Banten

Banten (6618)

Tangerang, lensafokus.id - Rencana aksi unjuk rasa puluhan pedagang Pasar Cisoka di depan Gedung Bupati Tangerang pada Kamis (4/6/2026) resmi ditunda. Penundaan ini terjadi setelah Camat Cisoka, Sumartono, berhasil meredam massa melalui pendekatan persuasif.

Sumartono langsung turun ke tengah kerumunan pedagang untuk memberikan penjelasan. Ia menyampaikan bahwa Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, sedang bertugas di luar daerah. Sebagai solusinya, bupati menjanjikan sesi audiensi langsung dengan para pedagang pada Selasa, 9 Juni 2026.

"Pimpinan menyampaikan untuk menunda niat orasi hari ini. Beliau siap hadir dan menampung semua tuntutan, keluhan, serta aspirasi para pedagang pada hari Selasa mendatang," ujar Sumartono di lokasi.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Kapolsek Cisoka AKP Aditya, jajaran Babinsa Koramil Cisoka, perwakilan Pemda Tangerang Effie, serta Direktur Operasional Perumda Niaga Kerta Raharja (NKR) Abdul Haer.

Sumartono menegaskan pihaknya tetap mengutamakan sosialisasi persuasif yang tegas. Terlebih, Pemkot Tangerang telah menyiapkan ruang dagang yang cukup luas di Pasar Cisoka untuk menampung para pedagang dari Eks Tempat Penampungan Pasar Sementara (TPPS).

Sementara dirop perumda Abdul Haer menambahkan  bahwa posko konsultasi bagi pedagang Eks TPPS sebenarnya sudah dibuka sejak sebelum hari raya.

"kami sudah mensosialisasikan bahkan sebelum hari raya kita buka standar konsultasi pedagang Exs TPPS untuk pindah ke Pasar Cisoka yang sudah disiapkan ruang dagang, dan langkah-langkah yang sudah ditempuh akan menjadi pertimbangan Pimpinan (Bupati) saat nanti audensi.”

Merespons hal tersebut, perwakilan pedagang, Kang Nana, sepakat untuk menahan diri demi mencapai tujuan utama mereka.

” Hari ini kami Pedagang Pasar Cisoka bukan ditunda atau membatalkan untuk kami Orasi Menyampaiakan aspirasi, keluhan serta tuntutan, Sesuai apa yang disampaikan Pak Camat, audiensi hari Selasa nanti adalah tujuan yang selama ini kami perjuangkan," pungkas Nana tegas. (Mala)

Tangerang, lensafokus.id - Sejumlah calon peserta didik baru dan orang tua di Kota Tangerang mungkin masih menunggu PIN Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang digunakan untuk melanjutkan proses pendaftaran sekolah.

Namun, jika PIN belum diterima melalui WhatsApp, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan terlebih dahulu melakukan pengecekan data yang telah didaftarkan.

“Salah satu penyebab PIN belum diterima adalah adanya perbedaan antara nomor WhatsApp yang digunakan saat ini dengan nomor yang didaftarkan ketika membuat akun SPMB,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar, Kamis (4/6/26).

“Karena itu, calon peserta didik maupun orang tua perlu memastikan kembali nomor telepon yang tercantum pada data pendaftaran,” tambahnya.

Ia menjelaskan, untuk mengetahui PIN SPMB, masyarakat dapat mengakses laman praspmb.tangerangkota.go.id dan memilih menu “Lihat Data”. Melalui fitur tersebut, informasi data pendaftaran termasuk PIN dapat dilihat secara mandiri tanpa harus menunggu pesan WhatsApp.

“Selain itu, layanan informasi juga tersedia melalui WhatsApp di nomor 0811-1342-488. Masyarakat cukup mengirimkan pesan dengan kata kunci ‘info pin spmb’ untuk mendapatkan informasi terkait PIN yang dibutuhkan,” tutur Wahyudi.

Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk secara berkala memantau pesan WhatsApp yang terdaftar serta memastikan nomor yang digunakan masih aktif. Langkah ini penting agar seluruh informasi terkait proses SPMB dapat diterima dengan baik.

“Masyarakat juga diharapkan tidak terburu-buru membuat akun baru apabila PIN belum diterima. Sebaiknya lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui fitur yang telah disediakan untuk menghindari kesalahan data dan kendala dalam proses pendaftaran,” atanya.

Dengan berbagai kemudahan layanan digital yang tersedia, proses SPMB Kota Tangerang diharapkan dapat berjalan lebih lancar, cepat dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. (Red)

Tangerang, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah, sehat dan nyaman bagi para lanjut usia (Lansia)

Hal tersebut diungkapkan Wabup Intan saat menghadiri acara Bakti Sosial (Baksos) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di LKS Husnul Khotimah Islamic Village Kec. Kelapa Dua, Kamis (04/06/26)

"Mari kita hadirkan lingkungan yang penuh kasih sayang, penghormatan dan perhatian bagi para lanjut usia, karena sesungguhnya cara kita memperlakukan orang tua hari ini adalah cerminan masa depan yang sedang kita bangun untuk generasi berikutnya," ujar Wabup Intan

Dalam sambutannya, Wabup Intan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI yang telah memilih Kabupaten Tangerang sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan bakti sosial dalam rangka HLUN.

Dia menyebut bahwa kegiatan baksos tersebut merupakan bukti nyata bahwa kepedulian kepada para lanjut usia bukan hanya tanggung jawab keluarga tapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan seluruh elemen bangsa.

"Hari Lanjut Usia Nasional merupakan momentum penting untuk mengingatkan kita semua bahwa para lansia adalah sumber kebijaksanaan pengalaman dan teladan kehidupan mereka telah memberikan kontribusi besar dalam membangun keluarga masyarakat hingga bangsa dan negara," ungkapnya

Dia menambahkan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya menghadirkan berbagai program yang ramah lansia baik melalui pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung kualitas hidup para lanjut usia.

"Sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan perlindungan serta pelayanan terbaik agar para lansia dapat menjadi masa tuanya menjalani masa tuanya dengan sehat, mandiri, aktif dan bermartabat," imbuhnya

Pihaknya berharap kegiatan bakti sosial tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata tetapi juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial, mempererat silaturahmi serta menumbuhkan semangat gotong royong, khususnya dalam rangka memberikan perhatian kepada para lansia

"Kepada para lansia yang hadir pada kesempatan hari ini, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian serta perjuangan yang telah diberikan selama ini. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan," pungkasnya

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono yang juga hadir langsung menyampaikan bahwa kegiatan baksos tersebut merupakan rangkaian dari peringatan HLUN, yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan dan dipusatkan di Kupang dan Kabupaten Ende Provinsi NTT.

"Kegiatan hari ini adalah salah satu bagian kelanjutan dari peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Kemensos bekerjasama dengan para pihak menyelenggarakan bakti sosial di LKS Islamic Village," jelas Agus

Lanjut dia, bakti sosial tersebut merupakan upaya dari pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hak dasar masyarakat. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung aktivitas sehari-hari termasuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan keluarga

"Kementerian Sosial terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih dekat, baik itu dalam bentuk bantuan sosial, atensi intervensi maupun penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai wujud nyata kehadiran negara," tandasnya. (Red)

JAKARTA SELATAN, lensafokus.id – Sebuah terobosan inovatif di bidang pengelolaan sumber daya air nasional mendapat angin segar. Gagasan Bank Air dan Tol Air yang digagas inovator nasional Sudirman Indra menuai respons positif dari jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Polri dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Kampus STIK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong lahirnya kolaborasi antara dunia inovasi dan institusi negara guna menjawab tantangan ketahanan air nasional di masa depan.

Dalam kesempatan itu, Sudirman Indra didampingi oleh Dr. Sofian Tjandra, Ph.D, yang turut memaparkan konsep, urgensi, serta potensi besar dari program Bank Air dan Tol Air sebagai solusi berkelanjutan untuk pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Paparan tersebut disampaikan langsung di hadapan Rektor STIK Polri, Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si., serta Komjen Pol Prof. Dr. Chryshanda Dwilaksana, M.Si.

IMG 20260603 235524

Dr. Sofian Tjandra menjelaskan bahwa konsep Bank Air dan Tol Air dirancang untuk menjadi instrumen strategis dalam menjaga ketersediaan air, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat ketahanan nasional di tengah ancaman krisis air yang semakin nyata.

“Inovasi ini bukan sekadar gagasan, tetapi sebuah solusi yang dapat diterapkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air nasional secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Paparan tersebut mendapat sambutan hangat dari jajaran pimpinan STIK Polri. Baik Irjen Pol Eko Rudi Sudarto maupun Komjen Pol Chryshanda Dwilaksana menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inovasi yang dinilai memiliki nilai strategis bagi kepentingan bangsa.

Dukungan tersebut bahkan akan ditindaklanjuti melalui kerja sama resmi antara STIK Polri dan tim inovator.

“Sebagai bentuk tindak lanjut, STIK dan tim inovator sepakat untuk segera melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam waktu dekat,” ungkap Dr. Sofian Tjandra.

Rencana penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah awal menuju sinergi yang lebih luas dalam pengembangan konsep Bank Air dan Tol Air, sekaligus membuka peluang kolaborasi riset, kajian akademik, hingga implementasi program di berbagai daerah.

Kolaborasi antara inovator dan STIK Polri ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan solusi strategis untuk menjaga masa depan sumber daya air Indonesia. (Asp)

Tangerang, lensafokus.id – Kecamatan Tigaraksa menggelar penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi "Penguatan Pos Bantuan Hukum dalam Pelayanan Hukum Masyarakat Desa" Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada Rabu, (03/06/2026) di Gedung Serba Guna Kecamatan Tigaraksa. Kegiatan ini diinisiasi sebagai langkah nyata untuk memperkuat pelaksanaan dan efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang saat ini telah terbentuk di seluruh wilayah kerja Kecamatan Tigaraksa.

Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, hadir langsung untuk membuka acara secara resmi sekaligus memberikan arahan strategis terkait pentingnya pemerataan akses hukum bagi segenap warga. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi keberadaan Posbakum tingkat desa yang diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat.

"Mudah-mudahan Pos Bantuan Hukum ini bisa berguna untuk masyarakat, terutama yang ada di desa dan di Kecamatan Tigaraksa, supaya mereka bisa mendapatkan bantuan hukum dan juga tidak terjadi masalah-masalah yang krusial di desa maupun di kecamatan," ujarnya saat memberikan keterangan resmi di lokasi acara.

Sementara itu, Camat Tigaraksa, Bapak Cucu Abdurrosyied, menyampaikan rasa syukur atas komitmen seluruh desa dan kelurahan yang kini telah memiliki pos bantuan hukum masing-masing. Kehadiran Posbakum ini dinilai menjadi tonggak penting dalam mendekatkan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat.

"Hari ini adalah penguatan pelaksanaan penyelenggaraan dari pendampingan hukum, termasuk dari konsultasi. Acara ini sangat bermanfaat, karena juga hadir narasumber baik dari Kanwil Kemenkumham, TNI, Polri, DPMPD, serta dari organisasi bantuan hukum yang merupakan kecamatan binaannya," ungkap Cucu Abdurrosyied.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut diikuti secara antusias oleh perwakilan dari 12 desa dan 2 kelurahan se-Kecamatan Tigaraksa. Masing-masing desa dan kelurahan mengirimkan 10 orang utusan yang terdiri dari unsur perangkat desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para paralegal yang aktif mengabdi di wilayah Tigaraksa.

"Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, kegiatan menghadirkan lima narasumber ahli di bidangnya. Materi yang dipaparkan meliputi peran strategis Posbakum dalam mendukung ketahanan bangsa oleh Kasdim 0510/Tigaraksa Mayor Inf. Windra Sanur, peran paralegal oleh Kakanwil Kemenkumham Banten Dr. Pagar Butar Butar, perlindungan hukum oleh Kapolsek Tigaraksa AKP I Made Artana, mekanisme pendampingan oleh Ketua YLBHAS Abdul Khoir, serta tertib administrasi desa oleh Kabid Adpemdes DPMPD Ibu Desy Natalia," jelasnya.

Camat Tigaraksa, Cucu Abdurrosyied berharap melalui penguatan Posbakum dan pelaksanaan sosialisasi tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum dapat terus berjalan beriringan. Serta upaya kolektif ini diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang melek hukum demi terwujudnya lingkungan desa yang aman, tertib, dan kondusif.

"Kami berharap pembekalan ini mampu menstimulus kesadaran hukum yang lebih masif pada masyarakat sehingga masyarakat Tigaraksa semakin mantap jasa dan Tangerang semakin gemilang," harapnya. (Red)

IMG 20260603 WA0071

KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Pembangunan sebuah bangunan bertingkat yang berdiri di Jalan Perum Korpri No. 2, RT 007/RW 004, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, menjadi sorotan warga. Bangunan tersebut diduga belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan dalam proses pembangunan gedung.

Budi, salah seorang warga, meminta Pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas bangunan tersebut. Menurutnya, apabila terbukti tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau perizinan lainnya yang diwajibkan, maka tindakan tegas harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami sebagai warga meminta pemerintah jangan tutup mata. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bangunan ini memang tidak memiliki izin, maka harus dibongkar sesuai aturan yang berlaku. Penegakan hukum harus adil dan tidak boleh tebang pilih," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Ia menilai, pembangunan yang diduga tanpa izin dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat apabila tidak segera ditindak. Selain itu, menurutnya, kepatuhan terhadap perizinan merupakan bagian dari upaya menjaga tata ruang dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Jangan sampai masyarakat yang taat aturan merasa dirugikan. Semua proses pembangunan seharusnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Kalau ada pelanggaran, harus ada tindakan nyata," tegasnya.

Di sisi lain, warga juga berharap pemerintah daerah mengedepankan prinsip profesionalisme dan objektivitas dalam melakukan pemeriksaan. Mereka meminta agar status perizinan bangunan tersebut diumumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan bangunan tersebut terkait dugaan belum terpenuhinya perizinan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, informasi mengenai legalitas bangunan masih menunggu hasil pemeriksaan dari instansi berwenang.

Masyarakat berharap Satpol PP Kota Tangerang bersama dinas terkait segera melakukan verifikasi lapangan dan mengambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memastikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban pembangunan di wilayah Kota Tangerang. (Sumarna)

Page 8 of 662
Go to top