Nasional

Nasional (457)

BOGOR, lensafokus.id — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bogor memaparkan sejumlah program kerja strategis untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, serta ketenteraman masyarakat pada Kamis (20/8/2026).

Langkah utama yang disiapkan meliputi peluncuran aplikasi digital internal SIPEKA (Sistem Pemetaan Kerawanan) serta penguatan sinergi pelayanan publik bersama media massa.

Kepala Bakesbangpol Kota Bogor, Hidayatulloh, menjelaskan bahwa SIPEKA hadir sebagai instrumen digital untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memetakan potensi kerawanan sosial maupun konflik Ipoleksosbudhankam secara terintegrasi. Inovasi ini mengubah pola pelaporan kewaspadaan dini yang sebelumnya belum terdokumentasi secara sistematis.

"SIPEKA ini dirancang agar informasi sekecil apa pun terkait dinamika di lapangan dapat terintegrasi. Kita ingin data lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan, bukan lagi sekadar asumsi," tegas Hidayatulloh.

Sebagai contoh penerapan, jika SIPEKA merekam kerawanan sosial seperti maraknya fenomena pinjaman ilegal di tingkat kelurahan, dinas teknis dapat langsung mengintervensi dengan program pelatihan ekonomi warga.

Guna memelihara keharmonisan Kota Bogor yang heterogen—termasuk mengayomi 286 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar—Bakesbangpol menyiagakan 136 penyuluh wawasan kebangsaan di 68 kelurahan. Tim ini bertugas memberikan pengayaan nilai Pancasila, menangkal hoaks, dan meminimalisir gesekan sosial sejak dini.

Inisiatif tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Herman Indrabudi (Kang Aldho). Mengingat lokasi kedua instansi yang berdekatan, ia mendorong kolaborasi pelayanan publik terpadu agar dapat berjalan rutin setiap bulan.

"Ke depan, kami berharap pelayanan publik terpadu ini bisa dilaksanakan secara rutin... menggandeng BPN untuk pertanahan serta Imigrasi untuk pembuatan paspor di hari libur, agar masyarakat yang sibuk bekerja tetap bisa mengaksesnya," ujar Kang Aldho.

Kang Aldho juga mengapresiasi keterbukaan komunikasi Bakesbangpol dengan wartawan. Menurutnya, akses konfirmasi langsung dari pemangku kebijakan sangat krusial agar pemberitaan tetap akurat, berimbang, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Kombinasi inovasi digital SIPEKA, edukasi kebangsaan berbasis kelurahan, dan kemitraan erat bersama pers diharapkan mampu menjaga Kota Bogor tetap aman, harmonis, dan kondusif. (Zulfi kusuma)

KOTA BOGOR, lensafokus.id — Pemerintah Kecamatan Bogor Barat resmi merilis inovasi pelayanan publik berbasis digital bernama Layanan Administrasi Publik Terintegrasi di Kecamatan Bogor Barat (Lapis Bobar).

Memanfaatkan platform WhatsApp interaktif, sistem ini dihadirkan untuk memangkas antrean serta mempermudah 253 ribu warga di 16 kelurahan dalam mengurus dokumen kependudukan hingga mengecek data bantuan sosial secara transparan dan serba cepat.

Peluncuran Lapis Bobar dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Bogor Barat. Hadir dalam acara tersebut Camat Bogor Barat Dudi Fitri Susandi, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, jajaran lurah, serta para pegawai ASN se-Kecamatan Bogor Barat.

Camat Bogor Barat Dudi Fitri Susandi menegaskan, bahwa peluncuran inovasi Lapis Bobar merupakan komitmen nyata pihaknya dalam meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi 253 ribu jiwa warga yang tersebar di 16 kelurahan.

"Fokus utama kami adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Indikator keberhasilan kami diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai skor 3,9 dengan kategori memuaskan. Kehadiran Lapis Bobar ini menjadi problem solver untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan," ujar Dudi, Rabu (19/8/2026).

Lapis Bobar memanfaatkan fitur interaktif untuk memproses berbagai keperluan kependudukan, seperti informasi persyaratan Kartu Keluarga (KK), pengecekan desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data kemiskinan, hingga pengurusan berbagai surat pengantar administrasi tingkat kecamatan.

Selain berfokus pada digitalisasi layanan kependudukan, Kecamatan Bogor Barat juga memamerkan jajaran prestasi level provinsi. Dudi mengungkapkan, Bogor Barat berhasil masuk dalam jajaran tiga besar kelurahan terbaik serta meraih predikat kecamatan berkinerja terbaik di Jawa Barat.

Atas capaian ini, Dudi juga tengah berkompetisi mewakili Kota Bogor dalam ajang ASN Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat untuk kategori Jabatan Administrator.

Prestasi tersebut tidak terlepas dari konsistensi keberlanjutan program penanganan stunting melalui inovasi Goroseting (Gotong Royong Bebas Stunting) yang digulirkan sejak 2023.

Bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB University) dan diterjunkan bersama 1.000 kader di kelurahan, program ini sukses menekan angka stunting secara signifikan di Bogor Barat.

Di bidang ekonomi warga, Bogor Barat mencatatkan pencapaian tertinggi dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama empat tahun berturut-turut di tingkat kota dan provinsi.

"Kami merangkul UMKM agar naik kelas melalui pendampingan, fasilitasi pelatihan digital marketing, hingga kolaborasi dengan BJB," jelasnya.

Mengenai aspek penataan wilayah dan infrastruktur, Dudi memaparkan sejumlah langkah tegas dan persuasif yang telah dilakukan, termasuk penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Bubulak yang telah beroperasi selama 15 tahun.

Penertiban secara damai tersebut disusul dengan pembangunan pedestrian oleh BPN serta revitalisasi Terminal Bubulak oleh Pemerintah Kota Bogor.

Terkait isu yang sempat beredar mengenai pembongkaran kios di area Hero/Hypermart, Dudi meluruskan bahwa tindakan penertiban tersebut dilakukan mandiri oleh pihak pengelola gedung (owner) sesuai prosedur operasional standar (SOP), dan bukan tindakan langsung dari pihak kecamatan.

Menutup keterangannya, Dudi memohon dukungan masyarakat terkait berbagai agenda penataan kota dan proyek strategis nasional (PSN) yang melintasi kawasan Bogor Barat, seperti pengembangan Gene Bank di area RS Marzuki Mahdi, penataan kawasan Balumbang Jaya, hingga rencana pembangunan Fakultas Kedokteran IPB.

"Semua langkah ini adalah bagian dari dinamika pembangunan untuk kemajuan Bogor Barat. Kami optimis, dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat, Bogor Barat dapat mewujudkan tata kelola wilayah yang semakin tertata dan sejahtera," pungkasnya. (Zulfi kusuma)

BOGOR, lensafokus.id — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor terus memperkuat langkah preventif untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman umum (trantibum).

Tak hanya mengandalkan patroli dan penindakan, Satpol PP kini mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program Kampung Trantibum.

Sebagai langkah awal, wilayah di Kelurahan Ciluar dipersiapkan menjadi pilot project atau percontohan program berbasis komunitas tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Pupung W. Purnama, mengungkapkan bahwa proses pembinaan terhadap warga serta pengurus RT dan RW di Kelurahan Ciluar telah berjalan sekitar satu bulan. Edukasi menitikberatkan pada pemahaman regulasi agar masyarakat dapat mengenali potensi gangguan ketertiban sejak dini.

"Targetnya, kita menjadikan RW tersebut percontohan, di mana warga ikut terlibat dan berpartisipasi aktif menjaga trantibum. Mereka diberikan pelatihan dan edukasi terkait regulasi. Jika berhasil, program ini bisa direplikasi oleh RW lain di Kota Bogor," ujar Pupung, Jumat (14/8/2026).

Di samping pendekatan berbasis masyarakat, Satpol PP Kota Bogor bersama Polresta Bogor Kota tetap mengintensifkan patroli lapangan guna mengantisipasi aksi persekusi dan main hakim sendiri.

Beberapa titik rawan yang menjadi fokus perhatian petugas meliputi, kawasan belakang Blok C-D, area pasar, kawasan Bubulak dan terminal, wilayah Sukasari.

Pupung menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan mengedepankan fungsi pencegahan agar tidak ada lagi aksi kekerasan sepihak yang melanggar hukum. Warga diimbau untuk segera melapor ke pihak berwenang jika menemukan aktivitas yang mencurigakan atau mengganggu ketertiban.

"Upaya kami lebih kepada mencegah agar tidak terjadi persekusi lagi. Persekusi itu tindakan main hakim sendiri dan melanggar hukum. Jika masyarakat menemukan hal yang mengganggu ketertiban, kami mengimbau untuk segera melaporkan kepada petugas, bukan bertindak sendiri," tegas Pupung. (Zulfi kusuma)

JAKARTA, lensafokus.id – Perkumpulan PTK Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sebagai momentum penting dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi organisasi untuk masa bakti 2025–2029.

Rakernas yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (8/8/2026), diwarnai suasana penuh kebersamaan dan semangat persatuan. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan organisasi, tokoh masyarakat, para ketua perkumpulan, serta sejumlah tamu undangan yang bertindak sebagai tim peninjau.

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua Dewan Pembina PTK Indonesia, Vinsen Effendy Lie; Ketua Dewan Pengarah PTK Indonesia, Prof. Dr. Darmadi Durianto, SH., MH.; Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie; Ketua Dewan Pengawas PTK Indonesia, Tjhai Leonardi; serta Dewan Kehormatan PTK Indonesia, Abraham Rudy.

Rakernas dipimpin langsung Ketua Umum PTK Indonesia, Yordanus, selaku pimpinan sidang. Dalam menjalankan persidangan, ia didampingi jajaran pengurus inti, yakni Wakil Ketua Umum Hiu Kon Bun dan Agus Musalim, Sekretaris Jenderal Venndy Wijaya bersama Wakil Sekretaris Jenderal, serta Bendahara Umum Jie Kui Lie.

Agenda utama Rakernas adalah pemaparan dan pengesahan program kerja dari 11 bidang di lingkungan PTK Indonesia untuk masa bakti 2025–2029.

Masing-masing bidang memaparkan rancangan program kerja secara terstruktur, mulai dari rencana kegiatan jangka panjang, target capaian, strategi pelaksanaan, hingga manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh anggota, perkumpulan, maupun masyarakat luas.

Setelah melalui pembahasan dan diskusi bersama, seluruh peserta forum menyepakati rancangan program kerja yang telah dipaparkan.

Pengesahan program kerja tersebut ditandai dengan ketukan palu sidang oleh Ketua Pimpinan Sidang, Yordanus. Dengan demikian, seluruh program kerja dari 11 bidang resmi disahkan dan ditetapkan sebagai pedoman organisasi selama masa bakti 2025–2029.

Pengesahan tersebut menjadi salah satu agenda strategis dalam perjalanan PTK Indonesia karena memberikan landasan kerja yang lebih terarah bagi seluruh jajaran organisasi dalam menjalankan program selama empat tahun mendatang.

Dengan disahkannya 11 bidang program kerja, PTK Indonesia kini memiliki peta jalan organisasi yang lebih jelas dan terpadu. Program yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam menjalankan tugas serta mewujudkan visi dan misi organisasi.

Rakernas juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan soliditas antara pimpinan organisasi, perkumpulan, serta seluruh anggota PTK Indonesia.

Semangat kebersamaan yang terbangun dalam Rakernas menjadi modal penting bagi PTK Indonesia untuk terus memperkuat persaudaraan, persatuan, dan pengabdian kepada masyarakat serta bangsa Indonesia. (Red)

BOGOR, lensafokus.id — SMP YKTB Kota Bogor sukses menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi para siswa baru.

Mengusung tema "Sasmita Nusantara", rangkaian acara yang berlangsung selama lima hari ini dirancang tidak hanya untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga membentuk karakter siswa yang disiplin, peduli lingkungan, tanggap bencana, serta percaya diri.

Sejak hari pertama, para siswa baru sudah dibiasakan untuk menerapkan kedisiplinan dengan hadir di sekolah tepat waktu pada pukul 07.00 WIB. Sebanyak lima kelompok yang dinamai berdasarkan nama-nama pahlawan dari Jawa Barat dibentuk untuk membangun semangat kebersamaan dan pengenalan antarpeserta didik.

Panitia MPLS Bagian Kesiswaan SMP YKTB, Ria Balkis, menjelaskan bahwa pembagian kelompok ke dalam gugus pahlawan lokal bertujuan untuk menanamkan nilai sejarah dan kebangsaan sejak dini. Selain itu, materi yang diberikan setiap harinya dirancang bervariasi agar memberikan pengalaman belajar yang komprehensif.

"Pembagian kelompok siswa kami bagi menjadi 5 gugus dengan nama-nama pahlawan Jawa Barat. Di hari terakhir, setiap gugus wajib menampilkan pentas seni sebagai wadah untuk mengekspresikan bakat mereka," ujar Balkis, Jumat (24/7/26).

Rangkaian materi MPLS SMP YKTB menghadirkan berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan pemateri luar. Pada hari kedua, sekolah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memberikan edukasi mitigasi bencana, yang dilanjutkan dengan simulasi penanganan gempa bumi secara langsung oleh para siswa.

Memasuki hari ketiga, kegiatan berfokus pada kesadaran lingkungan melalui sesi bersama Bank Sampah. Para siswa diajarkan cara memilah sampah organik dan non-organik, mengidentifikasi bahan yang dapat didaur ulang, hingga memahami nilai ekonomis dari pengelolaan sampah yang tepat.

Tak berhenti di situ, pada hari keempat para siswa diajak melakukan aksi hijau dengan menanam tanaman. Setiap gugus bekerja sama membawa pot, pupuk kompos, serta bibit tanaman untuk mempelajari media tanam dan mempraktikkan penghijauan di lingkungan sekolah.

Puncak rangkaian MPLS ditutup pada hari kelima dengan penampilan Pentas Seni (Pensi). Seluruh siswa dari masing-masing gugus diwajibkan unjuk kebolehan, mulai dari seni tari (dance), seni peran, hingga seni musik.

Keseruan puncak acara dirasakan langsung oleh para siswa baru, salah satunya dari Gugus 2. Empat siswa baru, Saina, Shafa, Feby, dan Angita mengaku sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara, terutama saat berpartisipasi dalam pertunjukan dance, drama musik, dan bernyanyi bersama guru.

"Seru banget! Kami belajar banyak hal baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Sekarang rasanya jadi lebih percaya diri dan punya lebih banyak teman. Semua harinya seru, tapi hari terakhir pas pentas seni ini yang paling kami suka," ungkap Saina mewakili kawan-kawannya.

Melalui perpaduan edukasi kebencanaan, kelestarian lingkungan, dan wadah kreativitas seni, MPLS SMP YKTB bertema "Sasmita Nusantara" diharapkan mampu menjadi fondasi awal yang kuat bagi para siswa baru dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Zulfi Kusuma)

Bandung, lensafokus.id — Teras rumah yang seharusnya menjadi area pribadi warga diduga disalahgunakan menjadi lapak transaksi obat keras golongan G secara terang-terangan. Praktik berbahaya ini ditemukan beroperasi di Jalan Pajagalan, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan investigasi tim media di lokasi pada Selasa (21/7/2026), aktivitas jual beli barang haram tersebut berlangsung terbuka tanpa tersentuh hukum. Pembeli terlihat datang silih berganti secara leluasa. Hal yang paling memprihatinkan, mayoritas pembeli didominasi oleh kalangan remaja dan generasi muda.

Informasi yang dihimpun mengindikasikan bahwa salah satu jenis obat keras yang diperjualbelikan secara bebas di lokasi tersebut adalah Tramadol. Peredaran obat keras tanpa izin edar dan tanpa resep dokter ini merupakan pelanggaran berat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengancam keselamatan jiwa para pengkonsumsinya.

"Praktik ini sangat meresahkan. Jika dibiarkan, masa depan anak-anak muda di wilayah ini bisa hancur perlahan akibat ketergantungan obat keras," ujar salah satu warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.

Maraknya peredaran obat keras di pemukiman warga memicu kekhawatiran mendalam. Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bersama dinas terkait untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan penyelidikan serta penindakan tegas di lapangan.

Warga menuntut adanya pengawasan ekstra ketat di wilayah Cicalengka agar praktik serupa tidak semakin merajalela dan merusak tatanan sosial masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterbukaan maupun keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat mengenai dugaan aktivitas penjualan obat keras di lokasi tersebut. (Publik)

Page 2 of 46
Go to top