Lebak, lensafokus.id - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebak melakukan kunjungan silaturahmi dengan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut bertujuan mempererat hubungan antara insan pers dengan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam dialog yang berlangsung, kedua belah pihak membahas berbagai hal positif, di antaranya peningkatan kualitas informasi publik serta peran media dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Lebak.

Ketua PWI Kabupaten Lebak, RA Sudrajat, menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara organisasi wartawan dan pemerintah daerah.

“Silaturahmi ini sangat penting agar komunikasi antara PWI dan Pemkab Lebak semakin baik. Kami berharap kolaborasi yang terjalin dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar RA Sudrajat usai pertemuan.

Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengapresiasi peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan secara akurat dan berimbang.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan insan pers perlu terus dijaga guna mendukung kemajuan daerah.

“Kami berharap sinergi yang telah terjalin ini dapat terus ditingkatkan demi kemajuan Kabupaten Lebak,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan media, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik semakin berkualitas dan terpercaya. (Cecep)

Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Dhama Wanita Persatuan (DWP) Kab. Tangerang, Rabu (15/04/26).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal mengatakan bahwa kegiatan Monev tersebut menjadi langkah awal memastikan koperasi berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Sebanyak 137 ketua KDKMP mengikuti Monev gelombang pertama, sementara gelombang kedua akan dijadwalkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. “Hari ini, kita mengundang 137 ketua koperasi merah putih untuk gelombang pertama, nanti gelombang kedua jumlahnya sama,” ujar Bupati Maesyal.

Bupati menjelaskan, Monev ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program KDKMP yang telah mendapatkan dukungan dana serta hambatan apa saja yang dialami. Menurut dia, evaluasi ini penting untuk memastikan koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, namun benar-benar beroperasi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat

“Kita ingin melihat apakah koperasi yang mendapat support Rp100 juta per desa/kelurahan ini sudah berjalan lancar atau masih ada kendala. Koperasi harus menunjukkan kinerja nyata, berjalan usahanya, dan memberikan manfaat langsung bagi anggota,” tegasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga menghadirkan sejumlah narasumber strategis untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi KDKMP. Kehadiran narasumber dan para pemangku kepentingan diharapkan bisa memberikan solusi konkret yang mampu memperlancar operasional koperasi. “Kita cari jalan keluarnya bersama, supaya koperasi desa/kelurahan ini bisa terus berjalan tanpa hambatan, khususnya terkait suplai,” harapnya.

Bupati juga mendorong agar koperasi mampu bekerjasama dan memanfaatkan potensi lokal di wilayah masing-masing, seperti hasil panen pertanian, holtikultura dan hasil peternakan yang dijalankan para petani di wilayah sekitar KDKMP beroperasi.

“Koperasi bisa jalin kerjasama dengan para petani lokal. Kalau ada hasil panen pertanian, hortikultura, ternak ayam atau lele, itu bisa dimanfaatkan koperasi untuk disuplai ke program MBG,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan adanya sinergi dengan petani lokal dan para mitra lainnya diharapkan semakin memperkuat peran koperasi dalam rantai pasok kebutuhan masyarakat. “Dengan adanya sinergi yang kuat, koperasi tidak hanya berjalan, tapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga memastikan bahwa Monev ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap kendala bisa ditemukan solusinya, sehingga koperasi benar-benar berkembang, mandiri, dan bermanfaat nantinya

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah, menyampaikan bahwa monev ini difokuskan untuk memetakan permasalahan yang dihadapi koperasi secara lebih terarah.

“Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kendala dari aspek kelembagaan, usaha, dan SDM agar dapat ditangani secara tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah pembinaan ke depan. “Dari hasil ini, kami akan menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi,” jelasnya.

Menurut Anna, proses monev yang dilakukan dirancang interaktif agar solusi dapat ditemukan bersama. “Melalui diskusi, asistensi, dan monitoring, kami harap setiap permasalahan bisa ditindaklanjuti secara konkret,” tutupnya. (Red)

Tangerang, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) resmi membuka Gelar Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2026. Acara yang menjadi ajang adu kreativitas inovator lokal ini dipusatkan di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa pada Rabu (15/04/2026).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, yang mewakili Bupati Tangerang. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya inovasi teknologi yang lahir dari akar rumput untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa.

"Teknologi Tepat Guna adalah jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Intinya adalah efisiensi. Kita ingin melihat alat-alat yang dihasilkan hari ini benar-benar bisa dipakai petani kita untuk memanen lebih cepat, membantu pelaku UMKM mengemas produk lebih baik, hingga membantu ibu rumah tangga mengelola limbah domestik secara mandiri," Ujar Sekda Soma

Dominasi pelajar dalam ajang tahun ini membawa warna baru melalui teknologi berbasis Internet of Things (IoT). Selain alat SIPETA (Sistem Pemantauan pH Tanah) yang mampu merekomendasikan tanaman secara otomatis, inovasi unggulan lainnya datang dari perwakilan Kecamatan Pasar Kemis.

Naura Atanaya Aji dan Sabriya Belfaira, siswi dari SMA Islam Terpadu Auladi Islami, memperkenalkan BEI (Bio Energy in IoT Hydroponics). Alat ini merupakan sistem hidroponik cerdas yang mengandalkan 100% tenaga surya dan sistem otomasi nutrisi.

"Sistem BEI memungkinkan pemberian nutrisi dilakukan secara otomatis melalui sensor. Jika nutrisi kurang, alat akan menambahkannya sendiri hingga sesuai. Selain itu, kondisi hidroponik dapat dipantau dari jauh melalui website. Jadi, pemilik tetap bisa memantau dan mengoperasikan sistem meskipun sedang berada di luar kota," jelas Naura dan Sabriya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang H. Yayat Rohiman, memaparkan bahwa lomba tahun 2026 ini diikuti oleh 21 alat teknologi tepat guna dan 4 Posyantek dari 15 kecamatan, termasuk Tiga Raksa, Sepatan, Kemiri, Jayanti, Legok, Panongan, Sukamulya, Pagedangan, Cisauk, Pakuhaji, Teluknaga, Jambe, Mekarbaru, dan Kresek.

Meskipun secara kuantitas terdapat penurunan dibanding tahun lalu karena bertepatan dengan jadwal Ujian Akhir Semester (UAS), kualitas inovasi seperti Bio-Casta (juara tingkat provinsi 2025) tetap menjadi standar tinggi bagi peserta tahun ini. Kepala DPMPD menekankan pentingnya sinergi Triple Helix—pemerintah, akademisi, dan perusahaan swasta sebagai pemodal—agar inovasi ini tidak berhenti di tahap prototipe.

Seluruh pemenang dari tingkat kabupaten ini akan mewakili Kabupaten Tangerang di Lomba TTG Tingkat Provinsi Banten. Menariknya, Kabupaten Tangerang juga diproyeksikan akan bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara tingkat provinsi pada tahun 2026 ini.

"Hasil lomba ini nantinya akan dibina lebih lanjut oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar produknya bisa legal, berkelanjutan, dan menyebar luas. Kami ingin potensi inovasi lokal ini benar-benar ditangkap oleh sektor industri agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas," tutup Yayat.

Dengan penyelenggaraan lomba ini, Kabupaten Tangerang optimis dapat menciptakan ekosistem inovasi yang mandiri, menjadikan teknologi sebagai alat praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. (Red)

Jakarta, lensafokus.id - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid didampingi Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar pada Selasa (14/4/2026) mengatakan kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata.

Hingga 10 April 2026, platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

"Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia," ungkap Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Meutya menyampaikan apresiasi kepada platform TikTok yang telah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak, khususnya di Indonesia.

“TikTok telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mempublikasikan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center, serta berkomitmen melakukan pembaruan berkala atas implementasinya,” jelasnya.

Meutya menegaskan hal itu menjadi langkah awal yang sangat positif dan menjadi kemenangan bagi publik, khususnya orang tua dan anak-anak di Indonesia.

"Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown," ujarnya.

Sementara itu, terkait platform Roblox, Kemkomdigi mencatat adanya perkembangan di tingkat global.

Roblox dilaporkan telah melakukan penyesuaian pengaturan (adjustment setting) dan menghadirkan fitur baru secara global dari kantor pusatnya di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya pelindungan anak.

Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP TUNAS di Indonesia.

"Masih ada loophole (celah) yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal," jelasnya.

Kemkomdigi menegaskan hingga saat ini Roblox belum dapat dikategorikan sebagai platform yang patuh terhadap PP TUNAS.

"Dengan berat hati meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa platform Roblox telah mematuhi PP TUNAS," tandasnya.

Kemkomdigi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta akan mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Tangerang yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Tangerang, Selasa (14/04/26).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa selain prioritas makro, Pemkab Tangerang memberikan perhatian khusus pada fakta lapangan yang mendesak, seperti infrastruktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir yang harus dituntaskan pada tahun anggaran 2027.

"Kita sudah sependapat dengan TAPD untuk memantapkan sasaran yang langsung menyentuh masyarakat. Kegiatan yang sifatnya sosialisasi atau seremonial bisa kita tunda dahulu agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan yang diharapkan masyarakat," tegas Bupati Maesyal Rasyid.

Ia menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan langkah strategis untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut juga merupakan puncak dari rangkaian penjaringan aspirasi yang telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat terbawah.

"Agenda hari ini adalah tindak lanjut dari Musrenbang tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Substansinya adalah perumusan anggaran 2027 untuk melaksanakan program unggulan dan skala prioritas yang semuanya demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang," ungkapnya.

Lanjut dia, pembangunan pada tahun 2027 mengusung tema "Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Berkelanjutan", sebagai bagian dari pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2025–2029. Arah kebijakan ini difokuskan pada enam prioritas utama, termasuk tata kelola pemerintahan yang efisien, penguatan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Guna menjamin kualitas pembangunan, Pemkab Tangerang turut mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kuat di setiap tahapan perencanaan. Untuk itu, Bupati Maesyal berharap forum ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dan mampu menjawab tantangan dinamika pembangunan di Kabupaten Tangerang ke depan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Erwin Mawandy menuturkan bahwa tahapan Musrenbang RKPD ini merupakan instrumen vital dalam menyepakati berbagai elemen krusial pembangunan. Hal ini mencakup penentuan skala prioritas program, pagu indikatif, hingga penyesuaian indikator dan target kinerja yang akan menjadi acuan kerja seluruh perangkat daerah pada tahun 2027 mendatang.

"Forum ini menjadi momentum bagi kita untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan sasaran prioritas di tingkat provinsi. Kami juga melakukan klarifikasi mendalam untuk memastikan usulan dari Musrenbang kecamatan yang menjadi kewenangan kabupaten dapat terakomodasi secara tepat sasaran sesuai lokasi yang telah dipetakan," jelas Erwin.

Selain sinkronisasi kebijakan, proses ini juga diarahkan untuk menciptakan integrasi yang kuat antara perencanaan teknokratis dengan usulan riil dari masyarakat desa dan kelurahan. Dengan demikian, dokumen RKPD yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi solusi konkret atas permasalahan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menghadiri acara Halal Bihalal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bersama Kapolri di PT KMK Global Sport, Desa Telaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (14/4/26).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Wakil Gubernur Banten, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran Mabes Polri, serta Kapolda Banten.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan Halal Bihalal yang mempererat silaturahmi antara pemerintah, aparat keamanan, pengusaha dan para pekerja.

“Momentum Halal Bihalal ini menjadi ajang penting untuk semakin memperkuat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta para pekerja," ujar Bupati Maesyal Rasyid

Dia menandaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus menjaga iklim investasi yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga pertumbuhan industri di daerah dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja.

"Kabupaten Tangerang sebagai salah satu kawasan industri strategis akan terus berupaya memberikan kemudahan investasi, sekaligus memastikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja tetap menjadi prioritas," tandasnya

Dia berharap dengan sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, dunia usaha, pekerja dan aparat penegak hukum akan berdampak positip bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah

"Semakin kuatnya kolaborasi dan sinerdi dari seluruh pihak, tentu kita akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Tangerang," ujarnya

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada perekonomian dunia dan nasional.

"Saya mengajak seluruh elemen, termasuk pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, untuk bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong iklim investasi yang kondusif di Indonesia," pintanya.

Menurut dia, hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan buruh menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan industri dan investasi. Dengan industri yang sehat, kesejahteraan pekerja akan lebih terjamin.

"Hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha dan buruh adalah kunci tumbuh kembangnya industri dan investasi. Semakin harmonis dan sehat hubungan industrial yang tercipta, kesejahteraan pekerja pun semakin terjamin," ungkapnya. (Red)

Kota Tangerang, lensafokus.id – Pencabutan segel terhadap bangunan milik PT Esa Jaya Putra oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya besar, bahkan terkesan sarat kepentingan.

Pasalnya, segel yang sebelumnya dipasang justru dicopot saat proses perizinan bangunan disebut masih berjalan. Kondisi ini memicu kegaduhan di tengah masyarakat, terutama terkait keberadaan bangunan yang berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum), seperti hanggar dan gerbang yang tampak kokoh di area gudang perusahaan tersebut.

Sorotan juga datang dari Garda Aktif Tangerang Raya (GATRA) yang menggelar audiensi dengan Satpol PP Kota Tangerang pada Senin, 13 April 2026. Ketua GATRA, Subarna atau yang akrab disapa Barna, menilai pencopotan segel dilakukan terlalu dini dan berpotensi menyalahi prosedur.

“Pencabutan segel ini terkesan dipaksakan, padahal izin belum sepenuhnya terbit. Hal ini memunculkan dugaan adanya kepentingan tertentu yang berpihak pada perusahaan,” ujar Barna.

Ia menegaskan bahwa dalam proses pembangunan gedung, dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. PBG wajib dimiliki sebelum pembangunan dimulai untuk memastikan kesesuaian tata ruang, sementara SLF menjadi bukti bahwa bangunan layak digunakan.

“PBG dan SLF ini bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut legalitas, keamanan, dan kepastian hukum. Kalau belum lengkap, seharusnya tidak ada aktivitas, apalagi sampai segel dibuka,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak Satpol PP Kota Tangerang melalui perwakilan Kepala Bidang Penegakan Hukum Peraturan Daerah (Gakkumda), Alex T Suyitno, menjelaskan bahwa pencabutan segel dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari pihak perusahaan.

Menurut Alex, saat itu perusahaan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pembukaan segel dengan dasar bahwa PBG telah terbit. Sementara untuk SLF, prosesnya disebut sudah dalam tahap akhir.

“Permohonan diajukan beberapa kali. Karena PBG sudah ada dan SLF dalam proses menuju selesai, akhirnya pada Februari sebelum Ramadan diterbitkan surat perintah pembukaan segel,” jelas Alex.

Terkait keberadaan bangunan di atas fasum, Alex mengaku pihaknya masih menunggu kejelasan status lahan tersebut, apakah masih menjadi milik pengembang atau sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang.

“Untuk hanggar di tengah itu masih belum jelas statusnya. Kami menunggu surat pernyataan dari pengembang,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa setelah PBG dinyatakan lengkap, pihaknya tidak dapat kembali memasang segel. Selain itu, penerbitan SLF menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), bukan Satpol PP.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junaidi, turut mempertanyakan keputusan pencabutan segel tersebut. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 8 Januari 2026, telah direkomendasikan agar segel tidak dibuka sebelum seluruh perizinan rampung.

“Dalam RDP sudah jelas disepakati, selama izin belum selesai, segel tidak boleh dibuka. Tapi kenyataannya segel sudah dicopot. Ini jadi pertanyaan besar,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (14/4/2026).

Junaidi bahkan mengaku heran dengan langkah tersebut dan mempertanyakan alasan di balik percepatan pencabutan segel.

“Kalau memang izinnya belum selesai, kenapa dibuka? Ada apa sebenarnya? Ini yang perlu dijelaskan secara transparan,” tegasnya.

Hingga kini, polemik pencabutan segel PT Esa Jaya Putra masih menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap adanya kejelasan serta transparansi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan dugaan adanya pelanggaran prosedur maupun kepentingan tertentu di balik kebijakan tersebut. (Sumarna)