TANGERANG, lensafokus.id – Dalam rangka mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang menggelar Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Kamis (12/6/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh operator perencanaan dari sejumlah perangkat daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dalam sambutannya, Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang Asep Suherman menekankan pentingnya pemahaman tentang isu gender dalam proses perencanaan program dan kebijakan pemerintah.

"Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, mendapatkan manfaat yang setara dari pembangunan," ujar Asep.

Ia menambahkan, dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu adanya analisis implementasi PUG yang diwujudkan dalam dokumen rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan program kegiatan anggaran dan lainnya.

"Sehingga nantinya perencanaan yang ada di kelurahan dan desa bisa sejalan dan searah dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang," ucapnya.

Ia berharap melalui bimtek ini seluruh perangkat daerah dapat memahami dan mengakomodir kebutuhan untuk semua gender, termasuk perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.

Kegiatan ini juga turut menghadirkan narasumber berkompeten perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dermawan dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten (DP3AKKB) Provinsi Banten, Novi Dwi Remi Asih. (Red)

Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) menggelar sosialisasi pencegahan pernikahan anak di bawah umur bagi Amil Desa di Ruang Rapat Bola Sundul Gedung Usaha Daerah, Rabu (11/6/25).

Kepala DPPPA Asep Suherman menyampaikan pernikahan anak di bawah umur masih menjadi persoalan serius yang berdampak besar terhadap masa depan anak-anak. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi keluarga serta masyarakat.

"Dengan Persoalan tersebut menjadi tanggung jawab bersama, maka DPPPA terus melakukan upaya, salah satunya melakukan sosialisasi dengan para amil di tingkat desa," ungkapnya.

Menurut Asep Suherman, peran amil desa sangat penting dalam hal ini. Selain menjalankan tugas-tugas keagamaan dan sosial, amil juga menjadi tokoh yang didengar oleh masyarakat. Amil Desa dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing memberikan pemahaman, memberikan edukasi, dan turut serta mencegah terjadinya pernikahan anak yang belum cukup usia.

"Sebanyak 144 peserta yang merupakan para amil desa dari tiga kecamatan, yakni Tigaraksa, Solear dan Cisoka mengikuti kegitan sosialisasi pencegahan poernikahan anak," kata Asep Suherman.

Selain itu, Asep berharap amil desa dapat berperan aktif, menjadi agen edukasi dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, sosial, hukum dan penyuluh di tengah masyarakat dalam menyampaikan pentingnya mencegah pernikahan dini dan mendorong anak-anak menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu.

"Semoga kegiatan ini dapat memberdayakan amil desa untuk lebih bijak dan berperan aktif dalam menjaga generasi muda agar tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki jenjang pernikahan," ujarnya..

Sementara itu salah satu Amil desa mengungkapkan kegiatan yang diselenggarakan DPPPA sangat bermanfaat terutama menambah pengetahuan dan dapat di sebarluaskan ke masyarakat sekitar.

"Nanti kita akan mencoba menanamkan kesadaran bahwa mencegah pernikahan anak adalah bagian dari perlindungan hak-hak anak dan investasi bagi masa depan generasi muda terutama di lingkungan desa," pungkasnya. (Red)

Jakarta, lensafokus.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengidentifikasi adanya pemalsuan terhadap situs web (_website_) satuan kerja (Satker) di sejumlah daerah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya _website_ palsu yang mengatasnamakan Satker di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Terkait kebutuhan informasi pertanahan dan tata ruang, pastikan hanya melalui portal resmi kami di www.atrbpn.go.id serta nomor _hotline_ kami di 0811-1068-0000," ujar Karo Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, dalam keterangannya, Kamis (12/06/2025).

Harison Mocodompis mengungkapkan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait _website_ palsu yang menyerupai portal resmi milik Satker-satker Kementerian ATR/BPN. _Website_ tersebut menduplikasi isi dari _website_ resmi Satker Kementerian ATR/BPN sehingga jika tidak teliti, masyarakat bisa mengira itu adalah situs resmi.

"Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati karena tampilan _homepage website_ palsu tersebut terlihat sama dengan situs asli Satker-satker Kementerian ATR/BPN. Pastikan domain _website_ yang dikunjungi berakhiran ".go.id”, bukan ".com/.id”, dan sebagainya," tutur Harison Mocodompis.

Karo Humas dan Protokol menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi, baik secara internal maupun external terkait adanya pemalsuan _website_ Satker ini. Diharapkan, _website_ palsu tersebut dapat segera dihapus.

Hingga siang ini, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi kurang lebih 12 _website_ palsu yang menyerupai akun Satker resmi. Karo Humas dan Protokol berharap bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mencari informasi mengenai pertanahan dan tata ruang, serta tidak mudah percaya pada situs yang belum terverifikasi. (Red)

Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menghadiri acara Pengukuhan Ketua dan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tangerang masa bakti 2025–2030. Acara tersebut digelar di Hotel Lemo, Kelapa Dua. Rabu, (11/6/25).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada para pengurus yang baru dikukuhkan serta para pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kegiatan Dekranasda, termasuk para pengusaha pengembang seperti Paragon, Sinar Mas, Citra Raya, PIK 2, dan sejumlah pengembang lainnya.

“Kami sengaja mengundang berbagai pihak, termasuk para kepala dinas dan para pengusaha, karena kolaborasi lintas sektor ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang, khususnya sektor kerajinan tangan,” ungkap Bupati.

Dia menambahkan sejumlah potensi kerajinan tangan yang telah berkembang di masyarakat, seperti tas dari kulit buaya dan ular, produk batik dari daun-daunan, hingga miniatur perahu dari kayu sangat berpotensi menembus pasar ekspor. Untuk itu dukungan lintas sektor mulai dari perangkat daerah, perusahaan daerah, swasta sampai dengan lembaga-lembaga keuangan daerah sangat dibutuhkan agar para pelaku usaha kerajinan bisa mendapatkan bantuan lunak dan akses untuk pengembangan usahanya

“Kami mendorong terus adanya kerja sama, termasuk MoU antara Dekranasda dengan lembaga keuangan daerah untuk memperkuat pembiayaan UMKM. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk mendukung pelaku usaha agar dapat tumbuh dan berkembang,” imbuhnya.

Bupati juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pengurus Dekranasda Kab. Tangerang terus melakukan terobosan dan inovasi-inovasi agar produk kerajinan para pelaku usaha di Kabupaten Tangerang semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar global.

Sementara itu, Ketua Dekranasda yang baru Hj. Rismawati Maesyal Rasyid menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk terus mendorong pengembangan produk kerajinan lokal yang berdaya saing, serta memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan pemerintah daerah.

"Dekranasda adalah mitra pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan produk kerajinan serta memberdayakan UMKM. Kita akan terus mendorong pengembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM," ujarnya

Acara pengukuhan juga dihadiri oleh asisten daerah, para kepala OPD dan pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang yang juga memaparkan produk-produk kerajinan unggulannya. (Red)