BOGOR, lensafokus.id - Puluhan warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berharap penuh kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah era kepemimpinan Jenderal Suyudi dapat menuntaskan konflik pertanahan di kawasan Sentul.
Puluhan warga mengaku sejak puluhan tahun merasa kesulitan mempertahankan tanah yang menjadi hak miliknya dari aksi penyerobotan dan plotingan tanah oleh korporasi hingga selalu terjegal saat memproses pembuatan sertifikat hak milik (SHM). Bahkan, beberapa warga di antaranya mengaku menjadi korban kriminalisasi saat berupaya memperjuangkan hak-haknya.
Kasus terbaru seperti dialami Ozzy Sudiro, warga pemilik sah Palemboko Camping Ground di Desa Bojong Koneng. Tanah miliknya seluas 4,5 hektare diduga dicaplok PT Sentul City, Tbk.
"Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat," ungkapnya, Rabu (18/11/2026).
Sejumlah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar, Rabu (18/11/2026), mendatangi lahan sengketa yang diduga dicaplok oleh PT Sentul City Tbk. tersebut.
Saat pengecekan ke lokasi, aktivitas pembangunan masih berjalan, terlihat bangunan sudah ada yang berdiri dan sebagian lahan sedang dalam pengurukan oleh material tanah untuk diratakan.
Pemilik lahan Palemboko Camping Ground, Ozzy Sudiro, mengapresiasi kedatangan tim penyidik dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan investigasi dan klarifikasi terkait laporan dugaan sengketa lahan di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor.
"Alhamdulillah, jika sebelumnya pihak kepolisian jarang merespons laporan warga terkait dugaan sengketa dengan PT Sentul City Tbk, kini dengan kepemimpinan Kapolri yang baru dengan visinya Polisi Bersama Masyarakat, laporan kami sudah ditindaklanjuti," kata Ozzy Sudiro kepada puluhan wartawan.
Bahkan, Ozzy menyebut banyak oknum-oknum di kepolisian yang beberapa di antaranya pasukan mantan Kapolri LSP membekingi korporasi dan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan Sentul.
Terkait lahan yang diklaim oleh Sentul City, Ozzy menegaskan bahwa dirinya memiliki tanah tersebut sah secara hukum dan memiliki riwayat yang jelas sejak tahun 1980-an.
Riwayat tanah tersebut, kata dia, berasal dari hasil pembelian dari tiga girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar, yang kemudian dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih ke tangan pelapor sebagai generasi ketiga.
"Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 80-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar hingga saat ini," tegas Ozzy.
Lebih lanjut ia mengatakan, permasalahan tersebut muncul setelah pihak Sentul City diduga mengklaim dan menerbitkan sertifikat atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare di area tersebut, bahkan sempat melakukan pemagaran.
"Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Padahal pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 itu," tandasnya sembari memperlihatkan berkas-berkas dimaksud.
Untuk luasan 6 hektare yang diklaim tersebut, sambung Ozzy, tidak hanya mencakup 4,5 hektare tanah miliknya, tetapi juga menyerobot permukiman warga yang dihuni sekitar 32 Kepala Keluarga (KK), sebuah masjid, serta bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 yang telah berdiri sejak lama.
"Melalui proses investigasi lapangan dan klarifikasi berkas oleh Polda Jabar ini, saya berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak," katanya diamini Ketua RT, mantan Ketua RW, serta beberapa warga yang menjadi korban.
Dalam kesempatan yang sama, Joni, salah seorang warga Bojong Koneng, mengaku tanahnya seluas 17 ha lenyap dicaplok oleh para mafia dan diduga oleh Sentul City.
"Saya sudah melapor ke sana-sini, berkas bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian bahkan sampai ke DPR RI tapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tak lama kasus tanah Rocky Gerung yang dicaplok," ungkap mantan Komisaris Jiwasraya ini.
Sementara itu, mewakili Forum Masyarakat Sentul (Formas), Prof. Henry, menambahkan, bahwa dirinya sendiri saat ini tengah berjuang mendampingi sejumlah warga yang menjadi korban pencaplokan tanah seluas 28 hektar.
"Makanya kami sendiri sangat mendukung upaya pelaporan kasus ini ke kepolisian karena sudah ada upaya pengrusakan di tempat kami. Semua korban berada dalam satu hamparan. Ini kesempatan bagi Polda Jabar karena kasusnya mirip dengan kasus Summarecon," jelasnya.
Terpisah, upaya konfirmasi awak media ke pihak Sentul City, belum direspon. Hingga berita ini diterbitkan, baik tim media dan Humas Sentul City tidak merespon. (Zulfi Kusuma)
TANGERANG, lemsafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar kegiatan Pembekalan Penerima Beasiswa Tangerang Gemilang bagi Mahasiswa Aktif dan Mahasiswa Akhir Tahun Anggaran 2026 di Masjid Agung Al-Amjad, Tigaraksa, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 627 mahasiswa penerima manfaat yang terdiri dari 593 mahasiswa aktif dan 34 mahasiswa tingkat akhir.
Pada sambutannya, Bupati Tangerang, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang, Prima Saras Puspa, menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
"Pemerintah Kabupaten Tangerang menyadari betul bahwa investasi terbaik bagi masa depan daerah adalah investasi di bidang pendidikan. Melalui Program Beasiswa Tangerang Gemilang, pemerintah daerah hadir untuk memastikan bahwa putra-putri terbaik Kabupaten Tangerang mendapatkan dukungan nyata agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi dengan baik," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembekalan ini memiliki arti penting untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen serta memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab moral dan akademik para penerima manfaat. Ia pun berpesan agar para mahasiswa terus meningkatkan prestasi, menjaga disiplin dan pergaulan, serta menuntaskan pendidikan tepat waktu dengan kualitas terbaik.
"Setelah menyelesaikan studi nanti, jangan lupakan tanah kelahiran. Jadilah agen perubahan yang adaptif, kreatif, membawa inovasi serta siap mendedikasikan ilmu dan keahlian untuk membangun kemajuan serta kesejahteraan di Kabupaten Tangerang tercinta," pesannya.
Sementara itu, ia menjelaskan bahwa kegiatan pembekalan ini merupakan proses lanjutan penyaluran beasiswa sekaligus pengawasan agar bantuan dana pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel.
"Semoga dengan diterimanya Beasiswa Tangerang Gemilang ini membantu mereka dalam tahap pendidikan agar cepat selesai sesuai prioritasnya. Selain itu, beasiswa ini harus tepat sasaran, tepat penggunaan dan tertib dalam proses pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) agar tidak disalahgunakan," jelasnya.
Di sisi lain, antusiasme tinggi dirasakan oleh para penerima manfaat. Salah satu penerima beasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) angkatan 2023, Amelia Putri, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas perhatian Pemkab Tangerang melalui bantuan biaya hidup sebesar Rp9 juta tersebut. Ia pun berharap program Beasiswa Tangerang Gemilang dapat terus berlanjut sehingga kualitas SDM di Kabupaten Tangerang semakin maju dan berdaya saing di masa mendatang.
"Saya merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajaran. Bantuan sebesar Rp9 juta ini sangat membantu kami untuk biaya transportasi, makan dan minum serta biaya kos. Selain bantuan materi, kami juga mendapat tambahan relasi dan wawasan karena bisa mengenal teman-teman dari berbagai kampus," ungkap Amelia.
Melalui kegiatan pembekalan ini, Pemkab Tangerang berharap para penerima Beasiswa Tangerang Gemilang tidak hanya terbantu secara finansial, tetapi juga semakin termotivasi untuk berprestasi, menjaga amanah, dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Pemkab Tangerang berkomitmen untuk terus menghadirkan program beasiswa yang tepat sasaran dan berkelanjutan sebagai upaya mencetak SDM unggul yang siap berkontribusi bagi kemajuan daerah. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menghadiri Festival UMKM Sinarmas Land 2026 yang digelar di Atrium The Breeze Green Office BSD City, Kamis (19/11/26)
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan perkembangan UMKM di Kabupaten sangat pesat. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 61 ribu, tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 78 ribu dan tahun 2026 tercatat 85 ribu UMKM, mulai dari fasyen, kriya, sampai dengan kuliner dan produk lokal lainnya
"Sampai November 2026 ini, tercatat sekitar 85 ribu UMKM di Kabupaten Tangerang dan sekitar 60% pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang didongkrak oleh UMKM," ungkapnya
Bupati Maesyal menegaskan Pemkab Tangerang, melalui OPD terkait terus menguatkan kolaborasi untuk kapasitas para pelaku UMKM dan meningkatkan kualitas produk UMKM yang dihasilkan agar mampu bersaing secara global dan terus berkembang maju. Selain melakukan pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan, Pemkab Tangerang juga memberikan bantuan pinjaman lunak modal usaha melalui Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta lainnya untuk terus memperkuat UMKM di Kabupaten Tangerang.
"Pemerintah Kabupaten Tangerang terus membuka ruang untuk bisa mensuport UMKM melalui pinjaman lunak oleh UPDB yang ada di Kabupaten Tangerang, nanti kita memberikan bantuan pinjaman lunak bahkan ada yang bebas dari agunan dengan bunga pastinya di bawah dari bunga-bunga yang lainnya. Kita juga terus buka kerja sama dengan swasta, salah satunya Sinarmas Land untuk bantu dan buka ruang yang lebih luas terhadap UMKM kita," ungkapnya
Bupati juga terus mendorong pihak Sinarmas Land untuk terus mendukung peningkatan kapasitas UMKM dan memberikan ruang yang lebih luas kepada para pelaku UMKM untuk mempromosikan serta memasarkan produk UMKM yang berkualitas agar bisa naik kelas dan semakin mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan perekonomian daerah
"Kami terima kasih atas keterlibatan Sinarmas BSD yang membina UMKM. Sudah 96 UMKM dibina dan dibimbing oleh Sinarmas BSD. Mudah-mudahan dengan festival UMKM ini pergerakan ekonomi terus tumbuh dan semakin memberikan kontribusi bagi daerah masing-masing," ujarnya
Sementara itu, Managing Director President Officer Sinarmas Land, Dony Martadisata mengatakan Festival UMKM tersebut merupakan acara puncak sekaligus sebagai bentuk apresiasi bagi pendamping dan para wisudawan binaan pada pelatihan UMKM batch 6 yang telah menyelesaikan proses pelatihan dan pendampingan usaha selama 1 tahun terakhir. Pihaknya telah bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan untuk memberikan pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan UMKM di Sinar Mas Land UMKM Center
"Melalui SML UMKM Center, kami menghadirkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk inovasi pengelolaan usaha serta memperluas akses pasar dan jejaring bisnis," ujar Dony
Lanjut dia, tahun 2026 ini, CSR Sinasmas Land telah memilih 16 pelaku UMKM dan 3 Youthpreneur terbaik dari ratusan peserta yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Mengusung tema "Kuatkan Langkah Ciptakan Peluang" Festival UMKM Sinarmas Land 2026 mengambil pesan untuk terus bersemangat menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis.
"Pelaku UMKM harus bisa beradaptasi, berinovasi dan mampu menangkap peluang. Kami senang melihat antusiasme pada pelaku UMKM tahun ini, di mana Pasar UMKM diikuti lebih dari 200 tenant dari berbagai bidang usaha mulai dari makanan ringan kuliner, kerajinan hingga produk kreatif ramah lingkungan lainnya," ungkapnya. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan program bedah rumah, sosialisasi Permodalan Nasional Madani (PNM), penyerahan sertifikat tanah gratis, serta dialog Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
"Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan berbagai program strategis di sektor perumahan berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah," ungkapnya
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci penting dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PKP. Kehadiran program bedah rumah yang dipadukan dengan kepastian legalitas lahan serta akses pembiayaan sangat membantu meningkatkan taraf hidup warga kami di Cisoka dan wilayah lainnya," ujar Maesyal Rasyid.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program Bedah Rumah dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat bersifat gratis atau tidak dipungut biaya.
"Ini program strategis Pak Prabowo, gratis tanpa dipungut biaya oleh pihak mana pun. Termasuk pegawai Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman)," ujar Maruarar.
Dia menegaskan kalau ada pihak manapun yang memungut biaya, termasuk pegawai Kementerian PKP, masyarakat dapat langsung melaporkan kepada pihak berwenang.
"Kalau ada yang minta uang, mau pegawai perumahan, mau siapa saja foto, 'viralin'. Kita mau perubahan sepenuh hati bukan setengah hati," tegasnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau penerima manfaat bantuan program Bedah Rumah yang rumah sudah selesai direnovasi di Desa Sukatani Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum mendapatkan program Bedah Rumah untuk mendapatkan bantuan tersebut, dan langsung menginstruksikan pegawai Kementerian PKP untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas rumah melalui renovasi atau pembangunan rumah baru. (Red)
KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu kini bukan hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap kewajiban negara, tetapi juga berpeluang mengantarkan masyarakat menuju Tanah Suci. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo melalui kesempatan mendapatkan hadiah umrah dan sepeda motor.
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Komitmen itu diperkuat melalui Sosialisasi Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 yang berlangsung pada 10–19 November 2026.
Kegiatan sosialisasi menyasar enam kecamatan di Kota Tangerang, yakni Cipondoh, Larangan, Ciledug, Tangerang, Cibodas, dan Karawaci.
Rangkaian kegiatan tersebut resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, di Ruang Balairung Kecamatan Karawaci, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Maryono menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus membangun budaya taat pajak.
Menurutnya, optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB membutuhkan koordinasi serta kesamaan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, Samsat, Jasa Raharja, hingga unsur masyarakat.
"Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dipahami oleh jajaran pemerintah. Informasinya harus tersampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," ujarnya.
Maryono juga menyoroti pentingnya peran pengurus RT dan RW sebagai ujung tombak penyampaian informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Ia mengajak seluruh pengurus lingkungan untuk menjadi penghubung komunikasi yang efektif agar informasi mengenai kebijakan perpajakan dapat diterima masyarakat secara tepat.
"Bapak dan Ibu merupakan unsur yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh pengurus RT dan RW menjadi jembatan informasi yang baik. Sampaikan informasi berdasarkan ketentuan yang benar dan dengan cara yang mudah dipahami warga," pesannya.
Tak hanya mengandalkan program apresiasi dari Pemprov Banten, Maryono juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan berbagai insentif pajak yang diberikan Pemkot Tangerang hingga 31 Desember 2026.
Adapun sejumlah keringanan yang tersedia meliputi pembebasan 100 persen denda PKB, diskon 5 persen atas pokok PKB, serta pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II).
"Jangan lewatkan berbagai kemudahan ini. Selain mendapatkan keringanan pajak, masyarakat yang membayar sebelum jatuh tempo juga berpeluang mendapatkan hadiah umrah dan sepeda motor dari Pemprov Banten. Mari manfaatkan kesempatan ini dan jadikan kepatuhan membayar pajak sebagai budaya bersama," ajak Maryono.
Melalui sosialisasi dan berbagai program insentif tersebut, Pemkot Tangerang berharap tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat. (Sumarna)
LEBAK, lensafokus.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebak terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan jajaran kepolisian. Hal tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi pengurus PWI Lebak ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Lebak, Kamis (19/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kemitraan antara insan pers dan kepolisian, sekaligus membangun kolaborasi dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Rombongan pengurus PWI Kabupaten Lebak diterima langsung Kapolres Lebak, AKBP Arninsi, didampingi Kasi Humas Polres Lebak, IPTU Moestafa Ibnu Syafir.
Ketua PWI Kabupaten Lebak, RA Sudrajat, mengatakan bahwa silaturahmi tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjaga hubungan baik serta meningkatkan komunikasi yang telah terjalin dengan Polres Lebak.
"Kami ingin hubungan baik antara PWI Lebak dan Polres Lebak tetap terjaga. Komunikasi dan kolaborasi yang sudah berjalan selama ini diharapkan dapat terus ditingkatkan," ujar pria yang akrab disapa Ajat tersebut.
Ia menegaskan, PWI Lebak siap mendukung penyampaian berbagai program dan capaian positif Polres Lebak melalui produk jurnalistik yang profesional, berimbang, serta mengedepankan kepentingan publik.
Menurut Ajat, pers memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Terlebih di tengah derasnya arus informasi digital, media dituntut semakin cermat dalam melakukan verifikasi guna mencegah penyebaran berita bohong (hoaks) maupun informasi provokatif.
"Kami siap menyajikan pemberitaan yang edukatif, berdasarkan fakta, tidak mengandung hoaks maupun provokasi. Harapannya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat turut menciptakan situasi Kabupaten Lebak yang aman dan kondusif," tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Lebak AKBP Arninsi menyambut positif kunjungan jajaran pengurus PWI Kabupaten Lebak. Ia menilai, insan pers memiliki peran strategis dalam membantu menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat.
Menurutnya, PWI Lebak merupakan salah satu mitra strategis Polres Lebak dalam membangun komunikasi publik, terutama terkait program kerja, kegiatan, serta capaian kepolisian.
"Terima kasih atas kunjungannya. Kami menyambut baik silaturahmi ini dan siap berkolaborasi dengan PWI Lebak untuk bersama-sama menjaga serta menciptakan kondusivitas wilayah Kabupaten Lebak," ujar AKBP Arninsi.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara PWI Kabupaten Lebak dan Polres Lebak semakin kuat dan produktif.
Namun, sinergi antara pers dan kepolisian tetap harus berjalan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, independensi jurnalistik, serta fungsi kontrol sosial pers. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun tidak hanya memperkuat komunikasi kelembagaan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. (C2P)