Tangerang, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan bahwa keakuratan metrologi legal sangat diperlukan sehingga harus terus dijaga untuk menjamin keakuratan hasil pengukuran, memberikan kepastian hukum, dan memperkuat perlindungan konsumen.

"Metrologi legal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat seperti: timbangan di pasar, alat ukur takaran di SPBU, hingga dosis obat yang digunakan di layanan Kesehatan, semuanya sangat bergantung pada keakuratan pengukuran," ungkap Wabup Intan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Gelar Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal di Hotel Atria Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Rabu (19/11/25).

Dalam sambutannya, Wabup Intan menegaskan, peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, khususnya Bidang Metrologi Legal, sangat penting dalam menjamin penggunaan alat ukur yang sesuai standar dan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat. Untuk itu, dia sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih kepada Disperindag yang telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatnya literasi dan kesadaran tertib ukur para pelaku usaha.

"Terima kasih kepada Disperindag. Saya berharap bapak, ibu peserta, terutama para pelaku usaha pemilik UTTP, dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait kebijakan kemetrologian, mekanisme pengawasan, serta aspek penegakan hukumnya,"ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih, melaporkan bahwa salah satu tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendorong rasa kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan wajib tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

"Sebanyak kurang lebih 80 peserta diantaranya dari pelaku usaha yang memiliki alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang," ungkap Resmi.

Dia menambahkan, selama 2025 pihaknya rutin melakukan pemeriksaan alat ukur kepada SPBU, SPBE, perusahaan dan para pelaku usaha perorangan.

"Pada tahun 2025 sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 275 dari perusahaan seperti Pabrik, SPBU, SPBE serta pelaku usaha perorangan seperti laundry, pedagang buah, pedagang di 30 pasar," jelasnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id -- Sekretaris Daerah(Sekda) Kab. Tangerang, Soma Atmaja membuka Seminar Kesehatan dengan tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat, sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-61. Acara yang diikuti oleh sekitar 150 remaja tersebut digelar di GSG Puspemkab Tangerang, Rabu (19/11/25)

Dalam sambutannya, Sekda Soma menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang secara serius berinvestasi besar untuk menciptakan generasi yang unggul, tangguh, serta berdaya saing, melalui berbagai program pendidikan dan kesehatan

“Pemkab Tangerang tengah berinvestasi untuk masa depan, melalui APBD sekitar 2 triliun untuk pendidikan dan 2 triliun untuk kesehatan. Ini menunjukkan keseriusan pemkab dalam mempersiapkan penerus estafet kepemimpinan nantinya,” ujar Soma

Ia juga mengatakan bahwa remaja adalah pilar sekaligus pewaris masa depan. Untuk itu mereka harus dipersiapkan, baik fisik dan mental maupun sosial serta spiritualnya mulai saat ini.

"Mereka akan menjadi pemimpin, inovator, dan penggerak kemajuan bangsa. Karena itu, mereka perlu tumbuh di lingkungan yang sehat, mendapatkan gizi memadai, serta memiliki literasi kesehatan, baik fisik maupun mental dan spiritual, sosial yang dimulai sejak usia dini," jelasnya.

Lanjut dia, seminar gizi tersebut juga bisa menjadi salah satu bentuk investasi kesehatan yang sangat penting bagi remaja agar mereka semua bisa menjadi pemimpin dan penggerak pembangunan yang benar-benar siap, tangguh, unggul dan berdaya saing tinggi.

“Pemimpin itu diciptakan, bukan datang tiba-tiba. Tatap masa depan dengan penuh semangat. Jadilah, kalian menempuh pendidikan hingga sarjana, bahkan jika bisa hingga doktor. Tidak boleh ada anak Kabupaten Tangerang yang tertinggal sekolahnya,” serunya kepada seluruh peserta

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmidzi, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang khusus untuk meningkatkan literasi gizi dan kesadaran hidup sehat pada kalangan remaja. Ia menegaskan bahwa acara ini membawa semangat HKN 2025 untuk memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

“Seminar gizi ini berfungsi meningkatkan pengetahuan remaja terkait pentingnya gaya hidup sehat. ‘Generasi Sehat, Masa Depan Hebat’, itulah tema besar yang kami dorong agar berdampak pada terciptanya Generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Hendra.

Dalam seminar tersebut, hadir narasumber berpengalaman, Dr. Mury Kiswari, yang juga merupakan Kepala Program Studi Gizi Universitas Esa Unggul. Ia memaparkan berbagai materi mengenai pentingnya gizi seimbang, pola makan yang benar, serta dampaknya pada produktivitas dan perkembangan remaja. Para peserta tampak antusias menyimak paparan yang disampaikan secara interaktif.

Pihaknya berharap melalui kegiatan seminar kesehatan tersebut para peserta memperoleh pengetahuan dan motivasi dalam menerapkan pola hidup sehat aktif dan mampu menginspirasi remaja lainnya.

"Setelah kegiatan ini, kami berharap para peserta memperoleh pengetahuan dan motivasi yang cukup baik untuk menerapkan pola hidup sehat dan aktif guna membentuk generasi yang kuat cerdas dan berdaya saing tinggi serta dapat menjadi contoh teladan bagi teman-teman remaja lainnya," pungkasnya

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan PKK, DWP, PMI, PMR, Forum Paskibra, Forum Ketua OSIS, serta siswa SMA/SMK se-Kabupaten Tangerang.

Kehadiran berbagai elemen ini memperkuat komitmen Pemkab Tangerang dalam membangun generasi muda lebih sehat, cerdas, dan siap berkontribusi bagi masa depan daerah maupun bangsa. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar rapat inovasi darurat bersama seluruh unsur Forkopimda yang dipimpin langsung Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati Tangerang, Selasa (18/11/2025).

Agenda ini dilakukan guna mempersiapkan langkah-langkah mitigasi dan antisipasi menghadapi cuaca ekstrem akhir tahun 2025

Seluruh unsur Forkopimda, camat, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), DLHK Kabupaten Tangerang, hingga Balai Besar MKG Wilayah 2 hadir pada Rakor yang membahas langkah-langkah penanganan, termasuk pembersihan saluran udara, mitigasi banjir, penyeragamkan persepsi dan hingga kesiapan lokasi bantuan.

Dalam Rakor tersebut, Bupati Maesyal Rasyid meminta seluruh pimpinan daerah beserta perangkatnya segera melakukan antisipasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, yang berpotensi terjadi lebih sering tahun ini. Tercatat ada 19 kecamatan yang masuk kategori rawan saat hujan lebat dengan durasi panjang.

“Ini kegiatan rutin setiap memasuki musim penghujan maupun kemarau. Kita melakukan konsolidasi, persiapan, sekaligus menyusun program antisipasi bencana,” kata Bupati Maesyal Rasyid

Dia menambahkan salah satu langkah antisipasi awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan para camat untuk menggerakkan kerja bakti rutin setiap hari Jumat. Langkah ini juga sebagai upaya preventif menghadapi intensitas hujan yang semakin sering dan tinggi

“Para camat mohon bisa menghimbau warganya untuk kerja bakti setiap hari Jum'at. Tempat bantuan juga sudah kami siapkan untuk wilayah-wilayah yang biasa terdampak banjir,” imbuhnya.

Selain banjir, pemerintah daerah juga melakukan pemetaan titik rawan longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya. Bupati Maesyal pun menekankan agar seluruh wilayah, baik utara maupun selatan, bersiaga karena hujan sudah mulai merata di seluruh kabupaten.

“Artinya kami melihat dari sisi komprehensif. Semua wilayah harus siap, para camat dan OPD terkait sudah kami minta meningkatkan kesiagaan,” terangnyal.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Meteorologi dan Klimatologi, MKG Wilayah II, Ana Oktavia Sejawati menjelaskan bahwa pola iklim tahun ini cukup berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Musim kemarau 2025 berlangsung singkat, sementara hujan datang lebih cepat, khususnya di bagian selatan Kabupaten Tangerang dibandingkan pasaamzññ tahun sebelumnya,” jelasnya.

Ana menekankan bahwa fase peralihan seperti saat ini justru menjadi periode paling rawan. Potensi cuaca ekstrem, seperti hujan dengan intensitas tinggi, angin kencang, hingga konsentrasi lebih besar terjadi sebelum musim hujan penuh berlangsung.

Lebih lanjut, memproyeksikan puncak musim hujan akan terjadi pada Februari 2026, dengan kemungkinan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem, khususnya di wilayah rawan bencana. Untuk itu, menunda juga para pemangku kebijakan daerah dapat menjadikan informasi BMKG sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG, dan pemerintah daerah menggunakan informasi ini sebagai dasar kebijakan pengurangan risiko bencana,” tutupnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Lembaga Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) resmi menyatakan bahwa batas waktu 3×24 jam yang mereka berikan kepada Ketua DPRD Kota Tangerang untuk memberikan klarifikasi publik telah berakhir tanpa respons. Surat permintaan klarifikasi terkait penggunaan anggaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2025 itu tak mendapat jawaban sedikit pun dari pihak legislatif.

GMAKS menilai sikap bungkam tersebut sebagai bentuk pengabaian serius terhadap amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 18F, yang menjamin hak masyarakat atas informasi.

Dalam surat resminya, GMAKS mendesak keterbukaan penuh terhadap sembilan item anggaran hak keuangan anggota DPRD. Item tersebut antara lain Gaji dan Tunjangan, Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Tunjangan Jabatan, Uang Paket, Tunjangan Alat Kelengkapan, Tunjangan Alat Kelengkapan Lain, serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Selain itu, lembaga anti kriminalitas tersebut juga menuntut data lengkap Pengadaan Barang dan Jasa tahun berjalan. Mulai dari dokumen perencanaan (RUP), dokumen pemilihan (KAK, HPS), hingga dokumen pelaksanaan (Kontrak dan Berita Acara Serah Terima). Permintaan ini merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tidak adanya jawaban dari DPRD Kota Tangerang dinilai GMAKS sebagai indikasi penghambatan terhadap hak publik untuk mengetahui penggunaan anggaran daerah. Mereka menegaskan bahwa praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip Clean Governance dan Law Enforcement yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Ketidakpedulian pihak DPRD terhadap surat klarifikasi merupakan preseden buruk bagi transparansi anggaran. Publik berhak tahu, dan DPRD wajib membuka,” tegas GMAKS dalam keterangan tertulisnya.

Merespons diamnya DPRD, GMAKS menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten dalam waktu dekat. Langkah ini diambil karena mereka menilai proses klarifikasi sudah ditempuh secara administratif namun tidak dihargai.

Tak hanya itu, GMAKS juga menyiapkan langkah tekanan moral dan politik yang lebih besar berupa aksi demonstrasi. Massa GMAKS direncanakan akan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Tangerang untuk mendesak transparansi dan akuntabilitas publik.

GMAKS meminta seluruh pihak yang menerima tembusan surat klarifikasi – termasuk Wali Kota Tangerang, Sekretaris Daerah, hingga BPK Perwakilan Banten – agar tidak tinggal diam. Mereka berharap instansi terkait segera merespons dan menindaklanjuti persoalan ini demi menciptakan pengelolaan APBD yang bersih dan terbuka bagi masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, DPRD Kota Tangerang belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi terkait permintaan GMAKS. (Sumarna)