Jakarta, lensafokus.id - Pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online dengan tidak lagi bertumpu pada pemutusan akses situs semata, tetapi menyasar seluruh mata rantai kejahatan digital yang menopang operasinya.
Pendekatan baru ini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memutus aliran dana, menindak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak perjudian online.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi online hanya akan efektif jika dilakukan secara menyeluruh.
“Pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh. Tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya pada pemutusan akses situs, tetapi harus menyasar keseluruhan ekosistemnya,” ujar Meutya dalam OJK Banking Forum 2026 bertema Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Meutya, strategi tersebut diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi itu juga didukung Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang menjadi landasan penanganan judi online secara terpadu.
“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemberantasan judi online. Penanganannya harus terintegrasi, mulai dari pemutusan akses, pemutusan aliran dana, hingga penegakan hukum,” katanya.
Meutya menekankan pemblokiran situs harus diikuti pemutusan rekening-rekening penampung yang menjadi jalur utama perputaran dana perjudian online.
“Pemutusan akses situs harus dibarengi dengan mengamputasi ‘leher’ ekosistem judi online, yaitu rekening-rekening penampung. Karena itu kolaborasi Komdigi, OJK, industri perbankan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan ini,” tegasnya.
Sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Komdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online. Bersama OJK, Komdigi juga melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian online, dengan sekitar 32.500 rekening telah ditutup setelah melalui proses cleansing.
Meutya mengapresiasi komitmen OJK dan industri perbankan dalam memperkuat pengawasan terhadap rekening mencurigakan serta mendorong penguatan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) agar penyalahgunaan rekening dapat dicegah sejak awal.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari kejahatan keuangan kini menjadi tantangan utama sektor jasa keuangan.
“Tugas kita bukan hanya memastikan perbankan tetap sehat, tetapi juga melindungi masyarakat dari berbagai modus scam dan judi online yang dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan,” ujarnya.
Friderica menambahkan transformasi digital harus diiringi penguatan tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman, tepercaya, dan berintegritas.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan perbankan memegang peran sentral dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.
“Peningkatan upaya pencegahan kejahatan keuangan yang memanfaatkan layanan perbankan serta penguatan tata kelola teknologi informasi menjadi hal yang strategis di era transformasi digital,” katanya.
Menurut Dian, hingga Mei 2026 OJK mencatat 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah, 51,2 ribu penutupan hubungan usaha terhadap nasabah yang terindikasi terkait judi online, serta 32.454 rekening diblokir setelah melalui proses Enhanced Due Diligence (EDD).
Meutya optimistis pendekatan yang menyasar seluruh ekosistem akan membuat pemberantasan judi online lebih efektif.
“Pemberantasan judi online hanya akan berhasil jika seluruh ekosistemnya kita putus bersama. Bukan hanya situsnya, tetapi juga aliran dananya, identitas pelakunya, serta penegakan hukumnya. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kita optimistis dapat menciptakan ruang digital Indonesia yang lebih aman dan sehat,” pungkasnya. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menyelenggarakan Workshop Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen dalam memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang setara, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.
Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang Asep Suherman menekankan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis. Melalui PUG, setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dirancang dengan memperhatikan kebutuhan, pengalaman, peran, serta akses yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.
"Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk tidak memandang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai beban administrasi semata, melainkan sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat," ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa workshop tersebut menjadi ajang diskusi untuk mengidentifikasi tantangan di lapangan serta merumuskan solusi aplikatif dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Dengan sinergi lintas sektor yang kuat, Pemerintah Kabupaten Tangerang optimis dapat terus meningkatkan capaian dalam pelaksanaan PUG demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
"Workshop ini dirancang sebagai ruang belajar bersama, konsolidasi, dan penguatan komitmen antarperangkat daerah. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk lebih memahami indikator penilaian serta mampu menyiapkan data dan dokumen pendukung secara lebih berkualitas dan tertib," ungkapnya
Sebagai informasi, Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta menghadirkan narasumber yang ahli di bidang kebijakan PUG untuk memberikan pendampingan teknis kepada para peserta. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Seorang warga Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang menjadi korban akibat tersangkut kabel wifi yang menjuntai ke bawah badan jalan. Insiden tersebut menyebabkan korban mengalami luka serius hingga harus menjalani amputasi separuh kaki.
Peristiwa diduga terjadi saat korban melintas di wilayah Jeungjing. Dalam foto yang beredar terlihat bercak darah yang masih menempel di lokasi kejadian akibat luka yang dialami korban.
Husen, Ketua RT 03 RW 03 Kampung Jeungjing, membenarkan bahwa korban adalah warganya.
"Benar,namanya Fais itu warga saya. Kejadiannya karena kabel wifi yang menjuntai rendah di jalan," ujar Husen saat dikonfirmasi.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi korban masih dalam penanganan medis. Pihak keluarga korban saat ini belum bisa dimintai keterangan terkait kejadian tersebut.
Warga sekitar mengaku sudah lama resah dengan kabel-kabel yang menjuntai di sejumlah titik. Mereka meminta penyedia layanan internet dan pemerintah desa segera menertibkan agar tidak ada lagi korban.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang maupun perusahaan penyedia layanan terkait penyebab kabel tersebut menjuntai dan siapa yang bertanggung jawab. Serta sampai saat ini wartawan Lensa Fokus masih berupaya mendapatkan keterangan jelas dan perkembangan kesehatannya Fais.
Kasus ini menjadi sorotan warga agar perawatan infrastruktur jaringan di ruang publik lebih diperhatikan demi keselamatan bersama. (Lingga)
SERANG, lensafokus.id – Aliansi Mahasiswa Demokrasi Banten Bersatu (AMDBB) menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan memperoleh air bersih dan kebutuhan pokok dengan menggelar kegiatan bakti sosial di sejumlah wilayah Provinsi Banten.
Dalam aksi sosial tersebut, AMDBB menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di tiga lokasi di Kecamatan Tirtayasa, yakni Kampung Tirtayasa, Kampung Laban, dan Kampung Samparwadi. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih.
Selain itu, AMDBB juga menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat di Perumahan Griya Karundang Asri, Kecamatan Pontang, dan Kecamatan Cikande sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Demokrasi Banten Bersatu (AMDBB), Nur Hadi, mengatakan kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membantu sesama.
"Mahasiswa harus hadir bukan hanya ketika menyampaikan kritik, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan bantuan nyata. Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa juga memiliki kepedulian sosial dan semangat gotong royong untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan," ujar Nur Hadi.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut berkontribusi dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, AMDBB berupaya hadir langsung memberikan bantuan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.
AMDBB berharap bantuan air bersih dan paket sembako yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi pemantik bagi berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial.
Organisasi tersebut juga mengajak pemerintah, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan untuk terus bersinergi dalam menghadirkan program-program yang berpihak kepada masyarakat. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus memperkuat langkah mitigasi pascakebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin. Upaya tersebut dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpiman Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Kota Tangerang, Selasa (14/7/26).
Pertemuan tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat, Forkopimda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, serta para relawan yang bertujuan untuk mengevaluasi hari terakhir masa status kedaruratan serta penyusunan langkah-langkah pada masa transisi pascakebakaran.
Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, mengatakan penanganan tidak berhenti setelah berakhirnya status kedaruratan. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur Satgas akan tetap melaksanakan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi potensi munculnya kembali titik api selama musim kemarau.
"Hari ini kami melakukan evaluasi sekaligus merancang upaya-upaya pada masa transisi pascakebakaran. Walaupun status kedaruratan akan berakhir, mitigasi tetap harus dijalankan oleh seluruh pihak, khususnya BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan OPD terkait, karena kita masih menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung cukup panjang," ujar Bupati Maesyal.
Ia menjelaskan, Pemkab Tangerang akan melanjutkan upaya pembasahan atau pendinginan secara berkala di seluruh area TPA Jatiwaringin melalui personel BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan tidak ada bara api yang muncul kembali.
"Kami masih terus melakukan penyiraman, pembasahan, dan pendinginan di seluruh area TPA Jatiwaringin. Petugas tetap siaga agar kondisi benar-benar aman dan tidak muncul kembali titik api selama musim kemarau," katanya.
Sebagai langkah antisipasi jangka pendek dan jangka panjang, Pemkab Tangerang juga akan memperkuat infrastruktur penyediaan air di kawasan TPA. Upaya tersebut meliputi pembangunan dua unit toren air, pemasangan bioblock sebagai cadangan air, penyediaan mesin alkon berdaya semprot hingga 100 meter untuk menjangkau area yang sulit diakses kendaraan pemadam kebakaran, hingga perencanaan pembangunan tandon air berkapasitas besar.
"Atas arahan dan masukan yang kami terima, pembangunan sarana penyediaan air akan segera kami realisasikan. Selain toren dan bioblock, kami juga menyiapkan mesin alkon agar proses pembasahan dapat menjangkau lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran," jelasnya.
Lanjutnya, masa transisi pascakebakaran belum dapat ditentukan batas waktunya karena sangat bergantung pada situasi dan kondisi musim kemarau. Oleh sebab itu, berbagai langkah mitigasi akan terus dilakukan hingga situasi dinilai benar-benar aman.
"Kami tidak bisa menentukan batas waktunya karena bergantung pada kondisi musim kemarau. Selama masih berpotensi terjadi kebakaran, penyiraman dan pembasahan akan terus dilakukan sebagai bagian dari mitigasi," ungkapnya.
Selain fokus pada penanganan di area TPA, Pemkab Tangerang juga akan terus memantau kondisi kesehatan masyarakat di sekitar lokasi melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap warga terdampak.
"Kondisi masyarakat sekitar juga terus kami pantau melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar dampak yang ditimbulkan dapat segera ditangani," tuturnya.
Bupati Maesyal menambahkan, Satgas Penanganan Kebakaran TPA Jatiwaringin tetap dipertahankan meskipun status kedaruratan akan dicabut. Menurutnya, keberadaan Satgas yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda menjadi kunci agar koordinasi dan penanganan di lapangan tetap berjalan secara terintegrasi.
"Satgas tetap diberlakukan. Seluruh unsur Forkopimda, BPBD, dan perangkat daerah terkait tetap bekerja bersama agar penanganan dan mitigasi berjalan terkoordinasi dengan baik. Sinergi inilah yang menjadi kekuatan kita dalam mengantisipasi kondisi serupa di masa mendatang," imbuhnya. (Red)
KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan hingga tingkat kewilayahan. Melalui Rapat Evaluasi Kewilayahan, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menegaskan pentingnya peran camat dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan publik yang harus responsif, inovatif, serta hadir langsung di tengah masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Sachrudin saat memimpin Rapat Evaluasi Kewilayahan yang rutin digelar setiap bulan di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (14/7/2026). Rapat dihadiri Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Tangerang.
Dalam arahannya, Sachrudin menekankan bahwa aparatur kewilayahan tidak cukup hanya menerima laporan, melainkan harus aktif turun ke lapangan untuk memastikan kondisi riil di masyarakat sekaligus menghadirkan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi warga.
"Para camat dan lurah harus lebih peka terhadap kondisi wilayahnya. Pastikan setiap persoalan ditindaklanjuti hingga tuntas dan jangan ragu menghadirkan inovasi yang mampu memberikan solusi terbaik bagi masyarakat," ujar Sachrudin.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, Sachrudin juga meminta seluruh aparatur kewilayahan mengawal berbagai program prioritas pemerintah, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keterlibatan aktif camat dan lurah akan memastikan program berjalan efektif sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Camat dan lurah harus menjadi penggerak di wilayah. Jangan hanya menerima laporan, tetapi pastikan hadir di tengah masyarakat, mengawal pelaksanaan MBG, serta mendampingi Sensus Ekonomi 2026. Dengan begitu, setiap program dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang valid untuk mendukung pembangunan," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tangerang juga memberikan apresiasi kepada Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, yang berhasil meraih predikat Kelurahan Berprestasi Terbaik I Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh aparatur kewilayahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta melahirkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Selamat kepada Lurah Keroncong dan Camat Jatiuwung atas prestasi yang membanggakan ini. Semoga keberhasilan tersebut dapat berlanjut hingga tingkat regional Jawa-Bali dan menjadi motivasi bagi seluruh kelurahan di Kota Tangerang untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik," ungkapnya.
Menjelang pelaksanaan Festival Cisadane 2026, Sachrudin juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar melakukan persiapan secara maksimal melalui penguatan koordinasi, tata kelola, dan promosi. Menurutnya, keberhasilan festival tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga dari dampaknya terhadap sektor pariwisata, perkembangan UMKM, serta peningkatan perekonomian masyarakat.
"Persiapkan Festival Cisadane secara optimal. Keberhasilannya bukan hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi dari besarnya dampak terhadap pariwisata, berkembangnya UMKM, serta meningkatnya perekonomian masyarakat Kota Tangerang," pungkas Sachrudin. (Sumarna)