KOTA TANGERANG, lensafokus.id — Perwakilan anggota DPRD Kota Tangerang, Saipul Milah dan Apanudin, menerima puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) yang menggelar aksi unjuk rasa di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (2/9/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah mengenai harga dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka meminta pemerintah memperhatikan dampak kenaikan harga BBM terhadap kondisi masyarakat.

Para mahasiswa kemudian meminta Saipul Milah dan Apanudin selaku perwakilan DPRD Kota Tangerang untuk menandatangani serta membacakan Pakta Integritas sebagai bentuk sikap terhadap tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Saat membacakan pakta tersebut, Saipul Milah menyampaikan sejumlah poin yang menjadi komitmen di hadapan para mahasiswa.

“Sehubungan dengan penyesuaian subsidi BBM per tanggal 3 Agustus 2022, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, menolak subsidi BBM,” ucap Saipul Milah.

Selain itu, Saipul menyampaikan komitmen untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian BBM serta melakukan pengawasan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi salah satu program legislasi nasional.

“Kedua, memperketat pengawasan pendistribusian penyaluran BBM. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap RKUHP yang menjadi program legislatif nasional,” tuturnya.

Setelah membacakan seluruh poin, Saipul menegaskan bahwa pakta integritas tersebut dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Pernyataan tersebut kemudian disambut tepuk tangan para mahasiswa.

“Demikian Pakta Integritas ini kami buat tanpa paksaan dari pihak mana pun,” tegas Saipul.

Sementara itu, Apanudin menyatakan bahwa kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah memang memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mengatakan, DPRD Kota Tangerang memiliki kewajiban untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi mahasiswa.

“Maka kami sebagai perwakilan rakyat, menerima dan menampung, sehingga apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masyarakat yang disampaikan mahasiswa ini dapat tersampaikan dengan baik,” ujar Apanudin. (Sumarna)

TANGERANG, lensafokus.id — Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan bangga menyambut para inovator dan perwakilan dari berbagai daerah dalam ajang Gelaran Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-20 dan Gelar Produk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tingkat Provinsi Banten Tahun 2026. Acara pembukaan resmi diselenggarakan di Ecoplaza Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, pada Rabu, (02/09/2026).

Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-20 Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 di Kabupaten Tangerang ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Tangerang sebagai tuan rumah tahun ini merupakan buah manis dari prestasi gemilang pada tahun sebelumnya, di mana Kabupaten Tangerang sukses meraih juara umum di ajang yang sama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Gunawan Rusminto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tahunan ini. Ia menekankan bahwa ajang TTG bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk menampilkan hasil karya, kreativitas, dan inovasi nyata dari masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

"Apresiasi tinggi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi, di mana kegiatan ini menjadi bukti nyata kreativitas masyarakat desa dalam melahirkan inovasi yang solutif," ujar Gunawan.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta untuk menerapkan tiga hal penting yaitu manfaatkan hasil TTG seluas-luasnya, Kembangkan kreativitas tanpa henti, serta sebarkan kebaikan inovasi tersebut demi kemajuan bersama.

"Kita datang di ruangan ini tidak hanya sekedar menggelar kegiatan, melainkan bagaimana kita mewujudkan kreasi dan inovasi desa untuk ditampilkan saat ini. Desa yang maju bukan yang banyak gedungnya, tetapi bagaimana desa mampu menyelesaikan permasalahan dengan inovasi yang dimiliki demi kemajuan masyarakat" Gunawan menambahkan.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tangerang, H. Syaifullah, yang hadir mewakili Bupati Tangerang, menyampaikan rasa bangga dan sambutan hangat kepada seluruh kontingen, perwakilan inovator, serta tamu undangan dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Beliau mengapresiasi semangat para peserta yang hadir untuk memamerkan karya terbaik mereka, sekaligus menegaskan bahwa kehadiran para inovator ini merupakan motor penggerak utama dalam memajukan kemandirian ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat.

"Atas nama pemerintah Kabupaten Tangerang, kami menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Gelar TTG ke-20 Tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini adalah ajang promosi yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki keunggulan dan inovasi terbaiknya," ungkap H. Syaifullah.

Beliau juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi teknologi tepat guna di akar rumput.

"Melalui Gelaran TTG ke-20 ini, kami berharap lahir karya-karya inovatif baru yang tidak hanya mandiri secara teknologi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi kerakyatan serta kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Banten," pungkas H. Syaifullah.

Sebagau informasi, Gelaran TTG ke-20 ini diisi dengan pameran produk unggulan Bumdes serta perlombaan yang terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna, Kategori TTG Unggulan, dan Kategori Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Berprestasi. Seluruh proses penilaian dilakukan oleh dewan juri yang kompeten dari Kementerian Desa, BRIN, serta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Rangkaian acara ini akan ditutup dengan puncak perayaan berupa pengumuman pemenang dan penyerahan piala bergilir Gubernur Banten pada Kamis, (03/09/2026), di mana juara pertama tingkat provinsi nantinya juga berkesempatan untuk mewakili Provinsi Banten di ajang TTG tingkat nasional. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Program Beasiswa Tangerang Gemilang yang digulirkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan tinggi dan mengejar cita-cita. Tahun ini, sebanyak 1.075 mahasiswa menerima manfaat Program Beasiswa Tangerang Gemilang. Jumlah tersebut terdiri atas 417 mahasiswa baru, 604 mahasiswa aktif, dan 54 mahasiswa semester akhir.

Salah satu penerima beasiswa, Siti Fadila atau Dila asal Kecamatan Rajeg, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut. Mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya jurusan Product Design Innovation itu sebelumnya sempat kebingungan menentukan perguruan tinggi yang sesuai.

Dila mengaku telah mencoba mendaftar ke sejumlah perguruan tinggi, tetapi belum memperoleh kesempatan. Ia kemudian mendapatkan informasi mengenai Beasiswa Tangerang Gemilang dari gurunya hingga akhirnya berhasil melanjutkan pendidikan.

"Saya sangat terbantu dengan adanya program Beasiswa Tangerang Gemilang. Sebelumnya saya sempat bingung mendaftar kuliah di mana, sampai akhirnya mendapat informasi dari guru dan alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa ini," ungkap Dila saat mengikuti kegiatan Orientasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Tangerang Gemilang di Hotel Yasmin, Kecamatan Curug, Selasa (1/9/2026).

Dila memilih jurusan Product Design Innovation karena ingin mewujudkan cita-citanya menjadi desainer. Kecintaannya terhadap gambar sejak kecil mendorongnya untuk memperdalam ilmu dan keterampilan di bidang desain.

"Sejak kecil saya memang bercita-cita menjadi desainer. Saya juga suka menggambar dan ingin mendalami ilmu desain. Karena itu, saya merasa jurusan ini sesuai dengan minat dan cita-cita saya," tuturnya.

Dila berharap ilmu yang diperolehnya dapat digunakan untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia. Menurutnya, bidang desain akan semakin dibutuhkan seiring perkembangan zaman dan memiliki peluang besar untuk berkontribusi di masa depan.

"Harapan saya bisa menjadi desainer yang baik dan berkontribusi untuk negara. Menurut saya, desain akan semakin dibutuhkan di masa depan, sehingga saya ingin ilmu yang saya dapat bisa memberikan manfaat bagi Indonesia," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Rifka Nesa Wijaya atau Nesa, asal Kecamatan Sepatan, yang juga merupakan mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya jurusan Product Design Innovation sekaligus penerima Beasiswa Tangerang Gemilang.

Nesa menilai program tersebut sangat membantu mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Tangerang atas dukungan yang diberikan melalui program tersebut.

"Terima kasih kepada Bapak Bupati Tangerang atas beasiswa yang telah diberikan. Program ini sangat membantu kami untuk melanjutkan kuliah dan mengejar cita-cita. Saya berharap program ini terus berjalan karena masih banyak yang membutuhkan," ungkap Nesa.

Dila dan Nesa berharap semakin banyak generasi muda Kabupaten Tangerang mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi melalui Program Beasiswa Tangerang Gemilang. Mereka menilai dukungan pendidikan menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di masa depan.

Program Beasiswa Tangerang Gemilang merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi dari Pemkab Tangerang bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Tangerang bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta, di antaranya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Institut Pertanian Bogor (IPB), Prasetiya Mulya, Swiss German University (SGU), serta sejumlah perguruan tinggi lainnya di wilayah Tangerang Raya. (Red)

Tangerang, lensafokus.id — PT BPR Kerta Raharja Gemilang terus mendorong kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro melalui program Gebyar UMKM Tangerang Gemilang.

Sosialisasi program tersebut digelar di Aula KH. Achmad Solehudin, Cilongok, Kecamatan Pasar Kemis, khususnya kepada para pelaku usaha, Selasa (01/09/2026).

Kegiatan sosialisasi dihadiri sejumlah pelaku usaha yang berada di wilayah Cilongok dan sekitarnya. Dalam kesempatan tersebut, pihak BPR Kerta Raharja Gemilang memberikan informasi secara langsung mengenai program Kredit Mikro Raharja, termasuk berbagai kemudahan serta promo yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro untuk menambah modal maupun mengembangkan usahanya.

Kepala bagian Operasional pada BPR Kerta Raharja Gemilang, Abdul Ghani, mengatakan, program Gebyar UMKM Tangerang Gemilang merupakan salah satu upaya untuk memberikan kemudahan akses permodalan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal usaha.

“Program Gebyar UMKM Kabupaten Tangerang ini kami hadirkan untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha. Calon nasabah dapat memperoleh fasilitas kredit dengan suku bunga promo sebesar 0,5 persen per bulan dengan jangka waktu hingga 12 bulan,” ujar Abdul Ghani.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk memperoleh permodalan dengan bunga yang ringan dan mekanisme yang lebih mudah, sehingga mereka dapat menjalankan usaha secara lebih produktif.

“Kami berharap program ini dapat meringankan beban pelaku usaha sekaligus membantu mereka menambah modal untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua satgas Renternir, M. Mahrusillah menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, informasi mengenai akses permodalan yang legal dan terjangkau sangat penting bagi pelaku usaha, terutama untuk mencegah masyarakat terjerat praktik pinjaman dari pihak yang tidak resmi atau rentenir.

“Sosialisasi ini sangat penting bagi para pelaku usaha di lingkungan kami. Kehadiran program dari BPR Kerta Raharja Gemilang menjadi solusi yang baik bagi mereka yang membutuhkan tambahan modal, sehingga tidak harus mencari permodalan melalui rentenir,” ungkapnya.

Ia menuturkan, selama ini masih terdapat pelaku usaha yang memperoleh permodalan melalui lembaga atau pihak yang tidak resmi. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan keresahan, terutama karena mekanisme penagihan yang tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami melihat masih ada beberapa pelaku usaha yang mendapatkan permodalan dari lembaga yang tidak resmi. Pada akhirnya, hal tersebut dapat menimbulkan keresahan, salah satunya dalam proses penagihan,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dapat menjadi pintu bagi semakin banyak pelaku UMKM di wilayah Cilongok untuk mendapatkan akses pembiayaan yang aman, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan usaha.

“Harapannya, dengan akses modal yang tepat, usaha masyarakat dapat berkembang, produktivitas meningkat, dan pada akhirnya turut memperkuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Tangerang,” pungkasnya. (Red)

Kota Tangerang, lensafokus.id - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Tangerang tidak hanya menjadi layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Program ini juga memberikan gambaran mengenai sejumlah faktor risiko penyakit yang masih perlu menjadi perhatian.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni mengatakan, hingga Agustus 2026, sekitar 926.384 warga Kota Tangerang telah mengikuti CKG.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) menjadi salah satu temuan yang cukup dominan, terutama yang berkaitan dengan pola hidup dan kondisi metabolisme tubuh.

”Pada kelompok usia di atas 15 tahun, dislipidemia menjadi temuan dengan persentase tertinggi, yakni 59,02 persen. Selanjutnya, ditemukan obesitas sebesar 21,28 persen, gangguan metabolisme glukosa sebesar 12,85 persen dan hipertensi sebesar 3,2 persen,” papar dr. Dini, Rabu (2/9/26).

Ia menjelaskan, temuan tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena faktor risiko PTM dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih serius apabila tidak dikendalikan.

"Permasalahan kesehatan masyarakat masih banyak dipengaruhi faktor risiko penyakit tidak menular, terutama gaya hidup kurang aktif dan obesitas. Karena itu, penting untuk mendorong pola hidup sehat dan aktivitas fisik secara rutin," ujarnya.

Dislipidemia sendiri berkaitan dengan kondisi kadar lemak dalam darah yang tidak normal. Kondisi tersebut perlu dikendalikan karena dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular apabila tidak ditangani dengan baik.

”Melalui CKG, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan dan faktor risiko yang dimiliki sejak dini. Pemeriksaan juga tidak berhenti pada pemberian hasil skrining. Apabila ditemukan masalah kesehatan, peserta dapat memperoleh tatalaksana dari tim medis yang bertugas atau mendapatkan rujukan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Bagi peserta yang terdiagnosis hipertensi maupun diabetes melitus, misalnya, dapat diberikan tatalaksana awal berupa obat CKG selama 15 hari.

Setelah itu, pasien diarahkan untuk melanjutkan kontrol ke puskesmas atau fasilitas kesehatan sesuai kepesertaan BPJS agar kondisi kesehatannya dapat terus dikendalikan.

"Jangan takut melakukan pemeriksaan. Dengan mengenal kondisi kesehatan sejak dini, kita bisa menjaga diri tetap sehat, tetap produktif dan jika ditemukan penyakit dapat segera ditangani sebelum menjadi lebih berat," pungkasnya. (Red)

Kota Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memperkuat komitmen membangun aparatur yang berintegritas melalui pelaksanaan e-learning ASN Berintegritas. Program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menjadikan Kota Tangerang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang ditunjuk dalam tahap awal nasional.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Jatmiko mengatakan, program e-learning ASN Berintegritas merupakan program nasional yang nantinya ditujukan bagi ASN di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, KPK menunjuk 12 instansi sebagai pilot project. Kota Tangerang menjadi salah satu pemerintah daerah yang dipercaya mengikuti tahap awal tersebut karena dinilai memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran secara digital melalui sistem Tangerang Government University.

"Ini diprogramkan oleh KPK dan nantinya wajib untuk seluruh ASN di Indonesia. Pada tahap awal, ada 12 instansi yang ditunjuk sebagai pilot project dan salah satu perwakilan pemerintah daerah adalah Kota Tangerang," ujarnya.

Pelaksanaan e-learning ASN Berintegritas di Kota Tangerang berlangsung mulai Agustus hingga 25 November 2026. Seluruh ASN di lingkungan Pemkot Tangerang ditargetkan mengikuti pembelajaran yang memuat nilai-nilai integritas dan BerAKHLAK.

”Materi pembelajaran diberikan melalui sejumlah modul yang harus diselesaikan secara bertahap. Peserta perlu menyelesaikan tahapan sebelumnya untuk dapat melanjutkan ke modul berikutnya,” katanya.

Menurutnya, program tersebut memiliki urgensi tinggi karena integritas aparatur menjadi salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pembelajaran ini, ASN diharapkan memahami ketentuan yang berlaku dan mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas.

"Harapannya, ASN Kota Tangerang bisa menjaga integritas, punya kemampuan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada yang melanggar ketentuan," jelasnya.

Tidak hanya berdampak pada internal pemerintahan, penguatan integritas ASN juga diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. ASN yang memahami nilai antikorupsi diharapkan mampu memberikan pelayanan secara profesional, transparan dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar.

"Masyarakat nantinya bisa mendapatkan layanan dengan baik tanpa korupsi dan tanpa pungli. Semua sesuai ketentuan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pelatihan ini," katanya.

Sebagai tahap awal, pelaksanaan e-learning saat ini diuji coba pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni BKPSDM, Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Setelah tahap tersebut berjalan, program akan dilanjutkan secara bertahap kepada OPD lainnya. (Red)

Jakarta, lensafokus.id - Pemerintah menyatukan jaringan kehumasan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoaks.

“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Menurut Meutya, pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah. Koordinasi tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap komunikasi pemerintah.

“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.

Meutya mengatakan forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala. Pemerintah berharap forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyatukan narasi sekaligus mempercepat koordinasi ketika pemerintah perlu menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi kehumasan seiring dengan digitalisasi yang tengah berlangsung.

Menurutnya, forum kehumasan nasional yang selama ini berlangsung melalui agenda Anugerah Media Humas dapat dilengkapi dengan forum komunikasi yang memungkinkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan koordinasi secara lebih cepat.

“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” kata Meutya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari mengatakan komunikasi kebijakan memiliki posisi yang sama penting dengan pelaksanaan program.

“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.

Qodari menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Jaringan tersebut menjadi kekuatan komunikasi yang perlu bekerja dalam satu orkestrasi.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat menunggu ketika ruang informasi publik bergerak setiap saat melalui media sosial. Pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang rutin agar informasi mengenai kebijakan, program, serta hasil yang dirasakan masyarakat terus tersedia.

“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” katanya.

Qodari juga menekankan pentingnya menghadirkan masyarakat sebagai wajah dari program pemerintah. Informasi mengenai program perlu menunjukkan perubahan yang dirasakan warga, bukan berhenti pada penjelasan mengenai kebijakan.

“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai jaringan kehumasan pemerintah harus bekerja dua arah. Humas perlu menyampaikan kebijakan kepada publik sekaligus membaca apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.

Bima juga meminta humas pemerintah memberi ruang lebih besar bagi informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Dengan begitu, ruang informasi digital tidak hanya dipenuhi respons pemerintah terhadap isu negatif atau disinformasi.

“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem komunikasi pemerintah yang mampu bergerak lebih cepat, membaca kebutuhan publik, serta memastikan informasi mengenai program pemerintah sampai kepada masyarakat di seluruh Indonesia. (Red)