LEBAK, lensafokus.id – Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Gunung Anten berinisial DW masih bergulir. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Masyarakat Badak Banten Perjuangan (BBP), selaku pendamping pelapor, menyatakan akan mengawal proses hukum dan menyoroti dugaan persoalan lain yang menurut mereka perlu ditelaah oleh aparat berwenang.

Kuasa pendamping pelapor, Eli Sahroni, menegaskan pihaknya memilih mendorong proses penegakan hukum dan etik dibandingkan penyelesaian melalui mediasi.

“Kami sudah final, satu tujuan hanya untuk penegakan hukum pidana dan penegakan etik,” tegas Eli Sahroni kepada wartawan, Senin (12/10/2026).

Menurut Eli, laporan yang saat ini ditangani Satreskrim Polres Lebak tidak hanya berkaitan dengan dugaan KDRT, tetapi juga mencakup dugaan pelanggaran ketentuan perkawinan serta persoalan etik yang berkaitan dengan posisi DW sebagai perangkat desa.

DPP BBP menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pihak pendamping pelapor menyinggung ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, asas monogami, serta persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dugaan tersebut, menurut BBP, berkaitan dengan hubungan antara DW dan seorang perempuan berinisial FFR.

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran hukum harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah.

Selain itu, BBP menilai perkara tersebut perlu ditelaah berdasarkan ketentuan KUHP Nasional, khususnya Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tindak pidana perzinaan dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. KUHP Nasional tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Meski demikian, penerapan pasal-pasal tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan. Proses hukum harus memperhatikan unsur tindak pidana, ketentuan mengenai pihak yang berhak mengadu, serta bukti yang diperoleh dalam penyidikan.

Selain menyoroti dugaan tindak pidana, DPP BBP menyebut telah menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran etik DW kepada Camat Cimarga dan Komisi Etik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Menurut Eli, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kewajiban dan larangan bagi perangkat desa, termasuk ketentuan yang mengatur perilaku serta tanggung jawab dalam menjalankan jabatan.

BBP merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan mengenai larangan dan sanksi terhadap perangkat desa perlu diterapkan sesuai aturan yang berlaku serta hasil pemeriksaan oleh instansi berwenang.

Eli menegaskan pihaknya menyerahkan pembuktian dugaan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa persoalan etik.

“Kami menilai kedua terlapor selain dugaan KDRT juga berpotensi dijerat Pasal 411 dan 412. Untuk DW ada tambahan dugaan pelanggaran etik. Biarlah aparat dan lembaga yang berwenang yang membuktikan,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, pihak DW maupun FFR belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan dan dugaan yang disampaikan DPP BBP. Redaksi Lensafokus.id masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian dan instansi pemerintah daerah yang disebut dalam laporan. (C2p)

TANGERANG, lensafokus.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, membuka wahana permainan rakyat dan kegiatan festival Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Alun-alun Tigaraksa, Senin (12/10/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-394 Kabupaten Tangerang yang menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk mempromosikan produk mereka.

Dalam sambutannya, Soma Atmaja menyampaikan bahwa perayaan HUT ke-394 Kabupaten Tangerang menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan panjang daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Perayaan Hari Ulang Tahun ke-394 Kabupaten Tangerang merupakan momentum bersejarah untuk mensyukuri perjalanan panjang daerah yang kita cintai ini, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Soma.

Menurut Soma, pembukaan wahana permainan rakyat dan festival UMKM bukan sekadar menjadi bagian dari kemeriahan perayaan hari jadi daerah. Kegiatan ini juga menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat, sarana hiburan keluarga, sekaligus kesempatan untuk menggerakkan perekonomian rakyat.

“Wahana permainan rakyat diharapkan dapat menghadirkan suasana yang meriah, menyenangkan, dan ramah keluarga, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat turut merasakan kebahagiaan dalam perayaan HUT Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kehadiran festival UMKM merupakan bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal agar dapat memperkenalkan produk, memperluas pasar, meningkatkan penjualan, serta mengembangkan usaha supaya semakin maju dan berdaya saing.

Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di balik setiap produk yang dipasarkan, terdapat kerja keras, kreativitas, semangat kewirausahaan, serta harapan keluarga untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung produk lokal. Mari kita cintai, gunakan, dan banggakan produk UMKM daerah kita sendiri,” tuturnya.

Soma juga mengajak masyarakat menjadikan perayaan HUT ke-394 Kabupaten Tangerang sebagai momentum untuk memperkuat rasa memiliki, kebersamaan, dan kecintaan terhadap daerah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, serta kenyamanan selama kegiatan berlangsung.

Kepada para pengunjung, Soma berpesan agar menikmati wahana permainan dan produk-produk UMKM dengan tetap mengutamakan keselamatan serta menjaga lingkungan.

Ia turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, perangkat daerah, pelaku UMKM, pengelola wahana permainan rakyat, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Semoga sinergi dan kolaborasi yang terbangun dapat terus diperkuat demi menghadirkan Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang,” pungkasnya.

Melalui wahana permainan rakyat dan festival UMKM ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap perayaan HUT ke-394 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui hiburan keluarga maupun penguatan usaha lokal, sehingga turut mendukung peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. (Red)