Nasional

Nasional (408)

Surat Diduga Intervensi DPR RI ke Kepolisian Beredar di Media Sosial

Samarinda, lensafokus.id – Sebuah surat yang disebut-sebut sebagai “surat sakti” beredar luas di sejumlah grup WhatsApp dan platform TikTok. Surat tersebut menggunakan kop resmi DPR RI dan tercatat atas nama Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum, Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Dalam salinan yang beredar, surat bertanggal 18 Juni 2025 itu ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Isinya berupa permohonan penangguhan penahanan terhadap seorang pria bernama Agung Dwijo Sujono, S.H., yang disebut sebagai Kurator HKPI dan beralamat di Semarang, Jawa Tengah.

Agung diketahui sedang menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/S-7/06/VI/RES.2.6/2025/Ditreskrimsus serta Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/S-6/07/VI/RES.2.6/2025/Ditreskrimsus, keduanya tertanggal 17 Juni 2025.

Beredarnya surat tersebut memunculkan dugaan adanya intervensi seorang anggota legislatif terhadap proses hukum di kepolisian. Sejumlah pihak menilai tindakan itu berpotensi mencederai prinsip independensi penegakan hukum.

Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Dr. Soedeson Tandra maupun Polda Kalimantan Timur belum memberikan keterangan resmi terkait beredarnya surat tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. (Red)

Akses Warga Makin Lancar, Desa Tenjo Realisasikan Betonisasi Jalan Sepanjang 1 Kilometer

Bogor, lensafokus.id – Pemerintah Desa Tenjo terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur desa. Tahun 2025 ini, Desa Tenjo merealisasikan pembangunan betonisasi jalan desa berlokasi di Kampung Dukuh Maja RT 004/002, dengan volume 1.096 meter x 2,7 meter x 0,15 cm.

Pembangunan jalan tersebut dibiayai melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Bogor tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Proyek ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tenjo bersama-sama dengan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Kepala Desa Tenjo, Rudi, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama pemerintah desa untuk meningkatkan akses dan roda perekonomian warga.

“Alhamdulillah, tahun ini Desa Tenjo bisa merealisasikan pembangunan betonisasi jalan dengan anggaran dari Bankeu. Jalan ini sangat penting untuk kelancaran aktivitas warga, baik dalam kegiatan ekonomi, pendidikan maupun sosial. Kami berharap pembangunan ini dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Dukuh Maja dan seluruh warga Desa Tenjo,” ujar Rudi. Senin (8/9/2025).

Sementara itu, salah satu warga Kampung Dukuh Maja, Usni, mengaku sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah desa dalam memperhatikan kondisi infrastruktur.

“Dulu jalan di sini omblok dan sempit tapi sekarang dengan dibeton pasti lebih nyaman dan bisa dilewati mobil. Kami masyarakat merasa senang dan berterima kasih, karena pembangunan ini sangat bermanfaat bagi kami,” ungkap Usni.

Proses pembangunan betonisasi ini juga melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk tenaga maupun dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan semangat gotong royong yang masih kuat di tengah masyarakat Desa Tenjo. (Asp)

Betonisasi Jalan Desa Singabangsa Rampung, Warga Kampung Tegal Pondoh Kini Nikmati Akses Nyaman

Bogor, lensafokus.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Singabangsa Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor sukses menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan berupa betonisasi di Kampung Tegal Pondoh RT 002/003. Pekerjaan dengan volume 341 meter x 3 meter x 0,15 meter itu menggunakan anggaran Rp 3.150.900, bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun 2025, dan dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Singabangsa.

Rampungnya betonisasi ini disambut antusias warga yang selama ini mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, terutama saat musim hujan. Kini, jalan desa lebih mulus, kokoh, dan aman untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Kepala Desa Singabangsa, Sofyan Aji Sabela atau yang akrab disapa Gojil, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Alhamdulillah, pembangunan betonisasi jalan di Kampung Tegal Pondoh sudah selesai dikerjakan. Ini semua demi kenyamanan dan kesejahteraan warga. Jalan desa yang baik akan memudahkan aktivitas sehari-hari, termasuk akses pendidikan dan ekonomi,” kata Gojil. Selasa (2/9/2025).

Ia juga menegaskan bahwa setiap anggaran pembangunan digunakan secara transparan, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Warga Kampung Tegal Pondoh mengaku lega dan bahagia setelah jalan desa selesai dibeton. Kini, transportasi hasil pertanian menjadi lebih mudah, anak-anak sekolah tidak lagi kesulitan saat berangkat belajar, dan aktivitas sosial masyarakat berjalan lebih lancar.

“Dulu kalau musim hujan jalan ini licin dan berlumpur, sekarang sudah mulus. Terima kasih kepada pemerintah desa yang sudah memperhatikan kebutuhan warga,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.

Proses pembangunan ini berjalan dengan baik berkat pengawasan langsung dari TPK Desa Singabangsa, perangkat desa, serta partisipasi aktif warga melalui gotong royong. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, hasil pembangunan diharapkan bisa lebih terawat dan bertahan lama.

Pemerintah Desa Singabangsa menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berhenti di sini. Betonisasi jalan hanyalah satu bagian dari program besar desa dalam menggenjot infrastruktur. Ke depan, desa berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas umum, sarana pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan ini adalah langkah kecil menuju Desa Singabangsa yang lebih maju dan sejahtera. Kami berharap masyarakat ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan ini,” pungkas Gojil. (Asp)

Pembangunan Jalan Desa Nambo Diawasi Ketat DPRD, Kualitas Jadi Prioritas

Bogor, lensafokus.id – Proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang didanai Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankeu) APBD TA 2025, kini menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana, mengingatkan seluruh penyedia jasa untuk tidak main-main dalam proyek infrastruktur ini, Selasa (26/08/2025).

"Saya meminta dengan tegas kepada seluruh penyedia jasa, khususnya yang terkait pembangunan infrastruktur, untuk memenuhi aturan yang sudah ditentukan" ujarnya

Proyek ini diharapkan menjadi momentum perbaikan infrastruktur di Kabupaten Bogor. Namun, jika kualitasnya tidak sesuai harapan, bukan tidak mungkin DPRD akan mengambil tindakan tegas.

"Kami akan terus mengawasi proyek ini. Jika ada indikasi penyimpangan, kami tidak akan segan-segan melaporkannya kepada pihak berwajib," pungkas Aan Triana. (Red)

Diduga Ada Penyimpangan Dana Desa di Cikutamahi, LPI Tipikor Indonesia Desak Audit

Bogor, lensafokus.id — Dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa mencuat di Kampung Bedeng RT 13/RW 06, Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Proyek pembangunan jalan yang menelan anggaran Rp127.946.870 dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 dinilai tidak sebanding dengan hasil fisik yang terlihat di lapangan. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya praktik mark-up yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Kecurigaan tersebut pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi Indonesia (LPI Tipikor Indonesia), Asep Zamzam. Ia menyebut hasil perhitungan timnya menunjukkan kebutuhan anggaran untuk proyek tersebut jauh lebih rendah dibandingkan nilai yang dicairkan.

“Anggaran Rp127 juta itu bukan angka kecil. Tapi kalau kita lihat progres pembangunan di lapangan, jelas diduga tidak sesuai spesifikasi,” ujar Asep kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).

Berdasarkan hitungan tim LPI Tipikor Indonesia, kebutuhan riil anggaran hanya sekitar Rp72.061.250 dengan rincian sebagai berikut:

Betonisasi: 63,75 m³ x Rp850.000 = Rp54.187.500

Base Course: 21,25 m³ x Rp285.000 = Rp6.056.250

Papan Cor: 60 unit x Rp15.000 = Rp900.000

Plastik Cor: 2,25 rol x Rp130.000 = Rp292.500

Upah Tenaga Kerja: Rp10.625.000

“Kalau hasil fisiknya seperti ini, patut dipertanyakan ke mana sisa anggarannya. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.

Asep mendesak aparat penegak hukum bersama Inspektorat Kabupaten Bogor segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan. Ia menekankan, pengawasan Dana Desa harus dilakukan secara ketat karena rentan disalahgunakan.

“Dana Desa itu hak masyarakat. Penggunaannya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada penyimpangan, harus diproses secara hukum,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Cikutamahi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ini. Namun desakan untuk transparansi dan pertanggungjawaban terus bergulir dari berbagai pihak.

Kasus ini menjadi sorotan penting tentang bagaimana pengawasan terhadap anggaran negara, khususnya yang dialokasikan ke desa, harus diperkuat guna mencegah praktik korupsi. (Tim)

Proyek Betonisasi Desa Nambo Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

Bogor, lensafokus.id — Proyek betonisasi jalan desa di Kampung Lebak Pasar RT 004/002 hingga Kampung Walahir RT 006/003, Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, menuai sorotan.

Pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa dengan ukuran 290 meter panjang, 2 meter lebar, dan 12 cm ketebalan itu diduga kuat tidak sesuai spesifikasi teknis.

Hasil penelusuran tim media menemukan indikasi bahwa lapisan dasar (base course) jalan menggunakan puing bekas bangunan bukan material standar. Fakta ini menimbulkan dugaan adanya praktik pengurangan kualitas material yang berpotensi merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran desa.

“Kalau dasarnya saja sudah pakai puing, kualitas jalan jelas dipertanyakan. Uang rakyat jangan dipermainkan. Kami mendesak aparat terkait segera bertindak,” tegas salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Hingga kini, pemerintah desa maupun pihak pelaksana proyek belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut.

Masyarakat menilai proyek ini terkesan asal-asalan dan rawan bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, warga mendesak pemerintah daerah, inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan.

Proyek dengan nilai yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah ini seharusnya menjadi sarana penting bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kekecewaan akibat kualitas yang diduga jauh dari standar. (Tim)