Di tengah gelombang transformasi digital, kita sedang menghadapi realitas baru: data menjadi komoditas paling berharga. Istilah “data is the new oil” tidak lagi sekadar jargon teknologi, tapi telah menjadi kenyataan ekonomi dan politik global. Negara-negara yang berhasil memanfaatkan data secara strategis terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat inovasi, hingga memperkuat ketahanan nasional.

Sayangnya, di Indonesia, data masih sering diperlakukan hanya sebagai pelengkap administratif. Banyak institusi, baik pemerintah maupun swasta, belum menempatkan data dalam kerangka kebijakan strategis. Padahal, jika dikelola dengan prinsip keterbukaan, keamanan, dan akuntabilitas, data dapat menjadi pondasi utama untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Ambil contoh sektor pendidikan. Dengan analisis data yang cermat, pemerintah dapat memetakan kualitas pembelajaran di setiap daerah, mengidentifikasi kesenjangan akses, hingga merancang intervensi berbasis bukti (evidence-based policy). Di bidang kesehatan, data dapat digunakan untuk mendeteksi potensi wabah secara dini, memantau efektivitas program vaksinasi, hingga merancang sistem rujukan yang lebih efisien. Sayangnya, potensi ini sering tersandera oleh fragmentasi sistem, rendahnya interoperabilitas antar basis data, serta ketakutan akan “kebocoran” yang justru menghambat keterbukaan yang sehat.

Kita menghadapi dua tantangan besar: pertama, rendahnya literasi data di kalangan pengambil keputusan. Banyak keputusan dibuat berdasarkan intuisi atau tekanan politik, bukan analisis data. Kedua, lemahnya data governance. Belum ada kerangka nasional yang kokoh untuk mengatur kepemilikan, akses, pertukaran, dan perlindungan data. Padahal, dengan semakin masifnya digitalisasi layanan publik, risiko penyalahgunaan data pribadi kian tinggi.

Sudah saatnya Indonesia menyusun kebijakan nasional yang berpihak pada kedaulatan data. Ini mencakup penguatan regulasi perlindungan data pribadi, pengembangan infrastruktur integrasi data lintas sektor, dan yang paling penting: pembangunan budaya data di semua lapisan masyarakat.

Budaya data berarti membiasakan semua pihak mulai dari birokrat, guru, dokter, hingga pelaku UMKM untuk menggunakan data sebagai dasar berpikir dan bertindak. Ini juga berarti membuka akses terhadap data publik dengan prinsip open data, sembari tetap menjaga privasi dan keamanan individu. Negara-negara seperti Estonia, Singapura, dan Finlandia telah membuktikan bahwa ekosistem data yang sehat tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara.

Sebagai akademisi di bidang teknologi informasi, saya percaya bahwa pendidikan tinggi memegang peran penting dalam membentuk generasi yang paham data. Kurikulum perlu diperbarui, riset data harus diarahkan pada pemecahan masalah nyata, dan kolaborasi antara universitas, pemerintah, serta industri harus diperkuat.

Kita tidak bisa lagi menunda. Di tengah arus disinformasi, polarisasi sosial, dan ketidakpastian ekonomi global, hanya data yang dapat menjadi jangkar rasionalitas. Negara yang mengabaikan data akan terus terjebak dalam kebijakan reaktif, bukan transformatif.

Kini waktunya kita berpindah dari sekadar mengumpulkan data menjadi benar-benar mengelola dan memanfaatkan data untuk kemajuan bangsa. Jika data adalah aset strategis, maka mengabaikannya adalah bentuk pemborosan yang paling sunyi tapi berbahaya.

Oleh : Sopiyan Apandi

Tangerang, lensafokus.id -- Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menghadiri acara perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2569 BE yang digelar di Bunderan 3, Citra Raya, Kec. Panongan, Minggu, (18/5/25).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus menjaga dan merawat harmoni antar umat beragama. Perayaan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan semangat toleransi, kerukunan, dan penghormatan terhadap keberagaman di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Di Kabupaten Tangerang ini, seluruh umat beragama—termasuk umat Buddha, Kristiani, Islam, dan keyakinan lainnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merayakan hari besar keagamaannya. Alhamdulillah, sampai hari ini, situasi di Kabupaten Tangerang tetap aman dan kondusif, berkat rasa saling menghormati yang telah menjadi budaya kita bersama,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Dia juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak boleh ada perlakuan yang berbeda satu sama lain dalam hal hak dan kewajiban sebagai warga negara.

“Kami tegaskan kembali, tidak ada perlakuan yang berbeda di Kabupaten Tangerang. Semua umat memiliki hak yang sama dalam menjalankan ajaran keyakinannya. Kita semua bagian dari NKRI yang menjunjung tinggi persatuan dan keharmonisan,” tambahnya.

Lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan dukungan penuh terhadap perayaan Waisak sebagai agenda tahunan dan akan terus mendorong terciptanya kehidupan yang rukun dan damai di tengah keberagaman.

Sementara itu, Bhante Mahathera, dalam sesi Dhamma Desananya, menjelaskan bahwa Tri Suci Waisak ini memperingati tiga peristiwa agung yaitu: kelahiran Pangeran Siddharta, pencapaian Penerangan Sempurna sebagai Buddha, dan wafatnya Sang Buddha Gautama.

Bhante juga menekankan pentingnya tradisi pindapata, ritual menerima dana atau makanan dari umat sebagai bentuk komunikasi spiritual dan budaya antara para bhikkhu dan umat.

“Ini bukan tentang meminta, tapi menyambung rasa. Tradisi ini adalah budaya puja, budaya hormat yang menjadi warisan ajaran Sang Buddha. Jika budaya hormat ini hilang, maka akan hilang pula kemuliaan jiwa manusia,” ujar Bhante.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Banten, anggota DPRD, Dirjen Bimas Buddha, serta sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat. Kehadiran mereka menjadi simbol nyata dari semangat kebersamaan dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. (Red)

Tangerang, lensafokus.id - Paguyuban Perantau Siantan (PPSP) Kalimantan Barat (Kalbar) pada Minggu (18/05/2025) yang bertempat di Season City Mall, Jakarta Barat. Merayakan ulang tahunnya yang ke-18 tahun, acara rutin tahunan ini bertujuan untuk memperat hubungan perantau Kalbar yang dulunya berasal dari kampung Siantan.

Acara ini dihadiri oleh banyak teman-teman perantau Kalbar dari berbagai daerah yang hadir dan mendukung acara ini. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI, Prof. ASC DR. Darmadi Durianto dan Yuliansyah serta Ketua Hakka Kalbar Bong Kian Min juga hadir Sudirman Indra (Acin) yang menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Meskipun berasal dari partai yang berbeda, tujuan mereka tetap sama, yaitu memikirkan kemajuan negara dan rakyat. Kehadiran DR. Darmadi Durianto dan tokoh-tokoh lainnya menunjukkan bahwa PPSP Kalbar memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Ulang tahun PPSP ke-18 ini diharapkan dapat meningkatkan solidaritas dan kesatuan di antara perantau Kalbar, serta memperkuat komitmen mereka untuk memajukan negara dan rakyat. Dengan demikian, PPSP Kalbar dapat terus menjadi wadah yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mempromosikan kemajuan negara. ”Harapnya Anggota DPR RI Yuliansyah. (Lingga)

Tangerang, lensafokus.id -- Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku premanisme yang meresahkan masyarakat. Terlebih banyaknya aduan masyarakat yang masuk melalui Command Center Polri 110 dan layanan pengaduan pesan WhatsApp 082211110110.

Polisi tak akan ragu-ragu menangkap pelaku premanisme hingga anarkisme, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok tertentu mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Kapolres Metro Tangerang Kota, Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho menyebut tugas polisi adalah memberikan pengayoman, perlindungan, pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat maupun melaksanakan penegakan hukum.

"Patroli yang digelar secara massif dan tegas merupakan salah satu tugas kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan di tengah masyarakat," kata Zain saat memimpin patroli skala besar antisipasi aksi premanisme di wilayah hukum Polsek Ciledug. Sabtu (17/5/2025) malam WIB.

Maka itu, tegas Kapolres, Polisi harus aktif turun dan bersama-sama dengan komponen keamanan lainnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap aksi premanisme yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

"Kami akan terus berkomitmen mendukung dan melaksanakan Operasi Berantas Jaya 2025, dengan melakukan patroli secara massif di seluruh wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, tidak hanya pada saat operasi saja," tandasnya.

Zain menambahkan, pihaknya akan melindungi masyarakat bila berani lapor polisi. "Jangan takut, kita akan respon cepat dan langsung tindak dengan tegas para pelaku premanisme siapapun mereka," tegasnya. (Sumarna)

Lebak, lensafokus.id - Ketua Umum Badak Banten Perjuangan (BBP), H. Eli Sahroni, mengecam keras tindakan oknum anggota Dewan Provinsi Banten dari Partai Nasdem, Asep Awaludin, yang melontarkan sebutan "Pemerintah Goblok" di depan ratusan masyarakat korban banjir bandang dan longsor di hunian sementara (Huntara) Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak.

Eli Sahroni menyampaikan kekecewaannya atas ucapan yang dinilai tidak pantas tersebut. Menurutnya, tidak ada kata lain yang pantas diucapkan kepada pemerintah yang dianggap tidak bisa membantu masyarakat yang sedang mengalami kesusahan, kecuali kata "Goblok". Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, (17/5/2025).

Lebih lanjut, Eli Sahroni mendesak Dewan Kehormatan DPRD Banten untuk segera memproses oknum anggota dewan tersebut. Ia menegaskan bahwa jika tidak ada tindakan dari Dewan Kehormatan, Badak Banten Perjuangan akan menggelar aksi demonstrasi. (Cecep)