Tangerang, lensafokus.id – Satu tahun kepemimpinan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menunjukkan berbagai capaian positif dalam pembangunan daerah. Melalui sejumlah program strategis, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus mendorong kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah di berbagai sektor.

Berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan data capaian pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang meningkat dari 5 persen pada 2024 menjadi 5,27 persen pada 2025.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan dari 76,19 pada 2024 menjadi 76,74 pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu, usia harapan hidup masyarakat turut meningkat dari 75,34 tahun menjadi 75,63 tahun.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka juga berhasil ditekan dari 6,06 persen menjadi 5,94 persen, sedangkan tingkat kemiskinan menurun dari 6,55 persen menjadi 6,42 persen.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga membuahkan hasil dengan penurunan angka stunting dari 7,7 persen menjadi 6 persen.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang inovatif dan modern melalui program PRIMA (Pemerintahan Inovatif, Maju, dan Smart), Pemkab Tangerang terus mendorong digitalisasi layanan publik.

Digitalisasi layanan kependudukan kini telah diterapkan di seluruh kecamatan. Selain itu, Gerai Pelayanan Publik (GPP) telah beroperasi di Mall Ciputra dan Intermoda BSD, serta Mal Pelayanan Publik Pasar Kemis yang segera hadir untuk memperluas akses pelayanan masyarakat.

Pemerintah daerah juga membangun Command Center Kabupaten Tangerang guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data terpadu.

Di bidang sumber daya manusia, Pemkab Tangerang juga melakukan penataan ASN melalui pengangkatan 475 CPNS, 1.219 PPPK Tahap I, 177 PPPK Tahap II, serta 8.205 PPPK paruh waktu.

Melalui program PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah), Pemkab Tangerang terus memperkuat perekonomian masyarakat.

Salah satu programnya adalah penyaluran bantuan pangan sebanyak 17,25 ton beras kepada 1.725 kepala keluarga di setiap desa atau kelurahan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Selain itu, pemerintah juga membentuk Kelompok Ekonomi Petani (KEP) di 10 desa serta 25 Desa Mandiri Pangan untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pemkab Tangerang juga menggelar operasi pasar Gerakan Pangan Murah dengan menyalurkan 9.000 paket sembako kepada masyarakat.

Di sektor usaha mikro, sebanyak 821 UMKM mendapatkan pendampingan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif dan pusat UMKM.

Sementara itu, layanan Kartu Pencari Kerja (AK-1) mencatat 28.201 pencari kerja terdaftar, dengan 23.225 orang berhasil mendapatkan pekerjaan dari total 25.168 lowongan kerja yang tersedia.

Di sektor kesehatan melalui program TUNAS (Talenta Unggul Generasi Sehat), Pemkab Tangerang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100,49 persen atau menjamin perlindungan kesehatan bagi 3,5 juta penduduk.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga telah dimanfaatkan oleh 1.381.215 warga, melebihi target yang ditetapkan.

Selain itu, sebanyak 7.620 balita dan 1.250 ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis (KEK) menerima bantuan makanan tambahan bergizi.

Pemerintah daerah juga menambah 38 unit ambulans serta melakukan rehabilitasi 35 puskesmas dan puskesmas pembantu guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Dalam sektor pendidikan melalui program SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak), Pemkab Tangerang menghadirkan program sekolah swasta gratis yang menjangkau 44 SD swasta dan 116 SMP swasta, dengan total 35.784 siswa penerima manfaat.

Selain itu, Beasiswa Tangerang Gemilang diberikan kepada 235 mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, serta beasiswa bagi 419 guru PAUD yang terdaftar dalam sistem dapodik.

Pemkab Tangerang juga membangun 44 Asrama Pondok Pesantren (Aspontren) serta merehabilitasi 138 ruang kelas SD dan SMP.

Untuk mendukung akses pendidikan, pemerintah daerah juga mengoperasikan 15 unit bus sekolah gratis yang melayani 14 kecamatan dan lebih dari 3.500 siswa pada tahap awal.

Dalam mendukung konektivitas wilayah, Pemkab Tangerang membangun jalan baru sepanjang 20,5 kilometer, serta melakukan rekonstruksi jalan sepanjang 10,3 kilometer dan rehabilitasi jalan sepanjang 13,3 kilometer.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 58,14 kilometer serta membangun 15 jembatan baru.

Upaya pengendalian banjir juga dilakukan melalui pembangunan drainase sepanjang 9,29 kilometer, 6 unit stasiun pompa banjir, serta normalisasi sungai sepanjang 17,15 kilometer.

Pemerintah daerah juga membangun tanggul sungai sepanjang 11,4 kilometer, 701 unit sarana air bersih, dan 1.377 unit septic tank untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Tangerang juga berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi.

Di antaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-17 kali berturut-turut, predikat “Sangat Inovatif” dalam Innovation Government Award 2025, serta Terbaik I Paritrana Award tingkat nasional atas komitmen perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, Bupati Tangerang juga meraih Top Pembina BUMD Awards 2025, serta Kabupaten Tangerang memperoleh penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian HAM RI.

Di tingkat Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang juga menorehkan sejumlah prestasi seperti Juara Umum MTQ XXII Provinsi Banten, Peringkat Kedua Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, serta Juara I Paritrana Award Provinsi Banten.

Dengan berbagai capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang optimistis pembangunan daerah akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda dalam rangka persiapan menjelang Idulfitri dan arus mudik 1447 H di wilayah Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (10/3/26).

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menjelaskan bahwa rakor tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah bersama unsur Forkopimda dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran dan selama hari raya Idulfitri

“Kami memastikan seluruh perangkat daerah bersama TNI, Polri, dan instansi terkait telah melakukan berbagai persiapan agar arus mudik dan perayaan Idulfitri dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif di wilayah Kabupaten Tangerang,” ujar Maesyal.

Ia mengatakan, berbagai sektor telah menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari pengamanan, pengaturan lalu lintas, pelayanan kesehatan, hingga pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

“Sinergi antarinstansi sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik dan libur Lebaran dapat berjalan optimal,” katanya.

Lanjut dia, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang akan terus menguatkan sinergi dengan kepolisian dan Satpol PP untuk mengatur lalu lintas serta pengamanan di sejumlah titik strategis. Sebanyak 19 pos pengamanan yang terdiri dari 15 pos pantau dan 4 pos gabungan telah disiapkan

“Keberadaan pos-pos tersebut diharapkan dapat membantu pengawasan dan pengendalian arus kendaraan sehingga mobilitas masyarakat selama mudik tetap lancar,” jelasnya.

Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Tangerang juga akan membantu pengamanan mulai 14 hingga 25 Maret 2026 dengan menurunkan ratusan personel di sejumlah titik.

“Sebanyak 277 personel Satpol PP akan disiagakan di 10 pos pengamanan serta 9 titik objek wisata untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama periode libur Lebaran,” ungkapnya.

Dari sektor keamanan, jajaran kepolisian juga telah menyiapkan personel untuk mendukung pengamanan. Polresta Tangerang mengerahkan total 232 personel dengan rata-rata 184 personel bertugas setiap harinya, termasuk pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diperkirakan mengalami peningkatan kunjungan saat Lebaran.

“Selain itu, Polres Metro Tangerang Kota juga siap mengamankan Operasi Ketupat Jaya 2026 dengan menyiapkan tujuh pos pengamanan di wilayah hukumnya,” tambahnya.

Dari sisi pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang akan membuka pos kesehatan mulai 14 Maret 2026 dengan menyiagakan 264 tenaga kesehatan di berbagai pos pengamanan selama 24 jam serta di lokasi wisata hingga pukul 21.00 WIB.

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menambahkan bahwa pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran agar tetap stabil dan terjangkau masyarakat

“Memang ada sedikit kenaikan pada beberapa komoditas, tetapi secara umum masih cukup stabil. Kami terus memantau terutama pada komoditas penting seperti daging dan cabai rawit agar ketersediaan dan harganya tetap terkendali,” ujar Intan. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id - Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Tangerang menggelar bazar olahan Ikan di Gedung Usaha-Usaha Daerah (GUD) lantai 2, depan kantor Diskan Kabupaten Tangerang, Selasa (09/03/2026).

Bazar tersebut memfasilitasi kelompok-kelompok pengolah dan pemasar binaan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dengan produk olahan ikan yang siap konsumsi.

Pohan dari Diskan mengatakan, bazar ini dilakukan secara rutin setiap bulan. Hal tersebut untuk memperkenalkan hasil usaha UMKM dari sektor perikanan, sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat untuk menikmati beragam olahan ikan berkualitas.

“Sebanyak 10 pelaku usaha turut serta dalam pelaksanaan Bazar berbagai produk olahan ikan sebagai pilihan konsumsi bagi masyarakat.

Dia menjelaskan, Program bazar olahan produk perikanan tersebut sudah dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan konsumsi ikan.

Dia berharap dan mengajak masyrakat atau pegawai Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa meramaikan bazar olahan ikan tersebut, karena banyak berbagai macam olahan ikan yang bisa di konsumsi. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang menggelar Pemeriksaan Persyaratan Teknis Operasional Kendaraan Bermotor (Ramp Check) pada beberapa unit Angkutan Penumpang dalam Program Mudik Lebaran Gratis, di UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan (PPTP) Dishub, Kecamatan Sukamulya, Senin (09/03/2026).

Ramp Check merupakan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan manifestasi kelaikan operasional angkutan penumpang untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang Mudik Lebaran Gratis Tahun 2026.

Dalam kesempatannya, Kepala Bidang Keselamatan pada Dishub Kabupaten Tangerang, Surachman menjelaskan pemeriksaan kelaikan armada yang akan digunakan Program Mudik Lebaran Gratis Kabupaten Tangerang Tahun 2026 secara keseluruhan sebanyak 56 armada.

"Kami telah melakukan pemeriksaan mulai dari tanggal 4 s.d. 6 Maret sebanyak 25 unit armada bus, Untuk unit angkutan penumpang lainnya akan dilakukan tanggal 10 sekitar 14 unit kendaraan" ungkapnya.

Lanjutnya, menyebutkan saat ini sebanyak 17 armada yang kami lakukan pemeriksaan. Kegiatan Ramp Check ini meliputi Administrasi Kendaraan terdiri dari STNK, KPS, KIR, dan Administrasi Pengemudi yaitu SIM. Disamping itu dilakukan pula pemeriksaan terhadap Fisik Kendaraan meliputi sistem pengereman, kondisi ban, wifer, lampu, klakson (termasuk tidak membenarkan menggunakan klakson telolet), break tester, safety belt pengemudi dan penumpang, APAR, pemukul kaca, dan lainnya.

"Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat armada yang perlu disempurnakan khususnya pada terhalangnya pintu darurat oleh kursi penumpang sehingga perlu dilakukan normalisasi", kata Surachman.

Pihaknya secara tegas kepada PO Bus agar hasil Ramp Check untuk ditindaklanjuti dan di tunggu sampai 3 hari kedepan di jam kerja.

"Kita tidak ingin armada yang beroperasi nanti menimbulkan hal-hal yang memberikan penilaian buruk terhadap manifestasi keselamatan lalu lintas", tegasnya.

Ia berharap dengan adanya Ramp Check ini dapat mengetahui kelaikan fisik kendaraan dan administrasi sehingga dapat beroperasi dengan baik dan dapat menjamin keselamatan dalam berlalu lintas dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya.

"Kami berharap armada bus yang digunakan dapat beroperasi dengan laik dan aman, serta para Pemudik dapat merasa nyaman selama perjalanan hingga tiba di tujuan dengan selamat, "Mudik Aman, Mudik Nyaman Bersama Dishub Kabupaten Tangerang", tutupnya. (Red)

Lebak, lensafokus.id – Penutupan Rumah Aspirasi Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Selasa (10/3/2026), memicu polemik dan menjadi perbincangan hangat di ruang publik.

Bangunan yang selama ini dikenal sebagai rumah aspirasi milik Bupati Lebak tersebut kini tidak lagi beroperasi setelah aktivitas di dalamnya dihentikan. Penyegelan dilakukan atas perintah tokoh masyarakat Lebak, Mulyadi Jayabaya (JB).

Langkah tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya praktik transaksional jabatan yang disebut-sebut terjadi di lokasi tersebut.

Menanggapi polemik tersebut, Bendahara Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Fahmi, angkat bicara. Ia menilai jika dugaan praktik jual beli jabatan tersebut benar terjadi, maka persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada penutupan lokasi semata.

“Sebagai aktivis sekaligus Bendahara Umum PGK, saya meminta kepada Pak JB jika memang benar ada praktik transaksional jabatan, maka sebaiknya segera dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum,” ujar Fahmi, Selasa (10/3/2026).

Menurut Fahmi, jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang tidak boleh diperjualbelikan dalam bentuk apa pun. Jika praktik semacam itu benar terjadi, hal tersebut dinilai dapat merusak sistem birokrasi serta mencederai kepercayaan masyarakat.

“Jabatan itu bukan untuk diperjualbelikan. Itu amanah yang harus dijaga. Karena itu jika ada indikasi seperti yang berkembang saat ini, harus diusut secara terbuka,” tegasnya.

Fahmi juga mendorong agar dugaan tersebut dilaporkan langsung ke lembaga penegak hukum tingkat pusat guna memastikan proses penanganan berjalan transparan.

“Kalau memang ada indikasi kuat, saya mendorong agar laporan itu bisa langsung disampaikan ke Kejaksaan Agung agar semuanya menjadi terang,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat sipil dan kalangan aktivis akan terus mengawal isu tersebut agar tidak berhenti hanya pada penutupan lokasi tanpa adanya kejelasan lebih lanjut.

“Kita akan kawal isu ini bersama. Jangan sampai hanya disegel atau ditutup, tetapi tidak ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban jika memang diduga ada penyelewengan,” pungkasnya. (Cecep)

Lebak, lensafokus.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi bagi pelajar justru menuai sorotan dari warga. Salah satu warga Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, melayangkan protes setelah menemukan dugaan makanan yang dinilai tidak layak dan minim kandungan gizi yang dibagikan kepada siswa sekolah.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (10/03/2026) di SMAN 4 Citeras, yang menerima distribusi makanan dari program MBG.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, menu makanan yang diterima siswa di antaranya satu buah pisang, satu bungkus kacang, satu butir telur, serta makanan ringan yang diduga memiliki nilai gizi sangat minim.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan menu yang diberikan kepada para siswa. Ia menilai makanan tersebut jauh dari standar makanan bergizi yang seharusnya diberikan melalui program pemerintah.

“Kalau dilihat dari mana gizinya? Dalam satu minggu anak saya juga hanya mendapatkan makanan dari program MBG sekitar dua kali saja,” ungkap warga tersebut.

Menurutnya, protes dari warga muncul setelah sejumlah siswa menunjukkan makanan yang mereka terima kepada orang tua dan warga sekitar.

“Anak-anak memang bisa memakan makanan itu, tapi tidak mencerminkan makanan bergizi seperti yang dijanjikan dalam program,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa lokasi penyedia atau dapur program MBG yang mendistribusikan makanan tersebut diduga berada di sekitar SPPG dekat SPBU Cisalam.

Kejadian ini membuat para orang tua merasa khawatir terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa melalui program MBG. Warga berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi karena program makan bergizi seharusnya memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak, bukan justru menimbulkan keresahan.

Sebagai tindak lanjut, warga berharap pihak terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa, sekaligus melakukan evaluasi terhadap penyedia makanan dalam program tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pihak penyedia makanan maupun instansi terkait dapat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak diharapkan dapat berjalan dengan pengawasan lebih ketat, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang para siswa. (Cecep)