TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid membuka acara pertemuan Tim Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Kabupaten Tangerang yang digelar di Hotel Vega Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Selasa (19/5/26).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang.
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal menegaskan bahwa kesehatan ibu dan bayi merupakan pondasi penting dalam membangun masa depan daerah dan bangsa. Menurutnya, ibu yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berdaya saing sehingga upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir harus terus ditingkatkan dan menjadi perhatian bersama.
“Upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir bukan hanya program kesehatan semata, tetapi investasi besar untuk masa depan. Karena satu nyawa ibu dan satu nyawa bayi sangat berarti bagi masa depan keluarga dan masa depan daerah ini,” ujar Bupati Maesyal.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Salah satu indikatornya terlihat dari penurunan angka kematian ibu (AKI) yang turun dari 34 kasus pada tahun 2024 menjadi 23 kasus pada tahun 2025.
“Alhamdulillah, kita melihat adanya penurunan angka kematian ibu dari 34 kasus pada tahun 2024 menjadi 23 kasus pada tahun 2025. Ini merupakan capaian yang patut kita syukuri dan menjadi hasil dari kerja bersama seluruh pihak,” katanya.
Meski demikian, Bupati Maesyal juga mengingatkan bahwa angka kematian bayi (AKB) masih menjadi perhatian serius karena angka kasus pada tahun 2024 dan tahun 2025, masih belum ada perubahan yang cukup signifikan. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi evaluasi bersama untuk memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh.
Menurut dia, tingginya sasaran kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang membutuhkan kesiapan pelayanan kesehatan yang semakin optimal, cepat, tepat, dan terintegrasi. Mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga bayi lahir harus mendapatkan pengawasan dan pelayanan kesehatan yang aman serta berkualitas.
“Saya minta Tim Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir agar terus meningkatkan pemantauan, monitoring, evaluasi, serta respons cepat terhadap setiap potensi risiko yang terjadi di lapangan. Kita harus memastikan tidak ada keterlambatan penanganan, tidak ada kendala rujukan, dan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, dr. Hendra Tirmizi, menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk percepatan menekan angka kematian ibu dan bayi.
Kegiatan ini mempertemukan dan mengumpulkan seluruh pihak terkait, mulai dari manajemen rumah sakit, para kepala Puskesmas, BPJS Kesehatan, hingga organisasi profesi guna menciptakan komitmen dan tindak lanjut yang nyata di lapangan.
"Tim ini memiliki fungsi strategis untuk memberikan masukan serta melakukan tinjauan (review) mendalam terhadap kegiatan penanganan pada tahun-tahun sebelumnya, yang nantinya akan dijadikan dasar evaluasi bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun langkah penanganan yang lebih efektif," jelas Hendra
Dinkes juga telah menjalankan berbagai upaya konkret untuk memaksimalkan pelayanan, meliputi pembangunan sistem rujukan yang terintegrasi, pemberian penyuluhan intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara berkala, hingga penguatan mutu dan kapasitas para tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas maupun rumah sakit.
"Meskipun angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang saat ini sudah berada di bawah rata-rata angka nasional, kami (Dinkes) tetap berkomitmen penuh untuk terus menurunkannya agar lebih rendah dari capaian tahun 2025," pungkasnya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru tahun ajaran 2026/2027 harus benar-benar transparan dan obyektif
Hal tersebut ditegaskan Bupati Maesyal Rasyid saat membuka acara sosialisasi dan deklarasi komitmen bersama SPMB Tahun 2026 di Hotel Lemo, Selasa (19/20/26)
"Alhamdulillah, acara ini dihadiri langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Banten untuk bersama-sama berkomitmen penerimaan murid baru harus betul-betul transparan dan obyektif, tidak ada pungutan apapun untuk penerimaan murid baru tahun 2026," tegas Bupati Maesyal Rasyid
Dalam sambutannya, dia mengatakan bahwa acara tersebut merupakan langkah awal menguatkan semangat, keyakinan dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.
"Tadi sudah dibacakan deklarasi, ada 7 poin salah satunya adalah poinnya transparan dan metode pelaksanaan. Ini adalah awal komitmen kita bersama untuk menguatkan keyakinan dan semagat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan," ujarnya
Selain transparansi yang menjadi salah satu dari 7 point deklarasi, dia juga menyoroti metode pelaksanaan penerimaan SPMB tahun 2026. Dia mengungkapkan ada 4 metode penerimaan yang akan digunakan untuk SPMB di seluruh jajaran satuan pendidikan negeri yang ada di Kab. Tangerang
"Ada 4 metode yang masih kita laksanakan antara lain melalui metode afirmasi, metode prestasi, domisili dan juga mutasi. Ini masih kita gunakan juga karena undang-undangnya masih mengatur itu dan sistemnya ada dua, sistem online dan offline," jelasnya
Dia juga meminta seluruh pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan SPMB untuk konsisten melaksanakan 7 point yang telah dideklarasikan agar pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih tertib, lancar dan transparan
"Lebih penting lagi adalah supaya anak-anak usia sekolah tidak putus sekolah. Saya minta kepada seluruhnya, konsisten dan loyal melaksanakan point-poin yang dideklarasikan hari ini, supaya pelaksanaan SPMB bisa lebih tertib administrasi, tertib teknis dan benar-benar transparan," tegasnya
Pihaknya juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak kecewa apabila anaknya tidak bisa diterima di sekokah negeri. Pemerintah daerah berkomitmen tidak ada perbedaan pengakuan dan perlakuan.
"Tidak ada perbedaan perlakuan dan pengakuan. Enggak masuk di negeri, di swasta pun kita sudah memulai gratiskan secara bertahap. InsyaAllah, mudah-mudahan tahun 2028 atau maksimal 2029, SD-SMP swasta umum gratis bisa tuntas semua," pungkasnya
Kepala Dinas Pendidikan, Dadan Gandana mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan SPMB yang transparan, akuntabel, objektif serta berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang
"Pelaksanaan SPMB tahun ini menggunakan basis sistem daring dan luring, kita sesuaikan dengan kondisi kewilayahan yang ada di Kabupaten Tangerang. Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027, penggunaan sistem daring ada di 51 SMPN dari 95 SMPN yang ada," ungkap Dadan
Lanjut dia, kegiatan sosialisasi diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Tangerang, baik langsung maupun secara virtual daring. Pihaknya berharap melalui kegiatan sosialisasi in, seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan mekanisme tahapan serta prinsip pelaksanaan SPMB tahun 2026.
"Perbaikan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini antara lain adalah penguatan sistem teknologi bekerjasama dengan Dinas Kominfo dan Pusdatin Dikdasmen, kemudian peningkatan proses transparansi dan proses seleksi penguatan verifikasi dan validasi data calon murid, optimalisasi layanan pengaduan masyarakat serta pengawasan bersama lintas sektor," jelasnya. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Di sela acara Dialog Interaktif yang digelar di Gedung GSG Pemda Tigaraksa,Kabupaten Tangerang.
CEO Badak Perkasa Group, Bapak Sudirman Indra, memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep Bank Air kepada para peserta.
Dalam kesempatan tersebut, Sudirman Indra menjelaskan bahwa Bank Air merupakan sistem konservasi air yang berfungsi layaknya tabungan. Air hujan yang melimpah saat musim penghujan ditampung dan dikelola, untuk kemudian digunakan kembali saat musim kemarau atau ketika kebutuhan air meningkat.
“Bank Air adalah solusi nyata untuk menjaga keseimbangan ekosistem air. Selain mengurangi risiko banjir, sistem ini memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat dan industri,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan penerapan Bank Air sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, Badak Perkasa Group berkomitmen mendukung program ini sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan perusahaan.
Acara Dialog Interaktif yang dihadiri jajaran Pemda Kabupaten Tangerang, dinas terkait, serta perwakilan masyarakat dan dunia usaha berlangsung dinamis. Banyak peserta yang aktif bertanya terkait teknis pelaksanaan, manfaat ekonomi, dan skema kerja sama dalam penerapan Bank Air.
Pihak Pemda Kabupaten Tangerang menyambut positif inisiatif ini. Diharapkan, pemahaman yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pengelolaan air yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim di wilayah Tangerang.
Dengan paparan ini, Badak Perkasa Group menegaskan perannya tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendorong solusi lingkungan yang berkelanjutan.
LEBAK, lensafokus.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Lebak.
Ajakan tersebut disampaikan dalam agenda membangun kolaborasi bersama DLH Kabupaten Lebak yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari komunitas peduli lingkungan, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga instansi terkait.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Irvan Suyatupika, mengatakan penanganan persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Permasalahan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Perlu adanya dukungan dan kerja sama dari semua elemen masyarakat agar program-program lingkungan dapat berjalan maksimal,” ujar Irvan saat menerima kunjungan pengurus PWI Lebak, Selasa (19/05/2026).
Menurutnya, sejumlah persoalan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian antara lain pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, hingga perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta diajak membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
DLH Kabupaten Lebak berharap sinergi lintas sektor yang dibangun dapat memperkuat efektivitas program-program lingkungan sekaligus menghadirkan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami ingin kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan Kabupaten Lebak yang lebih bersih, hijau, dan sehat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Lebak, RA Sudrajat, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi bersama DLH Kabupaten Lebak dalam mendukung program pelestarian lingkungan melalui peran media dan edukasi kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak yang menilai sinergi antara pemerintah, lembaga, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Lebak. (Red)
LEBAK, lensafokus.id – Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Anggalan, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, berlangsung lancar dan sukses, Selasa (19/05/2026). Dalam pemilihan tersebut, Iik Apandi berhasil unggul telak dengan perolehan 49 suara.
Ketua Panitia Pilkades PAW Desa Anggalan, Muchtar, mengatakan pelaksanaan pemilihan telah berjalan sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2021 tentang tata cara pemilihan kepala desa antar waktu.
“Alhamdulillah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Anggalan berjalan lancar sesuai tahapan yang telah diatur,” kata Muchtar usai pelaksanaan musyawarah desa.
Ia menjelaskan, mekanisme Pilkades PAW berbeda dengan pilkades reguler. Jika pilkades reguler melibatkan seluruh warga yang memiliki hak pilih, maka Pilkades PAW dilaksanakan melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga.
Pada pemilihan tersebut terdapat tiga calon kepala desa PAW, yakni Hendri Wiguna nomor urut 1, Iik Apandi nomor urut 2, dan Rapiudin nomor urut 3.
Dari total 80 peserta musyawarah desa yang memiliki hak suara, Hendri Wiguna memperoleh 1 suara, Iik Apandi meraih 49 suara, sedangkan Rapiudin mendapatkan 30 suara.
“Berdasarkan hasil musyawarah desa, saudara Iik Apandi memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan terpilih,” ujarnya.
Muchtar menambahkan, panitia selanjutnya akan segera melaporkan hasil pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk diteruskan kepada Bupati Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Terkait jadwal pelantikan kepala desa PAW terpilih, menurutnya, pelaksanaan akan dilakukan setelah Surat Keputusan Bupati Lebak diterbitkan.
“Yang terpenting sekarang, hasil pemilihan segera dilaporkan agar proses administrasi pelantikan bisa segera berjalan,” katanya.
Pelaksanaan musyawarah desa tersebut turut dihadiri unsur kecamatan, BPD, penjabat kepala desa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Sementara itu, Iik Apandi mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan masyarakat Desa Anggalan. Ia berkomitmen membangun komunikasi dan mempererat silaturahmi dengan warga setelah terpilih sebagai kepala desa PAW.
“Insyaallah ini amanah. Semoga ke depan Desa Anggalan bisa lebih baik dan berkembang lagi. Tentunya semua itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat,” ujar Iik Apandi. (Cecep)
TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, melepas 96 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah/2026. Pelepasan ini dilakukan dalam Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Raden Aria Yudhanegara, Senin (18/5/2026).
Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, menyatakan tim ini merupakan kolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Banten II. Petugas tersebut akan disebar untuk memonitor ketersediaan dan kelayakan hewan kurban di wilayah Kabupaten Tangerang.
"Mereka bertugas mengecek apakah hewan sehat, tidak cacat, dan memenuhi syariat Islam. Kami ingin masyarakat tenang dan aman saat membeli hewan kurban," ujar Ujang.
Pemeriksaan di lapak pedagang dimulai pada tanggal 19-26 Mei 2026, sedangkan pemeriksaan hewan setelah dipotong akan dilakukan pada 27-31 Mei 2026. Secara total, DPKP menerapkan tiga tahapan pengawasan, yang diawali dengan pembekalan petugas dan peternak sejak awal Mei lalu.
Pada tahap kedua (saat pemotongan), DPKP bekerja sama dengan MUI dan IPB. Kolaborasi ini bertujuan mengedukasi tata cara penyembelihan yang higienis dan sesuai syariat Islam agar kualitas daging terjamin.
Tahap ketiga dilakukan pasca-pemotongan hingga tiga hari tasyrik. Tim khusus akan memeriksa daging dan jeroan untuk mendeteksi dini adanya cacing atau penyakit lainnya.
"Jika ditemukan organ yang mengandung cacing, petugas akan langsung melokalisirnya sesuai aturan. Langkah ini diambil demi menjamin masyarakat menerima daging kurban yang aman dan berkualitas tinggi," pungkasnya.
DPKP juga mengantisipasi penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) melalui pemeriksaan rutin dan vaksinasi yang sudah digencarkan jauh-jauh hari.
Titik penjualan diprediksi melonjak dari tahun lalu yang mencapai 600 titik. Ujang mengimbau masyarakat agar selektif dan membeli hewan di lapak resmi yang telah diperiksa petugas.
Sementara itu, salah satu petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban perwakilan PDHI Banten II, drh. Reni Sulistyaningsih, menjelaskan pemeriksaan fokus pada dua tahap yaitu pre-mortem (sebelum disembelih) dan post-mortem (setelah disembelih).
"Sebelum disembelih, kita cek kelayakan fisik dan syariatnya. Setelah disembelih, organ dalam diperiksa agar bebas dari parasit seperti cacing hati," jelas drh. Reni.
Tahun ini, perhatian khusus diberikan pada Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan memeriksa mulut dan kaki hewan. Jika PMK parah, pemotongan ditunda. Namun, sesuai Fatwa MUI, hewan bergejala ringan yang tetap aktif dinilai sah untuk berkurban. (Red)