TANGERANG, lensafokus.id – Suasana khidmat menyelimuti Gedung Serba Guna (GSG) Kwarcab Kitri Bakti, Curug, Kabupaten Tangerang pada Rabu (28/10/26).
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (Kwarcab) Kabupaten Tangerang secara resmi menggelar Upacara Pelantikan Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Masa Bakti 2025–2030 serta Kwartir Cabang, Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) dan Badan Kelengkapan Masa Bakti 2026–2031.
Prosesi pengukuhan dan pelantikan berjalan lancar dengan melantik pengurus Mabicab Tangerang dari unsur Forkopimda dan 50 orang pengurus Kwarcab, LPK serta Badan Kelengkapan Kwarcab Tangerang..
Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (Kwarda) Banten, Suwaib Amiruddin, dalam sambutannya mengapresiasi semangat para pengurus yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa menjadi pengurus Pramuka bukan sekadar memegang jabatan formal, melainkan membawa amanah dan tanggung jawab besar untuk kemajuan organisasi.
"Pengurus bukan cuma sekadar datang dan pulang pada saat rapat. Pengurus harus mengurusi apa yang harus kita tuangkan di dalam rantai organisasi dan membuat kejayaan. Pengurus harus memiliki tanggung jawab, kepemimpinan, dan membantu keluarga besar Pramuka agar roda organisasi berjalan dengan baik," ujar Ka Kwarda Banten.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Tangerang sekaligus Ketua Mabicab Grakan Pramuka Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, khususnya kepada Ketua Kwarcab Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah Effendi beserta jajaran.
Bupati Maesyal menegaskan pentingnya agenda rapat kerja (raker) untuk menyusun program strategis tahunan maupun jangka panjang demi menjaga konsistensi pembinaan karakter generasi muda di Kabupaten Tangerang.
"Setelah pelantikan ini, agenda utama adalah segera menggelar rapat kerja untuk menyusun program satu tahun ke depan dan lima tahun ke depan. Kegiatan kepramukaan harus menyentuh adik-adik di sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/K, MI, MTs, MA, hingga perguruan tinggi," tegas Bupati Maesyal.
Bupati Maesyal juga mengapresiasi pencapaian Kwarcab Kabupaten Tangerang yang berhasil mempertahankan predikat sebagai Kwartir Cabang Tergiat di Kwarda Banten selama 20 tahun berturut-turut (4 kali penilaian 5 tahunan). Ia berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat terus menjaga tradisi prestasi tersebut melalui kolaborasi erat hingga tingkat Kwartir Ranting (Kwarran) dan Pembimbing Ranting (Mabiran) di kecamatan.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang berkomitmen penuh memperkuat pembinaan karakter, kedisiplinan, dan ketrampilan generasi muda demi mendukung pembangunan daerah. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menghadiri dan membuka acara Gebyar Seni Budaya Reog Ponorogo dan Debus yang digelar di Halaman Kantor Desa Sangiang Kec. Sepatan Timur, (28/10/26)
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal menungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas kebersamaan dan kegotong royongan masyarakat Desa Sangiang yang begitu antusias dan bersatu padu dalam kegiatan Gebyar Seni Budaya Reog Ponorogo dan Debus Banten.
"Alhamdulillah, saya bangga pak lurah dan masyarakatya sangat terbuka dan peduli sama potensi yang ada di desanya. Ini bagus, ada reog Ponorogo, ada tari, silat dan juga seni budaya lainnya disatukan dalam satu tampilan dan terus dilestarikan di Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Timur ini," ujar Bupati Maesyal
Menurut dia, upaya pelstarian dan penggalian potensi desa, baik seni budaya maupun potensi desa lainnya harus terus dilakukan. Selain untuk menambah pendapatan dan meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat, juga bertujuan untuk melestarikan dan mengenalkan seni budaya kepada para generasi muda akan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya
"Ini merupakan potensi yang harus dilestarikan, dipelihara dan dirawat bersama. Kegiatan-kegiatan para pemuda, pelaku seni budaya bisa diwadahi untuk juga bisa mendorong roda perekonomian masyarakat Kecamatan Sepatan Timur, khususnya di Desa Sangiang," ungkapnya.
Pihaknya berharap peran dan partisipasi generasi muda dalam memajukan desa dan masyarakat semakin nyata, sesuai dengan perkambangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai moral, spiritual serta seni budaya lokal.
Sementara itu, Kepala Desa Sangiang Kec.Sepatan Timur, Komarullah mengungkapkan bahwa gebyar seni budaya reog Ponorogo dan Debus Banten tersebut menjadi ajang kebersamaan dan silahturahmi sekaligus mengenalkan serta melestarikan seni budaya yang ada di wilayah Kecamatan Sepatan Timur, khususnya Desa Sangiang.
Kami dari pemerintahan desa, tidak hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur, ekonomi pendidikan dan kesehatan, namun juga terus menguatkan pelestarian seni dan budaya yang membangkitkan gairah pemerintahan desa, serta memelihara cagar budaya maupun seni budaya yang ada," jelasnya.
Setelah membuka acara gebyar seni budaya, Bupati Maesyal juga meninjau langsung jembatan di dekat SMPN 1 Sepatan Timur dan jalan di daerah Tanah Merah. Dia berjanji kepada masyarakat untuk memperbaiki dan membenahi kekurangan yang terjadi di lapangan.
Jembatan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya adalah anak-anak yang mau sekolah ke SMP Negeri 1 Sepatan Timur. Tadi sudah saya lihat memang ada yang dalam proses pembangunan, ada juga memang ke depan beberapa titik lagi yang harus kita perbaiki. InsyaAllah nanti akan kita programkan untuk bisa dibangun untuk kebutuhan masyarakat," jelasnya. (Red)
LEBAK, lensafokus.id – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang Nomor 25/G/2026/PTUN.SRG yang disebut memenangkan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Ricki Jaenal Abidin, diharapkan menjadi momentum untuk mengakhiri perbedaan dan memperkuat persatuan masyarakat.
Ketua Umum DPP Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni atau yang dikenal dengan sapaan King Badak, mengajak masyarakat Desa Kerta, khususnya warga yang selama ini berbeda pandangan atau tidak setuju dengan kepemimpinan Ricki Jaenal Abidin, untuk menyikapi putusan tersebut dengan lapang dada.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa merupakan hal yang wajar. Namun, setelah adanya putusan pengadilan, ia berharap masyarakat dapat kembali mengutamakan kerukunan dan kepentingan bersama.
“Warga Kerta yang saya hormati, terutama saudara-saudara saya yang kemarin mungkin kecewa, mungkin tidak suka, atau mungkin kontra dengan Pak Ricki. Saya memahami perasaan itu. Dalam demokrasi desa, perbedaan itu wajar. Tapi hari ini, pengadilan negara sudah memutuskan. PTUN sudah berkata bahwa Pak Ricki harus dipulihkan,” ujar King Badak.
Ia menegaskan, sikap menerima hasil proses hukum bukan berarti seseorang mengalami kekalahan, melainkan menunjukkan kedewasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Legowo itu mulia. Legowo itu bukan kalah. Legowo artinya kita mengutamakan Desa Kerta di atas rasa suka dan tidak suka pribadi. Kalau terus bertengkar, yang rugi adalah anak-anak masyarakat, pembangunan desa akan berhenti. Kalau legowo dan bersatu, yang untung adalah semua,” jelasnya.
King Badak juga mengajak masyarakat untuk membuka lembaran baru dan memberikan kesempatan kepada Ricki Jaenal Abidin untuk melanjutkan tugasnya dalam membangun Desa Kerta. Ia menilai, kritik dan pengawasan terhadap pemerintahan desa tetap penting, selama dilakukan secara konstruktif dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Mari buka lembaran baru. Lupakan perbedaan kemarin. Beri kesempatan kepada Pak Ricki Jaenal Abidin untuk melanjutkan tugasnya membangun Desa Kerta. Kalau ada kekurangan, mari kita kritik dengan cara yang baik, kita awasi bersama, kita bangun bersama. Jangan dengan kebencian,” imbuhnya.
Selain mengajak warga untuk berdamai, King Badak menitipkan pesan kepada Ricki Jaenal Abidin agar tidak menyimpan dendam terhadap pihak-pihak yang sebelumnya berbeda pandangan. Menurutnya, kepala desa harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan pilihan maupun sikap politik warga.
“Saya juga sudah berpesan kepada Pak Ricki, kalau nanti sudah kembali menjabat, jangan ada dendam. Rangkul semua, bahkan yang kemarin kontra sekalipun. Jadikan mereka sahabat membangun desa. Jadilah Kades untuk semua warga Kerta, bukan hanya untuk pendukungnya saja,” katanya.
Ia menilai, keberhasilan membangun kerukunan di tengah masyarakat merupakan capaian penting yang harus menyertai proses penyelesaian persoalan melalui jalur hukum.
“Menang di PTUN itu baru kemenangan hukum. Tapi menang yang sebenarnya adalah ketika warga yang dulu bermusuhan bisa duduk ngopi bareng lagi di warung, bisa sholat berjamaah lagi di masjid yang sama. Itulah kemenangan Desa Kerta yang hakiki,” pungkas King Badak.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen warga untuk berperan aktif menjadi jembatan perdamaian demi menjaga keharmonisan di Desa Kerta.
“Mari yang kontra untuk legowo dan yang pro untuk tidak sombong. Kita satukan kembali Desa Kerta. Karena Kerta adalah rumah bersama,” tutupnya. (C2P)
KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Warga di sepanjang Jalan TMT Taruna, Kota Tangerang, meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera melakukan pemangkasan ranting pohon yang dinilai terlalu rindang dan menjulur hingga ke seberang jalan serta mendekati atap rumah warga.
Kondisi tersebut menjadi kekhawatiran masyarakat, terutama menjelang musim hujan yang berpotensi disertai angin kencang. Warga berharap langkah antisipasi dilakukan sejak dini guna mengurangi risiko ranting patah atau pohon tumbang yang dapat membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat sekitar.
Salah seorang warga, Leny, mengatakan kondisi pepohonan di sepanjang Jalan TMT Taruna, mulai dari depan Polsek Tangerang hingga kawasan depan kantor pengadilan, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Mohon dinas terkait memperhatikan kondisi pohon-pohon yang sudah sangat rindang ini, terutama menjelang musim hujan. Kami khawatir jika terjadi sesuatu yang membahayakan warga maupun pengguna jalan yang melintas,” ujar Leny, Rabu (29/10/2026).
Menurutnya, pemangkasan ranting yang terlalu panjang dan menjulur ke badan jalan perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Hal senada disampaikan Rudy, warga setempat. Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pepohonan di kawasan tersebut, terutama ranting-ranting yang menjulur hingga ke seberang jalan dan mendekati atap rumah warga.
“Menjelang musim hujan, kami berharap pohon-pohon yang rantingnya sudah sangat rindang dan menjulur sampai ke seberang serta atap rumah warga segera dipangkas demi keamanan bersama,” kata Rudy. (Sumarna)
LEBAK, lensafokus.id – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lebak terus mengintensifkan pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2026. Memasuki hari ketiga, petugas menertibkan sejumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Lebak, Rabu (28/10/2026).
Dalam operasi tersebut, petugas menindak kendaraan mobil bak terbuka atau losbak yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Penindakan juga dilakukan terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm serta kendaraan truk yang diduga mengangkut muatan melebihi kapasitas atau mengalami pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL).
Langkah penertiban ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan risiko kecelakaan di jalan raya.
Penggunaan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut orang, berkendara sepeda motor tanpa helm, serta membawa muatan yang melebihi ketentuan dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.
Operasi Patuh Maung 2026 dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Selama operasi berlangsung, Satlantas Polres Lebak mengimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.
Pengendara sepeda motor diimbau menggunakan helm berstandar SNI, sedangkan pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan diminta memastikan penggunaan kendaraan serta muatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui Operasi Patuh Maung 2026, Polres Lebak berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat. Dengan demikian, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kabupaten Lebak dapat terus terjaga. (C2P)
Serang, lensafokus.id – Layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang diluncurkan pada momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, terus diperluas penerapannya di berbagai daerah, termasuk Provinsi Banten.
Setelah Kota Tangerang Selatan menjadi proyek percontohan (pilot project) dengan respons positif dari pengguna layanan, implementasi PERINTIS kini diperluas ke Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang. Perluasan ini diharapkan dapat menjangkau kabupaten dan kota lainnya di Banten guna menghadirkan layanan pertanahan yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengatakan keberhasilan penerapan PERINTIS membutuhkan kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak terkait. Menurutnya, optimalisasi layanan tidak dapat hanya mengandalkan BPN, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya.
Kolaborasi tersebut mencakup pembayaran dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta pemenuhan kelengkapan administrasi sebelum berkas diproses oleh Kantor Pertanahan.
Harison menjelaskan, penerapan layanan ini turut didukung integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) yang telah berjalan di tiga kabupaten/kota di Banten. Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor BPHTB sekaligus meminimalkan potensi sengketa akibat tumpang tindih bidang tanah.
Meski demikian, ia mengakui implementasi PERINTIS masih membutuhkan penyesuaian secara bertahap. Karena itu, pelaksanaannya akan terus dipantau, dievaluasi, dan disempurnakan bersama seluruh pihak terkait.
“Dengan kemudahan ini, harapannya dapat mendorong perbaikan tata kelola di semua aspek, baik BPN maupun mitra-mitra strategis yang terlibat. Dengan demikian, tata kelola pembuatan akta juga menjadi lebih baik dan lebih pasti. Begitu pula tata kelola validasi BPHTB untuk optimalisasi penerimaan PAD di daerah juga menjadi lebih baik,” ujar Harison.
Hingga pertengahan Oktober 2026, tercatat sekitar 3,75 juta bidang tanah di Provinsi Banten telah bersertipikat. Pada periode yang sama, nilai Hak Tanggungan yang didaftarkan mencapai Rp58,87 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan pertanahan tercatat sebesar Rp242,3 miliar.
Sementara itu, penerimaan BPHTB mencapai Rp1,47 triliun, dengan progres sekitar 83 persen berdasarkan target yang menjadi acuan. Capaian tersebut diharapkan turut memberikan nilai tambah ekonomi (Economic Value Added), meningkatkan pendapatan daerah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
Harison menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar perubahan administratif.
“Transformasi tidak boleh sekadar terlihat baik di atas kertas, melainkan harus membuat layanan semakin mudah, dekat, dan menghadirkan kepastian hukum dalam setiap proses administrasi pertanahan dan tata ruang,” tandasnya. (C2P)