Bogor, lensafokus.id — Dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa mencuat di Kampung Bedeng RT 13/RW 06, Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Proyek pembangunan jalan yang menelan anggaran Rp127.946.870 dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 dinilai tidak sebanding dengan hasil fisik yang terlihat di lapangan. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya praktik mark-up yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Kecurigaan tersebut pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi Indonesia (LPI Tipikor Indonesia), Asep Zamzam. Ia menyebut hasil perhitungan timnya menunjukkan kebutuhan anggaran untuk proyek tersebut jauh lebih rendah dibandingkan nilai yang dicairkan.
“Anggaran Rp127 juta itu bukan angka kecil. Tapi kalau kita lihat progres pembangunan di lapangan, jelas diduga tidak sesuai spesifikasi,” ujar Asep kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).
Berdasarkan hitungan tim LPI Tipikor Indonesia, kebutuhan riil anggaran hanya sekitar Rp72.061.250 dengan rincian sebagai berikut:
Betonisasi: 63,75 m³ x Rp850.000 = Rp54.187.500
Base Course: 21,25 m³ x Rp285.000 = Rp6.056.250
Papan Cor: 60 unit x Rp15.000 = Rp900.000
Plastik Cor: 2,25 rol x Rp130.000 = Rp292.500
Upah Tenaga Kerja: Rp10.625.000
“Kalau hasil fisiknya seperti ini, patut dipertanyakan ke mana sisa anggarannya. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Asep mendesak aparat penegak hukum bersama Inspektorat Kabupaten Bogor segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan. Ia menekankan, pengawasan Dana Desa harus dilakukan secara ketat karena rentan disalahgunakan.
“Dana Desa itu hak masyarakat. Penggunaannya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada penyimpangan, harus diproses secara hukum,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Cikutamahi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ini. Namun desakan untuk transparansi dan pertanggungjawaban terus bergulir dari berbagai pihak.
Kasus ini menjadi sorotan penting tentang bagaimana pengawasan terhadap anggaran negara, khususnya yang dialokasikan ke desa, harus diperkuat guna mencegah praktik korupsi. (Tim)
