Banten

Banten (6282)

Pemkab Tangerang Pastikan Perbaikan Jalan Pakuhaji–Sepatan Segera Dilakukan

Tangerang, lensafokus.id -- Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan pembangunan Jalan Raya Pakuhaji–Sepatan akan segera dilaksanakan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, saat memimpin rapat perbaikan Jalan Pakuhaji–Sepatan yang digelar di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Rabu (4/1/26).

Dalam rapat tersebut, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa perbaikan Jalan Raya Pakuhaji–Sepatan telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2026 dan saat ini tengah memasuki tahapan proses lelang sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Jalan Pakuhaji–Sepatan sudah kita anggarkan tahun 2026 dan saat ini sedang dalam proses lelang. Saya minta kepada camat untuk menyosialisasikan kepada masyarakat agar bersabar karena semua tahapan harus melalui mekanisme yang berlaku,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Dia pun telah menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) untuk melakukan perbaikan sementara dengan penambalan menggunakan material macadam pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan parah, sambil menunggu proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh, Dan meminta partisipasi pihak pengembang untuk turut membantu perbaikan sementara sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

“Untuk sementara, sambil menunggu proses lelang, jalan-jalan yang rusak harus segera ditangani agar tetap fungsional. Saya juga minta pengembang ikut membantu melakukan penambalan, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada para pengembang dan para pengemudi truk tanah agar sementara waktu menghindari Jalan Raya Pakuhaji–Sepatan selama proses perbaikan berlangsung. Menanggapi aspirasi masyarakat terkait tonase dan jam operasional truck tambang, dia menandaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan tonase kendaraan dan jam operasional truk tambang sangat penting dipatuhi agar tidak semakin memperparah kerusakan jalan.

“Kami sampaikan langsung keluhan masyarakat Pakuhaji dan sekitarnya terkait kendaraan bertonase berat. Masyarakat tidak anti investasi, namun meminta agar truk tidak melebihi muatan dan mematuhi Perbup terkait jam operasional. Mohon ini juga dipatuhi para pengusaha,” tandasnya

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, menjelaskan bahwa Jalan Raya Pakuhaji atau Gardu Tanah Merah merupakan jalan kabupaten dengan panjang sekitar 8 kilometer lebih, dengan tingkat kerusakan mencapai hampir 50 persen atau sekitar 2,8 kilometer dalam kondisi rusak berat dan rusak.

“Di APBD 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan anggaran sekitar Rp7,4 miliar yang saat ini sedang dalam proses lelang. InsyaAllah kontrak pekerjaan dapat dimulai pada awal Maret 2026,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain anggaran utama tersebut, Pemkab Tangerang juga menyiapkan dukungan pendanaan lain melalui pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan darurat sepanjang kurang lebih 2 kilometer secara bertahap, sesuai aturan perundang-undangan.

“Untuk menjaga fungsional jalan, kami juga melibatkan pihak pengembang melalui dana CSR agar jalan tetap aman dan nyaman digunakan masyarakat sebelum perbaikan permanen dilaksanakan,” imbuhnya

Pihaknya juga menegaskan bahwa langkah perbaikan darurat tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, terlebih menjelang bulan Ramadan, di mana aktivitas masyarakat dipastikan meningkat.

“Pemerintah daerah sudah merencanakan pembangunan ini sejak lama. Namun karena mekanisme anggaran harus melalui proses tender, maka sambil menunggu dilakukan perbaikan darurat agar jalan tetap fungsional dan tidak membahayakan pengguna,” pungkasnya. (Red)

Bupati Tangerang Tegaskan Komitmen Pemkab Tangerang Tuntaskan Program Sekolah Gratis dan Pemerataan Mutu Pendidikan

Tangerang, lensafokus.id — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk menuntaskan program SD dan SMP swasta gratis dan pemerataan pendidikan.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Maesyal Rasyid saat menghadiri kegiatan Silaturahmi, Konsolidasi, dan Kolaborasi Pengurus Yayasan Penyelenggara Pendidikan Swasta se-Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Tangerang di Balai Islamic Village, Kelapa Dua, Rabu (4/2/26).

“Program sekolah gratis ini kita jalankan bertahap. Setelah SD dan SMP swasta umum, insyaAllah Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah juga menjadi sasaran. Ini butuh proses, tapi komitmen kita jelas,” tegas Bupati Maesyal Rasyid

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pendidikan swasta sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.

"Program sekolah gratis secara bertahap bagi siswa SD dan SMP swasta umum, yang ke depan juga akan menyasar Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami terhadap penyelenggara pendidikan swasta," ungkapnya

Dia juga menyebut bahwa Kabupaten Tangerang telah lebih dulu menjalankan kebijakan yang sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pemerataan akses pendidikan melalui APBD yang alokasinya mencapai sekitar 25 persen

“Walaupun ada efisiensi anggaran dari pusat, kami tidak bergeming soal pendidikan. Tahun 2027 akan kita naikkan lagi anggarannya,” ujarnya

Selain sekolah gratis, Pemkab Tangerang juga menjalankan program beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu yang berprestasi. Pada tahun 2025, sebanyak 235 anak telah menerima beasiswa hingga jenjang S1, dengan tujuan pendidikan di dalam dan luar negeri, seperti Al-Azhar Kairo, Swiss German University, IPB, Untirta, dan berbagai perguruan tinggi lainnya.

“Anak-anak yang tadinya tidak punya harapan, hari ini mimpinya bisa terwujud. Ini yang membuat kita yakin bahwa investasi terbaik adalah pendidikan,” ujarnya.

Lanjut dia, pemerintah daerah terus menguatkan komitmennya untuk memberikan perhatian dan dukungan yang sama antara sekolah negeri dan swasta, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

“Kita tidak ingin masyarakat hanya berebut sekolah negeri. Sekolah swasta harus punya kualitas yang sama dan juga gratis, sehingga mutu pendidikan kita merata,” jelasnya.

Pihaknya berharap melalui kolaborasi dengan BMPS tidak ada lagi anak di Kabupaten Tangerang yang putus sekolah, sehingga kualitas sumber daya manusia terus meningkat dan rata-rata lama sekolah masyarakat dapat mencapai 12 hingga 13 tahun.

“Doakan kami semua sehat, agar bisa terus menuntaskan komitmen ini. Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Itu tujuan besar kita bersama,” pungkasnya. (Red)

Wabup Intan Hadiri Penyerahan CSR Lippoland Untuk SD Negeri Binong 1 dan 2

Tangerang, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah menghadiri acara penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Lippoland untuk SD Negeri Binong 1 dan 2, yang dilaksanakan di Halaman SDN Binong 1 dan 2, Rabu (4/02/26)

Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan mengungkapkan bahwa CSR Program Lippoland untuk SDN Binong 1 dan 2 berupa penyediaan sarana prasarana dan bantuan untuk para anak didik yang berprestasi kedua SDN tersebut

"Hari ini Lippoland memberikan bantuan berupa sarana prasarana sekolah seperti wastafel tempat cuci tangan, lapangan olahraga alat-alat olahraga dan ada beberapa hadiah untuk siswa-siswi yang berprestasi di SD Negeri Binong 1 dan 2," ungkap Wabup Intan.

Menurut dia, upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi program CSR PT. Lippo yang telah bersinergi dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan memberikan beberapa fasilitas untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang.

"Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Lippoland yang sudah memberikan kontribusi CSR-nya kepada beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang," ujarnya

Lanjutnya, dia juga berpesan kepada kepala sekolah, guru dan siswa-siswi untuk memanfaatkan bantuan CSR yang telah diserahkan dan merawatnya dengan sebaik-baiknya agar bantuan yang diterima dapat berdampak luas bagi terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, aman dan menyenangkan.

"Kepada kepala sekolah, guru dan siswa-siswi, jaga dan rawat bersama apa yang telah diserahkan ini. Ke depan mudah-mudahan sanitasi di sekolah ini bisa lebih bagus lagi, bisa lebih bersih lagi sehingga anak-anak kita nyaman bersekolah di SD Negeri Binong 1 dan Binong 2," imbuhnya

Lebih lanjut, Wabup Intan juga menandaskan kepada para guru untuk terus menguatkan pendidikan karakter kepada seluruh anak didik agar siswa-siswi tidak hanya berilmu tapi juga memiliki adab dan budi pekerti yang baik nantinya.

"Ilmu itu tidak ada artinya dibandingkan adab dan budi pekerti yang baik. Jika kita punya adab dan budi pekerti yang baik, insyaAllah ilmu mengikuti. Untuk anak-anak tercinta, belajar yang rajin ya supaya pintar, siapa tahu bisa mendapatkan beasiswa kuliah di UPH untuk anak-anak dari SD Negeri Binong 1 dan 2," tandasnya.

Sementara itu, Director of Government and Community Relations Lippo Land, Darwin mengatakan bahwa Program CSR Lippoland untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah merupakan program yang berkesinambungan dan menyasar berbagasi sekolah-sekolah di Kabupaten Tangerang.

"Kami dari Town Management Division (TMD) Lippoland sangat berbangga untuk dapat berbagi kepada masyarakat sekitar terutama kepada sekolah-sekolah di lingkungan Kabupaten Tangerang. Program ini berkesinambungan, tidak hanya di sekolah dasar negeri Binong," jelasnya. (Red)

Ketua LSM PPUK Soroti Kinerja Pelayanan Kemenag Tangerang Usai Absen di Audiensi KWRI

TANGERANG, lensafokus.id – Kinerja pelayanan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang mendapat sorotan tajam dari aktivis lokal. Hal ini menyusul ketidakhadiran pimpinan instansi tersebut dalam agenda audiensi yang dijadwalkan bersama Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI).

Ketua LSM Pergerakan Perubahan Untuk Keadilan (PPUK), Hendra Jaya, menyayangkan sikap absennya Kepala Kemenag Kabupaten Tangerang. Menurutnya, audiensi merupakan ruang dialog penting bagi keterbukaan informasi publik dan koordinasi antarlembaga.

"Kami sangat menyayangkan absennya Kepala Kemenag dalam audiensi dengan rekan-rekan KWRI. Sebagai instansi pelayanan publik, seharusnya Kemenag menunjukkan sikap kooperatif dan responsif terhadap aspirasi maupun upaya konfirmasi dari masyarakat dan media," ujar Hendra kepada awak media, Rabu (4/2/2026).

Sorotan terhadap Kinerja Pelayanan
Hendra menilai, ketidakhadiran pimpinan tanpa alasan yang jelas dapat menjadi indikator adanya sumbatan komunikasi dalam manajemen pelayanan di tubuh Kemenag Kabupaten Tangerang. Ia menekankan bahwa profesionalisme kerja di tingkat birokrasi harus tercermin dari kesediaan pimpinan untuk membuka diri terhadap kontrol sosial.

"Ini bukan sekadar soal pertemuan, tapi soal komitmen melayani. Jika audiensi yang sudah terjadwal saja diabaikan, bagaimana dengan urusan pelayanan masyarakat lainnya yang bersifat mendesak? Kami meminta pihak terkait untuk mengevaluasi kinerja pelayanan ini agar selaras dengan semangat reformasi birokrasi," tegasnya.

Upaya Konfirmasi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenag Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan ketidakhadiran pimpinan dalam pertemuan tersebut.

Ketua KWRI Kabupaten Tangerang sebelumnya menyatakan bahwa audiensi tersebut dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan jurnalis terhadap program-program keagamaan di wilayah Tangerang. (Mala)

Klarifikasi Kemenag Tangerang Dibantah Internal? Pernyataan Kepala Kantor dan Staf Soal Audiensi KWRI Tak Sinkron

1770196434024

Tangerang, lensafokus.id — Polemik audiensi antara Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang kian mengemuka. Setelah sebelumnya audiensi yang telah dijadwalkan pada Rabu (4/2/2026) berujung kekecewaan, kini muncul perbedaan pernyataan antara Kepala Kemenag dan staf internal, yang memicu tanda tanya publik.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang, H. Akhmad Jubaedi, S.Ag., M.Pd, memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya dalam agenda audiensi tersebut. Ia menegaskan bahwa pada pukul 10.00 WIB, Rabu (4/2/2026), dirinya sedang berada di aula untuk mengisi acara bersama para pengawas.

“Pada jam tersebut saya sedang berada di aula mengisi acara pengawas. Saya juga tidak menerima tembusan atau laporan apa pun terkait rencana kunjungan audiensi tersebut,” ujar Jubaedi.

Ia meminta agar pemberitaan dan informasi yang beredar diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Menurutnya, koordinasi internal menjadi hal penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Jubaedi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi ulang dengan Kasubag guna mengatur kembali jadwal pertemuan dengan pengurus KWRI Kabupaten Tangerang.

“Akan dilakukan koordinasi kembali dengan bagian Kasubag untuk mengatur jadwal pertemuan ulang agar audiensi bisa berjalan lancar dan didampingi secara resmi. Konfirmasi dan verifikasi itu penting agar hubungan antarinstansi tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.

Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan keterangan salah satu staf Kemenag Kabupaten Tangerang berinisial T, yang sebelumnya menemui pengurus KWRI di kantor.

Menurut staf T, surat permohonan audiensi telah disampaikan kepada pimpinan. Ia menyebutkan bahwa jadwal audiensi bertepatan dengan agenda pimpinan di luar kantor, sehingga audiensi tersebut didisposisikan kepada staf.

“Surat sudah disampaikan ke pimpinan. Karena jadwal audiensi bersamaan dengan agenda pimpinan di luar kantor, maka didisposisikan kepada staf. Sesuai arahan pimpinan, audiensi diminta untuk di-reschedule besok ( Kamis, 5 Januari 2026 ) jam 13.00 WIB,” ungkap staf T.

Perbedaan keterangan ini menimbulkan inkonsistensi informasi internal di tubuh Kemenag Kabupaten Tangerang, sekaligus memperkuat dugaan lemahnya koordinasi birokrasi dalam menyikapi agenda resmi yang melibatkan organisasi wartawan. (Asp)

KWRI Dikecewakan, Kemenag Kabupaten Tangerang Absen Total Saat Jadwal Audiensi

Tangerang, lensafokus.id — Sikap Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang menuai sorotan. Pasalnya, saat pengurus Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang hadir ke kantor Kemenag sesuai jadwal resmi audiensi, tidak satu pun pejabat struktural terlihat hadir. Rabu (4/2/2026). Audiensi tersebut justru hanya diwakili oleh staf, memicu kekecewaan dari pihak KWRI.

Padahal, pengurus KWRI Kabupaten Tangerang sebelumnya telah melayangkan surat permohonan audiensi secara resmi kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang jauh hari sebelum pelaksanaan. Pertemuan itu bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru KWRI, agar ke depan terbangun hubungan kemitraan yang baik antara insan pers dan Kemenag.

Ketua KWRI Kabupaten Tangerang, Heri Yanto, mengaku sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan pihak Kemenag. Menurutnya, kehadiran hanya staf tanpa satu pun pejabat yang berwenang menunjukkan minimnya itikad baik dalam membangun komunikasi dengan organisasi wartawan.

“Kami datang sesuai dengan konfirmasi dari Kemenag. Kami diminta hadir pada Rabu, 4 Februari 2026 pukul 10.00 WIB. Namun sesampainya di kantor, kami hanya disambut oleh staf, tidak ada satu pun pejabat,” ujar Heri kepada wartawan.

Heri menegaskan, kedatangan pengurus KWRI bukan untuk kepentingan lain, melainkan murni untuk silaturahmi dan membuka ruang kemitraan dengan Kemenag Kabupaten Tangerang sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada publik.

“Kalau keadaannya seperti ini, kami beranggapan Kemenag Kabupaten Tangerang tidak ingin menjalin kerja sama kemitraan dengan Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI),” tegasnya.

Lebih lanjut, Heri juga meluruskan bahwa jadwal audiensi sepenuhnya ditentukan oleh pihak Kemenag, bukan inisiatif dari KWRI. Karena itu, ketidakhadiran pejabat pada waktu yang telah disepakati dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan, bahkan terkesan menghindar.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Tangerang terkait alasan ketidakhadiran pejabat dalam agenda audiensi tersebut. (Mala)