TANGERANG, lensafokus.id – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Markas Komando (Mako) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Jumat (11/9/2026). Kunjungan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 tersebut membahas kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III, Wahidin Halim, mengapresiasi kesiapan BPBD Kota Tangerang dalam melakukan penanganan bencana. Ia menilai sistem penanganan yang diterapkan Pemerintah Kota Tangerang telah berjalan dengan baik dan semakin modern.

“Ini bagus, penanganannya sudah sistemis, sudah berjalan. Jauh lebih modern, jauh lebih baik,” ujar Wahidin.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII juga menyoroti kesiapan Kota Tangerang menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, termasuk ancaman kekeringan.

Jajaran BPBD Kota Tangerang memaparkan berbagai langkah mitigasi, prosedur penanganan, serta pola koordinasi lintas sektor yang disiapkan untuk memastikan keselamatan masyarakat saat terjadi kondisi darurat.

Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, mengatakan Pemkot Tangerang terus memperkuat kesiapsiagaan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari BBWS, Perumda Tirta Benteng, masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana, hingga pemerintah pusat.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya dalam hal penanganan dan mitigasi bencana. Untuk response time yang secara nasional ditentukan 15 menit, Kota Tangerang mampu berada di angka 10 menit,” kata Maryono.

Ia juga mengapresiasi dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap BPBD Kota Tangerang. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas penanganan bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan cepat saat kondisi darurat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan BNPB dalam kesempatan tersebut turut memberikan sejumlah perlengkapan secara simbolis untuk mendukung operasional penanganan bencana.

“Ke depan, BPBD Kota Tangerang akan mengusulkan kebutuhan peralatan tambahan yang diperlukan untuk memperkuat operasional, termasuk kendaraan logistik dan sarana komunikasi,” jelas Mahdiar.

Sementara menghadapi potensi kekeringan, BPBD Kota Tangerang terus berkoordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait. Salah satu langkah mitigasi yang tengah dikaji yakni penguatan sumber air melalui pembangunan atau pemanfaatan sumur dalam di sejumlah titik kelurahan.

Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari mitigasi jangka panjang sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat Kota Tangerang dalam menghadapi ancaman kekeringan. (Sumarna)

TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid melakukan kegiatan Jumat Keliling (Jumling), menyapa dan mempererat silahturahmi dengan warga, tokoh agama di Masjid Jami’ Falahul Muttaqin, Kecamatan Pagedangan, Jumat (11/9/26)

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan kegiatan Jumling, merupakan salah satu upaya pemerintah daerah bisa hadir lebih dekat kepada masyarakat. Melalui kegiatan Jumling tersebut, aspirasi harapan warga dan kondisi faktual di lapangan dapat terlihat langsung dengan lebih jelas

“Jumling ini bukan hanya kegiatan rutin. Ini kesempatan kita untuk bertemu langsung dengan masyarakat, bersilaturahmi dan mendengarkan apa yang menjadi harapan warga serta kondisi faktual di lapangan dapat terlihat dengan lebih jelas,” ujar Bupati Maesyal Rasyid

Ia menegaskan, pembangunan Kabupaten Tangerang tidak cukup hanya dilakukan melalui program pemerintah. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi kekuatan penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kebersamaan, gotong royong dan dukungan masyarakat. Kalau pemerintah dan masyarakat bersama-sama, insyaAllah Tangerang semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.

Lanjut dia, kegiatan Jumling juga menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak hanya berlangsung di kantor pemerintahan. Mendatangi masyarakat, mendengar langsung suara warga dan menjaga silaturahmi menjadi bagian dari cara pemerintah memastikan pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat

"Pelayanan publik tidak hanya di dalam kantor. Bertemu warga, mendengarkan dan bersilahturahmi dengan warga tanpa jarak seperti ini juga menjadi bagian pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," imbuhnya

Dia menyebut masjid memiliki posisi strategis dalam membangun kehidupan sosial masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid dapat menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan, kepedulian sosial dan kerukunan warga.

"Kami berharap hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin dekat, sehingga berbagai persoalan maupun aspirasi warga dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusi secara bersama-sama," pungkasnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mendukung penuh pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir di Kabupaten Tangerang yang digagas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Urgensi Pembentukan Satgas Anti Rentenir di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026).

Bupati Maesyal mengatakan, Satgas Anti Rentenir harus memiliki tugas yang jelas, mulai dari menerima dan menindaklanjuti pengaduan hingga mencari solusi bersama pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan satgas juga harus dibarengi dengan kemudahan akses pembiayaan agar masyarakat tidak memilih pinjaman dari rentenir.

“Satgas nanti harus jelas uraian tugasnya, menerima pengaduan, menindaklanjuti pengaduan, dan mencari solusinya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Masyarakat kita ingin yang praktis, tidak berbelit-belit dan tidak banyak persyaratan,” ujar Bupati Maesyal.

Bupati Maesyal menandaskan Pemkab Tangerang menghadirkan sejumlah lembaga pembiayaan milik pemerintah daerah, seperti BPR, PT LKM dan UPDB, sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Untuk itu, dia meminta lembaga pembiayaan tersebut memberikan kemudahan persyaratan dan pembiayaan dengan beban yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha.

“Pemerintah tidak hanya membentuk satgas, tetapi harus memberikan solusi. Saya sengaja hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, mudahkan persyaratannya dan ringankan bunganya, supaya masyarakat tidak ke rentenir,” tegasnya

Ia juga meminta MES untuk dapat membantu memberikan sosialisasi terhadap keberadaan lembaga pembiayaan tersebut hingga tingkat kecamatan dan mengimbau masyarakat agar pengajuan pinjamannya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, sehingga pinjamannya tidak menjadi beban di kemudian hari.

“Kalau kebutuhan usahanya Rp3 juta sampai Rp5 juta, ya pinjam sesuai kebutuhan itu. Jangan modalnya Rp3 juta sampai Rp5 juta, tetapi pinjamnya Rp20 juta. Kasihan nanti menjadi beban. Jadi pinjam harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,” imbaunya.

Bupati menambahkan, pihaknya akan membahas lebih lanjut kemudahan persyaratan bersama UPDB, PT LKM dan BPR. Menurutnya, upaya mencegah masyarakat terjerat rentenir harus dibarengi dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah sekaligus mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya.

“Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. Sudah ada UPDB, PT LKM dan BPR, jadi manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua MES Kabupaten Tangerang Mohamad Mahrusillah mengatakan, pembentukan Satgas Anti Rentenir diharapkan dapat segera direalisasikan dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat memperkuat partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam satgas tersebut.

“Insyaallah sekali teken Pak Bupati, 29 kecamatan semuanya ter-cover. Karena kami ini sebagai masyarakat dan perwakilan masyarakat, kami juga memohon bantuan. Isi satgas ini bukan hanya dari MES, tetapi ada dari NU, PWI, ormas, mahasiswa, dan MUI,” ujarnya. (Red)

KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Kualitas air bersih yang didistribusikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng Kota Tangerang mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut mendorong perusahaan daerah melakukan pengecekan teknis dan pembersihan jaringan pipa guna memulihkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Direktur Utama Perumda Tirta Benteng, Doddy Effendy, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, perubahan kualitas air dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi air baku di tengah musim kemarau, proses pengolahan, jaringan distribusi, tekanan aliran, hingga kondisi instalasi di sisi pelanggan.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi karena perubahan kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan. Sehubungan dengan berlangsungnya musim kemarau, kualitas air baku mengalami penurunan yang berdampak seperti sekarang,” ujar Doddy, Kamis (9/9/2026).

Meski faktor musim kemarau disebut turut memengaruhi kondisi air baku, kualitas air yang diterima masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Perumda Tirta Benteng dituntut memastikan pelayanan air bersih kepada pelanggan tetap memenuhi standar yang ditetapkan.

Doddy mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pengecekan teknis sekaligus pembersihan jaringan pipa untuk mempercepat pemulihan kualitas air.

“Kami sedang melakukan pengecekan teknis dan membersihkan jaringan pipanya agar proses pengolahan dan kualitas air bersihnya segera kembali normal,” katanya.

Selain pembersihan jaringan, Perumda Tirta Benteng juga melakukan pengawasan terhadap kualitas air dan mengoptimalkan proses pengolahan untuk menjaga mutu air yang didistribusikan kepada pelanggan.

Pemulihan kualitas air tersebut kini menjadi perhatian pelanggan, terutama terkait kecepatan penanganan dan kepastian informasi mengenai kondisi pelayanan.

Perumda Tirta Benteng diharapkan dapat memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan, termasuk kepastian waktu pemulihan kualitas air agar pelanggan memperoleh kejelasan atas kondisi yang terjadi. (Sumarna)

Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten Tangerang secara resmi menerima kunjungan Rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 24 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung. Acara penerimaan berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Kantor Bupati Tangerang, Kamis (10/09/26).

Rombongan peserta yang terdiri dari 32 Pemimpin strategis instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, didampingi oleh 2 Widyaiswara Ahli Utama serta 8 pendamping dari BPSDMD Lampung, diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja mewakili Bupati Tangerang.

Dalam sambutannya, Sekda Soma menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terpilihnya Kabupaten Tangerang sebagai lokus pembelajaran dan Studi Lapangan VKN PKN II BPSDMD Provinsi Lampung.

"Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat menerima visitasi dari para pemimpin strategis bangsa dari Provinsi Lampung. Kelas teori itu penting, tetapi turun ke lapangan dan melihat dinamika secara nyata jauh lebih penting untuk mengasah kepekaan kepemimpinan kita. Sebagai tetangga terdekat, kita harus saling mendukung dan belajar satu sama lain," ujar Sekda.

Soma juga memaparkan gambaran umum dinamika wilayah Kabupaten Tangerang yang berkembang sangat pesat. Memiliki luas wilayah sekitar 1.000 km² yang terbagi dalam 246 desa dan 28 kelurahan (serta lebih dari 12.000 RT/RW), Kabupaten Tangerang kini dihuni oleh lebih dari 3,5 juta jiwa. Letaknya yang strategis berbatasan langsung dengan DKI Jakarta menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai pusat industri dan kawasan pemukiman padat dengan tingkat pertumbuhan penduduk mendekati 3% per tahun dari migrasi dan kelahiran.

Dari segi kemandirian keuangan, Sekda mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 5,5 Triliun dari total APBD sekitar Rp 9,3 Triliun, dengan kapasitas fiskal mandiri mencapai di atas 63%. Selain itu, porsi belanja pegawai berhasil ditekan hingga angka efisien 26% untuk membiayai sekitar 23 ribu pegawai daerah, sehingga sisa anggaran dapat dioptimalkan secara efektif untuk belanja pembangunan publik.

Dalam kunjungan studi ini, para peserta PKN II Lampung membawa dua fokus kajian (subtema) utama yang dinilai sangat krusial dan relevan bagi pembangunan tata kelola daerah:

1. Ketahanan Iklim dan Mitigasi Bencana: Pembahasan mengenai langkah adaptif daerah terhadap perubahan iklim dan kebencanaan, yang didiskusikan bersama Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang.

2. Tata Ruang Berwawasan Lingkungan: Mengkaji strategi menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi, kepatuhan hukum, dan kelestarian lingkungan hidup bersama Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), DPMPTSP, Satpol PP, dan Bagian Hukum.

Soma meminta seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang hadir untuk bersikap terbuka dan transparan memberikan data komprehensif, baik berupa keberhasilan maupun tantangan nyata di lapangan, agar peserta dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang obyektif dan konstruktif.

Sementara itu, Ketua Rombongan VKN Provinsi Lampung, Edarwan, didampingi Widyaiswara Ahli Utama Lukmansyah, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas penyambutan yang hangat dan solutif dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

"Kami membawa tim kepemimpinan yang solid dari Provinsi Lampung dan berbagai kabupaten/kota. Kedatangan kami tidak hanya untuk melihat dan mencatat, tetapi untuk belajar secara nyata, mengambil inspirasi, dan membawa pulang best practices pengelolaan tata pemerintahan dari Kabupaten Tangerang. Pemimpin masa depan harus adaptif, berani, dan kolaboratif," ungkap Edarwan.

Peserta yang hadir mencakup jajaran pimpinan strategis (Eselon II/Kepala Dinas/Direktur) dari Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah hingga perwakilan Kementerian LHK wilayah Bengkulu-Lampung.

Acara penerimaan berlangsung dinamis, penuh keakraban, dilanjut dengan diskusi mengenai singkat, dan ditutup dengan pertukaran cinderamata serta foto bersama wujud mempererat tali silaturahmi antar-pemerintah daerah. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Hasil Evaluasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di Vega Hotel Gading Serpong, Kamis (10/09/26)

Dalam sambutannya, Wabup Intan menekankan bahwa hasil evaluasi iBangga menjadi instrumen penting bagi seluruh stakeholder untuk melihat sejauhmana capaian pembangunan keluarga, sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan program agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“iBangga jangan hanya kita lihat sebagai angka atau indikator kinerja. Di balik setiap angka itu ada keluarga, ada orang tua, ada anak-anak dan ada masyarakat yang menjadi bagian penting dari masa depan Kabupaten Tangerang. Karena itu, hasil evaluasi ini harus menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki kebijakan dan program agar lebih tepat sasaran,” ujar Wabup Intan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah pada hakikatnya bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan fasilitas pelayanan publik, tetapi juga harus mampu menghadirkan keluarga yang berkualitas, sehat, mandiri, harmonis dan bahagia. Hasil iBangga Kabupaten Tangerang tahun 2025 berada pada angka 62,2 persen dengan kategori berkembang dengan tiga (3) dimensi yang diukur yaitu: ketenteraman sebesar 74,6 persen, kemandirian 62,2 persen dan kebahagiaan 49,8 persen.

“Kita ingin pembangunan keluarga tidak berhenti pada program dan kegiatan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh setiap keluarga. Kita ingin membangun Kabupaten Tangerang yang tidak hanya maju secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memiliki masyarakat yang sehat, keluarga yang tangguh, anak-anak yang berkualitas, kehidupan sosial yang harmonis dan masyarakat yang bahagia,” tandasnya

Wabup Intan juga menyampaikan apresiasi kepada TP PKK yang telah terlibat langsung dan aktif dalam upaya penguatan keluarga dan kesejahteraanya. Ia berharap TP PKK terus menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung berbagai program pembangunan di lapangan. Menurutnya, keberadaan para kader PKK menjadi kekuatan penting karena mereka dapat melihat kondisi dan persoalan masyarakat secara langsung sekaligus mendukung pelaksanaan program hingga ke tingkat keluarga.

“Saya sangat mengapresiasi TP PKK sebagai mitra strategis Pemkab Tangerang. Saya berharap bersama para kader untuk terus mendukung program pemerintah dan melaksanakannya di lapangan dengan penuh tanggung jawab. Harapannya, hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan bagi seluruh pihak untuk semakin baik dalam mendampingi keluarga dan masyarakat,” pungkasnya

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang, Achmad Muchlis, mengatakan evaluasi iBangga menjadi bagian penting dalam melihat kondisi pembangunan keluarga secara lebih menyeluruh. Hasil pengukuran tersebut diharapkan tidak hanya menjadi data, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.

“Hasil pengukuran dan pencapaian iBangga perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak hanya menjadi data atau angka capaian, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Melalui evaluasi ini kita dapat mengetahui aspek yang sudah berkembang maupun aspek yang masih memerlukan penguatan,” jelas Muchlis.

Menurutnya, pembangunan keluarga membutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh pihak. Karena itu, kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama sekaligus meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tangerang, Rismawati Maesyal Rasyid yang juga hadir, menyampaikan bahwa sosialisasi hasil evaluasi iBangga memberikan pengetahuan penting bagi para kader, khususnya Tim Penggerak PKK Kecamatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ia berharap materi dan hasil yang diperoleh dapat diteruskan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

“Informasi dan materi yang kita dapatkan hari ini tentu sangat bermanfaat bagi para kader. Ilmu ini nantinya bisa kita sampaikan dan sosialisasikan kepada masyarakat di kecamatan masing-masing. Dengan begitu, apa yang kita dapatkan hari ini tidak berhenti di ruangan ini, tetapi bisa diterapkan dan memberikan manfaat di lapangan,” ujar Risma. (Red)

JAKARTA, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan sebagai daerah penduli inovasi ekonomi kreatif dari Kompas TV. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa kepada Bupati Tangerang dalam acara puncak HUT ke-15 Kompas TV yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu malam (9/9/26).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Radyid mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada daerah yang aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan penguatan pelaku UMKM

"Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang terus aktif mendorong inovasi pertumbuhan ekonomi kreatif dan penguatan pelaku-pelaku UMKM agar mereka terus mampu bersaing," ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Ia mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus memotivasi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus menghadirkan kebijakan yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya melalui pengembangan UMKM dan usaha ekonomi kreatif.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang, kami mengucapkan selamat ulang tahun Kompas TV yang ke-15. Semoga terus sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan terkait ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang,” ujarnya

Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM menjadi bagian dari strategi Pemkab Tangerang yang senantiasa berupaya membuka ruang-ruang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus menekan angka kemiskinan.

Ia menyebut, jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang terus mengalami pertumbuhan. Pada akhir 2024 tercatat sebanyak 61.011 UMKM, kemudian meningkat menjadi 78.506 UMKM pada akhir 2025. Selain itu, Pemkab Tangerang juga mendorong penguatan wirausahawan baru melalui program bantuan permodalan yang dikelola Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB).

“Bantuan permodalan dari UPDB memberikan kesempatan kepada wirausahawan baru untuk meningkatkan produk dan mengembangkan aktivitas usahanya. Pemerintah daerah hadir memberikan kesempatan kepada masyarakat pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Bupati Maesyal menegaskan, penghargaan tersebut menambah dorongan semangat bagi Pemkab Tangerang untuk terus memperkuat berbagai inovasi ekonomi kreatif secara berkelanjutan, sehingga pertumbuhan UMKM tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap lapangan kerja baru dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini sudah kita rencanakan sebagai bagian dari program kegiatan untuk memutar roda perekonomian di Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan ekonomi masyarakat semakin kuat dan kesejahteraan terus meningkat,” tandasnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id — Krisis air bersih mulai dirasakan warga Kampung Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Dalam beberapa hari terakhir, warga mengaku kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sumber air tanah di lingkungan mereka mengering.

Kondisi tersebut langsung mendapat respons dari jajaran Polsek Pakuhaji. Setelah menerima laporan masyarakat, kepolisian berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pakuhaji untuk mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga, Kamis (10/9/2026).

Puluhan warga tampak berdatangan membawa galon, ember hingga berbagai wadah penampung air. Di tengah kondisi sumber air yang disebut semakin sulit didapat, bantuan tersebut menjadi salah satu upaya sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Kapolsek Pakuhaji AKP Prapto Lasono, S.H., M.H., mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan langsung dari masyarakat mengenai kesulitan air bersih.

“Hari ini kami mendapatkan telepon dari masyarakat bahwa di Kampung Kohod kekurangan air sudah beberapa hari, air tanahnya sudah tidak ada. Sehingga kami berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Tangerang untuk mendistribusikan bantuan air bersih,” ujar AKP Prapto Lasono di lokasi, Kamis (10/9/2026).

Petugas BPBD bersama jajaran kepolisian dan pihak kecamatan kemudian membantu proses pengisian air ke wadah yang dibawa warga. Penyaluran dilakukan secara langsung agar bantuan dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga.

Menurut AKP Prapto Lasono, air yang disalurkan diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga, terutama untuk kebutuhan MCK dan keperluan sehari-hari lainnya.

“Semoga warga bisa menggunakan air bersih ini untuk kebutuhan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dan kebutuhan harian lainnya,” katanya.

Krisis air bersih tersebut menjadi perhatian karena air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda. Karena itu, pemantauan terhadap kondisi Kampung Kohod dinilai penting, terutama apabila sumber air warga belum kembali normal dalam beberapa waktu ke depan.

Polsek Pakuhaji bersama BPBD dan unsur terkait menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah tersebut. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama kondisi kekurangan air masih berlangsung. (Sumarna)

TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali menorehkan prestasi di bidang manajemen kepegawaian. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Tahun 2026 yang digelar di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Rabu (9/9/2026), Pemkot Tangerang berhasil meraih lima penghargaan dan apresiasi dari BKN.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Jatmiko, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemkot Tangerang dalam meningkatkan kualitas tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Capaian ini tentu merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan ASN,” ujar Jatmiko.

Lima penghargaan yang diraih Pemkot Tangerang meliputi Juara Umum Kategori Indeks NSPK Manajemen ASN untuk wilayah kerja Kanreg III BKN Jawa Barat-Banten, Peringkat Terbaik I Capaian Indeks Kualitas Data Instansi di wilayah Provinsi Banten, serta Peringkat II se-Provinsi Banten atas Pencapaian Skor Arsip ASN.

Selain itu, Pemkot Tangerang juga mendapat penghargaan pada Kategori Indeks NSPK Manajemen ASN serta Kategori Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja BKN untuk Instansi Tipe Sedang di wilayah kerja Kanreg III BKN Jawa Barat-Banten.

Menurut Jatmiko, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi Pemkot Tangerang untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian.

“Yang paling penting adalah bagaimana penghargaan ini dapat menjadi penyemangat untuk terus melakukan perbaikan. Pengelolaan ASN harus semakin profesional, berbasis data, dan mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan manajemen ASN menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Karena itu, BKPSDM Kota Tangerang akan terus mendorong peningkatan kualitas data kepegawaian, pengelolaan kinerja, tata kelola ASN, serta pemanfaatan sistem digital dalam manajemen kepegawaian.

“Ke depan kami akan terus berkolaborasi dengan BKN dan seluruh perangkat daerah untuk memastikan tata kelola kepegawaian di Kota Tangerang semakin baik dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Capaian lima penghargaan tersebut semakin memperkuat komitmen Pemkot Tangerang dalam membangun manajemen ASN yang profesional, transparan, berbasis kinerja, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Sumarna)