Tangerang, lensafokus.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang secara resmi menyambut kedatangan Tim Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026. Kegiatan evaluasi dan peninjauan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati Tangerang, Selasa (03/11/2026).
Kehadiran tim penilai pusat ini bertujuan untuk melihat secara langsung capaian pelaksanaan PUG di wilayah Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang terus mendorong pemahaman bahwa kesetaraan gender bukanlah sekadar persoalan perempuan semata, melainkan bagian krusial dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa pemerintah daerah menempatkan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Penghargaan Parahita Ekapraya sejatinya merupakan apresiasi atas komitmen daerah, namun sasaran utamanya adalah memastikan implementasi tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat secara merata.
"Bagi kami, esensi yang paling utama bukanlah semata-mata memperoleh penghargaan, melainkan bagaimana komitmen tersebut menghasilkan perubahan nyata. Kita ingin memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, akses ekonomi, serta ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan," ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, pelaksanaan program ditekankan agar tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan. Kebijakan pembangunan harus dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara presisi, termasuk memberikan pelindungan kepada kelompok rentan.
"Kita juga ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil, termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Pengarusutamaan Gender tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu dinas, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah," jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan langkah penguatan sinergi lintas sektor guna mendukung kelembagaan PUG. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang konsisten serta didukung oleh penyediaan data terpilah yang berkualitas menjadi kunci utama keberhasilan program ini di lapangan.
"Saya meminta agar seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan sinergi, meningkatkan kualitas data terpilah, mengintegrasikan analisis gender dalam penyusunan program, serta menerapkan PPRG secara konsisten. Selain itu, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan juga perlu terus ditingkatkan," tegasnya.
Melalui momentum verifikasi lapangan ini, Pemkab Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Kehadiran Tim Verifikasi diharapkan tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi memberikan semangat serta rekomendasi strategis bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang yang semakin responsif gender, ramah perempuan dan anak, serta memberikan ruang setara bagi setiap warga. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid merespons cepat laporan warga terkait kondisi rumah yang rusak parah akibat diterjang hujan disertai angin kencang dan memastikan rumah milik Siti Nurhabibah di Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya segera ditangani, Selasa (3/11/26).
Didampingi Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim), Camat Sukamulya, kepala desa, anggota DPRD serta unsur terkait, Bupati melihat langsung kondisi rumah yang mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah genteng berterbangan dan ada bagian bangunan rumah yang roboh sehingga membahayakan keselamatan penghuninya.
Bupati Maesyal Rasyid mengatakan, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan warga yang diterimanya melalui pesan WhatsApp dan telepon pada pagi hari. Setelah menerima laporan, dirinya langsung mengagendakan kunjungan untuk memastikan kondisi rumah sekaligus mengambil langkah penanganan.
"Alhamdulillah, setelah menerima laporan dari warga dan Pak Lurah, hari ini juga saya bisa langsung melihat kondisi rumah Ibu Siti Nurhabibah. Karena kondisinya cukup membahayakan, kita segera lakukan penanganan," ungkap Maesyal Rasyid.
Ia menjelaskan, proses pembongkaran rumah akan mulai dilaksanakan pada Rabu (4/11/2026). Untuk itu, pemilik rumah diminta terlebih dahulu mengosongkan dan memindahkan barang-barang agar proses pembongkaran berjalan aman. Selanjutnya, pada Kamis (5/11/2026), material pembangunan sudah mulai disiapkan untuk proses pembangunan kembali.
"Mulai besok rumahnya dibongkar, kemudian hari Kamis kita siapkan material untuk dibangun kembali. Mudah-mudahan nantinya menjadi rumah yang sehat, nyaman, dan membawa keberkahan bagi keluarga," ujarnya.
Bupati berharap, rumah yang nantinya dibangun kembali dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi Siti Nurhabibah bersama keluarganya. Ia juga berpesan agar keluarga senantiasa bersyukur dan menjaga kedekatan dengan lingkungan, termasuk memakmurkan masjid yang berada tidak jauh dari rumahnya.
Sementara itu, Siti Nurhabibah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Tangerang beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah merespons cepat laporan mengenai kondisi rumahnya.
Ia mengaku tidak menyangka laporan yang disampaikan dapat langsung ditindaklanjuti dengan kunjungan Bupati dan memastikan pembangunan kembali rumahnya.
"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang sudah peduli dan membantu keluarga kami. Alhamdulillah, rumah kami akan segera dibangun kembali. Semoga Pak Bupati dan semua yang membantu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan," ungkap Siti Nurhabibah. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta merawat kerukunan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Tangerang.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Maesyal Rasyid saat menghadiri kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang mengusung tema “Bersatu dalam Keragaman, Harmonis dalam Perbedaan, Kerukunan Tetap Terjaga” yang di gelar di GSG Kec. Cikupa. Selasa, (3/11/26)
“Jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemicu pertikaian dan perpecahan. Keberagaman harus jadi sumber kekuatan untuk menguatkan persatuan demi kemajuan, keharmonisan dan manfaat bersama,” tegas Bupati Maesyal Rasyid
Menurut dia, keberagaman masyarakat Kabupaten Tangerang merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga dan dirawat bersama. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Untuk itu, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya mempererat silahturahmi, komunikasi dan kebersamaan serta kondusifitas wilayah Kabupaten Tangerang
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, saya menyampaikan apresiasi kepada Forum Pembauran Kebangsaan yang telah menginisiasi kegiatan ini. Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk mempererat persaudaraan, memperkuat komunikasi, dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda-beda,” ujarnya.
Bupati Maesyal juga menegaskan, sikap toleransi, saling menghormati, saling peduli, serta mengedepankan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat harus terus dijaga dan diperkuat agar proses pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat terus berjualan dengan baik dan berdampak luas bagi seluruh masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Maesyal juga menekankan pentingnya peran FPK sebagai wadah komunikasi sekaligus perekat sosial antarsuku dan etnis. FPK diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan, mencegah potensi konflik sosial, serta membangun dialog dan kebersamaan di tengah masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya persatuan dan dukungan seluruh masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, kepedulian, dan partisipasi semua pihak agar Kabupaten Tangerang semakin maju, aman, nyaman, dan sejahtera,” ungkapnya.
Selain memperkuat nilai-nilai kebangsaan, pihaknya juga mengapresiasi kegiatan bakti sosial berupa santunan kepada anak-anak yatim yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. Menurutnya, semangat kebangsaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui ucapan, tetapi juga harus ditunjukkan melalui tindakan nyata dan kepedulian terhadap sesama.
Dia mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar senantiasa menjaga situasi yang kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah, komunikasi, dan semangat kekeluargaan.
“Jangan mudah terprovokasi. Mari kita kedepankan musyawarah, komunikasi, dan semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Dengan persatuan dan kerukunan, kita bisa bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang yang lebih baik,” pungkasnya.
Melalui kegiatan Silaturahmi Kebangsaan tersebut, diharapkan hubungan antarsuku, etnis, agama dan kelompok masyarakat semakin erat sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat kesiapan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui Pelatihan Baris-Berbaris (PBB) di Aula Kantor Kecamatan Tangerang, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, serta kesiapsiagaan anggota Satlinmas dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di lingkungan permukiman.
Dalam arahannya, Sachrudin menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban kota bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Peran serta masyarakat melalui Satlinmas juga menjadi kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius, penuh konsentrasi, serta menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana membangun kedisiplinan dan semangat pengabdian.
"Laksanakan latihan dengan baik dan penuh konsentrasi. Ini penting untuk meningkatkan disiplin dan kekompakan, sekaligus membangun semangat bersama dalam membangun bangsa, dimulai dari Kota Tangerang," ujar Sachrudin.
Sachrudin juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak terhadap penguatan Satlinmas di Kota Tangerang. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah anggota dan simpatisan Satlinmas di wilayah tersebut telah mencapai lebih dari 55 ribu orang, yang disebut sebagai jumlah terbanyak di tingkat nasional.
Menurutnya, jumlah tersebut merupakan potensi besar yang harus dijaga dan diperkuat melalui pembinaan serta peningkatan kapasitas anggota.
"Kita bersyukur memiliki lebih dari 55 ribu anggota dan simpatisan Satlinmas. Ini kekuatan besar yang harus dijaga dan diiringi dengan semangat pengabdian untuk masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres Tangerang, Kombes Pol. Herbin Sianipar, menegaskan bahwa Satlinmas merupakan mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Keberadaan anggota Satlinmas hingga tingkat rukun tetangga (RT) dinilai memiliki peran penting karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memahami kondisi dan potensi kerawanan di lingkungan masing-masing.
"Bapak dan ibu Linmas bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra strategis kami dalam menjaga Kota Tangerang. Keberadaan mereka hingga tingkat RT merupakan kekuatan luar biasa," tegas Herbin.
Apresiasi juga disampaikan Dandim 0506/Tangerang, Kolonel Inf. M. Alharidz Unus. Ia menilai dedikasi anggota Satlinmas, termasuk kaum perempuan yang tetap aktif menjalankan tugas sosial di tengah tanggung jawab keluarga, merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat gotong royong.
"Di tengah tanggung jawab keluarga, ibu-ibu tetap menunjukkan semangat pengabdian yang luar biasa. Ini patut kita hormati dan menjadi inspirasi bagi kita semua," ujarnya.
Pelatihan PBB tersebut sekaligus menjadi persiapan menghadapi Apel Besar Satlinmas se-Provinsi Banten yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026. Kegiatan itu direncanakan dihadiri Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Dari puluhan ribu anggota dan simpatisan Satlinmas Kota Tangerang, sebanyak 1.000 personel terpilih akan dipersiapkan untuk mengikuti apel besar tersebut.
Melalui pelatihan ini, Pemkot Tangerang berharap Satlinmas semakin profesional, disiplin, dan solid dalam menjalankan tugasnya sebagai garda pendukung keamanan di tengah masyarakat. (Sumarna)
TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mulai melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di sepanjang Jalan Kiasnawi dan Jalan Ahmad Yani, kawasan Pasar Anyar, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Selasa (3/11/2026).
Langkah penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Gedung Pasar Anyar sebagai pusat kegiatan perdagangan masyarakat.
Asisten Daerah (Asda) I Kota Tangerang, Mulyani, mengatakan bahwa relokasi merupakan tindak lanjut dari rencana penataan kawasan Pasar Anyar yang sebelumnya telah melalui tahapan sosialisasi kepada para pedagang.
Dalam kebijakan tersebut, para pedagang yang sebelumnya menempati badan jalan diarahkan untuk berpindah ke lokasi lapak yang telah disediakan di dalam Gedung Pasar Anyar.
"Harapannya, kondisi di sekitar Pasar Anyar, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Kiasnawi bisa kembali sesuai fungsinya. Jalan dan trotoar dapat digunakan sebagaimana mestinya, sementara para pedagang bisa berjualan di dalam Gedung Pasar Anyar yang sudah kita bangun," ujar Mulyani.
Berdasarkan pendataan Perumda Pasar Kota Tangerang, sebanyak 273 pedagang telah terdata untuk mengikuti proses relokasi. Pemkot berharap seluruh pedagang dapat segera menempati lokasi yang telah ditentukan agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman.
Mulyani menegaskan, penataan Pasar Anyar bukan sekadar memindahkan pedagang dari luar ke dalam gedung. Lebih dari itu, pemerintah ingin menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di dalam pasar dengan mendorong masyarakat, termasuk pegawai di lingkungan sekitar, untuk berbelanja di lokasi tersebut.
"Kita ingin Gedung Pasar Anyar ini lebih optimal dan ramai. Dengan begitu, perekonomian di kawasan pasar bisa tumbuh, sementara fungsi jalan dan trotoar kembali sebagaimana mestinya. Kita ingin Kota Tangerang menjadi kota yang tertib, aman, indah, dan memiliki estetika yang lebih baik," jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran relokasi, Pemkot Tangerang juga menyediakan armada pengangkutan bagi pedagang yang membutuhkan bantuan memindahkan barang dagangannya. Selain menggunakan fasilitas pemerintah, pedagang juga diperbolehkan melakukan pemindahan secara mandiri.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Kota Tangerang, Dedi Ochen, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang, termasuk memberikan nomor lapak sesuai lokasi yang telah ditetapkan di dalam Gedung Pasar Anyar.
Ia memastikan para pedagang dapat menempati lapak tersebut tanpa dipungut biaya selama proses serah terima gedung dari pemerintah pusat kepada Pemkot Tangerang belum rampung.
"Selama ini masih gratis di Pasar Anyar. Tempatnya juga sudah bagus, bersih, dan nyaman. Apalagi sebentar lagi musim hujan, kalau berjualan di luar tentu berbeda dengan di dalam gedung," ungkap Dedi.
Dedi juga berharap proses persetujuan serah terima Gedung Pasar Anyar dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Tangerang dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, pengelolaan pasar dapat dilakukan secara penuh sehingga penataan dan pengembangan aktivitas perdagangan lebih optimal.
Proses penataan kawasan Pasar Anyar tersebut melibatkan sekitar 300 personel gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Satpol PP, unsur kecamatan, kelurahan, serta perangkat daerah terkait. (Sumarna)
Lebak, lensafokus.id – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) VII Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Banten yang digelar di Hotel Keisha, Kabupaten Lebak, Selasa (3/11/2026), diwarnai penolakan dari enam Ketua KADIN kabupaten/kota.
Enam daerah tersebut menyatakan tidak akan menghadiri forum musyawarah organisasi pengusaha tingkat provinsi itu. Mereka berasal dari KADIN Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang.
Sikap tidak hadir tersebut disebut sebagai bentuk keberatan atas sejumlah persoalan internal organisasi. Para Ketua KADIN daerah menuntut transparansi pengelolaan dana perimbangan serta jaminan keterwakilan kabupaten/kota dalam struktur kepengurusan KADIN Provinsi Banten.
Ketua KADIN Kabupaten Tangerang, H. Zulkarnain, SE, yang mewakili para Ketua KADIN kabupaten/kota, membenarkan adanya kesepakatan enam daerah untuk tidak menghadiri Musprov VII tersebut.
Terpisah, salah satu pengurus KADIN, Uding, menyebut terdapat dua persoalan mendasar yang menjadi perhatian para Ketua KADIN daerah. Pertama, keterbukaan pengelolaan dana perimbangan. Kedua, komposisi kepengurusan KADIN Provinsi Banten yang dinilai harus memberikan ruang keterwakilan bagi kabupaten/kota.
“Para Ketua KADIN kabupaten/kota menginginkan adanya transparansi dana perimbangan. Selain itu, struktur organisasi KADIN Provinsi Banten harus mengakomodasi keterwakilan dari kabupaten/kota,” demikian pokok tuntutan yang disampaikan dalam sikap bersama tersebut.
Bagi para Ketua KADIN daerah, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kepentingan personal maupun perebutan jabatan. Mereka menilai transparansi, keadilan organisasi, dan penghargaan terhadap keberadaan KADIN kabupaten/kota merupakan prinsip penting yang harus dijaga.
Mereka berharap KADIN Provinsi Banten dapat menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen dunia usaha, bukan didominasi kepentingan kelompok tertentu. Keterlibatan daerah dinilai penting agar kebijakan dan arah organisasi mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha di seluruh wilayah Banten.
Tidak hadirnya enam Ketua KADIN kabupaten/kota menjadi catatan serius bagi penyelenggaraan Musprov VII. Sebab, konsolidasi dan keterlibatan seluruh daerah merupakan bagian penting dalam menjaga soliditas organisasi.
Kini, perhatian tertuju kepada panitia dan pimpinan KADIN Provinsi Banten. Tuntutan mengenai transparansi dana perimbangan dan keterwakilan daerah membutuhkan penjelasan serta tindak lanjut agar tidak berkembang menjadi persoalan yang semakin mengganggu persatuan organisasi.
Musprov sejatinya bukan hanya agenda memilih ketua dan menyusun kepengurusan baru. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan, memperkuat transparansi, dan memastikan prinsip keadilan organisasi berjalan bagi seluruh KADIN kabupaten/kota di Provinsi Banten. (Red)