Kota Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus berkomitmen menekan serta memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar sosialisasi deteksi dini dan penanganan kasus kekerasan secara berkelanjutan bersama narasumber berskala nasional hingga internasional yang berlangsung di Ruang Al Amanah, Puspem Kota Tangerang, Selasa (20/10/26).
Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang Tihar Sopian menyampaikan, sosialisasi ini merupakan agenda rutin Pemkot Tangerang yang menyasar berbagai lapisan masyarakat Mulai dari lingkungan sekolah, universitas, kelompok masyarakat, hingga organisasi mitra seperti PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW).
"Setiap momen dan event selalu kami manfaatkan untuk menyampaikan pentingnya deteksi dini pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami ingin memastikan masyarakat Kota Tangerang tahu ke mana harus melapor jika melihat atau mengalami tindakan kekerasan," ujar Tihar.
Masyarakat Kota Tangerang yang ingin melapor dapat langsung datang ke UPTD PPA di Gedung Nyimas Melati atau memanfaatkan aplikasi percepatan pelayanan publik seperti Silacak Perak.
Dalam sosialisasi kali ini, DP3AP2KB menggandeng ECPAT Indonesia (Ending Child Sexual Exploitation), sebuah NGO internasional yang berfokus pada penghapusan eksploitasi seksual anak dan perlindungan perempuan.
Narasumber dari ECPAT Indonesia Maria Yohanista Djou menjelaskan, materi yang dibawakan mencakup dua topik utama, yaitu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai penggerak yang tidak menghakimi korban.
"Korban kekerasan sering kali ragu melapor karena takut akan stigma sosial dan rasa malu. Oleh karena itu, masyarakat atau pendamping harus memberikan rasa aman, mendengarkan tanpa memotong, mengapresiasi keberanian korban, serta memberikan pilihan-pilihan langkah hukum maupun psikologis yang transparan," jelas Maria.
Ia juga mengapresiasi inovasi Pemkot Tangerang dalam membentuk kelompok kader di tingkat bawah dan kanal pelaporan yang mudah diakses.
"Meningkatnya jumlah laporan bukan berarti Kota Tangerang memburuk, melainkan mengindikasikan tingginya kesadaran masyarakat yang kini berani bersuara dan tahu ke mana harus mencari bantuan," tegasnya.
Di tingkat operasional, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kota Tangerang memastikan kesiapan penuh dalam merespons aduan masyarakat.
Koordinator Satgas PPA Wilayah Timur, Soimah mengungkapkan, pihaknya siap memberikan pendampingan penanganan kasus, baik yang masuk melalui kontak pribadi Satgas, aplikasi Silacak Perak, maupun layanan darurat Laksa 112 dan SAPA 129.
"Dalam satu hari, warga yang datang ke kantor bisa mencapai 4 hingga 5 laporan, belum termasuk aduan via telepon dan kanal darurat. Kami tidak hanya menangani kejadian di Kota Tangerang, tetapi juga membantu warga Kota Tangerang yang mengalami kasus di luar wilayah," tutur Soimah.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor, baik melalui Satgas di tingkat kecamatan maupun kader PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat kelurahan.
"Semua layanan di UPTD PPA Kota Tangerang mulai dari pendampingan pelaporan ke kepolisian, proses visum, konsultasi dan layanan psikologi, hingga pendampingan hukum seluruhnya disediakan secara gratis tanpa dipungut biaya," tuturnya.
Melalui sinergi antara pemerintah, NGO dan penggerak masyarakat di tingkat tapak, Pemkot Tangerang berharap ruang aman bagi perempuan dan anak dapat terus terwujud secara optimal di seluruh wilayah Kota Tangerang. (Red)
Kota Tangerang, lensafokus.id - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang mencatatkan berbagai capaian strategis dan sejumlah prestasi.
Langkah masif yang berfokus pada perlindungan, pemberdayaan perempuan, penanganan stunting, hingga bina keluarga lansia terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang secara signifikan.
Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang Tihar Sopian mengungkapkan, indeks pelayanan dan kualitas hidup masyarakat Kota Tangerang saat ini telah berada di atas rata-rata pencapaian tingkat provinsi maupun nasional.
"Kami mencatatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 67, melampaui target provinsi dan nasional yang dipatok pada angka 64. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesehatan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang terus mengalami peningkatan nyata," tegasnya.
Dalam dua tahun terakhir, DP3AP2KB Kota Tangerang sukses meraih sejumlah prestasi tingkat provinsi hingga nasional, seperti KLA Kategori Nindya, Juara 1 & 2 Lomba Keluarga Berkualitas Banten, Juara 1 Lomba Rumah Dataku, penghargaan Lomba TAMAS, serta apresiasi indeks pelayanan publik dari KPPPA dan BKKBN.
"Kami bermitra dengan PKK, DWP, dan Gabungan Organisasi Wanita di Kota Tangerang agar perempuan bisa setara gender dengan laki-laki untuk bisa memimpin, mengambil keputusan, serta menyampaikan pendapatnya," kata Tihar.
Melalui program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang diselenggarakan di 13 kecamatan, pembinaan tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas politik, sosial, dan budaya.
"Kami juga terus berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya pencegahan serta advokasi hukum bagi perempuan dan anak," sambungnya.
Selain itu, program Bina Lansia melalui Sekolah Lansia menjadi salah satu inovasi unggulan DP3AP2KB Kota Tangerang yang telah mewisuda dua gelombang lulusan di seluruh kecamatan.
Mengusung kurikulum 7 dimensi kehidupan dan sistem pembelajaran secara bertahap (Standar 1 hingga 3), program ini melibatkan sinergi dari MUI, Kemenag, PKK, hingga relawan masyarakat melalui 12 kali pertemuan per semester.
"Lulusan dari Sekolah Lansia diharapkan menjadi agent of change di lingkungannya untuk mengajak para lansia lain tetap sehat, bahagia, berdaya guna, dan tidak merasa kesepian," paparnya.
Dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan, DP3AP2KB secara aktif berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Layanan kontrasepsi/KB (pil, suntik, dan metode lainnya) dilakukan secara masif melalui program roadshow di 13 kecamatan serta diselipkan pada momentum event resmi Kota Tangerang untuk menjangkau masyarakat secara luas.
"Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program strategis ini secara berkelanjutan (sustainable) demi mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang sehat, berdaya, dan sejahtera," tutup Tihar. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Gabungan Masyarakat Kebijakan Publik (GMPKP) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, di Tigaraksa, Senin (19/10/2026). Aksi tersebut dilakukan bersama puluhan petani yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan air untuk kebutuhan pertanian akibat musim kemarau panjang.
Dalam aksi tersebut, para petani datang menggunakan kendaraan dan menyampaikan aspirasi terkait lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Kondisi itu membuat mereka kesulitan bercocok tanam karena pasokan air yang dibutuhkan untuk mengolah lahan tidak tersedia.
Massa aksi menilai DPKP Kabupaten Tangerang perlu menyiapkan langkah konkret untuk membantu petani menghadapi kekeringan. Mereka menyebut sejumlah upaya yang dapat dilakukan, di antaranya pembangunan sumur bor dan penyediaan pompa air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian.
Nur Alam, yang bertindak sebagai orator dalam aksi tersebut, mengaku belum puas dengan jawaban Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Suhartono. Menurutnya, antisipasi terhadap kekeringan seharusnya direncanakan sejak awal agar petani tidak terus bergantung pada curah hujan.
Ia menilai kondisi kekeringan yang terjadi saat ini menunjukkan perlunya perencanaan dan langkah penanganan yang lebih matang dari pemerintah daerah, khususnya dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Sementara itu, aktivis Kabupaten Tangerang, Saidi, meminta Bupati Tangerang mengevaluasi Kepala DPKP. Ia menilai persoalan ketersediaan air bagi petani perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Saidi juga menyatakan GMPKP bersama para petani berencana kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka belum mendapat tindak lanjut.
Para petani berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kekeringan, termasuk menyiapkan sarana penyediaan air agar kegiatan pertanian dapat kembali berjalan dan kerugian petani dapat ditekan. (War)
TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid turun langsung mengecek sejumlah titik rawan banjir di Kecamatan Pasar Kemis, Senin (19/10/26).
Bupati Maesyal yang didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Iwan Firmansyah, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP) Bambang Sapto, Camat Pasar Kemis, serta unsur terkait lainnya mengungkapkan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah mitigasi dan penanganan banjir yang dilakukan berjalan dengan baik
Lokasi pertama yang ditinjau adalah Perumahan Taman Walet, Kelurahan Sindangsari. Bupati berdialog langsung dengan warga RW 09, RW 12, dan RW 14 terkait persoalan saluran air yang selama ini menyebabkan banjir.
“Sudah sekitar 15 tahun warga menyampaikan mengalami banjir dan belum ada penanganan maksimal. Makanya kita cek langsung. Ada yang bisa kita lakukan melalui perubahan anggaran, dan penanganan maksimalnya kita siapkan di anggaran 2027,” ujar Bupati Maesyal
Menurut dia, penanganan banjir di Perumahan Taman Walet nantinya akan mencontoh normalisasi yang telah dilakukan di Perumahan Taman Elok. Saluran akan disterilkan, ditertibkan, dikeruk dan dinormalisasi melalui dukungan serta kesepakatan warga.
“Di Taman Elok sudah kita bongkar hambatan di salurannya, kita keruk dan normalisasi. Alhamdulillah sekarang sudah tidak banjir lagi. Kita ingin penanganan seperti itu juga dilakukan di sini. Kami minta warga juga komitmen untuk bantu kesepakatannya,” tegasnya
Bupati kemudian melanjutkan peninjauan ke aliran air di Perum Teluk Jakarta dan Perum Kutabumi 2 Kelurahan Kutabumi, termasuk lokasi saluran dan tanggul yang sebelumnya sempat rusak hingga menyebabkan air merendam sejumlah rumah warga.
“Ini bagian dari antisipasi musim hujan nanti. Salurannya kita normalisasi, kita lebarkan, kemudian dipasang sheet pile dan turap. Mudah-mudahan aliran air semakin lancar dan tidak banjir lagi,” ungkapnya.
Lanjut dia, di lokasi Teluk Jakarta Kelurahan Kutabumi, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) telah melakukan normalisasi, pelebaran saluran dari sekitar 2,5 meter menjadi 10 meter, pembangunan turap serta menyiapkan pemasangan sheet pile untuk memperkuat saluran.
"Mitigasi banjir tidak hanya dilakukan di Pasar Kemis. Penanganan juga dilakukan di sejumlah titik rawan banjir lainnya di Kabupaten Tangerang, antara lain Binong, Kali Sabi dan Sukadiri dengan mempertimbangkan skala prioritas," imbuhnya
Selain itu, Pemkab Tangerang juga terus terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Banten untuk penanganan secara terpadu untuk penanganan sungai besar seperti Cimanceri dan Cidurian. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembimbingan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) sekaligus peluncuran aplikasi STAR-PK Bapas Kelas II Ciangir yang digelar di Aston Cimone Hotel & Convention Center, Kota Tangerang, Senin (19/10/26)
"Alhamdulillah, kita semua bisa hadir di sini. Mari kita memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial agar dapat kembali berperan positif di masyarakat," ujar Wabup Intan.
Dalam sambutannya, Wabup Intan menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai langkah memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor di bidang bimbingan kemasyarakatan," ucapnya
Dia menegaskan, pembimbingan dan reintegrasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan membutuhkan dukungan bersama. Semua pihak harus memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi, dan kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.
"Semua pihak punya komitmen kuat dan tanggung jawab. Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu yang mau memperbaiki diri, mengembangkan potensi, dan memberikan kontribusi di masyarakat," tandasnya
Wabup Intan juga berharap peluncuran aplikasi STAR-PK dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pembimbingan kemasyarakatan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan sinergi lintas sektor yang kuat dan pemberdayaan diharapkan juga membuka kesempatan kedua agar klien pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat secara mandiri dan produktif.
“Saya berharap aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, disertai penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui forum diskusi ini, hendaknya lahir rekomendasi yang konkret, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama untuk melaksanakan program secara berkelanjutan,” imbuhnya
Wabup Intan juga mengapresiasi kerja sama Bapas Kelas II Ciangir dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, BAZNAS Kabupaten Tangerang, serta para mitra pemberdayaan masyarakat lainnya
"Semoga kerja sama dan aplikasi STAR-PK ini dapat mempermudah pelaporan dan koordinasi lintas instansi, sekaligus memperkuat upaya dalam membentuk klien pemasyarakatan yang mandiri, berdaya, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkasnya
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, S.H., M.H., menjelaskan bahwa transformasi hukum pidana melalui KUHP baru dan Undang-Undang Pemasyarakatan mendorong perubahan paradigma menuju keadilan restoratif, rehabilitatif, dan reintegratif. )
Ia mengungkapkan bahwa jumlah warga binaan di lapas dan rutan se-Provinsi Banten mencapai 9.476 orang atau melebihi kapasitas sebesar 52 persen. Sementara itu, terdapat sekitar 5.725 klien pemasyarakatan yang berada dalam pembimbingan, termasuk 1.300 klien yang telah kembali ke masyarakat di bawah bimbingan Bapas Kelas II Ciangir.
“Keberhasilan reintegrasi ini membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat,” ujar Lili. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid membuka Tarbiyah Manasik Haji tingkat PAUD Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di Grand Elhajj Cipondoh, Kota Tangerang, Senin (19/10/26)
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal mengungkapkan rasa bahagianya melihat antusias anak-anak PAUD yang akan mengikuti kegiatan manasik haji
"Kami senang dan bahagia bisa hadir di tengah-tengah anak-anakku calon pemimpin calon generasi penerus ikut melaksanakan manasik haji," ujar Bupati Maesyal
Ia menyambut baik dan mendukung kegiatan manasik haji yang diikuti oleh sekitar 5000 anak-anak PAUD Kabupaten Tangerang. Menurut dia, tantangan pembangunan di masa datang tidak ringan dan komplek. Untuk itu upaya pengenalan dan pembentukan mental, spiritual dan karakter yang tangguh sejak dini, khususnya bagi anak-anak PAUD sebagai calon pemimpin masa depan sangat diperlukan
"Tantangan ke depan tidak mudah. Kita ingin anak-anak ini sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang tidak hanya cerdas, tapi juga mempunyai akhlak mulia, salah satunya melalui kegiatan manasik haji seperti ini," ungkapnya
Bupati Maesyal menegaskan pemerintah daerah pembangunan daerah tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, namun juga non fisik, salah satunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berahklak mulia dan mampu bersaing.
"Dua tahun sudah kita kuliahkan guru guru PAUD sebanyak 823 orang secara gratis. Supaya guru-guru PAUD mendapatkan kompetensi, mendapatkan ilmu untuk ditransformasikan kepada anak-anak kita agar mereka nanti bisa cerdas, unggul, mampu bersaing dan berahklak mulia," imbuhnya
Pihaknya juga memohon dukungan partisipasi aktif dan doa dari para orang tua, tenaga pendidik dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat serta dampak yang luas kepada masyarakat
"Doakan saja nanti pak Kadisdik bersama pihak terkait lainnya untuk merancang untuk tempat manasik di Kabupaten Tangerang. Insya Allah tahun 2027 akan kita bangun untuk anak-anak kita sebagai calon pemimpin di masa akan datang, penerus bangsa," katanya
Ketua Forum Komunitas PAUD Kabupaten Tangerang, Muzayanah mengungkapkan bahwa kegiatan manasik haji diikuti sekitar 5000 anak PAUD. Dalam kegiatan tersebut anak-anak dikenalkan tentang rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji serta belajar bagaimana menjalankan ibadah haji dan apa saja yang harus dilakukan
"Manasik Haji tingkat PAUD Kabupaten Tangerang tahun 2026, mengambil tema "Langkah Kecil Menuju Baitullah". Alhamdulillah kegiatan ini diikuti 5000 anak, dimulai kemarin Minggu. Ini kegiatan perdana dilaksanakan di asrama ini dan alhamdulillah anak-anak di sini nyaman," ungkapnya
Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan seluruh jajarannya atas dukungan dan kepedukian pemerintahndaerah terhadap guru-guru PAUD Kabupaten Tangerang
"Terima kasih Pak Bupati atas kepedulian terhadap guru-guru PAUD. Dan semoga kegiatan peragaan manasik haji ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi doa kita semua agar Allah SWT izinkan panggil ke tanah suci," pungkasnya. (Red)