Tangerang, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah menghadiri pameran terpadu berskala nasional yang mempertemukan industri akuatik, hewan peliharaan, dan hortikultura dalam satu ajang, "Nusatic, Nusapet dan Nusahorti 2026" di ICE BSD Kec. Pagedangan, Jum'at (12/06/26)

Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan menekankan pentingnya penguatan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan masyarakat untuk mewujudkan sektor perikanan dan peternakan yang maju, inovatif dan berkelanjutan

"Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkenalkan dan memajukan potensi perikanan, pertanian dan peternakan Kabupaten Tangerang kepada dunia, perlu terus didorong dan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan sektor yang semakin maju, inovatif, dan berkelanjutan," ujar Wabup Intan

Pihaknya berharap melalui event nasional yang juga diikuti oleh peserta dari mancanegara tersebut bisa menjadi sarana promosi, perluasan pasar dan mendorong lahirnya berbagai inovasi teknologi untuk meningkatkan produktifitas, khususnya di sektor ikan hias, hewan peliharaan, dan hortikultura dapat semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja

"Saya berharap kegiatan ini bisa mendorong lahirnya berbagai inovasi teknologi budidaya, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, dan penguatan kemitraan yang saling menguntungkan sehingga dapat menyokong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja," harapnya

Menurut dia, ajang berskala nasional dan internasional tersebut juga membuktikan bahwa sektor ikan hias, hewan peliharaan, dan hortikultura Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan berdaya saing di pasar global.

"Even ini bagus sekali dan bermanfaat bagi para pelaku usaha kita. Kabupaten Tangerang merasa bangga menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan yang mempertemukan pelaku usaha, komunitas, inovator, peneliti, dan masyarakat dalam satu wadah kolaborasi secara nasional bahkan internasional," ujarnya

Pihaknya juga berharap melalui kegiatan tersebut, para pengembangan sektor ekonomi kreatif, agribisnis, perikanan, peternakan, dan hortikultura dapat membuka lebih banyak peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding menjelaskan bahwa pameran berskala nasional "Nusatic, Nusapet dan Nusahorti 2026" tersebut mempertemukan industri akuatik, hewan peliharaan, dan hortikultura dalam satu ajang bahkan diikuti juga oleh peserta dari luar negeri. Pameran tersebut

"Pameran internasional ini akan membranding ikan hias kita, tumbuhan-tumbuhan hias kita dan hewan-hewan hias kita secara internasional sehingga akan menjadi daya tarik bukan hanya pelaku usaha di dalam negeri tetapi juga daya tarik untuk penggemar juga yang bergerak di bidang hiasan baik hewan maupun tumbuhan," jelas Kadir

Pameran tersebut berlangsung mulai tanggal 12–14 Juni 2026 di Hall 7, 8, 9, dan 10 ICE BSD serta menjadi wadah, mulai dari para pelaku usaha, komunitas, penghobi, hingga masyarakat umum yang melihat perkembangan terbaru di sektor industri aquatik, hewan peliharaan dan hortikultura.

"Acara hari ini selain mempromosikan keanekaragaman hayati kita tetapi juga ini membangun tradisi mencintai hewan dan tumbuhan kita," imbuhnya. (Red)

Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menghadiri sekaligus menutup kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pelatihan Etika Pemerintahan dan Kesadaran Bela Negara Angkatan II yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kitri Bakti, Curug, Jumat (12/6/26).

Dalam arahannya, Bupati Maesyal Rasyid menandaskan bahwa etika pemerintahan dan kesadaran bela negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Etika pemerintahan dan bela negara itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya melekat dan memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kapasitas kita sebagai ASN. Setiap pegawai negeri sipil berkewajiban menjalankan nilai-nilai bela negara sekaligus menjunjung tinggi etika pemerintahan," tandas Bupati Maesyal Rasyid.

Menurut dia, bela negara bagi ASN tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada negara, tetapi juga diwujudkan melalui rasa cinta tanah air, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, serta ketaatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Cinta tanah air harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas ASN. Nilai-nilai Pancasila yang kita pegang merupakan wujud nyata kecintaan kepada bangsa dan negara. Di mana pun kita bertugas, semangat bela negara harus selalu tertanam dalam diri kita," ujarnya.

Selain menanamkan nilai-nilai bela negara, Bupati juga mengingatkan pentingnya penerapan etika pemerintahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia pun meminta seluruh ASN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, serta kepatuhan terhadap aturan dan pimpinan.

"Jalankan tugas sesuai tupoksi, patuh terhadap aturan dan perintah kedinasan yang benar. ASN harus menjadi pribadi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Bupati Maesyal juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi pemerintahan yang bersifat terbatas. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab untuk melindungi data dan informasi negara dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

"Saya ingatkan jangan sembarangan memberikan data atau dokumen kepada pihak mana pun tanpa izin pimpinan. Ada informasi yang memang harus dijaga kerahasiaannya sebagai bagian dari tanggung jawab kita kepada negara dan pemerintah daerah," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh peserta pelatihan agar menjauhi berbagai perilaku yang dapat merusak integritas ASN, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan norma hukum dan etika.

"ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat. Karena itu, jangan pernah terlibat narkoba, judi, maupun tindakan yang dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, dan institusi. Integritas adalah modal utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.

Bupati berharap seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat mengimplementasikan ilmu dan nilai-nilai yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di perangkat daerah masing-masing. Menurutnya, ASN yang berintegritas, beretika, dan memiliki semangat bela negara akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Pelatihan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bekal untuk membentuk ASN yang memiliki karakter kuat, loyal kepada negara, serta mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Tangerang," pungkasnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Kemenag dan instansi terkait lainnya terus mematangkan persiapan pelaksanaan program Isbath Nikah Terpadu. Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah memimpin langsung rapat pemantapan tersebut di Ruang Rapat Solear, Gedung Kantor Bupati Tangerang, Jumat (12/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program pelayanan hukum isbath nikah terpadu sangat tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun dari 29 kecamatan, tercatat sebanyak 1.297 pasangan telah mendaftarkan diri. Angka tersebut melampaui kuota awal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu sebanyak 1.000 pasangan.

"Kuotanya kan 1.000 pasang, saat ini yang masuk sudah ada 1.297 pendaftar dari 29 kecamatan. Sudah melebihi kuota, namun yang terverifikasi lolos baru sekitar 847 pasang, dan sisanya sekitar 200 lebih belum masuk verifikasi. Oleh karena itu, masa pemenuhan administrasi kami perpanjang sampai tanggal 22 Juli mendatang," ungkap Wabup Intan.

Lanjut dia, pelaksanaan sidang isbath nikah terpadu tahap (batch) pertama rencana dijadwalkan bakal digelar pada tanggal 12 Juli 2026. Kegiatan sakral tersebut akan dipusatkan di Gedung Serba Guna (GSG) Puspemkab Tangerang, Tigaraksa.

“Program strategis ini dirancang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tangerang. Kendati pendaftar peserta sidang isbath nikah terpadu membludak, proses verifikasi faktual dan administrasi dilakukan secara ketat,” tandasnya.

Wabup Intan juga menegaskan bahwa program Isbath Nikah Terpadu tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan, khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak, agar mereka mendapatkan hak legalitas dokumen kependudukan yang sah. Kendati demikian, pihaknya menggarisbawahi bahwa program ini bukanlah sarana untuk melegitimasi atau membuka celah bagi praktek-praktik nikah siri baru yang bisa menimbulkan dampak negatif.

"Melalui isbath ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang ingin memberikan kepastian hukum kepada perempuan dan anak. Namun perlu diingat, ini bukan untuk membuka dan mengesahkan yang namanya nikah siri. Ini bukan pintu masuk untuk melegalkan nikah siri secara bebas, makanya proses ini dikunci rapat dengan berbagai macam persyaratan yang sangat ketat," tegasnya.

Menurut dia, prioritas penerima manfaat program sidang isbath nikah terpadu ini adalah pasangan suami-isteri yang secara faktual di lapangan telah membina rumah tangga dalam kurun waktu yang cukup lama, namun terhambat masalah biaya dan kendala lainnya untuk mengurus administrasi pernikahannya ke pengadilan.

"Kalau bisa, memang persyaratannya kita kunci untuk orang-orang yang usia pernikahannya sudah lama sekali, seperti kakek-kakek dan nenek-nenek yang selama ini memang keterbatasan biaya untuk mendapatkan legalitas atas pernikahan mereka. Itu yang menjadi fokus utama kami," pungkasnya.

Tangerang, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menerima kunjungan kerja dari Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Ruang Rapat Wareng, Lantai 3 Kantor Bupati Tangerang, Jumat (12/6/26). Kunjungan strategis ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Tangerang untuk memaparkan keberhasilan tata kelola keuangan daerah, lompatan pertumbuhan ekonomi, serta berbagai program inovasi sosial yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Delegasi, Bramantyo Suwondo, disambut hangat oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid bersama Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud, Sekretaris Daerah, Soma Atmaja jajaran Forkopimda yang meliputi empat Kapolres dan Dandim, para Kepala OPD, serta jajaran Direksi BUMD Kabupaten Tangerang.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan BKSAP DPR RI. Kehadiran lembaga legislatif ini dinilai mampu memberikan kontribusi positif, arahan strategis, sekaligus solusi bagi keberlanjutan program pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang yang terus berkembang pesat.

"Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat datang. Kehadiran Bapak dan Ibu dari BKSAP DPR RI memang sangat kami tunggu. Kami memohon arahan sekaligus sinergi program pusat yang bisa dijalankan di daerah, guna memberikan solusi terhadap berbagai program pembangunan yang tengah kami selaraskan," ujar Bupati Maesyal.

Kabupaten Tangerang saat ini tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia, dengan total populasi mencapai kurang lebih 3.500.000 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Wilayah ini mencakup 29 kecamatan, 246 desa, 28 kelurahan, serta sekitar 11.500 RT/RW.

Bupati Maesyal memaparkan bahwa meskipun lokasinya berdampingan langsung dengan DKI Jakarta, karakteristik Kabupaten Tangerang sangat unik karena masih memiliki 246 desa yang mayoritas berada di wilayah tengah dan utara. Sementara itu, wilayah selatan telah menjelma menjadi kawasan perkotaan baru.

"Di wilayah selatan, kini telah wujud kota-kota baru seperti di Kecamatan Curug, Kelapa Dua, Cisauk, Pagedangan, dan Legok. Kawasan urban modern inilah yang memberikan kontribusi besar terhadap subsidi silang bagi wilayah-wilayah lain di utara dan tengah yang statusnya masih pedesaan. Strategi ini kami jalankan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Bupati Maesyal.

Terkait ketahanan fiskal daerah, Pemkab Tangerang melaporkan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, porsi APBD Kabupaten Tangerang menyentuh angka Rp8,74 triliun dengan target pendapatan daerah sebesar Rp8,2 triliun. Pendapatan tersebut ditopang kuat oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp5,2 triliun, Dana Transfer Pusat sebesar Rp2,52 triliun, dan pendapatan dari Provinsi sebesar Rp436 miliar.

Hebatnya, Pemkab Tangerang berhasil melampaui pemenuhan urusan wajib (mandatory spending) yang ditetapkan undang-undang, dengan rincian sebagai berikut:

• Sektor Pendidikan: Mengalokasikan 30% (Mandatory: 20%).

• Sektor Kesehatan: Mengalokasikan 25% (Mandatory: 10%).

• Sektor Infrastruktur: Mencapai 41% lebih (Mandatory: 40%).

• Belanja Pegawai: Berhasil ditekan di angka 27%, di bawah batas maksimal 30%.

"Berdasarkan data dari tingkat provinsi, penyusunan APBD Kabupaten Tangerang dinilai sebagai yang terbaik di Provinsi Banten selama tiga tahun berturut-turut. Efisiensi dan ketepatan alokasi ini kami tuangkan ke dalam lima komponen unggulan RPJMD bersama Ibu Wakil Bupati, yaitu tata kelola pemerintahan yang efektif, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Ini adalah representasi murni dari apa yang diinginkan masyarakat bawah saat kami turun ke lapangan," tegas Bupati Maesyal.

Sinergitas yang kuat di sektor ekonomi membawa tren yang sangat positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 berhasil mencapai 5,67%, di atas rata-rata pertumbuhan provinsi dan nasional. Angka ini kembali melonjak tajam pada kuartal berjalan tahun 2026 yang telah menyentuh 5,77%. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga kokoh di angka 76% lebih berkat sokongan masif di sektor kelayakan hidup, kesehatan, dan pendidikan.

Di sektor pendidikan, Pemkab Tangerang menggratiskan biaya sekolah SD dan SMP swasta secara bertahap sejak tahun 2025. Tidak hanya itu, gebrakan besar dilakukan di jenjang perguruan tinggi melalui program beasiswa penuh bagi anak-anak keluarga kurang mampu (kategori Desil 1 hingga Desil 5).

"Jika tahun 2025 lalu kami memberangkatkan 235 mahasiswa ke berbagai universitas ternama seperti di Kairo (Mesir), Swiss German University, IPB, Unpad, hingga Untirta, maka pada tahun 2026 ini jumlahnya melonjak drastis menjadi 900 warga Kabupaten Tangerang yang kami kuliahkan gratis sampai wisuda. Sasaran kami adalah masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka tidak hanya sekadar bermimpi, tapi bisa mewujudkannya menjadi kenyataan," tambah Bupati Maesyal.

Bupati Maesyal menambahkan, Pemkab Tangerang tahun ini juga memperluas kerja sama dengan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug dan menyiapkan kuota untuk calon dokter.

"Kami ingin anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Kabupaten Tangerang ini kelak ada yang menjadi pilot dan menjadi dokter. Ini tanggung jawab moral kami bersama Ibu Wakil Bupati," tambahnya.

Selain pendidikan, sektor riil terus dipacu. Dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tangerang melonjak signifikan dari 61.000 unit di tahun 2024 menjadi 78.000 unit UMKM di tahun 2026. Penambahan 16.000 UMKM baru ini menjadi salah satu pilar utama pendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara di bidang ketahanan pangan, melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan, Pemkab Tangerang aktif menyalurkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), bibit hortikultura, bibit palawija, serta pemanfaatan lahan tidur bagi kelompok tani. Bagi para nelayan, bantuan berupa perahu dan jaring tangkap diberikan secara berkala untuk memastikan produktivitas dan kesejahteraan mereka meningkat.

Merespons capaian luar biasa Pemkab Tangerang, Ketua Delegasi BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo. menegaskan bahwa kehadiran BKSAP ke Kabupaten Tangerang adalah bagian dari upaya "membumikan diplomasi" agar dampak politik luar negeri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan industri di daerah.

"Selama ini diplomasi dianggap sebagai hal yang berada di awan-awan, tinggi, dan jauh dari realitas. Melalui fungsi keempat DPR RI selain pengawasan, penganggaran, dan legislasi—yaitu fungsi diplomasi—kami hadir di Kabupaten Tangerang yang dikenal sebagai daerah dengan seribu industri. Kami ingin memastikan ada kesinambungan antara diplomasi internasional yang kami jalankan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan industri dan UMKM," ujar Bramantyo.

Lebih lanjut, Bramantyo mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tengah menjalani proses technical review untuk masuk menjadi anggota OECD. Proses ini menuntut harmonisasi perundang-undangan, peraturan pemerintah, hingga Peraturan Daerah (Perda) agar sesuai dengan standar global.

"OECD memiliki standar yang diakui dan dipahami di seluruh dunia. Jika regulasi kita sudah memenuhi standar OECD, investor asing akan dengan sangat mudah dan percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia, yang harapannya tentu mengalir deras ke Kabupaten Tangerang. Saat ini, proses cepat atau lambatnya kita masuk OECD bolanya bukan di Paris, Prancis, melainkan ada di tangan kita sendiri; bagaimana kita bisa menyesuaikan semua hal itu," jelas Bramantyo.

Selain persoalan kebijakan, BKSAP DPR RI menyoroti pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal untuk menyambut arus investasi pasca-kesepakatan komprehensif Indonesia dengan Uni Eropa.

"Kita tidak bisa menutup mata. Regulasi sudah baik, investor sudah mengantre, namun jika SDM lokal tidak siap, kita hanya akan menjadi penonton. Oleh karena itu, dalam diskusi hari ini, seperti halnya yang sempat kami bedah di Kabupaten Bekasi, kami ingin menggali peluang program pemagangan luar negeri bagi pemuda Kabupaten Tangerang serta penyiapan kurikulum pendidikan yang inline dengan kebutuhan industri global," tutup Bramantyo. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Warga mengeluhkan kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di depan Perumahan Grand Palm, Desa Cileles, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, yang sudah tidak berfungsi selama kurang lebih tiga bulan terakhir.

Akibat padamnya lampu penerangan tersebut, kawasan jalan di sekitar perumahan menjadi gelap gulita pada malam hari dan dikhawatirkan dapat memicu gangguan keamanan maupun kecelakaan lalu lintas.

Ketua Karang Taruna Desa Cileles, Jayong, meminta kepada pihak PLN maupun instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan agar lampu penerangan dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

"Kami berharap kepada PLN atau instansi terkait agar segera memperbaiki lampu penerangan jalan yang mati ini. Kondisinya sudah cukup lama dan sangat mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat," ujar Jayong saat ditemui di Kantor Desa Cileles, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, terdapat sedikitnya sembilan titik PJU di sepanjang jalan depan Perumahan Grand Palm yang tidak berfungsi sejak tiga bulan lalu.

"Kami sebagai warga sangat mengeluhkan kondisi ini. Sudah tiga bulan lampu penerangan jalan mati, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan perbaikan dari pihak yang berwenang," katanya.

Jayong menambahkan, keberadaan PJU sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat pada malam hari sekaligus mencegah potensi tindak kriminalitas di kawasan tersebut.

"Seharusnya petugas lebih cepat tanggap apabila ada lampu penerangan jalan yang mati. Kami merasa terganggu karena kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Selain gelap, warga juga khawatir terhadap keamanan lingkungan," tegasnya. (War)