TANGERANG, Lensafokus.id – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak terus diperkuat pemerintah. Tidak hanya melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), kepastian hukum atas kepemilikan tanah juga menjadi perhatian penting guna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui kegiatan peninjauan hasil perbaikan rumah penerima Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026).
Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi, turun langsung meninjau kondisi rumah warga yang telah mendapatkan bantuan perbaikan.
Dalam kesempatan tersebut, BPN juga menyerahkan sebanyak 20 sertipikat tanah kepada masyarakat Desa Sukatani. Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian dari komitmen BPN dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendorong masyarakat memiliki legalitas kepemilikan tanah yang jelas.
Selain penyerahan sertipikat, Harison Mocodompis turut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pendaftaran tanah serta dokumen yang harus dipersiapkan.
Ia menjelaskan, sejumlah persyaratan administrasi yang perlu disiapkan masyarakat meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta alas hak atas tanah yang dapat berupa girik, Letter C, maupun akta hibah.
Adapun proses penyelesaian pendaftaran tanah tersebut ditargetkan paling lama dua bulan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kelengkapan persyaratan yang berlaku.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Banten mencapai sekitar 800 ribu unit. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah dengan jumlah terbesar, yakni sekitar 205 ribu unit.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hunian masyarakat membutuhkan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Perbaikan rumah perlu diiringi dengan kepastian hukum atas tanah agar masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih menyeluruh.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program Bedah Rumah serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaannya.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mencegah potensi penyimpangan maupun kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Melalui kegiatan ini, BPN menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Tidak hanya melalui penerbitan sertipikat sebagai bukti kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (C2P)
