Banten (6088)
TANGERANG, lensafokus.id – Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, mengajak seluruh pelaku usaha jasa konstruksi untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Daerah melalui kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurutnya, pembangunan kota yang berkualitas dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak berjalan seiring dalam koridor aturan dan etika pembangunan.
Ajakan tersebut disampaikan Maryono saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi yang digelar di Ruang Akhlakul Karimah, Kamis (05/02/2026). Kegiatan ini dihadiri para pengusaha jasa konstruksi dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Maryono menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menghasilkan pembangunan yang kokoh, aman, dan berkualitas, serta dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kota Tangerang.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang taat aturan. Kepatuhan regulasi mencerminkan komitmen moral kita untuk menghadirkan hasil konstruksi yang aman dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Maryono.
Ia juga mengingatkan bahwa hasil pekerjaan konstruksi tidak hanya diawasi oleh inspektorat, tetapi juga oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas lainnya. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa konstruksi harus memahami dan mematuhi setiap ketentuan yang berlaku.
“Pekerjaan konstruksi akan diperiksa oleh berbagai pihak. Maka dari itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang mutlak,” tegasnya.
Di hadapan para pelaku usaha, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya membangun sinergi yang sehat antara pemerintah dan dunia usaha. Ia mengingatkan agar setiap proses pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Pastikan setiap hasil pembangunan benar-benar memberi manfaat dan berdampak pada kesejahteraan warga Kota Tangerang,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan berusaha di berbagai sektor, termasuk jasa konstruksi.
Maryono berharap, melalui kegiatan ini para pelaku usaha dan pemangku kepentingan dapat memahami penyesuaian regulasi sebagai pedoman dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, profesional, dan berdaya saing. Menurutnya, pemahaman regulasi yang baik juga menjadi kunci dalam mencegah sengketa hukum dan hambatan administratif yang berpotensi mengganggu kelancaran proyek.
“Dengan kolaborasi yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi, kita dapat mewujudkan tata kelola jasa konstruksi yang semakin baik serta pembangunan kota yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Sumarna)
Tangerang, lensafokus.id -- Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengajak kaum perempuan untuk cerdas dan berani bertindak untuk kebaikan bersama. Hal tersebut diutarakan Wabup Intan saat membuka acara sosialisasi Peningkatan Peran Wanita Dalam Partisipasi Demokrasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kab. Tangerang di Qubika Boutik Gading Sepong, Kamis (05/02/26)
"Kepada para perempuan hebat yang hadir hari ini berdirilah dengan teguh, bersuaralah dengan santun dan berjuanglah dengan integritas demi kemajuan masyarakat dan bangsa. Rawat idealisme, jaga kejujuran dan jadilah perempuan yang tidak hanya cerdas berpikir tapi juga berani bertindak untuk kebaikan bersama," ujar Wabup Intan.
Menurut dia, demokrasi sejatinya bukan hanya tentang suara yang dihitung tapi tentang suara yang didengar. Untuk itu, peran perempuan dalam proses demokrasi sangat penting dan mendasar sebagai penjaga nurani, penyeimbang dan penguat nilai-nilai kemanusiaan.
"Perempuan adalah penjaga nurani, penyeimbang dan penguatan nilai kemanusiaan. Ketika perempuan terlibat aktif dalam demokrasi maka kebijakan yang lahir tidak hanya kuat secara hukum tapi juga sangat adil dan matang secara nurani," ungkapnya
Dia juga menandaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus membuka ruang partisipasi meningkatkan kapasitas dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan. Namun perubahan sejati lahir dari keberanian perempuan untuk percaya pada dirinya sendiri untuk terus memperkaya perspektif, kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik dan memperluas ruang demokrasi yang lebih manusiawi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Melalui kegiatan ini, kita ingin menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas, integritas dan kecerdasan untuk ikut menentukan arah pembangunan. Kita ingin melihat lebih banyak perempuan yang berani bersuara, berani berpikir kritis dan berani mengambil peran strategis bukan karena diberi belas kasih tapi memang mereka layak dan mampu," imbuhnya
Dirinya berharap kegiatan sosialisasi tersebut bisa menjadi titik awal perubahan nyata dalam membangun demokrasi yang adil, inklusif, merata dan bermartabat.
"Mudah-mudahan ilmu yang diberikan nanti menjadi manfaat untuk semua kader perempuan politik yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan adik-adik mahasiswi, siapa tahu nanti mau terjun ke politik untuk menyuarakan suara masyarakat," pungkasnya
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol, Agus Suryana melaporkan bahwa sosialisasi tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahu kaum perempuan dalam berpolitik dan sistem politik yang ada di Indonesia.
"Pesertanya terdiri dari kader wanita anggota partai politik dan mahasiswi dari universitas yang ada di Kabupaten Tangerang," ujarnya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri kegiatan santunan anak yatim dan piatu yang diselenggarakan oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Banten dan JMSI Kabupaten Tangerang, dalam rangka Milad ke-6 JMSI yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Kegiatan tersebut berlangsung di Yayasan Yatim Piatu Maktabul Aitam, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kamis (5/2/26).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid yang hadir didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Kelapa Dua, serta Lurah Pakulonan Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada JMSI Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang atas kepedulian sosial yang diwujudkan melalui kegiatan santunan bagi anak-anak yatim dan dhuafa.
“Hari ini kami hadir dalam rangka bakti sosial yang diselenggarakan oleh JMSI Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, dalam rangka milad keenam JMSI yang dirangkaikan dengan Hari Pers Nasional. Kegiatan ini sangat positif karena memberikan perhatian juga kepada putra-putri kita, anak-anak yatim di panti asuhan Maktabul Aitam,” ujar Bupati.
Menurutnya, kegiatan tersebut membuktikan bahwa insan pers yang tergabung dalam JMSI tidak hanya menjalankan fungsi jurnalistik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim.
“Ini membuktikan bahwa teman-teman wartawan yang tergabung dalam JMSI melaksanakan milad keenamnya dengan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya di Pakulonan Barat,” lanjutnya.
Selain kegiatan santunan, dia juga mengapresiasi rencana JMSI yang akan melaksanakan penanaman pohon di sepanjang bantaran Sungai Cisadane sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
“Dalam rangka milad keenam dan Hari Pers Nasional, JMSI juga akan melakukan penanaman pohon di sepanjang Sungai Cisadane. Ini menunjukkan bahwa teman-teman JMSI, baik dari Provinsi Banten maupun Kabupaten Tangerang, peduli terhadap lingkungan, terlebih di tengah kondisi wilayah yang masih menghadapi musibah banjir,” jelasnya.
Bupati Tangerang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat mengapresiasi kontribusi positif JMSI yang tidak hanya berperan dalam penyampaian informasi, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada JMSI, kepada Ketua JMSI Provinsi Banten Bapak Wahyu dan Ketua JMSI Kabupaten Tangerang Bapak Sangki, yang terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun,” pungkasnya. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan para pedagang Pasar Cisoka terkait penataan pedagang liar, pedagang kaki lima (PKL), serta masih beroperasinya pasar eks penampungan, mendapat respons cepat dari Pemerintah Kecamatan Cisoka. Camat Cisoka bersama Kepala Desa Cisoka menggelar kegiatan sosialisasi dan serap aspirasi pedagang yang dilaksanakan langsung di dalam Pasar Cisoka, Kamis (5/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi dan keluhan pedagang disampaikan secara terbuka. Permasalahan utama yang mencuat berkisar pada konflik relokasi pedagang eks penampungan yang belum sepenuhnya berpindah ke Pasar Cisoka, tingginya biaya sewa kios dan los, serta maraknya pedagang kaki lima yang berjualan bebas tanpa biaya.
Kondisi tersebut dinilai memicu kecemburuan sosial di kalangan pedagang resmi Pasar Cisoka. Bahkan, puluhan pedagang mengaku mengalami penurunan omzet secara signifikan, hingga kehilangan mata pencaharian, akibat masih beroperasinya pedagang eks penampungan di bahu jalan yang juga menyebabkan kemacetan dan menghambat penataan pasar.
Camat Cisoka, Sumartono, menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan para pedagang pada dasarnya memiliki kesamaan inti persoalan. Ia menyebut masih adanya pedagang di area eks penampungan yang enggan berpindah ke dalam pasar karena kurangnya pemahaman, bahkan cenderung membandel.
“Menindaklanjuti beberapa tanggapan dan aspirasi dari pedagang Pasar Cisoka terkait permasalahan pasar dan eks penampungan, intinya sama. Pedagang di eks penampungan itu kurang paham, atau bisa dikatakan bandel. Tapi sebagaimana yang disampaikan Pak Amin, ‘di sana saudara kita, di sini saudara kita’,” ujar Sumartono.
Menurutnya, kewenangan camat adalah melakukan pendekatan persuasif melalui himbauan dan sosialisasi yang telah dilakukan sejak jauh hari. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar wacana, melainkan akan terus ditindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan.
“Ini bukan penertiban, tapi penataan. Artinya hari ini bukan hanya omong-omong. Silakan dipantau dan dilihat, agar pedagang eks Pasar Cisoka segera berpindah ke dalam pasar,” tegasnya.
Sumartono juga mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, pihak kecamatan bersama OPD terkait telah berupaya mencari akar permasalahan. Terdapat tiga tuntutan utama dari pedagang eks penampungan, yakni:
1. Pedagang yang berjualan di pinggir jalan, mulai dari Polsek hingga pintu masuk pasar, diminta masuk ke dalam Pasar Cisoka. Sebagian sudah mulai direalisasikan.
2. Diberikannya kemudahan berupa sistem member bagi pedagang, termasuk tarif parkir murah, yakni Rp60 ribu per bulan untuk motor dan sekitar Rp100 ribu per bulan untuk mobil.
3. Kemudahan dan keringanan biaya untuk masuk dan berjualan di dalam Pasar Cisoka.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Camat Cisoka secara tegas memasang spanduk himbauan agar para pedagang di area Eks Tempat Penampungan Sementara (TPPS) Pasar Cisoka segera berpindah ke dalam pasar. Dalam spanduk tersebut juga dicantumkan sejumlah keringanan, antara lain:
- Gratis tiga bulan menempati ruang dagang bagi pedagang yang membeli,
- Uang muka (DP) dapat dicicil selama 12 hingga 18 bulan,
- Disediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR),
- Keringanan harga sewa los maupun kios bagi pedagang yang memilih sistem sewa.
Menariknya, meski diguyur hujan, Camat Sumartono tetap sigap memasang spanduk tersebut sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah potensi konflik antar pedagang.
Kegiatan serap aspirasi ini dihadiri oleh Camat Cisoka, perwakilan OPD Pasar, Lurah Cisoka, manajemen PT Pasar, para pedagang Pasar Cisoka, serta masyarakat setempat. Pemerintah berharap, melalui dialog terbuka dan solusi konkret ini, penataan Pasar Cisoka dapat segera terwujud secara adil dan berkelanjutan. (Mala)
KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)–PGRI Kota Tangerang menggelar Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Taman Kanak-Kanak Tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tangerang ke-33.
Kegiatan yang menjadi ajang unjuk kreativitas anak usia dini ini berlangsung meriah di Mall Balai Kota, Buaran Indah, Kota Tangerang, Banten, selama dua hari, yakni 3–4 Februari 2026.
Acara akbar tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, yang sekaligus memberikan sambutan pada pembukaan Porseni TK 2026, Rabu (4/2/2026).
Dalam sambutannya, Wahyudi Iskandar menyampaikan bahwa Porseni Taman Kanak-Kanak merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini. Menurutnya, prestasi akademik memang penting, namun pengembangan bakat seni dan olahraga tidak kalah krusial.
“Prestasi akademik memang utama, tetapi pengasahan bakat seni dan olahraga sejak usia dini merupakan kunci pembentukan rasa percaya diri anak-anak,” ujar Wahyudi.
Ia menegaskan, anak-anak perlu dilatih untuk berani tampil di depan umum agar memiliki keberanian, rasa percaya diri, serta sportivitas yang tinggi.
“Kita ingin anak-anak tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga terlatih untuk tampil, berani berkompetisi secara sehat, dan mengekspresikan diri dengan penuh keceriaan. Porseni ini adalah panggung belajar bagi mereka,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wahyudi menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Tangerang akan terus mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan oleh IGTKI–PGRI Kota Tangerang. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak.
“Melihat antusiasme hari ini, kami optimistis generasi masa depan Kota Tangerang akan tumbuh menjadi generasi yang kreatif dan tangguh. Ini juga menjadi kado istimewa bagi HUT Kota Tangerang yang kita cintai,” pungkasnya.
Melalui Porseni TK 2026 ini, diharapkan dapat lahir bibit-bibit unggul yang kelak mampu mengharumkan nama Kota Tangerang di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar guru TK yang tergabung dalam organisasi PGRI. (Sumarna)
TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) menuju Ruang Bersama Indonesia (RBI) Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Puspemkab Tangerang, Rabu (4/2/2026).
Forum strategis ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keberhasilan program DRPPA di dua lokus utama, yaitu Desa Cibetok dan Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler.
Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung arahan Presiden RI yang tertuang dalam Astacita. Fokus utamanya adalah memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
"DRPPA adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat secara terencana dan berkelanjutan sesuai Visi Pembangunan Indonesia," ujar Wabup Intan.
Dia menambahkan bahwa komitmen ini merupakan wujud nyata dukungan Pemkab Tangerang terhadap kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
"Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Surat Keputusan Pj. Bupati Tangerang Nomor: 463/Kep.158-Huk/2024 yang menetapkan Desa Cibetok dan Desa Gunung Kaler sebagai lokasi program terpadu DRPPA untuk tahun 2026," jelasnya.
Dirinya juga mengajak seluruh elemen, mulai dari OPD, PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), GOW, hingga instansi vertikal seperti Pengadilan Agama dan Kementerian Agama, untuk bersatu padu. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja keras tim Pokja dan partisipasi aktif tokoh masyarakat serta CSR.
"Saya berharap rapat hari ini menghasilkan program kerja yang kreatif dan inovatif. Perlu diingat, ujung tombak keberhasilan DRPPA adalah dukungan langsung dari masyarakat, perangkat desa, serta tokoh pemuda di wilayah tersebut," ujarnya.
Menutup arahannya, Wabup Intan juga berpesan agar program DRPPA tidak hanya dijadikan ajang perlombaan sesaat. Ia menginginkan program ini berjalan secara berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tangerang secara permanen.
"Harapan kita semua, program ini sukses dan terus berkelanjutan. Jangan sampai setelah selesai dinilai atau dilombakan, kegiatannya berhenti. Ini harus menjadi budaya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak kita," pungkasnya.
Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang, Asep Suherman, menegaskan bahwa hasil rapat ini diharapkan menghasilkan program kerja konkret dan terukur bagi pemberdayaan perempuan dan anak nantinya.
“Tujuan utama dari DRPPA adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” tegas Asep Suherman. (Red)
More...
Lensa Terkini
-
Peredaran Pil Setan Daftar G di Subang Kian Terbuka, APH Dinilai Molor Bertindak
-
Wakil Wali Kota Tangerang Ajak Pelaku Jasa Konstruksi Patuh Regulasi dan Perkuat Kolaborasi
-
Wabup Intan Ajak Kaum Perempuan Cerdas dan Berani Bertindak
-
Bupati Tangerang Hadiri Santunan Yatim JMSI, Apresiasi Peran Pers yang Peduli Sosial dan Lingkungan
-
Kecamatan Bojonggede Kolaborasi Bareng DPTR dan PMC Tanam Pohon di Jalur Bomang
-
Pedagang Pasar Cisoka Mengeluh Tertekan, Camat Turun Tangan Redam Rencana Demonstrasi
