Serang, lensafokus.id — Dugaan pekerjaan asal jadi kembali mencoreng proyek infrastruktur di Banten. Pekerjaan drainase dan pembangunan jembatan pada Ruas Jalan Baros–Petir yang dikerjakan oleh CV Andalan Bersama menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati dan aktivis pengawasan publik.
Proyek bernomor kontrak 600.2.10/113.1/SPK/PJBT-BP/BBM/DPUPR/VII/2025, dengan nilai Rp10,857 miliar, bersumber dari APBD Provinsi Banten tahun 2025. Kontrak diteken pada 3 Juli 2025 dengan waktu pelaksanaan selama 166 hari kalender, serta diawasi konsultan dari PT Ardiana Dwi Yasa Consultant.
Namun di lapangan, sejumlah indikasi kejanggalan ditemukan. Salah satunya, dugaan kedalaman galian drainase tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga memunculkan kecurigaan adanya pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai standar.
Ketua Umum Badak Banten Perjuangan (BBP), Eli Sahroni, angkat bicara keras atas dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut. Saat ditemui di Kantor Pusat BPP, Eli menyampaikan pernyataan tegas bahwa pihaknya tidak akan membiarkan potensi penyimpangan anggaran publik.
"Kami tidak akan diam. Ini harus dibongkar tuntas. Kalau benar ada permainan, pembiaran, atau pihak yang tutup mata, itu jelas merugikan masyarakat. Jangan jadikan proyek sebagai ladang keuntungan pribadi." tegas Eli.
Ia menegaskan, pekerjaan drainase maupun jembatan bukan sekadar proyek fisik, tetapi fasilitas publik yang berdampak langsung pada keselamatan serta kenyamanan masyarakat.
Upaya konfirmasi awak media kepada pihak pelaksana proyek dilakukan di lokasi pekerjaan. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun perwakilan CV Andalan Bersama di lapangan untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pekerjaan yang tidak sesuai.
Ketidakhadiran pihak kontraktor menambah daftar tanda tanya dalam pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Dugaan pekerjaan asal jadi kerap menjadi persoalan klasik dalam proyek infrastruktur pemerintah. Kasus serupa pada Ruas Jalan Baros–Petir ini kembali memantik sorotan publik agar pemerintah daerah, terutama Dinas PUPR, menurunkan tim evaluasi dan melakukan audit teknis secara menyeluruh.
Masyarakat berharap proyek dapat diselesaikan sesuai spesifikasi, transparan, dan tidak menjadi ajang untuk meraup keuntungan sepihak.
Hingga berita dipublikasikan, media masih menunggu keterangan resmi dari pihak CV Andalan Bersama maupun Dinas terkait. (Cecep)
