BOGOR, lensafokus.id - Konflik lahan antara pemilik Palm Boko Ozzy Sudiro dan Sentul City terus mengemuka. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, bahkan ikut menyoroti kejanggalan klaim penguasaan lahan oleh PT Sentul City Tbk.

"Berdasarkan analisis terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sentul City Tbk Tahun 2025 (dan 2024), terungkap bahwa sebagian besar tanah yang diklaim perusahaan sejatinya telah digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak ketiga," ujar Uchok Sky Khadafi, kepada awak media, Senin (02/11/2026).

Lebih lanjut, Uchok merinci, aset tanah PT Sentul City Tbk yang terikat jaminan utang meliputi, lahan 66,44 hektare, berlokasi di Desa Hambalang, Sumur Batu, Bojong Koneng, dan Citaringgul (Kecamatan Babakan Madang).

"Lahan ini digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kepada perseorangan melalui perantara PT Ciptadana Capital," urainya.

Lahan 26,39 hektare & 48,89 hektare, lahan seluas 26,39 hektare di Desa Bojong Koneng dan Sumur Batu, serta 48,89 hektare di Desa Cadas Ngampar, terikat sebagai jaminan pinjaman dari PT Bintang Harapan Desa.

Lahan 31,61 hektare, Berlokasi di Desa Citaringgul, Karang Tengah, Bojong Koneng, dan Babakan Madang (per 31 Desember 2024 & 2025). "Digunakan sebagai jaminan atas pinjaman perusahaan dan SGC kepada Queen Bridge Investment Ltd," ungkap Uchok.

Sementara lahan 0,8 hektare, berlokasi di Desa Babakan Madang, Bojong Koneng, dan Sumur Batu (per 31 Desember 2024 & 2025). Dijadikan jaminan kepada PT Mandala Andalan Prima atas pinjaman Perusahaan dan BJA.

Melihat rumitnya skema penjaminan aset serta potensi tumpang-tindih klaim penguasaan di lapangan, CBA mendesak otoritas pertanahan dan pemeriksa keuangan negara untuk turun tangan secara menyeluruh.

"Pihak BPN atau Kementerian ATR/BPN sebaiknya segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi atas klaim tanah oleh PT Sentul City Tbk. Langkah ini sangat penting untuk menelusuri secara pasti asal-usul perolehan klaim tanah tersebut, agar tidak ada masyarakat pemilik sertifikat dan girik sah yang dirugikan," ujar Uchok Sky Khadafi.

CBA meminta agar tindakan represif di lapangan seharusnya ditunda hingga legalitas dan asal-usul kepemilikan tanah oleh pihak pengembang dipastikan secara akuntabel dan transparan melalui pemeriksaan resmi. Apalagi, banyak masyarakat disana juga tetap membayar pajak atas lahan klaim mereka ke pemerintah daerah.

Ramainya pemberitaan media terkait konflik lahan, rupanya ikut mempengaruhi anjolknya nilai saham PT Sentul City Tbk (BKSL). Pada pekan ini, tepatnya pada 27 Oktober 2026, harga saham mengalami depresi atau tekanan penurunan harga yang sangat signifikan.

Setelah mengalami lonjakan dan reli hingga menyentuh level tertinggi Rp193 persaham, pergerakan harga saham BKSL terus merosot tajam dan kini berada di kisaran Rp44 persaham (data tanggal 27 Oktober 2026 pukul 16:14 WIB).

Saham PT Sentul City Tbk (BKSL) ditutup melemah sebesar 5,00% ke level Rp38 per saham pada penutupan perdagangan hari Jumat, 30 Oktober 2026.

Koreksi ini dipicu oleh kelanjutan tekanan aksi jual (profit taking) jangka pendek dari investor pasca-akumulasi, serta rotasi indeks dari Bursa Efek Indonesia. (sumber: google finance Minggu 1 November 2026).

Sementara itu, pemilik Palm Boko, Ozzy Sudiro memilih melaporkan aksi perusakan dan dugaan pemerasan oknum PT Sentul City ke Ditkrimum Polda Jabar.

Setiap hari, kata Ozzy, pihaknya hanya bisa menyaksikan alat berat dan puluhan pekerja merusak pekarangan lahan miliknya.

"Kami kumpulkan terus bukti-bukti perusakan yang mereka lakukan setiap hari. Sudah kami ingatkan soal aturan main dan hukum yang berlaku, mereka tetap membuldoser lahan kami. Aroma arogansinya sangat kental, dua kali dipanggil Polda juga mereka mangkir dan tetap melakukan aktivitas pembangunan di atas lahan kami," kata Ozzy Sudiro.

Hingga saat ini, kata Ozzy, dirinya dan sejumlah pemilik lahan di sekitar area Bojong Koneng yang lokasinya berdekatan dengan Padepokan Garuda Yaksa dan kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, tetap rutin membayar pajak ke negara.

"Pajaknya kami bayar terus dan diterima oleh pemerintah, sementara sekarang lahannya diklaim milik Sentul City, pemerintah daerah juga harus ikut bertanggungjawab atas kisruh ini," tandas Ozzy.

Saat dikonfirmasi, Corporate Communication PT Sentul City Tbk, Febryan menyampaikan sejumlah poin klarifikasi resminya.

"Terkait isu sengketa lahan dengan Saudara Ozzy Sudiro (Palm Boko) di Desa Bojong Koneng, kami menegaskan bahwa PT Sentul City Tbk menguasai dan memiliki bukti kepemilikan surat yang sah secara hukum berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor," ujarnya.

Menurutnya, seluruh perolehan lahan perusahaan telah melalui prosedur hukum yang berlaku sejak era 1990-an dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Sementara terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau kepemilikan surat oper alih garapan bawah tangan, tidak secara otomatis melahirkan atau membuktikan hak kepemilikan atas tanah.

"Sesuai ketentuan hukum pertanahan nasional, SHGB merupakan bukti hak tertinggi dan sah yang diakui oleh negara. Penguasaan fisik tanpa alas hak yang sah di atas lahan SHGB perusahaan merupakan bentuk illegal occupation yang dapat berkonsekuensi hukum," tandasnya.

Menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sentul City Tbk Tahun 2024 dan 2025.

"Terkait desakan tersebut, kami menegaskan bahwa pihak Sentul City sangat terbuka dan kami siap mengikuti seluruh prosedur serta aturan hukum yang berlaku," ungkap dia.

Febryan mengatakan, penjaminan aset tanah bersertifikat milik perseroan kepada pihak ketiga sebagai agunan kredit merupakan praktik bisnis yang sah, lazim, dan diatur secara tegas dalam hukum penjaminan utang (Hak Tanggungan) di Indonesia.

"Penjaminan aset justru membuktikan bahwa kepemilikan atas tanah tersebut sah secara legal formal sehingga diakui oleh lembaga keuangan dan perbankan," pungkasnya. (Zulfi Kusuma)

Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Gubernur Banten Andra Soni menyalurkan bantuan sosial (bansos) program Jaminan Sosial Keluarga dari APBD Provinsi Banten kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rajeg, Senin (2/11/26).

Pada kegiatan tersebut, bantuan sosial diberikan kepada 2.200 keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di Kabupaten Tangerang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 penerima berasal dari Kecamatan Rajeg dan diserahkan secara simbolis dalam kegiatan tersebut.

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten beserta jajaran atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Menurutnya, program bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Banten tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan perlindungan dan kepedulian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Ini juga sama dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kami melengkapi program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang juga memberikan bantuan kepada 4.000 masyarakat setiap tahunnya," ungkap Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menjelaskan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut menyasar sejumlah kelompok masyarakat rentan, di antaranya penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), anak yatim, serta para janda yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah.

Bupati menegaskan, program bantuan sosial tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Tangerang untuk terus hadir membantu masyarakat, sekaligus memastikan program perlindungan sosial berjalan berkesinambungan sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Komitmen ini akan terus kita jalankan bersama Pak Gubernur. Mudah-mudahan ke depan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jumlah masyarakat yang menerima bantuan bisa terus kita tingkatkan, di samping itu, kita juga tetap menjalankan pembangunan infrastruktur dan program lainnya," pungkasnya.

Melalui sinergi Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, pihaknya diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran, memperkuat perlindungan sosial, serta meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penyaluran bansos tahap pertama tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kecamatan Rajeg dipilih sebagai lokasi penyaluran sekaligus untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai dengan perencanaan.

"Kami pastikan tidak ada satu rupiah pun potongan terhadap bantuan sosial ini. Kami berharap bantuan ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kegiatan sehari-harinya," tegas Andra Soni.

Ia menambahkan, saat ini bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Banten telah menjangkau lebih dari 16.000 kepala keluarga. Ke depan, pihaknya berencana meningkatkan jumlah penerima manfaat serta memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat agar semakin banyak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.

"Provinsi Banten ke depan berencana untuk terus meningkatkan cakupan jumlah penerima manfaat. Selain itu penguatan sinergi, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pusat akan terus kami lakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran," pungkasnya. (Red)

Tangerang, lensafokus.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, memimpin pelaksanaan Apel Pagi Minggu pertama bulan oktober Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang berlangsung di Lapangan Raden Aria Yudhanegara,Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Senin (02/11/2026).

Dalam amanatnya Sekda Soma Atmaja menekankan sejumlah aspek strategis terkait integritas jabatan, efisiensi kinerja akhir tahun, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga kemandirian fiskal daerah.

Menanggapi pelaksanaan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Tangerang yang diselenggarakan pekan sebelumnya, Sekda Soma menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat kepada para pejabat yang menduduki posisi baru.

"Kepada Bapak dan Ibu yang baru saja berpindah, berotasi, maupun mendapat promosi, kami ucapkan selamat. Selamat bekerja dengan baik bersama tantangan yang baru dan semangat yang baru dalam mengemban amanah ini," tutur Sekda Soma.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan jabatan, memegang teguh sumpah janji ASN, serta mengedepankan koordinasi internal yang solid dalam menjalankan tugas kedinasan.

"Ingat sumpah janji kita sebagai PNS untuk menjaga kehormatan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Di balik setiap jabatan ada rahasia jabatan dan rahasia dinas. Jika ada hal yang perlu dikoordinasikan, lakukan secara internal di dinas masing-masing demi kelancaran tugas," lanjutnya.

Memasuki triwulan akhir tahun anggaran 2026, Sekda menyampaikan beberapa poin arahan penting dari Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, untuk ditindaklanjuti secara cepat oleh seluruh perangkat daerah. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta mengakselerasi penyerapan anggaran dan menyelesaikan program kerja tahun 2026 dengan tetap mengedepankan kualitas, transparansi, serta akuntabilitas, Setiap OPD diinstruksikan aktif merespon dan menyelesaikan aduan,laporan, maupun aspirasi masyarakat—baik yang disampaikan langsung secara resmi maupun yang mengemuka melalui saluran media sosial, Seluruh unit pelayanan—mulai dari Puspemkab, Kantor Kecamatan,Kedinasan, Puskesmas, Rumah Sakit, hingga Pemerintah Desa—wajib menerapkan standar pelayanan yang cepat,humanis, responsif, dan bebas dari pungutan liar (pungli), Mengapresiasi kinerja jajaran ASN di tengah tantangan pemotongan dana transfer ke daerah, Sekda mendorong Pemkab Tangerang untuk semakin mantap dan siap dalam mewujudkan kemandirian fiskal ke depan.

"Terima kasih atas kinerja Bapak dan Ibu sekalian yang menjadikan tahun 2026 ini tetap luar biasa di tengah tantangan fiskal dengan pengurangan transfer daerah. Ini menunjukkan bahwa kita harus siap dengan kemandirian fiskal di masa depan," ujar Soma Atmaja.

Rangkaian apel pagi diakhiri dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi 2 (dua) orang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) purna praja angkatan XXXI.

Kedua lulusan IPDN yang resmi menerima penyerahan SK Pengangkatan tersebut yaitu:

1. Bagas Setyo Ramadhan, S.Tr.IP. – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang.

2. Muhammad Rehan, S.Tr.IP. – Inspektorat Kabupaten Tangerang.

Sekda Soma mengucapkan selamat bergabung dan berharap para lulusan IPDN ini dapat memberikan kontribusi terbaik, menjaga loyalitas, serta membawa inovasi positif bagi kemajuan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tangerang.

"Selamat kepada adik-adik alumni IPDN yang baru saja menerima SK. Selamat bekerja, tetap semangat, dan berikan kinerja terbaik untuk Kabupaten Tangerang," tutup Sekda. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Ancaman tanah longsor menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan perbukitan, lereng, dan daerah dengan kondisi tanah yang rentan terhadap pergerakan. Curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase, serta tingginya kandungan air di dalam tanah dapat meningkatkan risiko terjadinya longsor yang mengancam keselamatan masyarakat dan merusak infrastruktur.

Di tengah kebutuhan terhadap solusi mitigasi bencana yang lebih inovatif, Sudirman Indra memperkenalkan gagasan Bank Air dengan nomor Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 001138168, melalui konsep teknologi sumur injeksi sebagai salah satu alternatif pengelolaan air bawah tanah untuk membantu mengurangi risiko bencana longsor.

Inovasi Bank Air ini mengedepankan pengelolaan air melalui sistem saluran, bak penampungan, dan sumur injeksi yang dirancang untuk mengatur aliran air berdasarkan karakteristik lapisan tanah dan kondisi geologi setempat.

Konsep tersebut menjadi salah satu gagasan yang menarik untuk dikaji sebagai alternatif penanganan kawasan rawan longsor, khususnya dalam mengelola air yang berpotensi memengaruhi kestabilan lereng.

Dalam rancangan teknis yang diperkenalkan Sudirman Indra, sistem Bank Air menggunakan sumur injeksi dengan kedalaman hingga 100 meter, pipa PVC berdiameter 6 inci, pompa berkapasitas 5 HP, serta bak injeksi berukuran 2 x 2 x 5 meter.

Air yang terkumpul dari cekungan di kawasan puncak bukit dialirkan melalui jaringan pipa menuju bak penampungan, kemudian diatur melalui sistem pompa dan jaringan sumur injeksi.

Gagasan ini menempatkan pengelolaan air sebagai salah satu aspek penting dalam mitigasi longsor. Sebab, peningkatan tekanan air pori pada lapisan tanah tertentu dapat mengurangi kekuatan geser tanah dan meningkatkan potensi pergerakan lereng.

Sistem yang ditampilkan dalam rancangan teknis terdiri dari beberapa komponen utama:

- Bak injeksi berukuran 2 x 2 x 5 meter.
- Pompa injeksi berkapasitas 5 HP.
- Pipa PVC berdiameter 6 inci.
- Sumur injeksi dengan kedalaman hingga 100 meter.
- Katup pengatur aliran dan filter sedimen.
- Sistem pemantauan kondisi pergerakan tanah.

Setiap komponen memiliki fungsi dalam mengatur aliran air dan mendukung proses pengelolaan air bawah tanah.

Namun, injeksi air ke dalam lapisan tanah harus melalui kajian hidrogeologi dan geoteknik secara menyeluruh. Penentuan kedalaman, tekanan, dan lapisan sasaran harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan peningkatan tekanan air pori maupun memperburuk kestabilan lereng.

Indonesia memiliki banyak kawasan dengan tingkat kerawanan longsor yang berbeda-beda. Mulai dari wilayah perbukitan, lereng jalan, kawasan permukiman di kaki gunung, hingga daerah dengan struktur tanah dan batuan yang rentan mengalami pergerakan.

Inovasi Bank Air karya Sudirman Indra berpotensi menjadi salah satu alternatif teknologi yang dapat dikaji untuk diterapkan di berbagai wilayah tersebut.

Meski demikian, penerapannya tidak dapat disamaratakan. Setiap lokasi membutuhkan penelitian kondisi tanah, struktur batuan, arah aliran air bawah tanah, serta tingkat kestabilan lereng.

Penanganan longsor tidak cukup hanya mengandalkan satu teknologi. Sistem drainase permukaan, saluran pembuangan air, penguatan lereng, pembangunan struktur penahan tanah, vegetasi penguat lereng, serta pemantauan pergerakan tanah tetap menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi bencana.

Karena itu, gagasan Bank Air perlu ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan terpadu pengelolaan air dan mitigasi bencana.

Pengujian lapangan, pengukuran tekanan air pori, pemantauan pergerakan tanah menggunakan inclinometer, serta evaluasi kualitas dan arah aliran air menjadi tahapan penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas penerapannya.

Melalui inovasi Bank Air, Sudirman Indra menghadirkan gagasan teknologi yang mengangkat pentingnya pengelolaan air sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman longsor.

Inovasi tersebut diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, ahli geologi, dan masyarakat dalam mencari solusi penanganan bencana yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Sebab, menghadapi ancaman longsor bukan hanya tentang membangun infrastruktur setelah bencana terjadi, tetapi bagaimana melakukan identifikasi, pencegahan, dan mitigasi sejak dini. (Red)