TANGERANG, lensafokus.id – Praktik intervensi politik dalam penempatan jabatan strategis pemerintahan menjadi persoalan serius yang patut mendapat perhatian publik. Ketika kompetensi, prestasi, dan integritas tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenjang karier, negara berisiko kehilangan kepercayaan terhadap sistem profesionalisme yang selama ini dibangun.

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: masihkah kemampuan dan prestasi menjadi ukuran keberhasilan seseorang, atau justru kedekatan dengan kekuasaan politik yang kini lebih menentukan masa depan karier?

Sudirman Indra, Penemu Bank Air, menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi merusak tatanan profesionalisme, terutama di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), akademisi, peneliti, serta kalangan ilmuwan.

Menurutnya, sistem merit yang seharusnya menjadi landasan dalam pengembangan karier dan promosi jabatan berpotensi kehilangan makna apabila keputusan lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik dan kedekatan personal.

Penempatan jabatan yang tidak mengedepankan kompetensi menjadi ancaman bagi terciptanya birokrasi yang profesional. Mereka yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan prestasi justru berisiko tersisih apabila tidak mempunyai kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Padahal, jabatan publik bukanlah hadiah politik, melainkan amanah yang harus diberikan kepada individu berdasarkan kapasitas, integritas, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab.

Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik ikut mengalami kemunduran.

Negara membutuhkan tenaga profesional dan ilmuwan yang bekerja berdasarkan keahlian, bukan individu yang hanya mengandalkan loyalitas kepada kepentingan kelompok tertentu.

Dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya sikap apatis di kalangan akademisi, peneliti, dan generasi muda yang sedang membangun karier profesional.

Kerja keras melalui pendidikan, penelitian, inovasi, dan publikasi ilmiah seolah kehilangan arti apabila hasil dan kompetensi tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan kesempatan maupun posisi strategis.

Muncul pertanyaan kritis yang patut direnungkan bersama: Untuk apa belajar sungguh-sungguh, melakukan penelitian, menghasilkan inovasi, dan bekerja dengan benar jika pada akhirnya kepentingan politik lebih menentukan?

Kondisi tersebut berpotensi melahirkan budaya pragmatisme dan oportunisme. Generasi muda bisa kehilangan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena merasa bahwa prestasi bukan lagi jaminan memperoleh kesempatan yang adil.

Apabila kepercayaan terhadap sistem profesionalisme terus melemah, negara bukan hanya kehilangan sumber daya manusia berkualitas, tetapi juga berisiko kehilangan generasi yang memiliki semangat membangun melalui ilmu pengetahuan dan inovasi.

Persoalan ini tidak hanya menyangkut karier individu, tetapi juga menyentuh kepentingan yang lebih besar, yakni masa depan bangsa dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penempatan pejabat pada posisi strategis, termasuk sektor yang berkaitan dengan keamanan, pertahanan, dan tata kelola negara, harus mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, integritas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan politik yang terlalu dominan dalam pengambilan keputusan strategis dapat menimbulkan persoalan serius, terutama apabila mengesampingkan profesionalisme dan mekanisme pengawasan.

Cinta Tanah Air tidak cukup diwujudkan melalui pidato, slogan, ataupun simbol kebangsaan. Nasionalisme harus tercermin melalui keadilan, integritas, tanggung jawab, dan keberanian menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pemerintahan yang kuat tidak dibangun melalui kedekatan politik semata, melainkan melalui sistem yang memberikan ruang kepada orang-orang terbaik untuk mengabdi.

Karena itu, penerapan sistem merit harus benar-benar dijalankan secara konsisten. Proses promosi, mutasi, dan pengisian jabatan harus berlangsung transparan, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Negara juga perlu memberikan perlindungan terhadap independensi akademisi, peneliti, dan ilmuwan agar mereka dapat terus berkarya tanpa dibayangi kepentingan politik.

Jangan sampai negara berubah menjadi panggung sandiwara, ketika mereka yang memiliki kemampuan hanya menjadi penonton, sementara jabatan dan kesempatan justru diperebutkan melalui kekuatan politik.

Negara ini membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja, berpikir, berinovasi, dan mengabdi, bukan sekadar mereka yang pandai membangun kedekatan dengan kekuasaan.

Sebab, ketika ilmu pengetahuan dikalahkan oleh kepentingan politik dan profesionalisme dikorbankan demi loyalitas, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan karier seseorang, melainkan masa depan bangsa. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menegaskan ambisi besar untuk merebut kembali gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Sebanyak 1.710 personel kontingen resmi dikukuhkan dan dilepas untuk berjuang membawa nama Kabupaten Tangerang di ajang olahraga terbesar tingkat Provinsi Banten tersebut.

Pengukuhan dan pelepasan kontingen berlangsung di GOR Indoor Sport Center, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Ketua KONI Kabupaten Tangerang, Forkopimda, jajaran pejabat Pemkab Tangerang, atlet, pelatih, serta pengurus cabang olahraga.

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan optimisme sekaligus kebanggaannya terhadap semangat dan kekompakan seluruh kontingen yang akan berlaga di Porprov VII Banten 2026.

Menurutnya, kesiapan para atlet dan seluruh unsur pendukung menjadi modal penting dalam mewujudkan target prestasi sekaligus mengembalikan kejayaan Kabupaten Tangerang di pentas olahraga provinsi.

“Para atlet telah menyatakan kesiapan dan semangat yang tinggi untuk berjuang sekaligus merebut kembali gelar juara umum pada Porprov tahun 2026 ini,” ujar Maesyal Rasyid.

Bupati Maesyal mengungkapkan, total kontingen Kabupaten Tangerang yang dikukuhkan mencapai 1.710 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.053 atlet, serta jajaran pelatih dan official yang akan mendampingi perjuangan para atlet di berbagai cabang olahraga.

Ia menilai, keberhasilan meraih prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan atlet di arena pertandingan, tetapi juga membutuhkan dukungan, pembinaan, disiplin, dan kekompakan seluruh elemen yang terlibat.

Maesyal juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang, termasuk insan pers dan jurnalis, untuk turut memberikan doa serta dukungan moral kepada para atlet yang akan berjuang membawa nama daerah.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang, termasuk insan pers dan jurnalis, untuk bersama-sama memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada seluruh atlet agar dapat bertanding dengan maksimal, sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan, serta senantiasa diberikan kesehatan dan kondisi prima,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan dan prestasi para atlet, Pemkab Tangerang bersama masyarakat juga telah menyiapkan bonus bagi kontingen yang berhasil meraih medali.

Besaran bonus nantinya akan disesuaikan dengan capaian prestasi masing-masing atlet. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk tampil maksimal dan mempersembahkan hasil terbaik.

Bupati Maesyal menegaskan bahwa seluruh atlet harus menjaga kekompakan, menjunjung tinggi sportivitas, serta mengedepankan disiplin dan semangat juang selama mengikuti pertandingan.

“Saya harap seluruh atlet dapat menjaga kekompakan, sportivitas, disiplin, dan semangat juang selama mengikuti pertandingan sehingga mampu mengharumkan nama Kabupaten Tangerang,” harapnya. (Asp)

JAKARTA, lensafokus.id - Fenomena krisis etika di ruang digital kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya sebuah konten media sosial yang memperlihatkan tindakan tidak terpuji seorang anak terhadap pahlawan nasional, Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution. 

Insiden ini memantik keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan yang menilai perlunya pembenahan moral dan literasi digital sejak dini.

Salah satunya tanggapan dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor, Tanto Sudiro.

Dirinya, menyatakan bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang tidak pantas dilakukan terhadap siapapun yang telah meninggal dunia termasuk kepada seorang Jenderal Besar dan Pahlawan Nasional.

"Saya sangat prihatin dengan adanya insiden itu, untuk itu perlunya pembenahan moral dan
pentingnya literasi digital berbasis Pancasila sejak dini," ujarnya.

Menurutnya, bagi seorang anak kecil, hal ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab orang tuanya. Anak seusia tersebut umumnya belum mampu berinisiatif untuk melakukan hal-hal tercela seperti itu tanpa ada yang mengarahkan, terlebih untuk menyebarkan video tersebut melalui media sosial.

"Kita yang menganut adat ketimuran memandang orang tua adalah cerminan anak-anaknya. Kejadian ini menjadi momentum pentingnya pendidikan sejarah, penghormatan kepada Pahlawan Bangsa dan bimbingan serta pengawasan orang tua dalam menggunakan media sosial," katanya.

Dengan adanya kejadian tersebut, dirinya sebagai Ketua Umum dan seluruh pimpinan serta anggota Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor mengimbau dan mengajak Instansi Pemerintah, para orang tua, guru, organisasi pemuda serta masyarakat umum untuk bersama-sama mengangkat kembali nilai-nilai Luhur yang hingga saat ini terus dilanjutkan oleh Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor. (Red)