BOGOR, lensafokus.id – Pelaksanaan proyek revitalisasi ruang kelas SMP Negeri 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan nilai anggaran mencapai Rp1.977.011.000,00 atau hampir Rp2 miliar, menuai sorotan.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Duta Tirta Karya Abadi tersebut diduga belum menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara optimal. Pasalnya, berdasarkan informasi dan kondisi yang ditemukan di lokasi pekerjaan, sejumlah pekerja diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melaksanakan aktivitas konstruksi.
Selain persoalan penggunaan APD, keberadaan tenaga ahli atau petugas yang bertanggung jawab terhadap penerapan K3 di lokasi proyek juga menjadi tanda tanya.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan pelaksanaan pekerjaan, terlebih proyek ini menggunakan anggaran pemerintah dengan nilai yang tidak sedikit.
Saat dikonfirmasi di lokasi pekerjaan, Jumat (13/11/2026). Mandor proyek mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan penerapan K3. Ia justru mengarahkan agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada pihak perusahaan yang mendapatkan pekerjaan.
Ketika diminta membantu menghubungi pihak perusahaan melalui sambungan telepon, mandor tersebut menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki telepon genggam sebagai alat komunikasi.
Pernyataan tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai pola koordinasi dan pengawasan di lapangan. Sebab, dalam pekerjaan konstruksi bernilai miliaran rupiah, aspek keselamatan pekerja semestinya menjadi bagian penting dari sistem manajemen pelaksanaan proyek.
Keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar formalitas administrasi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Penggunaan APD, pengawasan keselamatan, serta penerapan prosedur kerja yang aman merupakan kewajiban yang harus diperhatikan oleh penyedia jasa konstruksi.
Ketentuan mengenai keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sementara itu, sektor konstruksi juga memiliki ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang harus diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, dugaan tidak digunakannya APD oleh pekerja serta belum jelasnya keberadaan petugas K3 perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana belajar justru mengabaikan keselamatan orang-orang yang mengerjakannya.
Atas kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku pihak yang menjadi sumber anggaran diminta tidak hanya berfokus pada progres fisik pembangunan, tetapi juga memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, kontrak, dan ketentuan keselamatan konstruksi.
PT Duta Tirta Karya Abadi juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai keberadaan tenaga ahli K3, penggunaan APD oleh pekerja, serta mekanisme pengawasan keselamatan di lokasi proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PT Duta Tirta Karya Abadi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terkait dugaan tersebut. (Tim)
