Tangerang, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengajak Gerakan Pendidikan Indonesia Bersatu (GPIB) Kabupaten Tangerang untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang.
Hal ini disampaikan Wabup Intan saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pendidikan Indonesia Bersatu (DPC GPIB) Kabupaten Tangerang dan Seminar Pendidikan Nasional yang mengusung tema “Pelajar Cerdas, Tangerang Semakin Gemilang Menuju Indonesia Emas 2045”, di Gedung Serbaguna (GSG) Puspemkab Tangerang, Jum'at (31/10/25)
“Saya mengajak seluruh pengurus dan anggota DPC GPIB Kabupaten, mari kita kuatkan sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang,” ujar Wabup Intan.
Dia juga mengatakan GPIB memiliki peran penting dalam memperkuat gerakan pendidikan di akar rumput. GPIB yang mewadahi, para pendidik, aktivis, dan pemerhati pendidikan diharapkan mampu berperan aktif menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi peningkatan mutu pembelajaran. Untuk itu, dia sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas peran dan sumbangsihnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penguatan organisasi dan seminar “Pelajar Cerdas, Tangerang Semakin Gemilang Menuju Indonesia Emas 2045”.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, saya menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus DPC GPIB Kabupaten Tangerang yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang,” ucapnya.
Dia juga menegaskan bahwa Pemkab Tangerang berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan secara terbuka membuka ruang kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu melahirkan pelajar yang berkarakter, berprestasi, dan siap menyambut Indonesia Emas 2045.
“Kami mengalokasikan dana pendidikan bersubsidi, tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, Pemkab Tangerang juga mengupayakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta pembangunan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Ada sekitar 200 siswa yang telah kami kirim untuk menempuh pendidikan di berbagai universitas, bahkan hingga ke Kairo, Mesir,” imbuhnya.
Pihaknya juga menegaskan dengan semakin kuatnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pemerhati pendidikan dan pihak terkait lainnya termasuk dunia usaha, juga akan membuat kualitas Pendidikan di Kabupaten Tangerang semakin baik lagi ke depannya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GPIB Pusat, Ir. Agung Karang, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pengurus daerah dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa GPIB akan terus memperluas kiprah di seluruh provinsi Indonesia dengan fokus utama pada pendidikan yang mencerdaskan dan membangun karakter para generasi penerus bangsa.
“Kami tidak berpolitik. Kami akan terus memperkuat dan memperluas kiprah GPIB di seluruh Indonesia, karena kami paham bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa yang cerdas dan berdaya saing,” tegasnya.
Beliau juga mengajak seluruh pengurus dan anggota GPIB untuk menjadikan acara pelantikan dan seminar pendidikan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarpendidik, akademisi, dan pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Tangerang.
Acara tersebut juga turut dihadiri oleh jajaran pengurus DPP dan DPW GPIB Provinsi Banten, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang, para tenaga pendidik, pelajar, dan pemerhati pendidikan. (Red)
Bekasi, lensafokus.id — Dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi kembali tercoreng. Dugaan pungutan liar (pungli) mencuat dari SMKs Taruna Bhakti, yang disebut-sebut melakukan pungutan sebesar Rp 2.000.000 terhadap setiap calon siswa baru dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Informasi tersebut terungkap dari kesaksian sejumlah siswa yang diwawancarai awak media.
“Memang benar sekolah kami meminta uang sebesar Rp 2 juta untuk penerimaan siswa baru,” ungkap salah satu siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pernyataan itu sontak memantik perhatian publik. Pasalnya, pungutan dalam jumlah besar saat PPDB dianggap tidak wajar dan berpotensi melanggar ketentuan pemerintah mengenai larangan pungutan yang memberatkan peserta didik.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Sekolah SMK Taruna Bakti, Emus, tidak membuahkan hasil. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Emus hanya menjawab singkat dan meminta agar pertemuan dilakukan minggu depan, tanpa memberikan penjelasan terkait dugaan pungutan tersebut.
Sikap tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk ketidaktransparanan dan indikasi penghindaran klarifikasi publik, mengingat isu pungutan di lingkungan pendidikan merupakan persoalan serius yang menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tanpa beban biaya yang tidak sah.
Jika benar terjadi, pungutan sebesar Rp 2 juta tersebut berpotensi melanggar Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang secara tegas melarang pihak sekolah maupun komite melakukan pungutan yang memberatkan peserta didik atau wali murid.
Dalam aturan itu disebutkan, sekolah hanya diperbolehkan menerima sumbangan sukarela, bukan pungutan wajib dengan nominal dan tenggat waktu tertentu.
“Kalau biaya itu diwajibkan dan ditentukan jumlahnya, maka itu sudah masuk kategori pungutan liar, apalagi jika tidak melalui mekanisme komite dan tidak ada dasar hukum yang jelas,” ujar salah satu pemerhati pendidikan di Bekasi yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah SMKs Taruna Bhakti belum memberikan klarifikasi resmi, sementara pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi juga belum mengeluarkan pernyataan terkait dugaan pungli yang kini ramai diperbincangkan masyarakat. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid meminta para pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menggunakan bantuan modal usaha secara transparan untuk kepentingan anggota dan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Maesyal Rasyid saat membuka acara Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana CSR Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jl. Ki Samaun Kota Tangerang, Kamis (30/10/25)
“Bapak ibu, kami sudah mendapatkan dukungan bantuan permodalan CSR. Saya mohon kepada bapak ibu manfaatkanlah bantuan ini dengan transparan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan anggota dan masyarakat,” pinta Bupati Maesyal Rasyid
Lanjut dia, sebanyak 60 KDKMP mendapatkan bantuan dana CSR sebesar 100 juta. Bantuan dana ini digunakan sebagai modal usaha untuk menggerakan roda operasional KDKMP dengan menyediakan komoditi sembako seperti telur, beras, minyak goreng, gas elpiji, dan bahan lainnya yang sangat dibutuhkan para anggota koperasi maupun masyarakat.
“Kita yang pertama ini dikasih CSR, dibantu permodalan untuk mengoperasionalkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 60 koperasi. Bantuan modal ini untuk bisa memutar roda perekonomian rakyat dengan cara menyediakan sembako, gas elpiji dan bahan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.Walaupun sedikit menyalurkan kalau dengan semangat gotong royong dan ketekunan itu, pasti akan terus berputar dan terus bertambah,” ungkapnya
Menurut dia, jati diri koperasi adalah menjalankan aktivitas untuk kepentingan bersama secara gotong royong dengan jalan memberdayakan anggota dan masyarakat pada umumnya yang tujuan utamanya diharapkan dapat menggerakan roda perekonomian di desa untuk kepentingan anggota dan masyarakat desa/kelurahan. Untuk itu ia pun mendorong agar KDKMP di Kabupaten Tangerang agar benar-benar berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya di desa dan kelurahan
“Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sebagai sumber suplai kebutuhan aktivitas produk perekonomian di desa. Yang kedua, nanti kami akan programkan setiap bulan setiap Kecamatan itu ada gerakan pangan murah. Jadi jangan sampai enggak jalan, harus menjadi contoh karena pertama di Indonesia yang menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui CSR,” serunya
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum), Rr. Anna Ratna Maemunah melaporkan bahwa maksud pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terserbut adalah untuk pelatihan, pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan dana CSR yang telah diterima oleh seluruh KDKMP sebesar 100 juta rupiah kepada 60 KDKMP Mockup se Kabupaten Tangerang pada CSR tahap pertama.
“Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan dana CSR KDKMP ini, pertama untuk memastikan bahwa dana CSR yang diterima oleh masing-masing akun KDKMP digunakan sesuai dengan rencana anggaran belanja. Kedua untuk menilai tingkat efektivitas dantabilitas penggunaan dana CSR oleh KDKMP MockUp,” ujar Anna
Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi KDKMP, memperkuat kapasitas kelembagaan dan manajerial, dan mendukung terciptanya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana CSR yang dikelola KDKMP.
“Peserta kegiatan ini berjumlah 120 orang dari 60 KDKMP MockUp. Monitoring dan pemeriksaan laporan penggunaan dana CSR dilakukan oleh tim pemerintah dari Dinas Koperasi Usaha Mikro yang berjumlah 6 tim, kemudian menyajikan hasil monitoring dan pemeriksaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing KDKMP. Metode yang kami gunakan, pertama pendampingan atau asistensi yang kedua Coaching Clinic,” jelasnya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jl. Ki Samaun Kota Tangerang, Kamis (30/10/25).
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan bahwa pembentukan Posbankum di desa/kelurahan merupakan langkah sebuah strategis untuk mendekatkan dan menguatkan layanan akses hukum serta keadilan sampai dengan tingkat pemerintahan desa/kelurahan.
“Dibentuknya Posbankum di tingkat desa/kelurahan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan dan memperkuat akses layanan terhadap keadilan di Indonesia khususnya bagi masyarakat kita yang akan ditangani bantuan hukumnya, gratis karena sudah dibayar oleh Pemda atau kementerian,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid
Dia menandaskan bahwa Posbankum desa/kelurahan ini juga bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dan terjangkau sekaligus menjadi wadah penyelesaian hukum dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang sedang menghadapi persoalan-persoalan hukum.
“Jadi nanti kalau ada masyarakat yang menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum bisa dibantu oleh Posbankum, enggak perlu bayar karena Pemda sudah mengalokasi anggaran itu. Bila ada masyarakat yang membutuhkan nanti akan dibantu dan didampingi oleh Posbankum ini,” tandasnya
Lanjut dia, Posbankum desa/kelurahan akan diintegrasikan dalam pos pelayanan terpadu sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Untuk itu, pembentukan Posbankum tersebut juga harus bener-benar diatur secara jelas sesuai regulasi yang telah ditetapkan, baik oleh desa, kelurahan maupun pemerintah daerah.
“Posbankum desa/kelurahan ini diintegrasikan dalam pos pelayanan terpadu sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa. Jadi ini bagian daripada lembaga kemasyarakat desa yang pembentukannya diatur melalui peraturan desa atau Keputusan Kepala Desa,” imbuhnya
Pihaknya pun terus mendorong desa dan kelurahan yang belum membentuk Posbankum untuk berkoordinasi dengan kecamatan masing-masing. Selain itu, pihaknya juga meminta semua pihak menguatkan sinergi dan dukungan secara aktif agar Posbankum desa/kelurahan yang dibentuk benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan
“Jadi total yang sudah 176 dan saya mohon sekali lagi, dukungan dan peran aktifnya dari semua pihak. Kenapa kita harus berbuat dan memfasilitasi ini karena kepentingannya untuk rakyat kita, untuk masyarakat yang perlu bantuan hukum, dibantu dan gratis,” pungkasnya. (Red)
SERANG, lensafokus.id – Hubungan antara dunia perhotelan dan sektor perbankan di Banten semakin erat. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten dan Bank Banten sepakat memperkuat kerja sama strategis dalam rangka mendorong kemajuan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Provinsi Banten.
Kunjungan silaturahmi PHRI Banten ke Kantor Graha Bank Banten, Jalan Veteran, Kota Serang, Selasa (28/10/2025), menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi tersebut.
Rombongan PHRI Banten dipimpin langsung oleh Ketua GS. Ashok Kumar, didampingi pengurus dan pelaku industri perhotelan dari berbagai daerah, antara lain Ketua PHRI Kota Serang Indah, Ketua PHRI Kabupaten Lebak Rosna, General Manager Hotel Aston Serang Doddy, Owner Hotel Pakon Tangerang Andre, serta sejumlah perwakilan hotel ternama dan pelaku UMKM.
Mereka diterima dengan hangat oleh Executive Vice President of Corporate Secretary Bank Banten, Ferdy Ardian, bersama Kepala Divisi Dana Jasa, I Gusti Ayu Nyoman Rai.
Dalam pertemuan tersebut, Ferdy Ardian memaparkan perkembangan positif Bank Banten selama beberapa tahun terakhir.
“Bank Banten terus bertumbuh sehat. Tahun 2023 kami membukukan laba Rp26,59 miliar, dan meningkat menjadi Rp39,33 miliar pada tahun 2024. Tahun ini kami menargetkan kenaikan kembali,” ungkap Ferdy.
Saat ini, Bank Banten telah memiliki 20 kantor cabang, terdiri dari 13 di wilayah Banten dan 7 di luar daerah. Ferdy menyebut, pihaknya akan terus memperluas jangkauan layanan agar semakin dekat dengan masyarakat.
“Kami ingin menjadi bank pilihan utama masyarakat Banten,” tegasnya.
Ketua PHRI Banten, GS. Ashok Kumar, menuturkan bahwa sinergi yang dibangun bersama Bank Banten akan menggunakan konsep pentahelix collaboration, yaitu kerja sama yang melibatkan lima elemen utama yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
“Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bekerja sama lintas sektor agar destinasi wisata di Banten bisa berdaya saing dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ashok menilai, Bank Banten memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam pembiayaan dan pemberdayaan sektor perhotelan serta pelaku UMKM di daerah.
“Kami berharap Bank Banten menjadi mitra utama dalam penguatan ekonomi pariwisata di Banten,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudirman Indra (Acin) turut memperkenalkan produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Tangerang, seperti minuman rosella, keripik pisang kepok muda, dan teh celup herbal.
Selain itu, ia juga memaparkan konsep Bank Air, sebuah inovasi pengelolaan air hujan yang diyakini bisa menjadi solusi atas krisis air baku di masa mendatang.
“Menabung air hujan bisa jadi langkah sederhana namun berdampak besar bagi keberlanjutan lingkungan,” jelasnya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah menghadiri acara penyaluran bantuan Program Lippo PASTI, salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Lippo Karawaci Tbk di SD Negeri Gerubug 1, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Rabu (29/10/25).
Dalam sambutannya, Wabup Intan menyampaikan apresiasi kepada PT. Lippo Karawaci yang telah menyalurkan CSR-nya kepada pihak SDN Gerubug 1. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Tangerang.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, saya mengucapkan terima kasih kepada PT Lippo Karawaci yang telah peduli terhadap dunia pendidikan. Ini merupakan bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatakan mutu pendidikan di Kabupaten Tangerang. Semoga seluruh keluarga besar Lippo Karawaci diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan terus bisa berbagi untuk masyarakat sekitar,” ujar Wabup Intan
Dia menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya pemerintah tetapi seluruh elemen bangsa. Untuk itu, dukungan dan kolaborasi aktif dari dunia usaha sangat penting untuk mendorong pemerataan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini juga diharapkan mampu menguatkan dan meningkatkan semangat gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat demi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tangerang.
“Pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen bangsa. Dengan sinergi yang telah terjalin baik ini, juga mendorong pemerataan pendidikan dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia,” tandasnya.
Pihaknya berharap bantuan yang disalurkan bisa dimanfaatkan oleh pihak sekolah dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menambah semangat belajar para anak didik dan berdampak positif bagi peningkatan pelayanan pendidikan di SDN Gerubug 1.
“Semoga bantuan berupa laptop untuk sekolah, makanan bergizi, dan susu bagi siswa-siswi SDN Gerubug 1 yang diberikan hari ini, bukan hanya menambah semangat bagi anak-anak agar terus belajar dan meraih cita-cita, namun juga meningkatkan pelayanan di di SDN Gerubug 1,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan juga melihat berbagai fasilitas di SDN Gerubug 1 dan berdialog langsung dengan para siswa-siswi dengan penuh kehangatan dan penuh keceriaan. Dia juga memberikan pesan-pesan kepada para siswa untuk tetap semangat belajar, disiplin, dan berani bermimpi tinggi.
“Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi bupati? Jangan takut untuk bermimpi tinggi, semua bisa asal rajin belajar, tekun dan hormat pada orang tua dan guru,” pungkasnya
Turut hadir juga dalam acara tersebut: Anggota DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, Direktur Government and Community Relations PT Lippo Karawaci, Camat Kelapa Dua, Lurah Bojong Nangka, para guru dan para tokoh masyarakat setempat. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Bag. Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) menggelar Pelatihan Petugas Pemulasaraan Jenazah Tahun 2025, di Hotel Lemo, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat pelayanan sosial-keagamaan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kemanusiaan.
Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari 274 desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, yang nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan pemulasaraan jenazah di wilayah masing-masing.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid yang diwakili Kabag Kesra, Chaidir menjelaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah dalam memuliakan kehidupan dan kematian warga.
“Kematian adalah suatu kepastian. Dalam Islam, memuliakan jenazah adalah kewajiban fardhu kifayah yang menjadi tanggung jawab bersama umat. Karena itu, kemampuan dalam memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan jenazah sesuai syariat adalah bentuk penghormatan terakhir yang sangat mulia,” ujarnya di lokasi.
Menurut Chaidir, kegiatan ini merupakan bagian penting dari visinya membangun Kabupaten Tangerang yang Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing. Dengan adanya pelatihan ini, setiap desa dan kelurahan diharapkan memiliki petugas terlatih yang tidak hanya memahami tata cara pemulasaraan secara syar’i, tetapi juga melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, ketenangan, dan keikhlasan.
“Pelatihan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di momen-momen duka cita yang memerlukan empati dan profesionalitas tinggi,” tambahnya.
Selain memperkuat kemampuan teknis, kegiatan ini juga diharapkan membangun solidaritas antarwarga dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Pelatihan pemulasaraan jenazah ini juga menjadi bentuk kolaborasi antara Pemerintah Daerah, tokoh agama, dan masyarakat, guna memastikan pelaksanaan syariat Islam di bidang pelayanan sosial keagamaan berjalan secara berkelanjutan.
Selama ini, Pemkab Tangerang telah menjalankan berbagai program penguatan keagamaan, mulai dari pembangunan sarana ibadah, bantuan operasional lembaga keagamaan, program sanitasi pesantren, hingga pelatihan-pelatihan bagi petugas pelayanan umat.
“Semua program tersebut adalah bagian dari komitmen kita untuk membangun masyarakat yang berakhlak, berempati, dan berjiwa sosial tinggi,” jelasnya.
Chaidir menegaskan bahwa menjadi petugas pemulasaraan jenazah bukan hanya pekerjaan sosial, tetapi juga amal ibadah dengan pahala besar di sisi Allah SWT.
"Kami berharap pelatihan ini tidak berhenti pada seremonial, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Jadilah petugas yang profesional, amanah, dan ikhlas, karena tugas ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan hati dan pengabdian,” pesannya.
“Semoga pelatihan ini menambah pengetahuan, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di Kabupaten Tangerang,” tandas dia. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid para anggota DPRD Provinsi Banten terus mendukung dan memperjuangkan prioritas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Maesyal Rasyid saat menerima kunjungan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten, masa persidangan ke-1 (satu), tahun Sidang 2025-2026 di Pendopo Bupati, Jl. Kisamauan Kota Tangerang, Rabu (29/10/25)
“Kami berharap bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Banten ini terus mendukung dan mampu membawa serta memperjuangkan segala aspirasi, perencanaan prioritas dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang, melalui anggaran Pemerintah Provinsi Banten” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Pihaknya pun mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para anggota DPRD Provinsi Banten yang telah memilih Kabupaten Tangerang sebagai lokasi pertama pada kunjungan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten, masa persidangan ke-1 tahun 2025 ini.
“Kami atas nama pemerintah daerah atas nama masyarakat Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Banten dengan agenda reses yang pertama di Kabupaten Tangerang. Semoga kunjungan ini membawa manfaat untuk kemajuan bersama,” ucapnya
Ketua kunjungan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten, Tubagus Luay Sofhani dari Fraksi PAN mengungkapkan bahwa kunjungan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten, masa persidangan kesatu tersebut bertujuan untuk mendengarkan langsung secara obyektif berbagai aspirasi dari pemerintah kabupaten/kota serta untuk merumuskan langkah-langkah solutif terhadap segala hambatan yang dihadapi.
“Terima kasih Pak Bupati sangat responsif terhadap kedatangan kami. InsyaAllah apa yang kita bahas dan disampaikan hari ini, akan kami bawa dan bahas lebih lanjut secara kelembagaan di DPRD dengan pak gubernur. Semoga kunjungan ini juga semakin memperkuat sinergi dan koordinasi yang telah terjalin baik,” ujarnya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid membuka Rapat Koordinasi Rilis Realisasi Investasi Triwulan III dan Periode Januari–September Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten. Acara yag dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Banten dan para Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tersebut digelar di Aula Kantor BPKAD Kabupaten Tangerang, Selasa (28/10/25).
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di Provinsi Banten.
“Pengelolaan investasi merupakan bagian dari tugas pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tugas ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, salah satunya melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan nyaman bagi para pelaku usaha,” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kemudahan, kepastian dan kondusifitas wilayah dalam investasi menjadi kunci utama tumbuhnya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap pelaku usaha mendapatkan kemudahan dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
“Kita diwajibkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pelaku usaha. Dengan begitu, investasi akan tumbuh dan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja serta kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dia juga menekankan bahwa peningkatan investasi akan berpengaruh terhadap roda perekonomian daerah yang semakin baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
"Peningkatan investasi bagi daerah akan berkorelasi langsung dengan roda perekonomian yang semakin baik dan menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat," ungkapnya
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten untuk terus menguatkan kolaborasi dan meningkatkan kinerja pelayanan publik, terutama dalam sektor perizinan dan fasilitasi investasi.
“Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum berbagi pengalaman dan memperkuat koordinasi antar daerah. Semoga sinergi ini dapat mempercepat pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Banten,” pungkasnya. (Red)
Sumedang, lensafokus.id -- Sekretaris Derah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja bersama Kepala Bappeda menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Acara terserbut digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/25).
Di sela-sela rakor, Sekda Soma mengatakan bahwa, Rakor tersebut diikuti oleh para Sekretaris Daerah dari seluruh Indonesia dan dijadwalkan akan berlangsung selama empat hari terhitung mulai tanggal 26-29 Oktober mendatang di IPDN Jatinangor.
“Menindaklanjuti Surat Edaran Mendari Nomor 600.3/7565/SJ, hari ini, saya bersama Kepala Bappeda hadir langsung mengikuti Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dimulai dari kemarin malam sampai hari ini sudah berlangsung dua hari dari rencana empat hari, bersama pemerintah daerah seluruh Indonesia jadi hadir di sini para sekda provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia,” ungkap Soma.
Lanjut dia, Rakor tersebut juga membahas isu-isu strategis nasional, di antaranya dana transfer daerah, keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah serta isu-isu lainnya.
“Acara ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai program dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah misalnya isu soal dana transfer ke daerah yang dirasakan oleh daerah itu berkurang banyak dan isu lainnya yang dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bappenas RI, Kementerian Keuangan dan unsur kementerian terkait lainnya,” ujarnya.
Pihaknya menyambut baik Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah terserbut yang diikuti sekitar 38 Sekda provinsi, 38 Kepala Bappeda provinsi, 514 Sekda kabupaten/kota dan 514 Kepala Bappeda kabupaten/kota seluruh Indonesia.
“Kami memahami konsep pemerintah pusat bahwa pada akhirnya daerah harus mampu mandiri tanpa terlalu bergantung kepada pemerintah pusat untuk mengelola pelayanan publiknya, mengelola manajemen pemerintahannya, mengelola anggarannya di daerah masing-masing. Insya Allah banyak hal yang bisa kita sinkronkan pada kesempatan yang baik ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memaparkan bahwa Rakor tersebut selain untuk menyikronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dan sedang berjalan serta mempersiapkan penyusunan RKPD tahun 2026.
“Rapat koordinasi ini di antaranya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2025 yang telah dan sedang berjalan dan juga memberikan bekal kepada rekan-rekan untuk menyusun RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusun APBD di tahun 2026,” jelas Tito.
Pihaknya juga menekankan bahwa program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi dan mengatasi masalah seperti, stunting, kemiskinan ekstrem, penggangguran, perumahan kumuh, ketahanan pangan, sampah dan program-program lainnya harus terus dioptimalkan.
“Program pemerintah daerah harus linier dan selaras dengan program unggulan Bapak Presiden. Rekan-rekan harus betul-betul memberikan atensi dan menjadikannya prioritas. Kita hadirkan Kementerian PU, keuangan, kesehatan, Riset Dikti, pendidkan dasar dan menengah, KemanPAN, Kemensos, Koperasi, Bappenas dan kementerian lainnya agar bapak/ibu semakin paham dan jelas,” ungkapnya. (Red)