Berita Banten Lensa Fokus

Banten (6438)

Dinas Pendidikan Kota Tangerang Dukung Implementasi PP Tunas, Wujudkan Ekosistem Digital Aman bagi Pelajar

Kota Tangerang, lensafokus.id — Dinas Pendidikan Kota Tangerang menyatakan komitmennya dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan penggunaan teknologi digital di kalangan anak-anak, khususnya peserta didik di lingkungan sekolah.

Kebijakan ini dipandang sebagai upaya penting dalam memastikan pemanfaatan teknologi digital berjalan secara aman, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak di era modern.

bank foto J4atAmDeFm2mjRKBitVP1775557866

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, menegaskan bahwa PP Tunas hadir bukan untuk membatasi kreativitas pembelajaran digital, melainkan sebagai mekanisme pengendalian agar akses anak terhadap dunia digital tetap berada dalam koridor yang sehat dan edukatif.

“Regulasi ini menjadi filter yang sangat dibutuhkan, sehingga anak-anak dapat mengakses konten yang sesuai dengan usia dan kebutuhan pembelajaran mereka. Ini bukan pembatasan, tetapi bentuk perlindungan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, penerapan pembelajaran digital di sekolah-sekolah Kota Tangerang tetap berjalan optimal. Seluruh materi yang disampaikan melalui platform digital telah melalui proses seleksi dan verifikasi oleh tenaga pendidik, sehingga konten yang diterima siswa bersifat edukatif, terarah, dan mendukung pembentukan karakter.

Sebagai bagian dari inovasi pendidikan, Dinas Pendidikan juga terus mendorong pengembangan fasilitas digital interaktif di lingkungan sekolah. Kehadiran ruang digital ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memacu kreativitas guru dalam menyajikan materi yang menarik, komunikatif, dan mudah dipahami oleh siswa.

“Transformasi digital di dunia pendidikan harus dibarengi dengan kesiapan tenaga pengajar. Oleh karena itu, kami terus mendorong guru untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi secara maksimal,” tambahnya.

bank foto meQRSYeZp2ReWLL94vLe1775557864

Dalam mendukung efektivitas pembelajaran, Dinas Pendidikan Kota Tangerang juga telah menerapkan kebijakan pengaturan penggunaan perangkat digital, termasuk telepon genggam, di lingkungan sekolah. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa tidak diperkenankan menggunakan ponsel di dalam kelas.

Sebagai solusi, pihak sekolah menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan perangkat tersebut guna menjaga fokus dan konsentrasi siswa selama proses pembelajaran.

Lebih lanjut, Wahyudi menekankan bahwa keberhasilan implementasi PP Tunas tidak hanya bergantung pada peran sekolah dan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari orang tua di lingkungan keluarga.

Pengawasan terhadap penggunaan perangkat digital di rumah menjadi faktor krusial dalam memastikan anak-anak tidak terpapar konten yang tidak sesuai. Orang tua diharapkan mampu mengatur waktu penggunaan serta mengarahkan anak dalam memilih konten yang edukatif dan bermanfaat.

Melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, implementasi PP Tunas diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan generasi muda yang cerdas serta berkarakter di Kota Tangerang. (***)

Pastikan Pelayanan Cepat dan Gratis, Bupati Tangerang Pantau Langsung Layanan Pembuatan KTP di Kantor Kecamatan Cisauk

Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, melakukan kunjungan kerja mendadak ke Kantor Kecamatan Cisauk guna memantau kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada Rabu (08/04/26).

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Bupati Moch. Maesyal Rasyid dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepuasan publik di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid berdialog langsung dengan sejumlah warga yang sedang mengurus dokumen kependudukan. Salah satu warga, seorang remaja berusia 17 tahun, memberikan testimoni positif bahwa proses pencetakan KTP miliknya hanya memakan waktu sekitar 30 menit setelah pendaftaran.

"Saya ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Tadi kita lihat sendiri, ada warga yang baru berusia 17 tahun mengurus KTP, dan dalam waktu setengah jam sudah jadi. Ini adalah bukti bahwa birokrasi kita terus berbenah untuk lebih cepat dan efisien," ujar Bupati Maesyal Rasyid

Selain kecepatan durasi layanan, Bupati juga menekankan dengan tegas bahwa seluruh proses pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya tidak dipungut biaya sepeser pun (gratis). Ia mengingatkan warga agar mengurus dokumen secara mandiri tanpa melalui perantara atau calo dan segera melaporkan apabila terjadi pungutan saat mengurus administrasi kependudukan

"Kalau ada yang meminta uang (pungli), segera laporkan. Semua pelayanan ini gratis untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Jangan lewat calo, silakan datang langsung ke loket pelayanan," tegasnya.

Pihaknya juga berpesan kepada para pegawai kecamatan yang berhadapan langsung melayani masyarakat agar tetap humanis, responsif dan informatif terhadap keluhan dan pertanyaan masyarakat

"Terima kasih kepada para petugas pelayanan yang sudah bekerja dengan baik. Tetap semangat, humanis, responsif dan informatif kepada masyarakat yang datang untuk mengurus keperluannya," ucapnya

Kepuasan disampaikan oleh remaja asal Sampora Cisauk M. Raihan yang turut mengurus KTP di hari yang sama. Ia menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang atas kemudahan dan kecepatan layanan yang diberikan. Ia mengaku sangat terbantu dengan sistem pelayanan yang ada di Kecamatan Cisauk.

"Tadi saya datang untuk urus KTP pemula. Prosesnya mudah dan kaget juga ternyata cepat sekali, cuma setengah jam sudah jadi. Terima kasih Pak Bupati atas pelayanannya yang cepat dan nyaman," ungkap Raihan. (Red)

RSUD Tigaraksa Kembali Gelar Donor Darah Jaga Stok Tetap Aman

TANGERANG, lensafokus.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tigaraksa Kabupaten Tangerang kembali menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 1 RSUD Tigaraksa, Rabu (8/4/2026).

Dalam kesempatannya, Kepala Seksi Pelayanan Medik, dr. RA Dewi Maria Yuliani menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini rutin dilaksanakan setiap dua bulan sekali dengan menggandeng Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Tangerang.

“Kegiatan donor darah ini diperuntukkan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun masyarakat umum yang berada di sekitar rumah sakit. Tujuan utamanya adalah untuk membantu ketersediaan stok darah di UTD PMI Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan darah terutama setelah masa libur Lebaran, dimana stok darah biasanya mengalami penurunan, sementara kebutuhan darah tetap ada bahkan cenderung meningkat.

“Untuk saat ini stok darah terpantau aman, namun kami tetap berupaya menjaga ketersediaannya. Target kami dalam setiap kegiatan donor darah adalah sekitar 75 pendonor,” tambahnya.

Kegiatan donor darah ini turut menuai antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya peserta yang hadir sejak pagi hari, baik dari kalangan pegawai maupun warga sekitar yang secara sukarela ikut berpartisipasi.

Melalui kegiatan ini, RSUD Tigaraksa berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan yang sederhana namun berdampak besar bagi keselamatan sesama.

Sementara itu, salah satu peserta donor darah, Mustofa menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman rutin yang sudah beberapa kali ia ikuti.

“Ini sudah yang ketiga kali sejak mendaftar SIDONI (Sistem Informasi Donor Darah Indonesia). Yang pertama di GSG, kedua dan ketiga di RSUD Tigaraksa. Setelah donor darah rasanya badan lebih segar, mungkin karena sudah terbiasa, jadi seperti rutinitas yang saya lakukan setiap tiga bulan sekali,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar pelaksanaan donor darah ke depannya dapat terus dilaksanakan secara rutin dan juga pihak penyelenggara dapat menyediakan fasilitas yang semakin nyaman bagi para pendonor.

“Harapannya, ke depan jumlah bangku atau tempat tidur bisa ditambah agar antrean tidak terlalu panjang, sehingga peserta tidak perlu menunggu terlalu lama,” tutupnya. (Red)

Tak Masuk Unsur Pemakzulan, Pernyataan Bupati Lebak Tuai Kritik Etika

Lebak, lensafokus.id – Dinamika politik lokal di Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi perhatian publik usai peristiwa yang terjadi dalam acara Halal Bihalal di Pendopo Bupati Lebak. Insiden tersebut memicu perdebatan, bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga etika komunikasi pejabat publik.

Dalam acara yang dihadiri ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tamu undangan lainnya, suasana mendadak tegang ketika seorang pemuda menyampaikan pernyataan terbuka yang menyinggung Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, sebagai mantan narapidana.

Pernyataan itu sontak memicu reaksi dari Amir Hamzah yang terlihat bangkit dari tempat duduk dengan ekspresi tegang. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Lebak mengamankan yang bersangkutan dan membawanya keluar dari lokasi acara.

Menanggapi polemik tersebut, berbagai pihak menilai bahwa pernyataan yang berkembang tidak serta-merta menjadi dasar pemakzulan terhadap Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya.

Dalam konteks hukum dan pemerintahan, pemakzulan kepala daerah memiliki mekanisme dan syarat yang jelas. Pernyataan yang disampaikan dalam forum tersebut dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran berat yang dapat menjadi dasar bagi DPRD untuk mengambil langkah tersebut.

Perlu diketahui, dalam dinamika politik sebelumnya, Amir Hamzah pernah tersandung kasus korupsi yang berkaitan dengan penyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada Lebak 2014. Kasus tersebut berujung pada hukuman pidana penjara.

Meski tidak melanggar hukum, peristiwa ini memunculkan kritik terkait etika komunikasi pejabat publik. Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, menilai bahwa persoalan utama bukan pada benar atau salahnya pernyataan, melainkan pada kepatutan dalam menyampaikannya.

“Dalam konteks itu, yang disampaikan memang fakta. Namun, sebagai kepala daerah, seharusnya penyampaiannya lebih bijak, apalagi di ruang publik dan dalam acara resmi seperti halal bihalal,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan bahwa seorang pemimpin daerah harus mampu menjadi teladan, termasuk dalam menjaga komunikasi yang santun dan menyejukkan suasana.

Lebih lanjut, Eli yang akrab disapa King Badak menilai bahwa polemik terkait permintaan maaf tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, hal tersebut merupakan ranah pribadi antara pihak-pihak yang terlibat.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para aktivis di Kabupaten Lebak, untuk kembali menjaga kondusivitas daerah.

“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana semua pihak bisa menahan diri dan menjaga stabilitas daerah. Kondusivitas Lebak adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam dinamika politik, aspek etika dan komunikasi tetap menjadi hal krusial yang tidak bisa diabaikan, terutama oleh para pemimpin publik. (Cecep)

RAIH 5 PENGHARGAAN, KWARCAB TANGERANG KOKOHKAN POSISI TERGIAT I SE-BANTEN

Serang, lensafokus.id - Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Tangerang menorehkan prestasi gemilang dalam ajang evaluasi tertinggi di tingkat provinsi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pada momentum Musyawarah Daerah (Musda) Kwarda Banten 2026 yang digelar di Aula Kwarda Banten, Kwartir Cabang Tangerang resmi diumumkan memborong 5 penghargaan dari total 5 kategori penilaian, yang sekaligus mengukuhkan posisi mereka sebagai Kwarcab Tergiat I se-Banten.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa manajemen organisasi dan program kerja Pramuka di ini berjalan dengan sangat efektif dan konsisten. Selain itu, Kwartir Cabang Tangerang menunjukkan dominasi stabil dengan meraih predikat Tergiat di lima bidang sekaligus, yakni Tergiat I Bidang Organisasi, Tergiat I Bidang Kepramukaan dan Satuan Karya, Tergiat I Bidang Administrasi Keuangan dan Usaha Dana, Tergiat II Bidang Diklat dan Penelitian dan Tergiat II Bidang Abdimas dan Humas.

Raihan ini bukan sekedar piala di atas meja, melainkan simbol dedikasi ribuan anggota Pramuka di Kwartir Cabang Tangerang. Hadir menerima penghargaan, Asisten Daerah 2 Kabupaten Tangerang yang juga Anggota Mabicab, Kak Syaifullah mewakili Bupati Tangerang selaku Ketua Mabicab. Ketua Kwartir Cabang Tangerang, kak H Adiyat Nuryasin menyampaikan bahwa ini merupakan penghargaan Tergiat yang ke 4 kalinya secara berturut-turut selama 20 tahun dan merupakan sejarah untuk Kabupaten Tangerang. kak Adiyat juga menyampaikan atas nama Kwartir Cabang Tangerang mengucapkan terimakasih kepada Bupati Tangerang selaku Ketua Mabicab atas bimbingan dan dukungan penuh terhadap pembinaan gerakan pramuka.

Hadir pula Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Kak Dr Bahtiar dan Wakil Ketua Bidang Orgakum dan Renbang Kwartir Nasional Kak Prof Niam, dalam sambutannya agar Musda VI bisa menghasilkan prioritas arah kebijakan organisasi, mulai dari peningkatan kualitas pembinaan, membangun kolaborasi, sinergitas dan kerjasama dengan berbagai stakeholder dan juga mendorong Gerakan Pramuka menjadi Garda Terdepan dalam menyukseskan Asta Cita Presiden selaku Ketua Mabinas.

Musda VI ini merupakan ajang untuk mengevaluasi capaian 5 tahun kebelakang dan perencanaan 5 tahun yang akan datang, juga memilih Ketua Kwartir Daerah Banten untuk Masa Bakti 2026-2031. Adapun yang terpilih menjadi Ka Kwarda Banten Masa Bakti 2026-2031 adalah Prof Suwaib Amirudin menggantikan Kak Septo Kalnadi.

Diduga Langgar K3 dan SOP, Proyek Galian Fiber Optik di Kota Tangerang Disorot

Kota Tangerang, lensafokus.id – Proyek galian kabel fiber optik di wilayah Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, kembali menuai sorotan. Pasalnya, pekerjaan tersebut diduga melanggar standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas galian dilakukan tanpa pengamanan yang memadai. Sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm dan rompi keselamatan. Selain itu, lokasi proyek juga tidak dilengkapi rambu-rambu peringatan bagi pengguna jalan.

Saat dikonfirmasi, salah satu pekerja bernama Usuf mengaku keterbatasan perlengkapan di lapangan.
“Izin bang, rambu-rambu memang tidak ada, K3 juga tidak dilengkapi. Tanah bekas galian sudah dimasukkan ke karung, tapi karungnya habis. Kalau soal rambu atau K3, saya tidak tahu, yang tahu pengawas, Bang Erik. Saya juga tidak punya nomor kontaknya,” ujarnya.

Tim investigasi yang melakukan pemantauan juga tidak menemukan adanya pengawasan dari pihak perusahaan. Bahkan, identitas pelaksana proyek disebut tidak jelas.

“Sangat miris melihat proyek galian fiber optik ini. Tidak terlihat pengawasan dari pihak perusahaan, bahkan tidak jelas dari PT mana yang mengerjakannya,” tegas Anton.

Kondisi tersebut dinilai membahayakan, baik bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Lubang galian yang dibiarkan terbuka tanpa pembatas berpotensi menimbulkan kecelakaan, terutama bagi pengguna jalan.

Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa proyek galian kabel optik di wilayah Tangerang dan sekitarnya kerap mengabaikan standar K3, termasuk minimnya pengawasan serta tidak lengkapnya perlengkapan keselamatan kerja.

Selain dugaan pelanggaran K3, proyek ini juga disinyalir tidak memenuhi standar teknis pekerjaan. Beberapa titik galian ditemukan tidak sesuai dengan kedalaman yang ditentukan serta tidak dilengkapi papan informasi proyek. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap SOP dan perizinan yang berlaku.

Padahal, dalam aturan yang berlaku, setiap proyek konstruksi, termasuk penggelaran kabel fiber optik, wajib memenuhi aspek keselamatan kerja serta memiliki izin resmi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan publik dan melanggar hukum.

Warga sekitar berharap instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan inspeksi dan penindakan tegas terhadap pihak pelaksana proyek. Mereka juga meminta agar pengawasan diperketat guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Jangan sampai proyek seperti ini membahayakan masyarakat. Harus ada tindakan tegas dari dinas terkait,” ujar salah satu warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. (Sumarna)