BOGOR, lensafokus.id – Pelaksanaan proyek revitalisasi ruang kelas SMP Negeri 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan nilai anggaran mencapai Rp1.977.011.000,00 atau hampir Rp2 miliar, menuai sorotan.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Duta Tirta Karya Abadi tersebut diduga belum menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara optimal. Pasalnya, berdasarkan informasi dan kondisi yang ditemukan di lokasi pekerjaan, sejumlah pekerja diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melaksanakan aktivitas konstruksi.

Selain persoalan penggunaan APD, keberadaan tenaga ahli atau petugas yang bertanggung jawab terhadap penerapan K3 di lokasi proyek juga menjadi tanda tanya.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan pelaksanaan pekerjaan, terlebih proyek ini menggunakan anggaran pemerintah dengan nilai yang tidak sedikit.

Saat dikonfirmasi di lokasi pekerjaan, Jumat (13/11/2026). Mandor proyek mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan penerapan K3. Ia justru mengarahkan agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada pihak perusahaan yang mendapatkan pekerjaan.

Ketika diminta membantu menghubungi pihak perusahaan melalui sambungan telepon, mandor tersebut menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki telepon genggam sebagai alat komunikasi.

Pernyataan tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai pola koordinasi dan pengawasan di lapangan. Sebab, dalam pekerjaan konstruksi bernilai miliaran rupiah, aspek keselamatan pekerja semestinya menjadi bagian penting dari sistem manajemen pelaksanaan proyek.

Keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar formalitas administrasi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Penggunaan APD, pengawasan keselamatan, serta penerapan prosedur kerja yang aman merupakan kewajiban yang harus diperhatikan oleh penyedia jasa konstruksi.

Ketentuan mengenai keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sementara itu, sektor konstruksi juga memiliki ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang harus diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, dugaan tidak digunakannya APD oleh pekerja serta belum jelasnya keberadaan petugas K3 perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana belajar justru mengabaikan keselamatan orang-orang yang mengerjakannya.

Atas kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selaku pihak yang menjadi sumber anggaran diminta tidak hanya berfokus pada progres fisik pembangunan, tetapi juga memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, kontrak, dan ketentuan keselamatan konstruksi.

PT Duta Tirta Karya Abadi juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai keberadaan tenaga ahli K3, penggunaan APD oleh pekerja, serta mekanisme pengawasan keselamatan di lokasi proyek.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak PT Duta Tirta Karya Abadi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terkait dugaan tersebut. (Tim)

LEBAK, lensafokus.id – Dukungan terhadap pencalonan M. Nabil Jayabaya sebagai Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Provinsi Banten periode 2026–2031 mulai menguat menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) pada Desember 2026.

Kali ini, dukungan secara terbuka disampaikan Eli Sahroni, Ketua Umum Badak Banten Perjuangan. Ia secara tegas menyatakan kesiapan mendukung dan mendorong Nabil Jayabaya untuk maju dalam kontestasi pemilihan Ketua GAPENSI Provinsi Banten.

Eli Sahroni menilai Nabil merupakan figur yang memiliki kapasitas, pengalaman organisasi, serta pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi para pengusaha konstruksi, khususnya kontraktor lokal di Provinsi Banten.

"Saya mendorong dengan sepenuh hati adinda saya, M. Nabil Jayabaya, untuk maju di Musda GAPENSI Provinsi Banten. Ini bukan soal politik, tetapi soal masa depan pengusaha Banten," tegas Eli Sahroni.

Menurutnya, terdapat sejumlah alasan yang membuat dirinya memberikan dukungan kepada Nabil. Salah satunya, Nabil dinilai sebagai putra daerah Lebak yang memahami kondisi dan tantangan para pelaku usaha konstruksi di daerahnya sendiri.

Ia berharap kepemimpinan GAPENSI ke depan mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi kontraktor lokal agar dapat berkembang dan bersaing secara sehat, termasuk dalam memperoleh kesempatan mengerjakan proyek pembangunan di daerah.

Selain itu, Eli juga menyoroti pengalaman organisasi Nabil yang dinilai menjadi modal penting untuk memimpin GAPENSI Banten.

Saat ini, Nabil diketahui menjabat sebagai Ketua GAPENSI Kabupaten Lebak serta Wakil Ketua KADIN Provinsi Jawa Barat. Pengalaman tersebut dinilai menunjukkan bahwa kapasitas dan jejaring organisasinya tidak hanya dikenal di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat provinsi.

"Kalau Jawa Barat saja percaya kepada Nabil untuk menjadi Wakil Ketua KADIN, kenapa Banten harus ragu? Banten harus menjaga dan memberikan kesempatan kepada putra daerah yang memiliki kapasitas," ujarnya.

Eli juga menilai Nabil memiliki karakter kepemimpinan yang bersih, tulus, dan berorientasi pada kerja. Ia berharap karakter tersebut dapat menjadi modal dalam membawa GAPENSI Banten menjadi organisasi yang lebih kuat, solid, dan mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Dorong GAPENSI Lebih Berpihak kepada Pengusaha Lokal

Lebih jauh, Eli menegaskan dukungannya bukan semata-mata untuk memenangkan figur tertentu, melainkan sebagai dorongan agar GAPENSI Provinsi Banten ke depan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi dunia usaha konstruksi.

Ia menginginkan organisasi tersebut menjadi wadah yang benar-benar memperjuangkan kepentingan anggota, memperkuat daya saing kontraktor lokal, serta membuka peluang usaha yang lebih adil bagi pengusaha konstruksi di seluruh wilayah Banten.

"Tugas saya adalah memberikan dukungan dan mengawal dari belakang. Sementara Nabil diharapkan mampu memimpin dari depan. Tujuan kami satu, Banten lebih terang dan pengusaha Banten semakin sejahtera," ungkapnya.

Dukungan Ketua Umum Badak Banten Perjuangan tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor yang turut mewarnai dinamika menjelang Musda GAPENSI Banten. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan peserta Musda sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi.

Serukan Persatuan Pengusaha Konstruksi Banten

Menutup pernyataannya, Eli Sahroni mengajak seluruh Badan Pimpinan Cabang (BPC) GAPENSI se-Provinsi Banten, para pengusaha konstruksi, serta elemen masyarakat untuk bersama-sama mendorong kepemimpinan yang dinilai memiliki visi dan keberpihakan terhadap kemajuan dunia usaha daerah.

Ia berharap Musda Desember 2026 menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus melahirkan pemimpin yang mampu membawa GAPENSI Banten semakin profesional, mandiri, dan berdaya saing.

"Wahai seluruh pengusaha Banten dan seluruh BPC GAPENSI, mari kita bersatu. Jangan biarkan kepentingan tertentu mengalahkan kepentingan organisasi. Mari kita pilih pemimpin yang mampu membawa perubahan. Dukung M. Nabil Jayabaya untuk Ketua GAPENSI Provinsi Banten periode 2026–2031. Fajar sudah terbit, cahaya sudah datang, Banten harus terang!" pungkas Eli Sahroni. (Red)