – Polemik penggunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) di SMP Negeri 1 Jayanti, Kabupaten Tangerang, yang mencapai Rp569.704.900 hingga kini belum menemukan titik terang. Meski Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengaku telah memanggil Kepala SMPN 1 Jayanti, hasil klarifikasi maupun laporan resmi terkait penggunaan anggaran tersebut masih belum diketahui.

Sebelumnya, penggunaan dana pemeliharaan sekolah itu menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran yang nilainya mencapai lebih dari setengah miliar rupiah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, saat ditemui di kantornya pada Kamis (18/6/2026), menyatakan pihaknya akan memanggil Kepala SMPN 1 Jayanti untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

Namun, lima hari berselang, perkembangan hasil pemanggilan tersebut ternyata belum sampai ke meja Sekretaris Dinas Pendidikan.

Saat dikonfirmasi kembali melalui pesan WhatsApp pada Selasa (23/6/2026), Agus Supriatna hanya memberikan jawaban singkat.

"Sudah, tapi saya belum dapat laporan dari bidang," ujarnya.

Pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya baru. Pasalnya, kasus yang telah menjadi perhatian publik tersebut dinilai membutuhkan respons cepat dan transparan dari instansi terkait, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari dana negara untuk kepentingan pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh, SMPN 1 Jayanti menerima Dana BOS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.327.650.500. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana tercatat mencapai Rp569.704.900, terdiri dari Rp324.777.500 pada tahap pertama dan Rp244.927.400 pada tahap kedua.

Besarnya porsi anggaran tersebut menjadi perhatian karena nilainya mendekati setengah dari total Dana BOS yang diterima sekolah dalam satu tahun anggaran.

Di sisi lain, hasil pantauan di lingkungan sekolah masih menemukan sejumlah bagian bangunan dan fasilitas yang dinilai belum mencerminkan hasil pemeliharaan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah. Kondisi inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai pertanyaan terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Hingga kini belum diketahui secara pasti hasil pemanggilan Kepala SMPN 1 Jayanti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Belum adanya laporan resmi dari bidang terkait membuat publik masih menunggu kejelasan mengenai penggunaan anggaran pemeliharaan yang menjadi sorotan tersebut.

Sementara itu, pihak SMPN 1 Jayanti juga belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi atas berbagai pertanyaan yang diajukan media terkait penggunaan dana pemeliharaan sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2025. (War)

Lebak, lensafokus.id – Aktivitas perusahaan batching plant milik PT Nindya Karya (NK) yang berlokasi di Kampung Tegal, Desa Gunung Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, mulai menuai keluhan dari warga Desa Gunung Sari dan Desa Cipadang. Warga menyoroti mobilisasi kendaraan pengangkut beton dan material bahan baku yang keluar masuk lokasi proyek dengan tonase berat dan melintasi kawasan permukiman padat penduduk.

Akibat aktivitas tersebut, ruas jalan poros kecamatan yang menjadi akses utama masyarakat disebut mengalami kerusakan cukup parah. Selain itu, warga juga mengeluhkan dampak lingkungan berupa debu tebal, kebisingan, hingga getaran yang dirasakan pada bangunan rumah mereka.

Salah seorang tokoh pemuda Desa Cipadang, Ruswa, mengatakan kerusakan jalan semakin parah sejak armada pengangkut material untuk kebutuhan proyek Jalan Tol Serang–Panimbang beroperasi secara intensif.

“Ruas jalan semakin rusak akibat mobilisasi beton dan material dari PT Nindya Karya. Saat musim kemarau debu sangat tebal, sedangkan saat hujan jalan berubah seperti kubangan kerbau. Banyak pengendara motor yang terjatuh karena kondisi jalan licin dan berlubang,” ujar Ruswa kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kesehatan warga. Debu yang beterbangan setiap hari disebut menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan.

“Debu menyelimuti perkampungan. Banyak warga mengeluhkan sesak napas akibat kondisi tersebut,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan Sukaris, warga Desa Gunung Sari yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi batching plant. Ia mengaku aktivitas kendaraan berat yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai mengganggu kenyamanan warga sekitar.

“Debunya sangat terasa, apalagi ketika truk-truk besar melintas. Rumah juga sering bergetar dan suara kendaraan cukup bising, sehingga sangat mengganggu,” kata Sukaris.

Sementara itu, Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, mengaku telah menerima laporan langsung dari masyarakat terkait dampak operasional batching plant tersebut. Menindaklanjuti aduan itu, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan investigasi lapangan.

“Hasil pengecekan sementara dan data yang kami kumpulkan menunjukkan keluhan warga cukup objektif. Kami akan menindaklanjuti persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Eli.

Ia menambahkan, pihaknya berencana melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Polres Lebak dan mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

“Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan pemberitahuan aksi kepada Polres Lebak. Bersama ratusan warga, kami berencana menggelar aksi unjuk rasa di lokasi batching plant PT Nindya Karya di Desa Gunung Sari sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Nindya Karya belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga mengenai dampak operasional batching plant tersebut. Warga berharap perusahaan dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi jalan serta meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. (C2p)

Kota Tangerang, lensafokus.id - Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang menggelar sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar bagi seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Tangerang yang diikuti sekitar 30 peserta di Gedung Cisadane Lantai 4, Senin (22/6/26).

Langkah ini dilakukan guna membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang aman dan higienis.

Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan DKP Kota Tangerang Lisnah menegaskan, pentingnya pemahaman standar pangan segar mulai dari penyimpanan hingga pengolahan berdasarkan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) demi mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Kolaborasi bersama ini sangat penting, agar kita terus berjalan beriringan dalam mengawal pangan aman dan segar di Kota Tangerang. Melalui sosialisasi ini, dipastikan seluruh kepala SPPG memiliki pemahaman mendalam mengenai standar mutu pangan yang baik, mulai dari penyimpanan hingga pengolahannya sesuai prinsip B2SA. Ini adalah langkah konkret Pemkot Tangerang dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sukses dan aman dari risiko KLB," ujar Lisnah.

Senada, Eni Nurkhayani dari Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Bapanas mengingatkan agar seluruh dapur SPPG konsisten menjaga makanan dari cemaran fisik, biologi, maupun kimia.

"Pangan yang aman didefinisikan tidak menyebabkan penyakit saat dikonsumsi. Kita harus memastikan produk dapur SPPG terhindar dari cemaran fisik, biologi, maupun kimia agar anak-anak sebagai penerima sasaran tidak menderita kesakitan," sambungnya.

Sementara itu, Korwil BGN Kota Tangerang Gregorio Octavian menjelaskan, pengawasan kualitas bahan baku di dua pasar induk besar terus dipantau ketat bersama Kodim 0506. Setiap dapur SPPG wajib melibatkan minimal satu ahli gizi dan melaporkan menu harian sebelum jam 12 siang.

"Kami menerapkan SOP yang sangat ketat untuk menjaga kualitas bahan baku. Setiap SPPG wajib menggunakan freezer dan chiller dengan suhu minimal dibawah -18°C dan suhu dibawah 4°C untuk menjaga rantai dingin agar bakteri tidak tumbuh. Jika ditemukan bahan pangan yang tidak sesuai standar, langsung kami retur hari itu juga," pungkasnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Kegiatan Festival Kuliner Halal yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kabupaten Tangerang resmi ditutup pada Minggu (21/6/2026). Acara yang berlangsung selama lima hari sejak 17 Juni tersebut mendapatkan apresiasi positif dari para pelaku usaha mikro karena dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Syaifullah, yang hadir dalam acara penutupan tersebut menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran rangkaian kegiatan. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari para pelaku usaha, festival ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan harian mereka.

"Dari perbincangan kami dengan para pelaku usaha mikro, ternyata mereka sangat merespon dan respect terhadap kegiatan ini. Sehari-harinya, omzet yang didapat di setiap stand kuliner mencapai minimal Rp500.000 per hari," ujar Syaifullah.

Syaifullah menambahkan bahwa para pedagang sangat berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Menurutnya, festival kuliner ini tidak hanya sekadar ajang promosi, tetapi juga menjadi sarana untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.

Lebih lanjut, Syaifullah menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengkolaborasikan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga kelurahan, guna mendukung pelaku UMKM.

"Ini menjadi catatan bagi kami untuk terus mengkolaborasikan kembali antara kantor kecamatan, kelurahan, pemerintahan desa dan UMKM lokal agar terus bersinergi dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Harapannya, kegiatan ini bisa terus berjalan dengan lancar demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Pelaku UMKM Sepatan Timur, Hasan Saleh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai bahwa festival ini memberikan dampak positif yang sangat dirasakan oleh para pelaku usaha lokal.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, dalam hal ini Pak Bupati dan jajarannya yang sudah memfasilitasi dan menyelenggarakan Gebyar Kuliner Produk Halal ini. Acara ini sangat membantu para pelaku UMKM dan kami berharap pemerintah dapat kembali mengadakan kegiatan serupa di masa mendatang karena antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa," ujar Hasan. (Red)

Page 1 of 664
Go to top