Banten (7387)
TANGERANG, lensafokus.id – Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat kesiapan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui Pelatihan Baris-Berbaris (PBB) di Aula Kantor Kecamatan Tangerang, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, serta kesiapsiagaan anggota Satlinmas dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di lingkungan permukiman.
Dalam arahannya, Sachrudin menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban kota bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Peran serta masyarakat melalui Satlinmas juga menjadi kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius, penuh konsentrasi, serta menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana membangun kedisiplinan dan semangat pengabdian.
"Laksanakan latihan dengan baik dan penuh konsentrasi. Ini penting untuk meningkatkan disiplin dan kekompakan, sekaligus membangun semangat bersama dalam membangun bangsa, dimulai dari Kota Tangerang," ujar Sachrudin.
Sachrudin juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak terhadap penguatan Satlinmas di Kota Tangerang. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah anggota dan simpatisan Satlinmas di wilayah tersebut telah mencapai lebih dari 55 ribu orang, yang disebut sebagai jumlah terbanyak di tingkat nasional.
Menurutnya, jumlah tersebut merupakan potensi besar yang harus dijaga dan diperkuat melalui pembinaan serta peningkatan kapasitas anggota.
"Kita bersyukur memiliki lebih dari 55 ribu anggota dan simpatisan Satlinmas. Ini kekuatan besar yang harus dijaga dan diiringi dengan semangat pengabdian untuk masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres Tangerang, Kombes Pol. Herbin Sianipar, menegaskan bahwa Satlinmas merupakan mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Keberadaan anggota Satlinmas hingga tingkat rukun tetangga (RT) dinilai memiliki peran penting karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memahami kondisi dan potensi kerawanan di lingkungan masing-masing.
"Bapak dan ibu Linmas bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra strategis kami dalam menjaga Kota Tangerang. Keberadaan mereka hingga tingkat RT merupakan kekuatan luar biasa," tegas Herbin.
Apresiasi juga disampaikan Dandim 0506/Tangerang, Kolonel Inf. M. Alharidz Unus. Ia menilai dedikasi anggota Satlinmas, termasuk kaum perempuan yang tetap aktif menjalankan tugas sosial di tengah tanggung jawab keluarga, merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat gotong royong.
"Di tengah tanggung jawab keluarga, ibu-ibu tetap menunjukkan semangat pengabdian yang luar biasa. Ini patut kita hormati dan menjadi inspirasi bagi kita semua," ujarnya.
Pelatihan PBB tersebut sekaligus menjadi persiapan menghadapi Apel Besar Satlinmas se-Provinsi Banten yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026. Kegiatan itu direncanakan dihadiri Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Dari puluhan ribu anggota dan simpatisan Satlinmas Kota Tangerang, sebanyak 1.000 personel terpilih akan dipersiapkan untuk mengikuti apel besar tersebut.
Melalui pelatihan ini, Pemkot Tangerang berharap Satlinmas semakin profesional, disiplin, dan solid dalam menjalankan tugasnya sebagai garda pendukung keamanan di tengah masyarakat. (Sumarna)
TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mulai melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di sepanjang Jalan Kiasnawi dan Jalan Ahmad Yani, kawasan Pasar Anyar, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Selasa (3/11/2026).
Langkah penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Gedung Pasar Anyar sebagai pusat kegiatan perdagangan masyarakat.
Asisten Daerah (Asda) I Kota Tangerang, Mulyani, mengatakan bahwa relokasi merupakan tindak lanjut dari rencana penataan kawasan Pasar Anyar yang sebelumnya telah melalui tahapan sosialisasi kepada para pedagang.
Dalam kebijakan tersebut, para pedagang yang sebelumnya menempati badan jalan diarahkan untuk berpindah ke lokasi lapak yang telah disediakan di dalam Gedung Pasar Anyar.
"Harapannya, kondisi di sekitar Pasar Anyar, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Kiasnawi bisa kembali sesuai fungsinya. Jalan dan trotoar dapat digunakan sebagaimana mestinya, sementara para pedagang bisa berjualan di dalam Gedung Pasar Anyar yang sudah kita bangun," ujar Mulyani.
Berdasarkan pendataan Perumda Pasar Kota Tangerang, sebanyak 273 pedagang telah terdata untuk mengikuti proses relokasi. Pemkot berharap seluruh pedagang dapat segera menempati lokasi yang telah ditentukan agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman.
Mulyani menegaskan, penataan Pasar Anyar bukan sekadar memindahkan pedagang dari luar ke dalam gedung. Lebih dari itu, pemerintah ingin menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di dalam pasar dengan mendorong masyarakat, termasuk pegawai di lingkungan sekitar, untuk berbelanja di lokasi tersebut.
"Kita ingin Gedung Pasar Anyar ini lebih optimal dan ramai. Dengan begitu, perekonomian di kawasan pasar bisa tumbuh, sementara fungsi jalan dan trotoar kembali sebagaimana mestinya. Kita ingin Kota Tangerang menjadi kota yang tertib, aman, indah, dan memiliki estetika yang lebih baik," jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran relokasi, Pemkot Tangerang juga menyediakan armada pengangkutan bagi pedagang yang membutuhkan bantuan memindahkan barang dagangannya. Selain menggunakan fasilitas pemerintah, pedagang juga diperbolehkan melakukan pemindahan secara mandiri.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Kota Tangerang, Dedi Ochen, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang, termasuk memberikan nomor lapak sesuai lokasi yang telah ditetapkan di dalam Gedung Pasar Anyar.
Ia memastikan para pedagang dapat menempati lapak tersebut tanpa dipungut biaya selama proses serah terima gedung dari pemerintah pusat kepada Pemkot Tangerang belum rampung.
"Selama ini masih gratis di Pasar Anyar. Tempatnya juga sudah bagus, bersih, dan nyaman. Apalagi sebentar lagi musim hujan, kalau berjualan di luar tentu berbeda dengan di dalam gedung," ungkap Dedi.
Dedi juga berharap proses persetujuan serah terima Gedung Pasar Anyar dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Tangerang dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, pengelolaan pasar dapat dilakukan secara penuh sehingga penataan dan pengembangan aktivitas perdagangan lebih optimal.
Proses penataan kawasan Pasar Anyar tersebut melibatkan sekitar 300 personel gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Satpol PP, unsur kecamatan, kelurahan, serta perangkat daerah terkait. (Sumarna)
Lebak, lensafokus.id – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) VII Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Banten yang digelar di Hotel Keisha, Kabupaten Lebak, Selasa (3/11/2026), diwarnai penolakan dari enam Ketua KADIN kabupaten/kota.
Enam daerah tersebut menyatakan tidak akan menghadiri forum musyawarah organisasi pengusaha tingkat provinsi itu. Mereka berasal dari KADIN Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang.
Sikap tidak hadir tersebut disebut sebagai bentuk keberatan atas sejumlah persoalan internal organisasi. Para Ketua KADIN daerah menuntut transparansi pengelolaan dana perimbangan serta jaminan keterwakilan kabupaten/kota dalam struktur kepengurusan KADIN Provinsi Banten.
Ketua KADIN Kabupaten Tangerang, H. Zulkarnain, SE, yang mewakili para Ketua KADIN kabupaten/kota, membenarkan adanya kesepakatan enam daerah untuk tidak menghadiri Musprov VII tersebut.
Terpisah, salah satu pengurus KADIN, Uding, menyebut terdapat dua persoalan mendasar yang menjadi perhatian para Ketua KADIN daerah. Pertama, keterbukaan pengelolaan dana perimbangan. Kedua, komposisi kepengurusan KADIN Provinsi Banten yang dinilai harus memberikan ruang keterwakilan bagi kabupaten/kota.
“Para Ketua KADIN kabupaten/kota menginginkan adanya transparansi dana perimbangan. Selain itu, struktur organisasi KADIN Provinsi Banten harus mengakomodasi keterwakilan dari kabupaten/kota,” demikian pokok tuntutan yang disampaikan dalam sikap bersama tersebut.
Bagi para Ketua KADIN daerah, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kepentingan personal maupun perebutan jabatan. Mereka menilai transparansi, keadilan organisasi, dan penghargaan terhadap keberadaan KADIN kabupaten/kota merupakan prinsip penting yang harus dijaga.
Mereka berharap KADIN Provinsi Banten dapat menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen dunia usaha, bukan didominasi kepentingan kelompok tertentu. Keterlibatan daerah dinilai penting agar kebijakan dan arah organisasi mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha di seluruh wilayah Banten.
Tidak hadirnya enam Ketua KADIN kabupaten/kota menjadi catatan serius bagi penyelenggaraan Musprov VII. Sebab, konsolidasi dan keterlibatan seluruh daerah merupakan bagian penting dalam menjaga soliditas organisasi.
Kini, perhatian tertuju kepada panitia dan pimpinan KADIN Provinsi Banten. Tuntutan mengenai transparansi dana perimbangan dan keterwakilan daerah membutuhkan penjelasan serta tindak lanjut agar tidak berkembang menjadi persoalan yang semakin mengganggu persatuan organisasi.
Musprov sejatinya bukan hanya agenda memilih ketua dan menyusun kepengurusan baru. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan, memperkuat transparansi, dan memastikan prinsip keadilan organisasi berjalan bagi seluruh KADIN kabupaten/kota di Provinsi Banten. (Red)
Lebak, lensafokus.id – Amal Jayabaya atau yang akrab disapa Azzari Jayabaya menjadi calon tunggal Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten periode 2026–2031 dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) VII Kadin Banten.
Muprov VII Kadin Banten digelar di Hotel Grand Keisha, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Selasa (3/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan, serta Wakil Ketua Umum Kadin Mulyadi Jayabaya.
Amal Jayabaya yang merupakan Ketua Kadin Banten periode 2021–2026 menyatakan kesiapannya untuk kembali memimpin organisasi pengusaha tersebut selama lima tahun ke depan.
Menurut Amal, dunia usaha di Banten menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari peningkatan daya saing industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan kesempatan kerja, hingga peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok industri dan investasi.
“Kadin tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pengusaha, tetapi juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan perluasan kesempatan kerja,” kata Amal.
Ia menilai Kadin memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah. Karena itu, organisasi tersebut harus mampu mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kadin jangan meminta proyek kepada pemerintah. Tapi, Kadin harus memberikan kontribusi untuk kemajuan Banten dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Muprov VII Kadin Banten, Agus R. Wisas, mengungkapkan bahwa salah satu agenda utama musyawarah tersebut adalah pemilihan Ketua Kadin Banten periode 2026–2031.
Menurut Agus, seluruh tahapan pencalonan telah dilalui dan hanya satu nama yang mendaftar secara resmi, yakni Amal Jayabaya.
“Tahapan-tahapannya sudah dilalui dan hasilnya hanya terdapat calon tunggal, yakni Pak Amal Jayabaya,” kata Agus.
Ia menjelaskan, tidak ada figur lain yang mendaftar maupun menyerahkan berkas pencalonan kepada panitia. Dengan kondisi tersebut, proses pemilihan Ketua Kadin Banten direncanakan berlangsung melalui mekanisme aklamasi.
Setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, Amal akan memperoleh mandat untuk menyusun kepengurusan Kadin Banten periode 2026–2031. Penyusunan struktur kepengurusan tersebut menjadi kewenangan ketua terpilih. (C2p)
Tangerang, lensafokus.id — Dinas Perikanan sukses menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Senin (2/11/2026) di Aula bola sundul . Acara yang berlangsung khidmat dan penuh haru ini menjadi kelanjutan dari pelantikan resmi yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 26 Oktober 2026 lalu.
Kepala Dinas Perikanan, Rudi Hartono, M.T., menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses transisi kepemimpinan di lingkungan dinas yang dipimpinnya. Beliau berharap momentum sertijab ini menjadi legalitas kuat bagi para pejabat untuk langsung tancap gas di posisi baru mereka.
"Alhamdulillah, pada hari ini, Senin, 2 November 2026, Dinas Perikanan sudah melaksanakan serah terima jabatan untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas yang kemarin pada tanggal 26 Oktober 2026 dilakukan pelantikan sesuai jabatan masing-masing yang baru. Mudah-mudahan dengan adanya serah terima ini menjadi dasar untuk segera menempati jabatan yang baru," ujar Rudi Hartono.
Dalam arahannya, Kadis Perikanan memberikan atensi khusus kepada Sekretaris Dinas (Sekdis) Perikanan yang baru menjabat, Andriyani, S.P., M.M. Rudi menekankan pentingnya adaptasi kilat mengingat saat ini sudah memasuki periode akhir tahun anggaran 2026.
"Pesan untuk pejabat yang baru, Bu Sekdis Perikanan yang baru, Ibu Andriyani, S.P., M.M., saya nitip pesan, berharap supaya Bu Sekdis segera lakukan cepat beradaptasi dan melakukan percepatan pada layanan Dinas Perikanan. Apalagi akhir tahun ini dua bulan lagi, semoga bisa melakukan percepatan untuk penyerapan anggaran tahun 2026," tegas Rudi.
Ia juga menambahkan bahwa urgensi dari pelaksanaan sertijab hari ini memang sengaja dikebut demi mendukung efektivitas kinerja organisasi. "Makanya kita lakukan serah terima ini supaya ada percepatan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatannya," imbuhnya.
Mutasi jabatan kali ini melibatkan 5 orang ASN yang mendapatkan rotasi maupun promosi untuk menyegarkan roda organisasi. Berikut adalah daftar pejabat beserta jabatan barunya:
1. Sekretaris Dinas Perikanan: Diserahterimakan dari pejabat lama Arief Feisal, A.Pi., M.M. kepada pejabat baru Andriyani, S.P., M.M.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Dinas Sosial): Dijabat oleh M. Fauziah, S.Pi., M.Si.
3. Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI): Diserahterimakan dari Hendar, S.IP., M.Si. kepada Abdul Goni Sofian, S.Sos., M.Si.
4. Kepala UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau: Diserahterimakan dari Abdul Goni Sofian, S.Sos., M.Si. kepada Hendar, S.IP., M.Si.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya: Diserahterimakan dari Andriyani, S.P., M.M. kepada Neni Indriyani, S.T., M.T.
Rangkaian acara sertijab ditutup dengan penyerahan cenderamata secara simbolis sebagai bentuk apresiasi dan dedikasi atas kinerja para pejabat lama selama mengabdi di Dinas Perikanan. Suasana haru sempat menyelimuti ruangan saat sesi jabat tangan perpisahan dan ucapan selamat dari seluruh pegawai yang hadir, sebelum akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama guna mengabadikan momen pergantian estafet kepemimpinan tersebut. (Mala)
BOGOR, lensafokus.id - Konflik lahan antara pemilik Palm Boko Ozzy Sudiro dan Sentul City terus mengemuka. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, bahkan ikut menyoroti kejanggalan klaim penguasaan lahan oleh PT Sentul City Tbk.
"Berdasarkan analisis terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sentul City Tbk Tahun 2025 (dan 2024), terungkap bahwa sebagian besar tanah yang diklaim perusahaan sejatinya telah digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak ketiga," ujar Uchok Sky Khadafi, kepada awak media, Senin (02/11/2026).
Lebih lanjut, Uchok merinci, aset tanah PT Sentul City Tbk yang terikat jaminan utang meliputi, lahan 66,44 hektare, berlokasi di Desa Hambalang, Sumur Batu, Bojong Koneng, dan Citaringgul (Kecamatan Babakan Madang).
"Lahan ini digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kepada perseorangan melalui perantara PT Ciptadana Capital," urainya.
Lahan 26,39 hektare & 48,89 hektare, lahan seluas 26,39 hektare di Desa Bojong Koneng dan Sumur Batu, serta 48,89 hektare di Desa Cadas Ngampar, terikat sebagai jaminan pinjaman dari PT Bintang Harapan Desa.
Lahan 31,61 hektare, Berlokasi di Desa Citaringgul, Karang Tengah, Bojong Koneng, dan Babakan Madang (per 31 Desember 2024 & 2025). "Digunakan sebagai jaminan atas pinjaman perusahaan dan SGC kepada Queen Bridge Investment Ltd," ungkap Uchok.
Sementara lahan 0,8 hektare, berlokasi di Desa Babakan Madang, Bojong Koneng, dan Sumur Batu (per 31 Desember 2024 & 2025). Dijadikan jaminan kepada PT Mandala Andalan Prima atas pinjaman Perusahaan dan BJA.
Melihat rumitnya skema penjaminan aset serta potensi tumpang-tindih klaim penguasaan di lapangan, CBA mendesak otoritas pertanahan dan pemeriksa keuangan negara untuk turun tangan secara menyeluruh.
"Pihak BPN atau Kementerian ATR/BPN sebaiknya segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi atas klaim tanah oleh PT Sentul City Tbk. Langkah ini sangat penting untuk menelusuri secara pasti asal-usul perolehan klaim tanah tersebut, agar tidak ada masyarakat pemilik sertifikat dan girik sah yang dirugikan," ujar Uchok Sky Khadafi.
CBA meminta agar tindakan represif di lapangan seharusnya ditunda hingga legalitas dan asal-usul kepemilikan tanah oleh pihak pengembang dipastikan secara akuntabel dan transparan melalui pemeriksaan resmi. Apalagi, banyak masyarakat disana juga tetap membayar pajak atas lahan klaim mereka ke pemerintah daerah.
Ramainya pemberitaan media terkait konflik lahan, rupanya ikut mempengaruhi anjolknya nilai saham PT Sentul City Tbk (BKSL). Pada pekan ini, tepatnya pada 27 Oktober 2026, harga saham mengalami depresi atau tekanan penurunan harga yang sangat signifikan.
Setelah mengalami lonjakan dan reli hingga menyentuh level tertinggi Rp193 persaham, pergerakan harga saham BKSL terus merosot tajam dan kini berada di kisaran Rp44 persaham (data tanggal 27 Oktober 2026 pukul 16:14 WIB).
Saham PT Sentul City Tbk (BKSL) ditutup melemah sebesar 5,00% ke level Rp38 per saham pada penutupan perdagangan hari Jumat, 30 Oktober 2026.
Koreksi ini dipicu oleh kelanjutan tekanan aksi jual (profit taking) jangka pendek dari investor pasca-akumulasi, serta rotasi indeks dari Bursa Efek Indonesia. (sumber: google finance Minggu 1 November 2026).
Sementara itu, pemilik Palm Boko, Ozzy Sudiro memilih melaporkan aksi perusakan dan dugaan pemerasan oknum PT Sentul City ke Ditkrimum Polda Jabar.
Setiap hari, kata Ozzy, pihaknya hanya bisa menyaksikan alat berat dan puluhan pekerja merusak pekarangan lahan miliknya.
"Kami kumpulkan terus bukti-bukti perusakan yang mereka lakukan setiap hari. Sudah kami ingatkan soal aturan main dan hukum yang berlaku, mereka tetap membuldoser lahan kami. Aroma arogansinya sangat kental, dua kali dipanggil Polda juga mereka mangkir dan tetap melakukan aktivitas pembangunan di atas lahan kami," kata Ozzy Sudiro.
Hingga saat ini, kata Ozzy, dirinya dan sejumlah pemilik lahan di sekitar area Bojong Koneng yang lokasinya berdekatan dengan Padepokan Garuda Yaksa dan kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, tetap rutin membayar pajak ke negara.
"Pajaknya kami bayar terus dan diterima oleh pemerintah, sementara sekarang lahannya diklaim milik Sentul City, pemerintah daerah juga harus ikut bertanggungjawab atas kisruh ini," tandas Ozzy.
Saat dikonfirmasi, Corporate Communication PT Sentul City Tbk, Febryan menyampaikan sejumlah poin klarifikasi resminya.
"Terkait isu sengketa lahan dengan Saudara Ozzy Sudiro (Palm Boko) di Desa Bojong Koneng, kami menegaskan bahwa PT Sentul City Tbk menguasai dan memiliki bukti kepemilikan surat yang sah secara hukum berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor," ujarnya.
Menurutnya, seluruh perolehan lahan perusahaan telah melalui prosedur hukum yang berlaku sejak era 1990-an dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Sementara terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau kepemilikan surat oper alih garapan bawah tangan, tidak secara otomatis melahirkan atau membuktikan hak kepemilikan atas tanah.
"Sesuai ketentuan hukum pertanahan nasional, SHGB merupakan bukti hak tertinggi dan sah yang diakui oleh negara. Penguasaan fisik tanpa alas hak yang sah di atas lahan SHGB perusahaan merupakan bentuk illegal occupation yang dapat berkonsekuensi hukum," tandasnya.
Menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sentul City Tbk Tahun 2024 dan 2025.
"Terkait desakan tersebut, kami menegaskan bahwa pihak Sentul City sangat terbuka dan kami siap mengikuti seluruh prosedur serta aturan hukum yang berlaku," ungkap dia.
Febryan mengatakan, penjaminan aset tanah bersertifikat milik perseroan kepada pihak ketiga sebagai agunan kredit merupakan praktik bisnis yang sah, lazim, dan diatur secara tegas dalam hukum penjaminan utang (Hak Tanggungan) di Indonesia.
"Penjaminan aset justru membuktikan bahwa kepemilikan atas tanah tersebut sah secara legal formal sehingga diakui oleh lembaga keuangan dan perbankan," pungkasnya. (Zulfi Kusuma)
More...
Lensa Terkini
-
Hadiri Wisuda UNIPI, Bupati Tangerang Dorong Lulusan Jadi Agen Perubahan di Era Digital
-
Bupati Tangerang Bersama PPPK Meriahkan Zumba Pesta Rakyat di Alun-Alun Tigaraksa
-
Wakil Wali Kota Tangerang Motivasi Wisudawan Politeknik Gajah Tunggal: Lulusan Harus Adaptif dan Bermental Tangguh
-
Bupati Lebak Hadiri Pengukuhan DPC PKB 2026–2031, Acep Dimiyati Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat
-
Anggaran Revitalisasi SMPN 1 Cigudeg Rp1,97 Miliar Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Pengawasan Ahli K3
-
Eli Sahroni Nyatakan Dukungan kepada Nabil Jayabaya Maju Ketua GAPENSI Banten 2026–2031
