KOTA TANGERANG, lensafokus.id — Wali Kota Tangerang Sachrudin menggerakkan seluruh perangkat kewilayahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir memasuki musim penghujan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Evaluasi Kewilayahan yang melibatkan seluruh camat dan lurah se-Kota Tangerang di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, Kamis (8/10/2026).
Sachrudin mengatakan, kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan perlu dilakukan sejak dini dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat di setiap wilayah.
“Kami tadi melaksanakan rapat evaluasi sekaligus memperkuat sinergi bersama menghadapi musim penghujan dalam hitungan bulan ke depan. Camat dan lurah juga didorong untuk mengajak masyarakat di wilayahnya agar bersama-sama turun tangan mengantisipasi banjir di Kota Tangerang,” ujar Sachrudin.
Menurutnya, upaya antisipasi tidak hanya dilakukan melalui kesiapan aparatur kewilayahan, tetapi juga dengan memastikan kondisi saluran air dan sungai di berbagai wilayah tetap mampu menampung aliran air saat curah hujan meningkat.
Normalisasi Sungai dan Saluran Air
Pemkot Tangerang juga telah menggencarkan normalisasi sejumlah sungai, kali, dan saluran air di berbagai titik.
Beberapa lokasi yang menjadi bagian dari upaya tersebut di antaranya Kali Ledug, Kali Serua, Kali Cantiga, serta Saluran Irigasi Sipon.
“Aksi konkretnya juga sudah mulai dijalankan. Normalisasi di beberapa titik sudah dilakukan bahkan masih terus berlanjut sampai sekarang,” tambahnya.
Selain langkah teknis melalui normalisasi, Pemkot Tangerang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat budaya gotong royong dan kerja bakti di lingkungan masing-masing.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan saluran air, mengurangi potensi penyumbatan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi banjir selama musim penghujan.
Sachrudin menekankan bahwa penanganan potensi banjir membutuhkan keterlibatan bersama, sehingga koordinasi antara pemerintah, perangkat kewilayahan, dan masyarakat perlu terus diperkuat. (Sumarna)
