Pimpin Upacara Peringatan Harhubnas 2026, Bupati Tangerang Tandaskan Keselamatan Transportasi Bukan Sekadar Formalitas
TANGERANG, lensafokus.id — Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid memimpin upacara yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-55 Tahun 2026 tingkat Kab. Tangerang di Lapangan Raden Aria Yudhanegara, Senin (21/09/26)
Bupati Tangerang H. Moch. Maesyal Rasyid yang membacakan amanat Menteri Perhubungan RI menegaskan bahwa keselamatan transportasi tidak boleh hanya berhenti pada aturan dan kelengkapan administratif, tetapi harus benar-benar menjadi budaya yang diterapkan di lapangan.
“Keselamatan adalah tanggung jawab moral, bukan hanya sekedar formalitas, memenuhi kelengkapan administrasi semata tapi harus menjadi budaya. Standar keselamatan harus hidup di lapangan,” tandas Bupati Maesyal Rasyid
Lanjut dia, peringatan Harhubnas tahun ini mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju.” Menurut dia, pesan tersebut memiliki relevansi kuat seiring tingginya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang membutuhkan konektivitas transportasi yang aman, tertib, dan lancar.
"Transportasi tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan kendaraan maupun pembangunan infrastruktur. Transportasi memiliki fungsi yang jauh lebih luas, mulai dari menghubungkan masyarakat dengan sekolah dan fasilitas kesehatan, mempertemukan sentra produksi dengan pasar, hingga mendukung distribusi pangan dan menggerakkan perekonomian," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa keselamatan dan konektivitas harus berjalan beriringan. Dalam kondisi tertentu, operasi transportasi harus berani dihentikan ketika situasi tidak aman, namun pada saat yang sama juga harus segera dicari alternatif agar mobilitas masyarakat maupun distribusi bantuan tidak terputus.
"Sektor transportasi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari bencana hingga gangguan perjalanan dan kecelakaan. Karena itu, standar keselamatan dan lancarnya koneksitas harus benar-benar diterapkan oleh seluruh insan perhubungan," tegasnya.
Bupati Maesyal menambahkan selain faktor keselamatan, transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam pembenahan sektor transportasi. Teknologi diharapkan tidak sekadar menghadirkan aplikasi atau sistem baru, tetapi mampu menghasilkan pengawasan yang lebih transparan, meningkatkan kepatuhan serta membuat sistem logistik semakin tertib dan tetap berjalan
“Ukuran keberhasilan transportasi pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Mari kita menyatukan tekad dan melangkah bersama untuk menghubungkan Indonesia, menghubungkan Kabupaten Tangerang, demi masa depan yang lebih maju,” imbuhnya
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Jaenudin mengatakan, momentum Harhubnas menjadi pengingat bagi jajaran Dishub untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi. Menurutnya, peran Dishub tidak sebatas mengatur lalu lintas. Lebih dari itu, seluruh jajaran Dishub harus memastikan sistem transportasi mampu memberikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, serta kelancaran mobilitas masyarakat.
“Dishub tidak hanya berbicara mengenai pengaturan lalu lintas, tetapi bagaimana seluruh layanan transportasi dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian bagi masyarakat. Keselamatan menjadi bagian penting yang harus terus kita perkuat dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Jainudin.
Ia mengatakan, perkembangan Kabupaten Tangerang yang terus bergerak membuat kebutuhan terhadap sistem transportasi yang semakin terintegrasi juga meningkat. Karena itu, pengelolaan transportasi harus dilakukan secara adaptif dengan memperkuat pengawasan, pelayanan di lapangan, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi.
“Kami akan terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan di lapangan. Teknologi dan data juga harus dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan transportasi, sehingga kebijakan yang dilakukan semakin tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Pada upacara tersebut juga dirangkaikan dengan simbolis penyerahan SK kenaikan pangkat kepada 496 pegawai, SK pensiun kepada 33 pegawai yang memasuki masa purna bakti terhitung mulai 1 Oktober 2026.
Selain itu, Pemkab Tangerang meluncurkan Logo Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang dengan tema “Terus Bergerak, Semakin Berdampak,” yang menjadi simbol semangat kemajuan Kabupaten Tangerang. (Red)
Gebyar Festival Kuliner Cikupa Dorong UMKM dan Perkuat Produk Lokal
Tangerang, lensafokus.id - Gebyar Festival Kuliner yang digelar di Kecamatan Cikupa resmi ditutup setelah berlangsung selama lima hari sejak 16 September 2026, Minggu (20/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro untuk memperkenalkan produk sekaligus mendorong masyarakat membeli dan menggunakan produk lokal.
Penutupan kegiatan diisi dengan senam sehat serta penyerahan sertifikat halal secara simbolis kepada pelaku usaha mikro. Jaminan halal tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM yang dipasarkan.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Yudiana, mengatakan Gebyar Festival Kuliner merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan program unggulan PROSPEK atau Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
“Gebyar Festival Kuliner itu merupakan salah satu bentuk nyata dari program unggulannya Pak Bupati, PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan),” ujar Yudiana.
Menurut Yudiana, program tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang di sejumlah kecamatan. Kehadirannya dinilai memberikan ruang dan panggung bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas kesempatan mereka menjangkau masyarakat.
Ia menambahkan, setiap kecamatan memiliki potensi usaha yang luar biasa sehingga masyarakat perlu terus didorong untuk menjalankan gerakan “bela beli produk lokal” di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, produk lokal memiliki kualitas dan cita rasa yang tidak kalah dengan produk lainnya.
“Kita harus dorong terus warga masyarakat, jangan istilahnya ragu untuk membeli produk unggulannya Pemerintah Kabupaten Tangerang. Karena ternyata rasanya juga enak, kemudian juga kualitasnya tidak kalah, dan apalagi sekarang sudah ada jaminan halal,” katanya.
Yudiana menjelaskan, jaminan halal juga memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha karena dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap keamanan produk yang mereka konsumsi. Dengan demikian, dukungan terhadap UMKM tidak berhenti pada promosi, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan konsumen dan penguatan kualitas produk.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, menilai kegiatan tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah daerah secara nyata di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan. Menurutnya, kegiatan seperti Gebyar Festival Kuliner memberikan ruang yang luas bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk bangkit, memperkenalkan produk, serta membangun kepercayaan masyarakat.
“Ini sangat positif, bahwa di tengah kondisi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja, bagaimana Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa hadir secara nyata. Menyentuh langsung kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, membangkitkan semangat, membangun sebuah ruang yang sangat luas kepada pelaku UMKM untuk bisa bangkit,” ungkap Deden.
Ia mengatakan, produk UMKM Kecamatan Cikupa maupun Kabupaten Tangerang tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan telah didukung dengan jaminan halal. Karena itu, ia mendorong agar kegiatan serupa terus dikembangkan di berbagai kecamatan hingga menjangkau desa-desa sehingga manfaat kehadiran pemerintah dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha mikro dan kecil di lapisan masyarakat paling akhir.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah, menambahkan, Gebyar Festival Kuliner tidak hanya menjadi ajang promosi produk usaha mikro, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian di tingkat lokal.
“Kegiatan ini selain bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro yang ada di masing-masing kecamatan, juga untuk bersilaturahmi antara seluruh warga. Pemerintah kecamatan hadir untuk masyarakat, dan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang hadir untuk berkolaborasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam festival tersebut, para pelaku usaha mikro diberikan ruang untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan berbagai produk kepada masyarakat. Selain promosi produk, Diskum Kabupaten Tangerang juga menyediakan fasilitator dan pendamping bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan dalam mengurus legalitas usaha. Pendampingan meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyiapkan fasilitator dan pendamping untuk membantu seluruh pengusaha mikro yang ada di Kecamatan Cikupa, khususnya yang belum memiliki legalitas usaha,” jelasnya. (Red)
Raker KWRI Kabupaten Tangerang Bongkar Ancaman Deepfake, Wartawan Diminta Jadi Benteng Informasi
Tangerang, lensafokus.id – Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Kerja (Raker) yang dirangkaikan dengan diskusi publik mengenai bahaya teknologi deepfake.
Acara yang berlangsung interaktif ini menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang sebagai pembicara utama untuk membedah tantangan digital di era keterbukaan informasi.
Berlokasi di kawasan puncak Bogor, kegiatan raker ini turut di hadiri oleh Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah dan Tasripin Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) serta Sudirman Indra selaku penggagas Bank Air. Jum'at 18/09/26.
Dalam pemaparannya, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menangkal penyebaran konten manipulasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) tersebut.
Menurutnya, teknologi deepfake berpotensi memicu disinformasi di tengah masyarakat jika tidak diantisipasi dengan literasi digital yang kuat.
"Kehadiran teknologi deepfake ini menjadi tantangan baru bagi kita semua. Saya berharap KWRI bisa menjadi agen serta memiliki peran krusial sebagai benteng pertahanan informasi demi menjaga kondusivitas, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang," ujar Ketua DPRD dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, Ketua DPC KWRI Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa tema ini sengaja diangkat dalam raker guna meningkatkan kompetensi dan kewaspadaan para jurnalis.
"Melalui diskusi ini, diharapkan wartawan yang tergabung dalam KWRI mampu mengidentifikasi produk informasi palsu dan tetap menyajikan berita yang akurat serta kredibel bagi masyarakat," ujarnya.
Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah, dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh jajaran organisasi KWRI harus mampu menguasai nomenklatur di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah strategis ini dinilai krusial agar organisasi jurnalistik tersebut dapat berkembang lebih profesional dan berintegritas dalam menjalankan roda organisasinya.
Menurutnya, pemahaman yang mendalam terhadap struktur, program kerja, dan tata bahasa birokrasi di setiap dinas akan meningkatkan kualitas jurnalisme yang diusung oleh anggota KWRI.
"KWRI tidak boleh hanya sekadar menjadi penonton. Kita harus mampu menguasai dan memahami nomenklatur yang ada di setiap OPD. Ini adalah kunci agar kita bisa bergerak lebih profesional, kritis, dan kemitraan yang terjalin dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara terukur serta substantif," tegas Subandi Musbah.
Subandi juga menambahkan bahwa penguasaan nomenklatur ini akan memudahkan para jurnalis dalam melakukan fungsi kontrol sosial serta advokasi publik. Dengan memahami detail teknis program di pemerintahan, produk jurnalistik yang dihasilkan oleh anggota KWRI dipastikan akan lebih berbobot, akurat, dan edukatif bagi masyarakat.
"Ke depan, KWRI berkomitmen untuk terus mengadakan pembinaan dan pelatihan internal guna memperluas wawasan para anggotanya, sekaligus memperkuat posisi KWRI sebagai salah satu organisasi pers yang disegani dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah." pungkasnya.
Sudah Terdaftar JKN, Warga Kota Tangerang Bisa Akses Layanan Kesehatan Lebih Tenang
Kota Tangerang, lensafokus.id - Warga Kota Tangerang yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-nya didaftarkan dan iurannya dibayarkan Pemkot Tangerang mengaku, terbantu saat membutuhkan layanan kesehatan. Kepastian kepesertaan membuat warga dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa terlalu khawatir memikirkan biaya pengobatan.
Salah satunya Rina (42), warga Kecamatan Karawaci. Ia mengaku menggunakan layanan JKN pada Juli 2026 ketika mengalami demam dan kondisi tubuh yang tidak kunjung membaik. Rina kemudian mendatangi salah satu puskesmas di wilayah Kecamatan Karawaci untuk mendapatkan pemeriksaan.
“Saya datang karena demam sudah beberapa hari. Di puskesmas saya daftar menggunakan kepesertaan JKN, kemudian diperiksa dokter. Setelah pemeriksaan, saya mendapat obat dan diminta kembali jika kondisi belum membaik,” ujar Rina.
Menurutnya, proses pelayanan cukup sederhana. Setelah menunjukkan identitas dan memastikan status kepesertaan JKN aktif, ia mengikuti alur pendaftaran yang berlaku di fasilitas kesehatan. Pemeriksaan dokter, konsultasi mengenai keluhan kesehatan, hingga obat yang diberikan dapat diterima sesuai ketentuan layanan JKN.
Pengalaman serupa dirasakan Dedi (51), warga Kecamatan Cibodas. Pada Agustus 2026, ia mendatangi puskesmas setelah mengalami keluhan nyeri pada bagian tubuh dan membutuhkan pemeriksaan. Setelah melakukan pendaftaran, Dedi menjalani pemeriksaan oleh tenaga kesehatan dan mendapatkan obat sesuai hasil pemeriksaan.
“Prosesnya menurut saya cukup jelas. Saya datang, mendaftar, lalu menunggu pemeriksaan. Setelah diperiksa dokter, saya diberi penjelasan mengenai kondisi saya dan mendapatkan obat. Karena kepesertaan JKN saya aktif, saya tidak perlu memikirkan biaya pelayanan yang menjadi tanggungan JKN,” kata Dedi.
Kisah warga tersebut menggambarkan pentingnya memastikan kepesertaan JKN tetap aktif. Dengan kepesertaan yang aktif, masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan sesuai prosedur dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pemerintah Kota Tangerang sendiri terus memperkuat cakupan kepesertaan JKN sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan. Hingga 1 September 2026, cakupan kepesertaan JKN Kota Tangerang tercatat mencapai 100,45 persen, sementara kepesertaan aktif mencapai 87,30 persen. (Red)
NGEMAS di Desa Pangkat, Bupati Tangerang Serap Aspirasi Penggiat Seni dan Budaya
TANGERANG, lensafokus.id — Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menghadiri kegiatan kegiatan NGEMAS (Ngeriung Maesyal) yang digelar di Padepokan Seni Gema Wirahma, Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Jumat, (18/9/26).
Pada Dalam kegiatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid berdialog langsung dan menyerap aspirasi masyarakat dan para pelaku seni mengenai kondisi serta kebutuhan pengembangan seni dan budaya di wilayah tersebut.
“Kegiatan hari ini kita bersilaturahmi dengan masyarakat, sekaligus berdiskusi terkait bidang kesenian dan budaya, khususnya di Sanggar Gema Wirahma," ujar Bupati Maesyal
Bupati Maesyal mengatakan, pemerintah daerah telah memberikan dukungan terhadap kegiatan kesenian di Padepokan Gema Wirahma, termasuk bantuan peralatan kesenian. Lanjut dia, terkait dengan aspirasi masyarakat tentang kondisi bangunan padepokan yang mengalami kebocoran saat hujan akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Ada usulan untuk perbaikan gedung karena kalau hujan mengalami kebocoran. Nanti akan kita bantu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk bantuan alat-alat kesenian, kita juga sudah bantu.” imbuhnya
Selain bidang kesenian dan budaya, pada kegiatan tersebut juga disalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat, antara lain kompor gas untuk mendukung usaha, sembako, serta fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita juga memberikan bantuan kompor gas untuk usaha, sembako untuk meringankan beban masyarakat, serta pemerintah daerah juga membantu melalui untuk BPJS Ketenagakerjaan.” ungkapnya
Bupati Maesyal menyebut keberadaan sanggar seni menjadi upaya untuk melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta salah satu ruang bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni budaya
“Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dapat memberikan hal-hal yang positif, khususnya semangat untuk melestarikan budaya dan kesenian yang ada di Desa Pangkat.” jelasnya
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah terkait aspirasi masyarakat tentang pembangunan harus disesuaikan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Program yang membutuhkan pembiayaan dari APBD harus terlebih dahulu direncanakan dan dianggarkan.
“Kalau ada kegiatan yang diusulkan dan masuk dalam APBD, tentu dapat kita dukung sesuai dengan anggaran yang tersedia. Karena setiap penggunaan APBD harus direncanakan dan dipertanggungjawabkan.” tandasnya
Ia juga menyampaikan bahwa kondisi anggaran tahun 2026 telah berjalan, sehingga usulan perbaikan bangunan padepokan akan diarahkan untuk dibahas pada penganggaran tahun berikutnya.
“Untuk kondisi bangunan ini, karena anggaran 2026 sudah berjalan, nanti kita alokasikan dalam anggaran 2027, sehingga padepokan ini bisa digunakan dengan nyaman untuk kegiatan anak-anak dan masyarakat yang mencintai seni budaya.” tuturnya
Bupati Maesyal berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan para pelaku seni terus berjalan sehingga berbagai potensi kesenian lokal dapat berkembang dan memperoleh ruang yang lebih luas untuk ditampilkan
“Yang lebih utama adalah potensi-potensi lokal kesenian yang ada di Kabupaten Tangerang bisa terus berkembang dan tampil.” pungkasnya. (Red)
Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Gratis di RSUD Balaraja, Pemkab Tangerang dan Kejaksaan Agung Sinergikan Layanan Kesehatan Inklusif
TANGERANG, lensafokus.id — Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar aksi bakti sosial pelayanan kesehatan berupa operasi bibir sumbing gratis di RSUD Balaraja, Jum'at (18/09/26)
Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya pasien yang memerlukan tindakan operasi bibir sumbing, sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan kepercayaan diri anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah bersama Jamintel Kejaksaan Agung RI Prof. Dr. Reda Manthovan Kajati Banten, Kajari Kabupaten, Kapolres, Direktur RSUD Balaraja serta Ketua MUI Kabupaten Tangerang meninjau langsung pelaksanaan operasi bibir sumbing tersebut
Tercatat sebanyak 33 orang mendaftar sebagai calon penerima layanan. Setelah melalui pemeriksaan dan asesmen medis, sebanyak 27 peserta yang berusia antara 1 hingga 22 tahun dinyatakan siap dan layak menjalani tindakan operasi. Para peserta tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Tangerang, tetapi juga dari sejumlah daerah sekitar, di antaranya Bogor, Cilegon, Pandeglang, dan Serang.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan seluruh pelayanan kesehatan dan tindakan operasi dalam kegiatan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat.
“Sesuai arahan Bapak Jamintel, seluruh layanan kesehatan dan tindakan operasi dalam kegiatan ini dilaksanakan tanpa membebankan biaya kepada masyarakat. Bahkan, RSUD Balaraja juga memberikan perhatian tambahan berupa asupan susu dan makanan bagi pasien serta keluarganya,” ujar Bupati Maesyal.
Ia menambahkan, bagi peserta yang belum bisa menjalani operasi karena kondisi kesehatan, penanganan akan dijadwalkan kembali setelah kondisi pasien dinyatakan memungkinkan untuk menjalani tindakan medis. Pihaknya pun akan terus mendorong dan menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat dan berkesinambungan, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan.
“Kolaborasi seperti ini sangat penting karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sinergi bersama berbagai pihak, pelayanan kesehatan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Jamintel Kejaksaan Agung RI Prof. Dr. Reda Manthovani mengatakan kegiatan bakti sosial tersebut tidak hanya berorientasi pada pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian sosial di lingkungan Kejaksaan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembentukan karakter (character building) bagi jajaran Kejaksaan agar semakin memiliki kepedulian dan empati terhadap masyarakat.
“Penanganan medis ini sangat penting untuk mencegah potensi bullying dan mengembalikan rasa percaya diri anak-anak agar memiliki masa depan yang jauh lebih baik,” ujar Reda Manthovani.
Kegiatan bakto sosial operasi bibir sumbing gratis tersebut disambut positif oleh masyarakat penerima manfaat. Ibu Sena, orang tua peserta yang anaknya menjalani operasi di RSUD Balaraja mengaku bersyukur karena anaknya mendapatkan kesempatan menjalani operasi tanpa harus mengeluarkan biaya.
“Saya sangat senang dan bersyukur anak saya bisa mengikuti operasi bibir sumbing gratis yang diadakan di Kabupaten Tangerang. Harapan saya, semoga kegiatan sosial seperti ini bisa terus dijalankan secara rutin agar masyarakat lainnya yang membutuhkan juga bisa terbantu,” ungkap Ibu Sena. (Red)
352.088 Peserta BPJS Dibayarkan Pemkot Tangerang, Perlindungan Kesehatan Warga Terus Diperkuat
Kota Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui dukungan pembiayaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga tagihan 31 Agustus 2026, sebanyak 352.088 peserta JKN tercatat mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Kota Tangerang.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap jaminan kesehatan. Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan untuk kepesertaan JKN yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.
“Pada tahun anggaran 2026, Pemkot Tangerang menyiapkan Rp163 miliar untuk membayarkan kepesertaan JKN masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Alokasi tersebut menunjukkan keberlanjutan dukungan pemerintah terhadap program jaminan kesehatan masyarakat,” papar Kepala Dinkes Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni, Kamis (17/9/26).
Ia mengatakan, perluasan perlindungan kesehatan perlu diiringi dengan kepastian kepesertaan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong agar masyarakat yang menjadi sasaran pembiayaan pemerintah dapat memperoleh kepesertaan JKN sesuai ketentuan.
"Pembiayaan kepesertaan JKN merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Kami terus memastikan kepesertaan masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah dapat terlayani dengan baik," ujar Dini.
Dukungan pembiayaan tersebut juga berjalan seiring dengan capaian cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Tangerang yang telah menembus angka lebih dari 100 persen. “Hingga 1 September 2026, cakupan UHC Kota Tangerang tercatat 100,45 persen,” serunya.
Sementara itu, cakupan kepesertaan aktif JKN Kota Tangerang mencapai 87,30 persen pada periode yang sama. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten, dengan rata-rata kepesertaan aktif JKN Provinsi Banten sebesar 79,81 persen.
Dengan dukungan pembiayaan daerah dan perluasan kepesertaan, Pemkot Tangerang terus berupaya memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas layanan agar manfaat jaminan kesehatan dapat dirasakan masyarakat secara optimal. (Red)
Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pemkab Tangerang Atas Layanan Jemaah Haji, Ada Uang Saku Hingga Pembangunan Kantor
TANGERANG, lensafokus.id — Perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap pelayanan jemaah haji mendapat apresiasi langsung dari Komisi VIII DPR RI. Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama jajaran dan unsur Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Banten serta Kepala Kementerian Haji Dan Umroh (Kemenhaj dan Umroh) Kabupaten menerima langsung kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Kemenhaj dan Umroh Kab. Tangerang, Kamis (17/9/26)
Pertemuan menjadi momentum Komisi VIII DPR RI untuk menggali masukan daerah terkait penyelenggaraan ibadah haji sekaligus melihat dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan jemaah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal mengatakan, Pemkab Tangerang selama ini berupaya hadir dalam setiap tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji. Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui hibah untuk kegiatan persiapan dan pembekalan jemaah, termasuk penyampaian pesan-pesan keagamaan dari MUI, Kementerian Agama, dan Kementerian Haji dan Umrah.
Tak hanya pembekalan, Pemkab Tangerang juga memfasilitasi transportasi jemaah dari Masjid Al-Amjad Tigaraksa menuju embarkasi dan kembali ke Kabupaten Tangerang. Biaya perjalanan tersebut ditanggung pemerintah daerah sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk perjalanan tersebut.
“Kita ingin memberikan perhatian kepada jemaah haji Kabupaten Tangerang. Mulai dari persiapan, keberangkatan sampai kembali lagi ke daerah. Kita berupaya memberikan pelayanan dan kemudahan,” ujar Bupati Maesyal.
Lanjut dia, pada penyelenggaraan haji 2026, Pemkab Tangerang juga memberikan uang saku sebesar Rp750 ribu untuk setiap jemaah haji. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, dukungan tersebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Selain itu, Komitmen Pemkab Tangerang bahkan diperluas hingga mendukung pembangunan Asrama Haji Banten di Kota Tangerang.
"Pemkab Tangerang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp22–23 miliar untuk pembangunan fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan jemaah haji asal Provinsi Banten," ungkapnya
Langkah lain yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI adalah komitmen Bupati Tangerang menyiapkan lahan dan pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Bupati Maesyal mengatakan, keberadaan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang diharapkan dapat membuat pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, khususnya dalam menghadapi agenda tahunan penyelenggaraan ibadah haji dan pelayanan umrah.
“Kita sudah menyiapkan lahannya di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan nanti bisa dibangun Kantor Kementerian Haji dan Umrah pada 2027, Kalau sudah memiliki kantor sendiri, tentu pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” ujarya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Tangerang tersebut. Menurutnya, perhatian Bupati Tangerang terhadap jemaah haji terlihat dari berbagai dukungan yang diberikan pemerintah daerah.
“Kami sangat terkesan dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Bupati Tangerang yang intens memberikan perhatian dan bantuan kepada jemaah haji,” ujar Marwan.
Ia menyebut dukungan Pemkab Tangerang, mulai dari pemberian uang saku kepada jemaah hingga bantuan pembangunan asrama haji, merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Marwan juga menyoroti komitmen Bupati Tangerang dalam menyiapkan lahan dan juga pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah.
“Komitmen membangun Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Kabupaten Tangerang ini sangat jarang kita temui di daerah-daerah lain,” ungkapnya.
Menurut Marwan, kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI tersebut bukan hanya untuk melihat pelaksanaan pelayanan haji di daerah, tetapi juga menyerap berbagai persoalan dan masukan dari pemerintah daerah.
“Dalam kunjungan spesifik ini kami berharap mendapatkan masukan, saran, dan input-input dari daerah, khususnya Kabupaten Tangerang, tentang berbagai permasalahan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji ke depan menjadi jauh lebih baik,” pungkasnya. (Red)
Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pemkab Tangerang Atas Layanan Jemaah Haji, Ada Uang Saku Hingga Pembangunan Kantor
TANGERANG, lensafokus.id — Perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap pelayanan jemaah haji mendapat apresiasi langsung dari Komisi VIII DPR RI. Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama jajaran dan unsur Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Banten serta Kepala Kementerian Haji Dan Umroh (Kemenhaj dan Umroh) Kabupaten menerima langsung kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Kemenhaj dan Umroh Kab. Tangerang, Kamis (17/9/26)
Pertemuan menjadi momentum Komisi VIII DPR RI untuk menggali masukan daerah terkait penyelenggaraan ibadah haji sekaligus melihat dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan jemaah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal mengatakan, Pemkab Tangerang selama ini berupaya hadir dalam setiap tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji. Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui hibah untuk kegiatan persiapan dan pembekalan jemaah, termasuk penyampaian pesan-pesan keagamaan dari MUI, Kementerian Agama, dan Kementerian Haji dan Umrah.
Tak hanya pembekalan, Pemkab Tangerang juga memfasilitasi transportasi jemaah dari Masjid Al-Amjad Tigaraksa menuju embarkasi dan kembali ke Kabupaten Tangerang. Biaya perjalanan tersebut ditanggung pemerintah daerah sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk perjalanan tersebut.
“Kita ingin memberikan perhatian kepada jemaah haji Kabupaten Tangerang. Mulai dari persiapan, keberangkatan sampai kembali lagi ke daerah. Kita berupaya memberikan pelayanan dan kemudahan,” ujar Bupati Maesyal.
Lanjut dia, pada penyelenggaraan haji 2026, Pemkab Tangerang juga memberikan uang saku sebesar Rp750 ribu untuk setiap jemaah haji. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, dukungan tersebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Selain itu, Komitmen Pemkab Tangerang bahkan diperluas hingga mendukung pembangunan Asrama Haji Banten di Kota Tangerang.
"Pemkab Tangerang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp22–23 miliar untuk pembangunan fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan jemaah haji asal Provinsi Banten," ungkapnya
Langkah lain yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI adalah komitmen Bupati Tangerang menyiapkan lahan dan pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
Bupati Maesyal mengatakan, keberadaan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang diharapkan dapat membuat pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, khususnya dalam menghadapi agenda tahunan penyelenggaraan ibadah haji dan pelayanan umrah.
“Kita sudah menyiapkan lahannya di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan nanti bisa dibangun Kantor Kementerian Haji dan Umrah pada 2027, Kalau sudah memiliki kantor sendiri, tentu pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” ujarya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Tangerang tersebut. Menurutnya, perhatian Bupati Tangerang terhadap jemaah haji terlihat dari berbagai dukungan yang diberikan pemerintah daerah.
“Kami sangat terkesan dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Bupati Tangerang yang intens memberikan perhatian dan bantuan kepada jemaah haji,” ujar Marwan.
Ia menyebut dukungan Pemkab Tangerang, mulai dari pemberian uang saku kepada jemaah hingga bantuan pembangunan asrama haji, merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Marwan juga menyoroti komitmen Bupati Tangerang dalam menyiapkan lahan dan juga pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah.
“Komitmen membangun Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Kabupaten Tangerang ini sangat jarang kita temui di daerah-daerah lain,” ungkapnya.
Menurut Marwan, kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI tersebut bukan hanya untuk melihat pelaksanaan pelayanan haji di daerah, tetapi juga menyerap berbagai persoalan dan masukan dari pemerintah daerah.
“Dalam kunjungan spesifik ini kami berharap mendapatkan masukan, saran, dan input-input dari daerah, khususnya Kabupaten Tangerang, tentang berbagai permasalahan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji ke depan menjadi jauh lebih baik,” pungkasnya. (Red)
Kabupaten Tangerang Raih Juara Umum Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Banten 2026
SERANG, lensafokus.id - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Tangerang menorehkan prestasi gemilang di tingkat regional. Kabupaten Tangerang sukses menyabet predikat Juara Umum dalam Lomba 10 Program Pokok PKK dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Banten tahun 2026.
Pengumuman sekaligus penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Prestasi ini diraih setelah Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, yang ditunjuk mewakili Kabupaten Tangerang, berhasil menyapu bersih peringkat pertama pada seluruh kategori yang diperlombakan.
Ketua TP-PKK Kabupaten Tangerang, Ibu Hj. Rismawati Maesyal Rasyid, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas pencapaian ini. Menurutnya, gelar Juara Umum ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi yang solid dari seluruh pihak.
"Pencapaian Juara Umum ini adalah hasil kerja keras dari seluruh kader PKK, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan Balaraja, hingga Desa Cangkudu. Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja kami, serta seluruh pihak terkait sangat luar biasa," ujar Hj. Rismawati usai menerima penghargaan di Pendopo Gubernur Banten.
Ia menegaskan bahwa PKK akan terus berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dijalankan PKK senantiasa diselaraskan demi mendukung keberhasilan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, Visi Misi Gubernur Banten, serta Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang.
"Kinerja dan dukungan dari perangkat daerah serta peran serta aktif masyarakat Kabupaten Tangerang sangat luar biasa. Ini yang membuat kader-kader PKK kita tumbuh menjadi kader yang istimewa dan mampu terus meningkatkan kualitas kinerjanya di lapangan," tambahnya.
Menutup keterangannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TP-PKK Provinsi Banten atas kepercayaan yang diberikan. Momentum HKG ke-54 ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh kader untuk terus mengabdi bagi masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang.
Berdasarkan hasil penilaian tim juri tingkat Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang sukses memborong lima penghargaan Pakarti Utama 1 sekaligus, yang meliputi:
• Pakarti Utama 1 Lomba Tertib Administrasi (Sekretaris)
• Pakarti Utama 1 Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI - Pokja I)
• Pakarti Utama 1 Lomba Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (Gelari Pelangi - Pokja II)
• Pakarti Utama 1 Lomba Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman (Aku Hatinya PKK - Pokja III)
• Pakarti Utama 1 Lomba Peduli Kesehatan Keluarga, Ayah, Ibu, dan Anak (Pokja IV)
Lensa Terkini
-
Bupati Tangerang Lepas Tujuh Siswa Berprestasi Lanjut Kuliah ke Tiongkok
-
Wabup Intan Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Generasi Muda Untuk Hadapi Tantangan Global
-
Proyek Peningkatan Jalan Ramp Cikokol Capai 70 Persen, Ditargetkan Segera Rampung
-
Peredaran Bebas Obat Keras Tramadol Marak di Jalur Puncak Cianjur, Warga Desak Penindakan Tegas
-
Galian C Ilegal di Lahan HGU Cisarua Bogor Tetap Beroperasi, Kades Sebut Teguran Diabaikan
-
Puskesmas Cisoka Perluas Layanan Kesehatan Lewat Posyandu ILP untuk Semua Usia
