Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang resmi meluncurkan Program Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN) sebagai upaya strategis untuk menjawab kebutuhan hunian yang layak, sehat, dan manusiawi bagi para santri. Peluncuran program ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Launching Program ASPONTREN Tingkat Kabupaten Tangerang yang dibuka langsung oleh Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, Jum'at (23/05/25)
“Program ASPONTREN tidak hanya menghadirkan sarana sanitasi yang memadai, tetapi juga menjawab kebutuhan akan hunian yang layak, sehat, dan manusiawi bagi para santri. Ini merupakan bagian penting dalam mendukung kenyamanan belajar sekaligus peningkatan mutu pendidikan pesantren secara menyeluruh,” ujar Bupati Maesyal Rasyid dalam sambutannya.
Bupati menjelaskan bahwa ASPONTREN merupakan kelanjutan dan pengembangan dari program SANITREN (Sanitasi Pesantren) yang telah berhasil membangun lebih dari 700 unit sanitasi di berbagai pondok pesantren se-Kabupaten Tangerang. Tahun ini, ditargetkan pembangunan 75 unit sanitasi bisa diselesaikan. Program ASPONTREN ini juga salah satu wujud komitmen Pemkab Tangerang dalam mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di bidang pendidikan yang inklusif, kesehatan lingkungan, dan penyediaan infrastruktur dasar.
“Ini adalah bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap penguatan peran pesantren, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembangunan karakter dan akhlak generasi muda,” tegas Bupati.
Pihaknya meminta semua pihak untuk bersama-sama berkolaborasi dan mendukung pelaksanaan ASPONTREN dalam rangka mewujudkan pesantren yang unggul, bersih, sehat, dan berdaya saing demi masa depan Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang.
Plt. Asisten Daerah I Bidang Kesejahteraan dan Kesra, Firzada Mahallai, dalam laporannya menyampaikan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang tidak hanya mendidik ilmu agama tetapi juga membentuk karakter santri yang disiplin dan mandiri. Seiring meningkatnya jumlah santri dan pondok pesantren di Kabupaten Tangerang, kebutuhan akan fasilitas asrama yang layak menjadi semakin mendesak.
“Banyak pondok pesantren yang masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal tempat tinggal santri. Kondisi asrama yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kelayakan berdampak pada kenyamanan dan kualitas pembelajaran,” kata Firzada.
Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang 2025–2030, Pemkab menargetkan kurang lebih pembangunan 700 asrama di 700 pondok pesantren. Tahap awal, sebanyak 45 unit akan dibangun pada tahun 2025 dan secara bertahap hingga mencapai target penuh. (Red)
Tangerang, lensafokus.id — RSUD Balaraja menggelar kegiatan bakti sosial berupa operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Jum'at,(23/5/25).
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid yang hadir langsung pada kegiatan tersebut menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran RSUD Balaraja atas inisiatif luar biasa ini. Kegiatan ini juga bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak.
"Hari ini, Jumat yang penuh berkah, saya hadir untuk menyaksikan langsung kegiatan bakti sosial yang sangat mulia ini. Ada 23 pasien, mulai dari usia 3 bulan hingga 26 tahun, yang mendapat layanan operasi bibir sumbing secara gratis. Tidak hanya operasi, pasien juga mendapatkan pengobatan lanjutan, bantuan sembako,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid
Dia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan fisik, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi psikologis anak-anak. Anak-anak yang tadinya malu dan tidak percaya diri karena kondisi mereka, setelah operasi diharapkan aspek psikologisnya akan berubah dan lebih percaya diri.
“Anak-anak yang sebelumnya merasa rendah diri, kini punya harapan dan motivasi baru untuk tumbuh dan berkembang lebih baik,” imbuhnya.
Lanjut dia, selain operasi bibir sumbing, RSUD Balaraja juga telah meluncurkan layanan pengantaran obat ke rumah pasien bekerja sama dengan JNE, guna mengurangi antrean dan meningkatkan kenyamanan layanan. Berbagai terobosan yang dilakukan ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih humanis, responsif, dan inklusif.
"Kita berencana memperluas program serupa di RSUD lainnya, termasuk RSUD Tigaraksa dan RSUD Pakuhaji, sebagai bagian dari komitmen peningkatan layanan kesehatan bagi seluruh warga," tandasnya
Dalam kesempatan yang sama, Plh. Direktur Utama RSUD Balaraja, dr. Aang, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 23 pasien, 20 di antaranya berasal dari Kabupaten Tangerang dan sisanya berasal dari Serang dan Bogor. Pihaknya juga bekerja sama dengan Yayasan Ismail Trail dan didukung oleh tim dokter spesialis bedah plastik serta berpartisipasi aktif seluruh tenaga medis dan manajemen RSUD Balaraja.
"Operasi bibir sumbing bukan hanya menyelesaikan masalah fisik, tetapi juga membantu anak-anak agar dapat bersosialisasi dengan lebih percaya diri. Kami berharap mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan berdaya saing,” jelas dr. Aang. (Red)
LEBAK, lensafokus.id - Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) hari ini 22 Mei 2025 merayakan Milad ke-27. Organisasi yang didirikan para wartawan senior ini lahir tanggal 22 Mei 1998, sehari setelah lengsernya Orde Baru. KWRI lahir bukan sekadar sebuah organisasi, tetapi tonggak sejarah dan simbol perlawanan terhadap pembungkaman, kooptasi kekuasaan, dan dominasi kapitalisme media.
Pada perayaan Milad ke-27, KWRI memang tak ada acara seremoni atau sebuah pesta. Tapi mengajak kepada seluruh rekan pers yang bernaung dalam wadah organisasi ini, untuk merenung sejenak dan merefleksikan diri pentingnya penegakan jati diri sebagai jurnalis yang menyuarakan kepentingan rakyat, menyuarakan kebenaran di tengah hegemoni.
Ketua Umum DPP KWRI, Bung Ozzy S Soediro, dengan tegas mengingatkan seluruh insan pers untuk kembali pada makna sejati dari kebebasan pers. Di era yang konon telah merdeka, justru masih terdapat media dan jurnalis yang meninggalkan kemerdekaannya. Mereka tidak lagi netral, bahkan tak segan menggadaikan idealismenya menjadi alat kekuasaan dan partai politik tertentu. Media tidak lagi berdiri untuk publik, tapi untuk pasar dan kekuasaan. Bentuk baru penjajahan—bukan oleh bayonet, tapi oleh uang dan kekuasaan.
Insan Pers harus berani menyatakan dengan lantang: pers bukan jongos penguasa! Pers adalah pembantu rakyat! Ia berdiri bukan untuk menyenangkan yang berkuasa, tapi untuk mengawasi, mengkritik, dan membela kepentingan publik.
Dalam sejarah panjang bangsa ini, hanya ada dua wajah pers yang layak dikenang: Pers Perjuangan dan Pers Perlawanan. Itulah pers yang sejati. Pers yang berdarah merah dan bertulang putih. Pers yang menjadi martir bagi demokrasi, bukan boneka kekuasaan. KWRI lahir adalah untuk membela nilai tertinggi dalam dunia jurnalistik: kebebasan, independensi, dan tanggung jawab sosial.
"Kebebasan pers bukan kebebasan yang liar. Kebebasan pers adalah kemerdekaan yang disertai keberanian, integritas, dan tanggung jawab moral. Bebas dari tekanan kekuasaan, tapi juga bebas dari godaan kapitalisme media. Jangan pernah jual idealisme demi jabatan atau kedekatan. Kembalilah ke jalan yang merdeka," kata Bung Ozzy yang juga selaku Sekretaris Majelis Pers Indonesia.
Bung Ozzy juga menegaskan bahwa KWRI akan tetap menjadi benteng terakhir kebebasan pers di tengah badai politisasi dan komodifikasi media yang semakin tak terkendali. KWRI tak akan kompromi terhadap siapa pun yang mencoba menjadikan media sebagai alat propaganda.
Membangun Jurnalis yang Bermoral
Sebagai rumah besar wartawan reformasi, KWRI terus menyerukan pentingnya melahirkan generasi jurnalis yang militan dalam berpikir, netral dalam bersikap, dan tegas dalam integritas.
"Insan Pers bukan sekadar pencatat fakta, tapi pelurus realita. Bukan sekadar pengabdi berita, tapi pembela nilai," tegas Bung Ozzy.
Di era sekarang, dibutuhkan jurnalis yang tidak hanya piawai menulis menyusun kata, tapi juga berani menyuarakan yang benar walau sekalipun berisiko. Karena kemerdekaan sejati lahir dari keberanian untuk tidak tunduk pada kemunafikan.
Di usia ke-27 ini, Bung Ozzy, mengingatkan dan mempertegas kembali arah perjuangan KWRI. "Jangan biarkan idealisme kita dijajah. Jangan biarkan pena kita dipaksa tunduk. Jangan biarkan suara pers dibungkam oleh uang atau kekuasaan. Jadilah penjaga demokrasi: karena tanpa pers yang merdeka, suara rakyat akan sirna". (Red)
Lebak, lensafokus.id – Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asidiki Jayabaya, menanggapi serius dugaan praktik pembebasan lahan ilegal oleh PT Lagon Pari Mustika (LPM) di wilayah selatan Lebak. Perusahaan yang berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata ini diduga telah membebaskan ratusan hektare lahan tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.
Bupati Hasbi menyatakan akan segera memanggil Camat Bayah dan Camat Cilograng untuk meminta klarifikasi terkait masalah ini.
"Saya akan meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Camat Bayah dan Cilograng terkait adanya pembebasan tanah di wilayah selatan Lebak. Saya belum mengetahui," tegas Bupati Hasbi pada Rabu (21/5/2025) di Setda Kabupaten Lebak, seraya memerintahkan Bagian Adpim untuk mencatat persoalan ini secara resmi.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan di Lebak berjalan sesuai koridor hukum. "Kita harus menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan. Tidak boleh ada pihak yang seenaknya mengklaim tanah masyarakat tanpa prosedur yang benar," pungkasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, PT LPM, yang dikendalikan oleh seseorang berinisial HAS, disinyalir telah melakukan pembebasan lahan sejak tahun 2019 di beberapa desa, antara lain Desa Sawarna, Sawarna Timur (Kecamatan Bayah), Desa Lebak Tipar, dan Desa Cilograng (Kecamatan Cilograng). Proses pembebasan ini dilakukan atas nama perseorangan dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp30.000 per meter persegi, tergantung status kepemilikan tanah.
Rencananya, PT LPM akan mengembangkan KEK Pariwisata di atas lahan seluas 2.500 hektare yang tersebar di lima desa di dua kecamatan tersebut. Sekitar 150 hektare lahan telah berhasil dibebaskan dari masyarakat dan kini sedang diupayakan untuk dimohonkan hak kepemilikan secara perorangan atas nama HAS dan jaringannya.
Ironisnya, sebagian wilayah yang kini dibebaskan oleh PT LPM sebelumnya telah dibebaskan oleh PT Alam Sawarna (APS) pada tahun 1990-an seluas 3.000 hektare. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum lahan tersebut.
Seorang pejabat di Pemda Lebak yang enggan disebut namanya membenarkan adanya aktivitas pembebasan lahan tersebut. Namun, ia merasa bingung dengan tahapan perizinan yang ditempuh oleh PT LPM. "Saya tidak mengerti, ekspose AMDAL didahulukan, sementara perizinan seperti izin lokasi atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) belum ditempuh," ungkapnya.
Meskipun PT LPM telah melakukan konsultasi publik terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara daring dan luring sejak tahun 2021 hingga 2023, hingga kini belum ada kejelasan bahwa perusahaan tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan perizinan dasar sesuai ketentuan.
Situasi ini semakin rumit mengingat Pemerintah Kabupaten Lebak tengah mengusulkan Geopark Bayah Dome sebagai kawasan strategis daerah. Sebagian wilayah Geopark tersebut diketahui tumpang tindih dengan area yang kini dibebaskan oleh PT LPM. Kondisi ini berpotensi memicu konflik pemanfaatan ruang dan benturan antara kepentingan publik dengan kepentingan korporasi.
Hingga berita ini dimuat, belum berhasil dilakukan konfirmasi kepada pihak PT LPM. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id - Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menerima kunjungan kerja reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029 di Ruang Rapat Wareng Gedung Bupati Tangerang, Kamis (22/5/25).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menyampaikan salam hormat dan bangganya dapat menerima kunjungan ini. Kunjungan ini merupakan bagian dari Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Persidangan Ke-III (Tiga) Tahun Sidang 2024-2025.
"Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat menerima kunjungan kerja reses ini. Kunjungan kerja reses ini menjadi ruang untuk saling berdialog, berdiskusi, dan bertukar informasi untuk memajukan pembangunan wilayah," ujar Intan Nurul Hikmah.
Dia mengatakan salah satu daerah penyangga ibu kota dan pusat pertumbuhan ekonomi di Banten, Kabupaten Tangerang terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program-program unggulan. Tantangan yang dihadapi saat ini dalam pembangunan wilayah, meliputi penataan wilayah, pengendalian banjir, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Untuk itu, melalui kegiatan reses ini, kami berharap mendapatkan masukan dan rumusan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tangerang, baik dari sisi dukungan anggaran, peraturan daerah, maupun program lintas sektor yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten," jelasnya.
Wakil Bupati Intan juga menegaskan peran strategis DPRD dalam pembangunan daerah, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan. Pihaknya berharap berbagai usul, saran dan masukan yang diperoleh pada kunjungan tersebut nantinya bisa menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembangunan di Banten dan Kabupaten Tangerang pada khususnya
"Yang kami harapkan, baik masukan, usulan, dan rekomendasi yang disampaikan bisa menjadi acuan bersama untuk kemajuan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten," tuturnya.
Sementara itu, pimpinan rombongan reses DPRD Banten, Tubagus Luay Sofhani menyampaikan bahwa reses ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan mengkomunikasikan dengan Pemda, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang.
"Kami melakukan reses anggota DPRD masa sidang ke-III dalam rangka menyampaikan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap temuan-temuan dan aspirasi masyarakat di wilayah kabupaten Tangerang," ungkapnya. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id - UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang kembali membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Gelombang 2 tahun 2025 di Aula BLK Disnaker Kecamatan Jayanti, Rabu (21/05/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan, sektor industri di wilayah Kabupaten Tangerang masih memiliki potensi sangat besar untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelatihan Berbasis Kompetensi tersebut diharapkan dapat memberikan bekal kapada peserta untuk memiliki penguasaan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja sehingga mereka siap bersaing di fase kerja yang semakin kompetitif.
"Semoga konsistensi guna menyiapkan SDM yang unggul, adaptif dan siap menghadapi tantangan dunia kerja ini bisa dipahami oleh semua peserta. Untuk itu, ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan semangat," kata Sekda Soma Atmaja yang mewakili Bupati Tangerang saat membuka gelombang 2 Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diikuti 176 peserta hasil seleksi dari 1.1065 pendaftar online.
Sekda Soma Atmaja yang mewakili Bupati Tangerang mengatakan, pelatihan berbasis kompetensi ini merupakan salah saatu langkah konkret Pemkab Tangerang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap memasuki dunia kerja.
"Kegiatan ini adalah salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan SDM sekaligus menekan angka pengangguran," ungkap Sekda Soma Atmaja.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono, menjelaskan bahwa pelatihan berbasis kompetensi ini menyediakan 11 kelas yang antara laian mencakup las listrik, desain grafis, instalasi listrik, menjahit, operator forklip hingga bahasa Jepang.
"Semoga pelatihan yang kami sediakan ini, semua peserta dapat menjalaninya dengan baik dan bisa menjadi bekal masuk dunia kerja yang semakin kompetitif," ujarnya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id – Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Firzada Mahalli membuka kegiatan Penguatan Fungsi Keprotokolan (Pelatihan Master of Ceremony) bagi perangkat Kecamatan, Kelurahan, BUMD serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan (OKP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Rabu (21/6/25).
Dalam sambutannya, Firzada mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian serius untuk peningkatan mutu penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah dengan lebih baik. Kegiatan ini sangat relevan untuk memberikan pemahaman keprotokolan dalam mensukseskan acara resmi dan kenegaraan, serta meningkatkan profesionalisme ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024.
“Tugas protokol bukan sekadar mengatur tempat duduk atau urutan acara, tetapi menjadi perwujudan tata kelola yang profesional dan mencerminkan wibawa daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian serius untuk peningkatan mutu sarana dan prasarana keprotokolan saat penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintahan dengan lebih baik,” jelas Firzada.
Lanjut dia, sarana dan prasarana keprotokolan itu berhubungan dengan orang atau personil, salah satunya adalah pembawa acara atau Master Ceremony (MC). Peranan MC sangatlah krusial dalam membangun suasana, menjaga ritme, dan menyampaikan pesan-pesan penting dalam balutan tutur kata yang terstruktur, komunikatif, dan penuh wibawa. Seorang MC itu merupakan wajah dan suara pertama yang mencerminkan citra institusi.
“MC adalah wajah pertama dan suara pertama yang mencerminkan citra institusi. Perannya sangat krusial dalam membangun suasana, menjaga ritme, dan menyampaikan pesan-pesan penting dalam balutan tutur kata yang terstruktur, komunikatif, dan penuh wibawa. Maka dari itu, kompetensi keprotokolan termasuk keterampilan membawakan acara harus terus diasah dan ditingkatkan sesuai perkembangan zaman,” ungkapnya.
Dirinya berharap dengan adanya pelatihan ini para ASN dapat tampil percaya diri, beretika, dan sesuai aturan keprotokolan, serta memahami teknis tentang jenis-jenis acara dan pendekatan yang tepat dalam membawakan acara di tempat tugasnya masing-masing.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Yudiana mengatakan salah satu tujuan dilaksanakannya Penguatan Fungsi Keprotokolan (Pelatihan Master of Ceremony) ini adalah menciptakan pelayanan kegiatan pimpinan sesuai kewenangan masing-masing OPD berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai standar keprotokolan.
“Tujuan kegiatan ini yaitu salah satunya pelayanan kegiatan pimpinan sesuai kewenangan masing-masing OPD dapat berjalan sesuai standar keprotokolan, khususnya sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah”, ujar Yudiana.
Dia menambahkan kegiatan ini digelar selam 2 (dua) hari dengan jumlah 172 peserta yang terdiri dari para perangkat Kecamatan, Kelurahan, BUMD serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
"Kegiatan ini melibatkan narasumber Widyaiswara dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang akan menyampaikan materi etika dasar keprotokolan", imbuhnya.
Kabag Prokopim Setda, Yudiana berharap semua wawasan, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh para peserta dapat diimplementasikan di lingkup OPD masing-masing.
“Kami berharap apa yang telah diberikan pada kegiatan hari ini, nantinya bisa diterapkan di OPD masing-masing. Bagi bagi bapak-ibu yang ingin bertanya, konsultasi dan koordinasi lebih lanjut terkait teknis suatu acara, kami terbuka dan siap membantu,” pungkasnya. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah membuka High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025, Rabu (21/05/25). Dalam sambutannya, Wabup Intan meminta TPID dan seluruh jajarannya untuk menjaga komitmen dan kosistensi dalam rangka mewujudkan stabilitas ekonomi daerah.
"Peran TPID ini sangat strategis. Saya minta TPID Kabupaten Tangerang terus jaga dan konsisten dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah yang mencakup 4K, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif," kataya.
Menurut dia, stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi harus terus dijaga dan dimonitor secara berkala. Jika inflasi terkendali, maka daya beli masyarakat terjaga dan dunia usaha berkembang serta kesejahteraan rakyak dapat ditingkatkan. Ada enam implementasi langkah konkret pengendalian Inflasi di Kabupaten Tangerang, sebagaimana diinstruksikan oleh Kemendagri.
"Enam langkah konkret tersebut meliputi, melaksanakan sidak pasar, melakukan inspeksi mendadak di sertai pemantauan harga, menggalakkan gerakan menanam, melaksanakan kerjasama antar daerah, merealisasikan penggunaan belanja tidak terduga dan memberikan dukungan transportasi dari APBD," ungkapnya.
Wabup Intan berharap kegiatan High Level Meeting ini berjalan lancar dan menghasilkan langkah-langkah aplikatif dan solutif yang lebih baik ke depannya.
"Semoga High Level Meeting dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif demi mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak kesejahteraan masyarakat," katanya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus berinovasi untbuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak. Salah satu upaya nyata tersebut adalah melalui kegiatan Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Gedung Serbaguna (GSG) Kecamatan Curug. Acara ini dibuka oleh Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, Rabu (21/5/25).
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang terus berionovasi dan berkomitmen menyusun strategi untuk mendorong peningkatan PAD Kabupaten Tangerang.
“Terima kasih kepada Bapenda yang telah bekerja keras dan menunjukkan hasil nyata. Salah satunya dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang kini menjadi penyumbang signifikan terhadap PAD,” ujar Bupati.
Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang tidak lupa akan kewajibannya membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Disadari maupun tidak, masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan atau balik nama kendaraannya secara otomatis juga telah berkontribusi pada pendapatan daerah.
Lanjut dia, dana opsen yang terkumpul dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan penting daerah seperti pembangunan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan moda transportasi, dan pelayanan publik lainnya.
“Jadi, setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan merata. Dengan demikian, setiap warga Kabupaten Tangerang punya kesempatan untuk ikut membangun daerahnya,” imbuhnya.
Dia menegaskan, Pemkab Tangerang mendukung program insentif penghapusan tunggakan pajak yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Nomor 170 Tahun 2025. Program insentif pajak ini diharapakan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus juga menjawab aspirasi masyarakat agar lebih mudah melakukan kewajiannya.
“Bapak Gubernur memahami kondisi masyarakat, karena itu kini masyarakat cukup membayar pajak tahun 2025, maka seluruh tunggakan tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan. Tidak perlu bayar denda, tidak ada sanksi. Cukup satu langkah sederhana: bayar pajak tahun ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi, menyampaikan bahwa realisasi Opsen PKB dan BBNKB telah mencapai Rp222,3 miliar. Rinciannya, Opsen PKB menyumbang Rp136,4 miliar dan Opsen BBNKB sebesar Rp85,8 miliar. Realisasi yang telah dicapai tersebut merupakan hasil dari sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Banten dan berbagai pihak lainnya dalam pengumpulan pajak, serta terus mendorong edukasi masyarakat melalui sosialisasi aktif di berbagai kecamatan.
"Dengan capaian ini, Opsen Pajak menjadi salah satu kontributor terbesar bagi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang," jelas Slamet Budhi.
Lebih lanjut, pihaknya menekankan bahwa pajak daerah, termasuk Opsen PKB dan BBNKB memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu, kepatuhan dan peran aktif masyarakat dalam membayar pajak menjadi elemen krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang.
Pihaknya berharap masyarakat dapat memanfaatkan insentif penghapusan tunggakan pajak yang berlaku hingga 30 Juni 2025 serta semakin paham dan sadar akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid meresmikan Pembangunan PT Kawasan Industri Karya Indah (KIKI) di Kecamatan Pakuhaji, Rabu (21/5/25).
Peresmian PT KIKI yang juga dihadiri Kapolres Metro Kota Tangerang tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti serta pemberian santunan kepada anak kurang mampu.
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengungkapkan bahwa hadirnya pembanguan PT KIKI di Kecamatan Pakuhaji diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Pakuhaji.
"Pembangunan di kawasan industri ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan hadirnya PT KIKI ini, maka akan tercipta lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru sehingga berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Pakuhaji," ungkap Bupati Maesyal Rasyid.
Dia menambahkan, pembangunan PT KIKI menjadi bukti bahwa Kabupaten Tangerang masih menjadi daerah favorit tujuan investasi yang dilirik para investor untuk pengembangan usahanya di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
"Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa Kabupaten Tangerang masih menjadi daerah tujuan investasi yang strategis bagi pengembangan industri dan kegiatan usaha," ujarnya.
Disamping itu, dia mengingatkan pengelola kawasan industri Karya Indah Pakuhaji untuk memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar kawasan industri. Keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif harus menjadi bagian dari semangat pembangunan kawasan tersebut.
"Saya juga ingin mengingatkan agar pengelolaan kawasan industri ini memperhatikan aspek keberlanjutan, menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kontribusi sosial yang nyata bagi masyarakat sekitar," tegasnya.
Menurut dia, sinergi dan kolaborasi yang baik antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan masyarakat harus terus dijaga dan dipelihara dengan baik untuk keberlangsungan dan manfaat bersama yang dapat dirasakan semua pihak.
"Sinergi dan kolaborasi ini penting. Pelaku usaha memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan bekerja pada perusahaan," katanya.
Sementara itu, Direktur PT. Kawasan Industri Karya Indah (KIKI), Sanusi menjelaskan Kawasan Industri Karya Indah ini merupakan lokasi yang sangat strategis untuk pengembangan industri manufaktur, teknologi dan jasa yang bisa menyediakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
"Perkiraannya, kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan kurang lebih 9.500 tenaga kerja yang baru," ungkapnya.
Pihaknya berharap dengan dukungan dari pemerintah daerah, kecamatan, masyarakat dan pihak terkait lainnya, KIKI nantinya bisa menjadi pusat lokasi kawasan industri favorit bagi para pelaku bisnis, baik lokal maupun asing yang akan mengembangkan usahanya lebih lanjut. (Red)
© 2018 Lensafokus.id. All rights reserved. support by pamulang.net
