Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Mako Polsek Sepatan, di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Jumat (13/6/25).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan bahwa pembangunan Mako Polsek Sepatan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Bangunan ini hadir sebagai bukti nyata semangat kita melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Dengan gedung yang representatif, pelayanan kepolisian akan lebih optimal dan masyarakat bisa merasa aman serta nyaman dalam beraktivitas,” ujar Bupati Maesyal Rasyid

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Metro Tangerang atas sinergi dan langkah cepat dalam mewujudkan pembangunan tersebut. Diketahui bahwa proses hibah lahan baru diberikan pada tahun 2023, namun pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan pada pertengahan 2025.

Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, menyampaikan bahwa pembangunan Mako Polsek Sepatan sangat penting karena wilayah kerja Polsek Sepatan mencakup dua kecamatan, yakni Sepatan dan Sepatan Timur. Pihaknya juga mengungkapkan rencana ke depan untuk mendirikan Polsek tambahan di wilayah Sepatan Timur bekerja sama dengan pihak pengembang.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah terus berjalan. Apalagi tantangan keamanan di wilayah Pantura ini cukup besar, terutama maraknya tawuran remaja. Diperlukan kehadiran aktif Polri bersama unsur TNI, Kecamatan, hingga RT dan RW,” ujar Kapolres Metro Zain Dwi Nugroho

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Hendri Hermawan, dalam laporannya menyebutkan bahwa pembangunan Gedung Mako Polsek Sepatan akan berlangsung selama 190 hari kalender, mulai tanggal 11 Juni hingga 17 Desember 2025.

Gedung Polsek Sepatan tersebut dibangun di atas lahan sekitar 1.664,03 m², dengan luas bangunan mencapai 559,5 m². Gedung utama sekitar 405 m², gedung pelayanan SKCK: 99 m², musholla: 39 m², ruang genset: 16,5 m².

“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Kehadiran Mako Polsek ini diharapkan akan meningkatkan kehadiran dan pelayanan Polri di tengah masyarakat,” ungkap Hendri.

Acara tersebut turut dihadiri Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang, Hendri Hermawan, para kepala OPD, camat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. (Red)

Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-144 Kecamatan Balaraja yang digelar meriah di Alun-Alun Kecamatan Balaraja, Kamis (12/6/25).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan rasa syukur atas partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam perayaan bersejarah tersebut. Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah kecamatan, unsur Forkopimcam, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya acara.

"Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul dan merayakan hari jadi ke-144 Kecamatan Balaraja. Saya berharap momentum ini dapat memperkuat rasa kebersamaan, serta membawa keberkahan dan kesehatan bagi seluruh warga," ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Maesyal Rasyid mengingatkan pentingnya menjaga ketentraman dan kenyamanan lingkungan demi kelancaran aktivitas masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa berbagai fasilitas publik yang telah dibangun dan digunakan bersama merupakan hasil musyawarah yang dulu digagas saat dirinya masih aktif sebagai PNS di lingkungan Pemkab. Tangerang

"Saat itu kita sudah membicarakan bersama, termasuk dengan camat dan kepolisian, agar ruang publik dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kegiatan positif masyarakat. Sekarang bisa kita lihat sendiri, alun-alun ini menjadi pusat kegiatan warga, termasuk dalam perayaan HUT Balaraja," jelasnya.

Acara peringatan HUT ke-144 ini juga dimeriahkan dengan beragam kegiatan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan administrasi kependudukan, layanan Samsat keliling, serta bazar UMKM yang menyajikan produk-produk lokal khas Balaraja.

Camat Balaraja, Willy Patria, menyampaikan tetima kasihnya atas dukungan dari Pemkab Tangerang serta antusiasme masyarakat dalam menyukseskan acara HUT ke-144 Kec. Balaraja ini.

"Saya berharap peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan semangat gotong royong dan pembangunan di Kecamatan Balaraja," ujarnya.

Acara berlangsung meriah dan penuh keakraban serta ditutup dengan pemberian doorprize, potong tumpeng dan peragaan busana batik khas Balaraja. (Red)

Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid secara resmi membuka Tangerang Agro Festival ke-2 yang mengusung tema “Menumbuhkembangkan Minat Masyarakat di Sektor Pertanian dengan Inovasi Teknologi dan Wirausaha untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Mandiri” di Balai Pelatihan Pertanian PuskAgro, Kecamatan Sepatan, Jumat (13/6/25).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan Tangerang Agro Festival ini tidak hanya mendorong inovasi pertanian namun menguatkan kemandirian pangan

"Agro Festival ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pentingnya regenerasi petani yang mendorong inovasi pertanian dan juga penguatan ketahanan pangan," ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dibuka dengan senam sehat bersama anak-anak sekolah sebagai simbol upaya pembentukan generasi muda yang tangguh sejak dini dalam gaya hidup sehat dan sadar gizi.

“Anak-anak kita ini calon pemimpin masa depan. Mereka perlu dikenalkan pada pentingnya makanan bergizi, olahraga, dan juga potensi sektor pertanian,” ujarnya

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, hingga kelompok tani untuk mencetak regenerasi petani muda yang siap menghadapi tantangan global. Kolaborasi ini nantinya juga diimplementasikan untuk program pemanfaatan lahan-lahan desa yang tidak produktif untuk kegiatan pertanian yang lebih bermanfaat.

“Kita sudah bersepakat dengan para kepala desa di 246 desa untuk memanfaatkan lahan tidak produktif demi mendukung ketahanan pangan lokal,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Asep Jatmika, menjelaskan bahwa kegiatan tahun ini dirancang lebih edukatif, partisipatif, dan produktif serta disesuaikan dengan tantangan global.

“Kami terus berupaya menjawab tantangan seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan minimnya regenerasi petani dengan inovasi serta energi baru,” jelas Asep.

Dia menambahkan beberapa program yang diluncurkan dalam Tangerang Agro Festival ke-2 antara lain: pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis, kontes ayam ketawa sebagai bentuk promosi budidaya ternak, gerakan pangan murah, pameran produk unggulan lokal dari 8 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta kampanye konsumsi gizi seimbang melalui pembagian bubur kacang hijau bergizi.

"Tangerang Agro Festival ini juga menjadi ruang promosi hasil pertanian lokal, serta ajang edukasi bagi siswa-siswi dan kelompok tani muda," imbuhnya

Pihaknya juga berkomitmen menjadikan kegiatan ini sebagai agenda berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Maraknya kendaraan truk yang parkir liar di kawasan pintu masuk Tol Balaraja Barat mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Menindaklanjuti arahan langsung Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, tim gabungan lintas instansi menggelar operasi penertiban selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat.

Kegiatan ini dipimpin Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang dengan melibatkan personel dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, serta pengelola tol Jasa Marga. Operasi penertiban dilakukan di titik-titik rawan tempat kendaraan berat kerap berhenti sembarangan dan menyebabkan kemacetan panjang, terutama di jam-jam sibuk.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Tangerang, Sukri, menjelaskan bahwa operasi penertiban ini adalah bentuk tanggapan cepat atas perintah dari Wakil Bupati untuk menertibkan aktivitas parkir liar di sekitar pintu tol.

“Siang ini kami melaksanakan operasi penertiban sesuai hasil rapat kemarin. Banyak kendaraan truk parkir liar di sepanjang pintu tol Balaraja Barat maupun Timur. Atas arahan Ibu Wakil Bupati, kami segera bergerak bersama kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Jasa Marga,” jelas Sukri di lokasi operasi.

Dishub menerjunkan 30 personel dalam kegiatan ini, sementara Polresta Tangerang dan Satpol PP masing-masing menurunkan 10 personel. Dengan total 50 orang, tim gabungan menyisir titik-titik yang telah dipetakan sebagai lokasi rawan pelanggaran.

Operasi Penertiban ini bukan sekadar aksi lapangan tanpa landasan hukum. Sukri menegaskan bahwa semua tindakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan turunannya dari Kementerian Perhubungan yang mengatur soal larangan berhenti dan parkir di sembarang tempat.

“Harapan kami, kendaraan berat yang biasa parkir sembarangan di pinggir jalan tol bisa berkurang, bahkan tidak ada lagi yang parkir sembarangan. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” katanya.

Sukri menyampaikan bahwa kegiatan operasi penertiban ini akan dievaluasi untuk hasil yang optimal. Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama pihak-pihak terkait berencana menjadikan penertiban ini sebagai kegiatan untuk mengurangi titik kemacetan dan risiko kecelakaan.

“Kalau terbukti efektif, tentu akan kita jadikan kegiatan berkelanjutan, bukan hanya saat ramai-ramai saja,” pungkas dia.

Sementara itu, Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang, Kusmanto menekankan bahwa parkir liar bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan potensi bahaya nyata bagi pengguna jalan.

“Sejak sebelum ada rapat koordinasi pun, kami sudah aktif melakukan imbauan. Tapi saat ini, kami turun lebih serius dengan tindakan konkret. Karena parkir liar ini tidak hanya mempersempit jalan, tapi juga memicu kecelakaan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi sinergi antar instansi dalam operasi gabungan ini, yang menurutnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Dia pun mengimbau seluruh pengemudi, terutama sopir truk angkutan barang, agar lebih disiplin dan tidak menjadikan area pintu tol sebagai tempat parkir.

“Kami minta kepada seluruh pengendara, khususnya sopir truk, jangan parkir sembarangan di pintu masuk tol. Itu mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya,” tegasnya. (Red)

Serang, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan mengawal dan mendukung penuh Desa Sodong Kec. Tigaraksa bisa menjadi yang terbaik pada Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Banten tahun 2025, Jum'at (14/6/25).

Pada kesempatan tersebut Wabup Intan mengungkapkan kelebihan yang dimiliki Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, kamtibmas, partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, kelembagaan masyarakat dan administrasi desa serta peran PKK.

"Pemerintah Desa Sodong telah menunjukkan kemajuan nyata dalam pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa," jelas Wabup Intan

Lanjut dia, tema Lomba Desa dan Kelurahan Tahun ini yaitu “Desa dan Kelurahan Tangguh Pangan, Wujudkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas” sangat relevan dengan program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan. Dengan kemajuan nyata baik administratif maupun pembangunan fisik, Kami meyakini Desa Sodong layak menjadi Juara dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Banten Tahun 2025 dan siap mewakili Provinsi Banten di tingkat Nasional.

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Tangerang mendukung sepenuhnya Desa Sodong menjadi desa yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sebagai fondasi menuju Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan semakin gemilang dan bersama sama memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujarnya

Menurut dia, lomba desa yang rutin dilaksanakan setiap tahun bukanlah sekadar ajang perlombaan, tetapi merupakan momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana capaian pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan hadir untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

Kami dari Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menjadi mitra strategis desa dan kelurahan. Kami juga akan terus membuka diri terhadap masukan dan arahan dari Tim Penilai guna penyempurnaan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang inklusif, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Ketua tim juri lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Banten, Suherman mengatakan bahwa salah satu tujuan utama lomba desa dan kelurahan ini adalah untuk melihat sejauh mana desa dan kelurahan yang di Provinsi Banten mampu memaksimalkan segala potensinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya masing-masing.

"Mudah-mudahan desa di Banten bisa menunjukkan diri dan berprestasi di tingkat nasional itu harapannya, dan apa yang kita lakukan hari ini Desa Sodong, desa berprestasi di Kecamatan Tigaraksa menjadi juara dan menjadi motivasi rekan-rekan kepala desa lain untuk berprestasi lebih baik ke depannya," ujarnya. (Red)

Tangerang, lensafokus.id – Sebanyak 61 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai desa di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, resmi dilantik untuk masa jabatan periode 2019-2027. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Valunter Park PMI Desa Solear pada Jumat (13/6/2025) pukul 13.30 WIB, dipimpin langsung oleh PLT Camat Solear, Eka Faturissidki.

Pelantikan ini menandai perpanjangan masa tugas BPD selama dua tahun, sebuah langkah yang diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif di wilayah Solear.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Cecep Supriyadi (Kasi Binwas Kec. Solear), Ketua MUI Kec. Solear KH. Muslihat, Dedi (Ketua Forum BPD Solear), Sertu Suryanto (mewakili Danramil 13/Csk), dan Iptu Roling (mewakili Kapolsek Cisoka). Seluruh 61 anggota BPD yang akan dilantik turut memadati lokasi.

Namun, di tengah khidmatnya acara, ketidakhadiran seluruh kepala desa di wilayah Solear menjadi sorotan. Absennya para kepala desa ini menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi dan sinergi antara BPD dan pemerintah desa ke depannya.

Rangkaian acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan keputusan bupati, penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota BPD, dan pembacaan kata-kata pelantikan.

PLT Camat Solear, Eka Faturissidki, dalam sambutannya menekankan vitalnya peran BPD sebagai mitra strategis kepala desa dan corong aspirasi masyarakat.

"Dengan pelantikan penambahan jabatan ini, saya berharap seluruh anggota BPD dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, menjadi mitra kerja yang baik bagi kepala desa, serta menjadi corong aspirasi masyarakat di desanya masing-masing," ujar Camat Solear.

Para anggota BPD yang dilantik ini berasal dari berbagai desa di Kecamatan Solear. Mereka telah melewati proses penjaringan dan penyaringan sesuai peraturan yang berlaku sebelum mendapatkan perpanjangan masa jabatan.

Perlu diketahui, BPD memiliki peran strategis dalam penyusunan peraturan desa, pengawasan pelaksanaan pembangunan, serta penyalur aspirasi warga desa. Dengan dilantiknya puluhan anggota BPD ini, diharapkan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat semakin meningkat, guna memastikan program pembangunan di tingkat desa berjalan lebih baik dan tepat sasaran. (Red)

Lebak, lensafokus.id – Menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), isu lama terkait dugaan perbuatan asusila yang melibatkan dua siswa SMKN 1 Rangkasbitung kembali menjadi sorotan publik. Kasus yang terjadi sekitar satu tahun lalu ini kembali mencuat di tengah persiapan sekolah menyambut tahun ajaran baru.

Peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan Kepala SMKN 1 Rangkasbitung, Edi Ruslani, terjadi di luar lingkungan sekolah dan telah ditangani melalui mekanisme pembinaan internal serta pendampingan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

"Meski kejadian tersebut terjadi di luar sekolah, kami tetap mengambil langkah-langkah pembinaan, pendampingan psikologis, dan edukasi terhadap kedua siswa. Baik pelaku maupun korban merupakan siswa aktif kami, sehingga menjadi tanggung jawab moral kami untuk melindungi dan membimbing mereka," ujar Edi, Jumat (13/6/2025).

Edi menjelaskan bahwa pihak sekolah mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam menanggapi peristiwa tersebut, dan telah bekerja sama dengan pihak terkait dalam memberikan pendampingan, termasuk merujuk korban untuk konseling ke BP2KBP3A Kabupaten Lebak.

“Secara administratif, pelaku telah membuat pernyataan dan diberikan pembinaan secara berkelanjutan. Korban juga mendapat pendampingan psikologis. Kami mengedepankan pendekatan pendidikan dan pemulihan mental agar siswa bisa kembali menjalani proses belajar dengan baik,” tambah Edi.

Lebih lanjut, Edi menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik. Ia juga menyatakan bahwa sekolah telah memperketat pengawasan dan menerapkan kebijakan baru guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

“Kami akan memperkuat pengawasan di area publik sekolah dan memperjelas aturan perilaku serta sanksi disiplin. Ini bukan hanya tugas sekolah, tapi juga peran orang tua sangat penting dalam menjaga anak-anak di luar lingkungan sekolah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Banten Wilayah Lebak, Gugun Nugraha, saat dikonfirmasi berharap semua pihak dapat menyikapi kasus ini dengan bijak, mengingat dampaknya terhadap psikologis siswa.

“Peristiwa ini sudah terjadi lama dan sudah ditangani dengan semestinya. Saya berharap tidak lagi dibesar-besarkan agar tidak mengganggu masa depan anak-anak tersebut. Terlebih saat ini sekolah sedang fokus pada pelaksanaan SPMB yang akan digelar pada 16 Juni,” ujar Gugun.

Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kasus seperti ini perlu pendekatan yang bijak, berkeadilan, serta berpihak pada kepentingan terbaik anak. (Cecep)

Tangerang, lensafokus.id - Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan keimanan, Polsek Cisoka Polresta Tangerang melaksanakan kegiatan Bakti Religi dengan membersihkan Masjid Jami Al-Ikhlas yang berada di Kampung Secang Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, pada Jum'at (13/06/2025).

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap tempat ibadah dan masyarakat. Dengan kegiatan ini, Polsek Cisoka Polresta Tangerang berharap dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah.

Kegiatan Bakti Religi ini dilaksanakan dengan penuh semangat dan kekompakan oleh personel Polsek Cisoka Polresta Tangerang. Mereka bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membersihkan Masjid dan memastikan bahwa tempat ibadah tersebut tetap terjaga kebersihannya.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah," kata Kapolsek Cisoka Iptu Anggio Pratama T, S.Trk.,M.Si.

Dengan kegiatan ini, Polsek Cisoka Polresta Tangerang juga berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Kegiatan ini juga sebagai wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di wilayah hukum Polsek Cisoka Polresta Tangerang," tambah Kapolsek.

Kegiatan Bakti Religi ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Mereka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polsek Cisoka Polresta Tangerang atas kegiatan ini.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di masa depan," kata Ustad Eman tokoh ulama.

Dengan kegiatan ini, Polsek Cisoka Polresta Tangerang berharap dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah. (Lingga)

Tangerang, lensafokus.id – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Acara yang berlangsung di aula SMAN 8 Cisoka pada Kamis, (12/6/2025). ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk sejumlah Kepala SMPN maupun SMP Swasta, Kepala Desa, perwakilan Kecamatan Cisoka, Danramil, Ketua RT, Ketua RW, Polsek Cisoka, serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Cisoka.

Rapat ini bertujuan untuk mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) SPMB Tahun 2026. Kepala SMAN 8, Agus Setyono, berharap agar informasi yang disampaikan dapat diteruskan kepada masyarakat, sehingga calon murid baru dapat mengetahui secara pasti dan jelas persyaratan yang diperlukan saat pendaftaran ke sekolah tujuan.

"Tolong sampaikan informasi ini kepada masyarakat sehingga calon murid baru dapat mengetahui secara pasti dan jelas tentang persyaratan yang diperlukan pada saat pendaftaran kepada sekolah yang dituju nanti," ujar Agus Setyono.

Pendaftaran SPMB secara serentak akan dibuka mulai Senin, 16 Juni 2025, hingga 20 Juni 2025. SMAN 8 Kabupaten Tangerang sendiri akan menerima sebanyak 10 rombongan belajar (rombel) atau setara dengan 360 siswa untuk tahun ajaran 2025/2026. Angka ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2025 tentang tata cara sistem penerimaan murid baru.

Ketua Komite SMAN 8 Kabupaten Tangerang, Mahadi, menjelaskan bahwa ada sedikit perbedaan antara PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan SPMB. "PPDB dan SPMB beda-beda tipis, kalau yang sekarang lebih banyak aturannya," ungkapnya.

Mahadi juga mengajak masyarakat yang memiliki putra/putri untuk mendaftarkan ke SMAN 8, dengan harapan dapat diterima. Ia menambahkan bahwa sebelumnya SMAN 8 hanya menerima 8 kelas, namun Komite mengusulkan penambahan menjadi 10 kelas, dan usulan tersebut diterima oleh pihak sekolah.

Pengawas SMA Kabupaten Tangerang, Tri Susilatra, turut hadir dan menyampaikan kepada para undangan mengenai sistem SPMB yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 261 Tahun 2025 tentang Juklak dan Juknis Sistem Penerimaan Murid Baru, terdapat empat jalur pendaftaran utama, yaitu:
* Jalur Domisili
* Jalur Afirmasi
* Jalur Prestasi
* Jalur Mutasi

Keempat jalur ini menjadi panduan bagi calon siswa untuk mendaftar ke SMAN nanti. Yang menarik, seluruh proses pendaftaran akan dilakukan secara daring atau sistem online. (War)

TANGERANG, lensafokus.id – Anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan tajam elemen masyarakat. Dana yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi rakyat dan membawa manfaat nyata, justru dinilai tidak efektif dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi serta kelompok tertentu.

Pemerhati sosial Kabupaten Tangerang, Dedi Kurniadi, dengan tegas menyatakan bahwa Pokir tidak memberikan manfaat berarti bagi masyarakat. "Pokir yang surplusnya harus dirasakan oleh masyarakat malah untuk mereka yang mengatasnamakan rakyat," ujar Dedi.

Ia menyoroti praktik realisasi dana Pokir di lapangan yang kerap digunakan untuk kegiatan dengan pertanggungjawaban yang tidak jelas, seperti pembangunan jalan perumahan yang sebenarnya masih layak atau infrastruktur yang sudah menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. "Sekarang masyarakat butuh apa? Butuh kesejahteraan bukan mengenyangkan perut wakil rakyat," keluh Dedi.

Dedi menjelaskan bahwa dana Pokir, yang sebelumnya dikenal sebagai dana pokok aspirasi, seharusnya menghimpun aspirasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui legislatif. Namun, dalam dua dekade terakhir, Pokir disorot karena disalahgunakan oleh sebagian anggota legislatif untuk memperkaya diri.

Mereka cenderung memberdayakan kegiatan tersebut hanya pada wilayah konektivitas mereka, seperti "ampibi" (anak, menantu, mertua, ipar, bini) atau kader-kader yang dianggap "mesin pencetak uang" untuk mempertahankan hegemoni sosial di konstituen mereka.

Dana Pokir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini, merupakan pajak yang seharusnya dikembalikan kepada rakyat yang lebih membutuhkan, seperti penanganan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, masalah sampah, dan sempitnya lapangan pekerjaan.

Dedi menganggap anggaran Pokir di Kabupaten Tangerang adalah yang terbesar se-Indonesia, mencapai sekitar Rp 350 miliar per tahun untuk 50 anggota dewan. Ini berarti setiap anggota dewan rata-rata mendapatkan Rp 7 miliar, bahkan pimpinan bisa lebih dari itu.

"Uang itu uang rakyat yang sudah dihimpun oleh Bappenda yang harusnya dikembalikan kepada masyarakat secara utuh. Banyak kepentingan masyarakat lain yang bisa digunakan anggarannya dengan menggunakan uang tersebut, tidak hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan," jelas Dedi.

Dedi berharap agar Pokir segera dihentikan dan dananya dialihkan langsung kepada bantuan untuk masyarakat, khususnya dalam hal pangan. "Bayangkan dana Pokir untuk BLT masyarakat miskin, bantuan pangan, anggaran untuk seratus ribu rumah. Anggap satu rumah kebagian satu karung yang berisi 50 kg beras yang bisa mencukupi kebutuhan pangan dalam satu atau dua bulan pada satu keluarga," usul Dedi.

Ia menghitung, dengan Rp 350 miliar, ribuan keluarga tidak mampu bisa tertolong untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka, daripada dana tersebut masuk ke kantong oknum yang mengatasnamakan rakyat dan kroninya.

"Mereka sudah ada gaji, fasilitas, dan sebagainya. Jika mereka mengatakan saya menjadi anggota dewan juga pakai biaya, itu adalah sebuah risiko karena mereka niat untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Jangan menuntut ganti rugi jika menuntut maka jadilah pengusaha atau pedagang jangan menjadi dewan," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Moh Jembar, aktivis senior Kabupaten Tangerang, juga berpendapat senada. Menurutnya, Pokir adalah tentang pokok pikiran aspirasi masyarakat kepada dewan, baik masyarakat maupun konstituennya. Namun, selama ini Pokir dilaksanakan dalam bentuk pekerjaan dengan nilai fantastis, di mana satu dewan bisa mengelola 50 proyek dengan anggaran yang diajukan masing-masing.

"Bagi aspirasi sah-sah saja pokok pikiran tapi bukan untuk memperkaya diri pada legislatif tapi punya tanggung jawab moral walaupun beliau sebagai wakil rakyat tapi yang punya kewenangan yaitu pemerintah daerah yang mengatur tentang budgeting kegiatan," tegas Jembar.

Ia mempertanyakan keberadaan Bappeda, dinas, dan kecamatan jika proyek-proyek tersebut justru dikelola oleh DPRD dan dijadikan proyek semata-mata untuk anggota dewan.

Jembar menambahkan bahwa meskipun kegiatannya ada, pelaksanaannya tidak maksimal dan kualitasnya jauh dari harapan. "Dengan adanya Pokir ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk stunting, kemiskinan dan pengangguran ekstrem bukan kegiatan fisik yang merupakan urusan Pemda, urusan camat jangan hanya mencari keuntungan pribadi," tandas Jembar.

Melihat kondisi ini, sejumlah aktivis di Kabupaten Tangerang, baik senior maupun yang baru berkembang, bertekad untuk bersatu dan segera melaporkan dugaan penyalahgunaan dana Pokir ini ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menganggap praktik ini sebagai "kebiasaan buruk korupsi korporasi" yang telah dilakukan selama dua dekade, semenjak dewan terdahulu hingga sekarang, sehingga menjadi "dinasti style" kebiasaan yang dianggap biasa.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, wartawan Lensa Fokus belum berhasil menemui Ketua DPRD Kabupaten Tangerang maupun anggota dewan lainnya pada Kamis (12/06/25). Mereka tidak berada di tempat dan tidak bisa ditemui. (Rm)