Banten (6055)
Serang, lensafokus.id – Sebuah perusahaan yang memproduksi cone es krim kemasan, PT Uloda Food Indonesia, beralamat di Jalan Modern Industri II Nomor 5-6, Serang Regency, diduga melakukan kegiatan produksi tanpa mengantongi izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Temuan ini terungkap pada Senin (9/9/2025) setelah adanya laporan dari masyarakat.
Informasi awal mengenai aktivitas produksi tanpa izin ini diperoleh oleh tim investigasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPD Provinsi Banten. Saat mendatangi lokasi, tim menemukan adanya mesin produksi dan area pengemasan. Salah seorang staf perusahaan menyebutkan bahwa pemilik perusahaan adalah warga negara asing dengan jumlah karyawan hanya tiga orang.
Meski begitu, pihak perusahaan mengakui bahwa izin BPOM dan Standar Nasional Indonesia (SNI) masih dalam proses pengurusan. “Ya benar, untuk izin BPOM dan SNI masih dalam proses. Sebentar lagi pihak perizinan akan datang melakukan verifikasi,” ujar seorang karyawan kepada awak media.
Dari hasil penelusuran, tim media menemukan kemasan produk cone es krim yang menampilkan logo halal baik pada bungkus plastik maupun kardus. Namun, tidak ditemukan nomor pendaftaran resmi dari BPOM pada kemasan tersebut.
Ketua DPD GWI Provinsi Banten, Syamsul Bahri, menyayangkan lemahnya pengawasan BPOM terhadap kasus ini. “Kami akan terus mengawal sampai tuntas. Sangat disayangkan jika perusahaan tanpa izin BPOM tetap beroperasi dan produknya beredar bebas di masyarakat, khususnya di Banten,” tegasnya.
Biro Hukum GWI, Coki Siregar, S.H., juga menyesalkan pernyataan BPOM yang menyebutkan belum dapat mengambil tindakan tegas sebelum menunggu laporan masyarakat selama 60 hari kerja.
“Produk ini sudah jelas, kami bawa sebagai barang bukti ke BPOM, bahkan kami datangi langsung lokasi produksinya. Tapi respon BPOM justru lamban. Seharusnya pabriknya ditutup dulu dan produk yang sudah beredar ditarik dari pasaran sampai ada izin resmi,” kata Coki.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kejanggalan terkait sertifikasi halal pada kemasan produk. “Salah satu karyawan mengakui masih ada perbaikan pada sertifikasi halal. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa produk ini belum layak dijual dan dikonsumsi masyarakat,” tambahnya.
GWI berharap BPOM segera bertindak tegas tanpa harus menunggu terlalu lama. Jika tidak, pihaknya berencana membawa persoalan ini ke Ombudsman, kementerian terkait, hingga Presiden.
“Kami mendesak agar BPOM segera mengambil langkah cepat. Jangan sampai kasus seperti ini dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Coki. (Sumarna)
Lebak, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melaksanakan revitalisasi Alun-alun Rangkasbitung. Proyek ini resmi berjalan sejak 19 Agustus 2025 dan ditargetkan rampung pada 30 Desember 2025, dengan masa pengerjaan 135 hari kerja.
Kepala Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatufika, mengatakan revitalisasi difokuskan pada perbaikan fasilitas umum dan sarana olahraga agar alun-alun semakin nyaman serta menarik bagi masyarakat.
“Perbaikan meliputi arena bermain anak, area olahraga seperti basket dan skateboard, penataan podium, serta jogging track. Beberapa fasilitas lama juga akan dibongkar dan diganti agar tampil lebih cantik,” ungkap Irvan, Selasa (9/9/2025).
Revitalisasi ini bertujuan mengembalikan fungsi alun-alun sebagai ruang publik yang nyaman, aman, estetis, dan fungsional. Selain itu, kawasan ini diharapkan menjadi pusat interaksi sosial, tempat rekreasi dan olahraga, sekaligus ruang kegiatan budaya.
Pemkab Lebak juga menargetkan peningkatan pendapatan UMKM melalui penataan pedagang yang lebih baik, mempercantik wajah kota, serta melestarikan nilai historis dan budaya Rangkasbitung.
“Mudah-mudahan proyek ini memberi manfaat besar bagi masyarakat sekaligus menjadikan Alun-alun Rangkasbitung ikon kota yang lebih representatif,” tambah Irvan.
Irvan juga meminta masyarakat bersabar selama pengerjaan berlangsung, karena pembangunan ini akan berdampak pada lalu lintas dan kenyamanan sekitar alun-alun.
Sementara itu, warga Kecamatan Sukamanah, Igeng, menyambut baik upaya revitalisasi ini. Menurutnya, masyarakat Lebak sangat menantikan wajah baru alun-alun dengan fasilitas olahraga yang lebih lengkap.
“Selain basket dan lintasan lari, kami berharap ada tambahan sarana olahraga baru. Warga Lebak tentu sangat menantikan hasil perbaikan ini,” ujarnya.
Selain memperbaiki fasilitas olahraga dan bermain, alun-alun juga akan dilengkapi lampu hias, bangku taman, dan area terbuka hijau. Penambahan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperindah kawasan, meningkatkan citra kota, sekaligus menjadikan alun-alun destinasi publik yang modern dan menarik. (Cecep)
Lebak, Lensafokus.id – Sebanyak 12.000 anak di Kabupaten Lebak, Banten, menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Kecamatan Leuwidamar, Cibadak, dan Cipanas. Program ini menyasar siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
“Kami menerima laporan program MBG berjalan lancar. Tahun 2025 ini diharapkan dapat dilaksanakan di semua sasaran, termasuk sekolah dan ibu hamil,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Maman Suryaman, Selasa (9/9/2025).
Menurut Maman, program MBG tidak hanya memberikan motivasi kepada anak-anak agar lebih bersemangat belajar, tetapi juga berperan penting dalam mencegah angka putus sekolah.
Kepala SDN 01 Kadu Agung Timur, Lilis Sulastri, menyampaikan apresiasinya terhadap program MBG. Ia menilai program ini mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.
“Anak-anak merasa senang dan bahagia mendapatkan makanan bergizi dan berprotein. Kehadiran siswa dalam proses KBM juga meningkat. Dari total 353 anak penerima, empat siswa pindahan dari luar daerah juga sudah diajukan untuk memperoleh program ini,” ungkap Lilis.
Salah satu siswa kelas V, Azzahra Viner Liana Sari, mengaku senang dengan menu MBG yang setiap hari disajikan. “Kami mendapat nasi, sayur, ikan, dan buah-buahan dengan rasa enak dan gurih. Bersyukur bisa mendapatkan makanan yang bergizi,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, H. Hari Setiono, menegaskan komitmen Pemkab Lebak dalam mendukung program pemerintah pusat terkait perbaikan gizi masyarakat melalui MBG.
“Program MBG membawa multiplier effect yang sangat besar. Selain memperbaiki gizi masyarakat, juga memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan,” tegas Hari.
Dinas Pendidikan Lebak berharap program MBG mampu memberikan dampak nyata bagi generasi muda, antara lain:
- Meningkatkan kecerdasan anak, melalui pemenuhan gizi dan protein yang cukup.
- Meningkatkan semangat belajar, karena siswa lebih berenergi, bahagia, dan rajin bersekolah.
- Meningkatkan daya saing, dengan tumbuhnya anak-anak yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (Cecep)
Tangerang, lensafokus.id - Pembangunan dan perbaikan Jalan Raya Cisoka–Tigaraksa menuai sorotan. Ketua umum LSM Geram Alamsyah, menilai pekerjaan yang dilakukan terkesan tidak profesional dan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat pengguna jalan.
Menurutnya, pembobokan beton yang dilakukan seharusnya tidak dikerjakan terlalu panjang jika belum ada jadwal untuk segera pembongkaran total atau penggantian struktur jalan secara cepat. “Akibatnya, jalan yang dasarnya sudah rusak kini menjadi semakin parah, becek, dan menimbulkan kemacetan panjang. Ini jelas merugikan masyarakat pengguna jalan,” ungkap Alamsyah.
Alam menyayangkan lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Provinsi Banten, khususnya melalui UPT PJJ Tangerang. Ia menegaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus segera menegur pelaksana agar memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Sepertinya ada yang salah dalam perencanaan dan persiapan pekerjaan, atau memang PPK dan pengawasnya masa bodoh, tidak peduli terhadap kondisi masyarakat. Jangan sampai pembangunan jalan provinsi yang seharusnya membawa manfaat justru menjadi beban bagi rakyat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Alamsyah menegaskan bahwa pihaknya bersama masyarakat sangat mendukung pembangunan jalan, apalagi ruas Adiyasa–Cisoka–Tigaraksa yang sudah belasan tahun rusak parah. Namun ia meminta agar pelaksana proyek bekerja lebih profesional dan memperhatikan kepentingan publik.
“Kita semua sepakat pembangunan jalan itu penting. Tapi jangan sampai prosesnya merugikan masyarakat. Ini soal tanggung jawab dan kepedulian kepada pengguna jalan,” tegasnya. (Lingga)
Kota Tangerang, lensafokus.id – Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menyoroti persoalan pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai masih terlalu tersentralisasi, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, pola pembangunan seperti ini justru menimbulkan beban besar dan memperlambat penyelesaian masalah di lapangan.
Arief menegaskan, Dinas Pendidikan seharusnya diberi kewenangan penuh dalam pembangunan maupun perbaikan sarana prasarana sekolah sesuai kebutuhan teknis. Dengan kewenangan tersebut, ia optimistis persoalan klasik terkait fasilitas pendidikan bisa lebih cepat ditangani.
“Pembangunan gedung perlu dievaluasi kembali. Membangun rumah sakit tentu berbeda dengan membangun hotel atau rumah biasa karena ada spesifikasi teknis yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan sekolah. Karena itu, kami mendorong adanya perubahan struktur organisasi (SOTK) agar pembangunan tidak lagi tersentralisasi,” ujar Arief di ruang kerjanya, Senin (8/9/2025).
Dalam pembahasan bersama pihak eksekutif, kata Arief, Dinas Pendidikan telah menyatakan kesiapan membentuk bidang baru yang khusus menangani sarana dan prasarana. Bidang tersebut nantinya akan mengurus pembangunan hingga pemeliharaan sekolah secara lebih terarah.
“Kalau dimasukkan ke bidang eksisting, khawatir tidak fokus. Dengan adanya bidang baru, konsentrasinya jelas. Misalnya ada sekolah rusak, ya Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab penuh,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten, terutama dengan latar belakang teknik sipil, agar pembangunan sesuai standar dan tepat guna.
“Saya pernah jadi manajer proyek. Seringkali kalau user dan pelaksana tidak sinkron, output bermasalah. Dengan perubahan SOTK ini, diharapkan gap itu bisa dikurangi,” tegasnya.
DPRD Kota Tangerang berharap langkah ini mampu mempercepat perbaikan sarana pendidikan yang sudah lama terbengkalai. Arief mencontohkan masih banyak sekolah yang dibangun puluhan tahun lalu dan kini kondisinya mendesak untuk segera diperbaiki.
Selain sektor pendidikan, Arief juga mengingatkan agar konsep desentralisasi diterapkan pada pembangunan fasilitas kesehatan. Rumah sakit, menurutnya, merupakan infrastruktur vital yang membutuhkan perencanaan matang, bukan sekadar mengikuti pola pembangunan umum.
“Prinsipnya sederhana, jangan samakan pembangunan rumah sakit atau sekolah dengan gedung biasa. Ini menyangkut pelayanan publik langsung, jadi harus lebih presisi,” pungkasnya. (Sumarna)
Tangerang, lensafokus.id –Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid secara simbolis menyerahkan bantuan program Sanitren (Sanitasi Pondok Pesantren) tahun 2025. Acara tersebut digelar di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Tangerang, Senin (8/9/25).
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan bahwa program Sanitren merupakan kelanjutan dari program yang telah digagas Bupati sebelumnya, Ahmed Zaki Iskandar. Hingga saat ini sudah terbangun sekitar 746 pondok pesantren yang mendapatkan fasilitas sanitasi. Tahun 2025 ini kembali dilanjutkan dengan tambahan 75 pondok pesantren, sehingga total sudah mencapai total 821 pondok pesantren.
“Sanitasi pondok pesantren ini penting karena pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang mencetak generasi berakhlak, berilmu, dan berdaya saing. Fasilitas sanitasi yang baik akan mendukung kesehatan para santri sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa program ini tidak hanya membangun MCK, ruang jemur, dan sarana air bersih, tetapi juga mulai secara bertahap menyiapkan program pembangunan asrama pondok pesantren (Aspontren)
“InsyaAllah dalam dua tahun ke depan seluruh pondok pesantren di Kabupaten Tangerang bisa tuntas mendapatkan fasilitas sanitasi, dan secara bertahap hingga lima tahun ke depan asramanya juga dibenahi," jelasnya.
Pihaknya juga kembali menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada para kiai, ustaz, dan pengasuh pondok pesantren yang terus menjaga kondusivitas Kabupaten Tangerang. Dia berharap program berbasis pondok pesantren tersebut dapat berkelanjutan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya sehingga dapat berkontribusi positif juga pada pembangunan daerah.
"Dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para santri dan masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan generasi bangsa," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandi melaporkan bahwa setiap pondok pesantren penerima program Sanitren tahun 2025 akan mendapatkan bantuan yang dapat digunakan untuk pembangunan sanitasi sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren masing-masing.
“Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan program ini akan didampingi fasilitator yang membantu mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan fisik, hingga laporan kegiatan. Selain itu, kami juga melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan pendampingan dan pengawasan di lapangan,” jelas Erwin. (Red)
More...
Lensa Terkini
-
Bupati Tangerang Panen Melon Hidroponik Terpadu di Curug Wetan
-
Bank Dan Toll Air Di Rakerda PHRI Banten 2026
-
Investasi Kota Tangerang Melejit! Tembus Rp22,54 Triliun di 2025, Lampaui Target Hingga 149 Persen
-
Wabup Intan Hadiri Pengajian Ulama dan Umaro Sekaligus Resmikan Gedung Serba Guna Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa
-
Tambang Liar Menggila, Galian C Diduga Ilegal Resahkan Warga Leuwiliang
-
Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Kelapa Dua Digelar Meriah, Dorong Pembangunan Berbasis Berkelanjutan
