Bogor, lensafokus.id – Pembangunan jalan rabat beton dan tembok penahan tanah (TPT) di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo kabupaten Bogor Jawa Barat, yang didanai dari anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2025, menjadi sorotan tajam. Pengerjaan Rabat beton dan TPT yang seharusnya mempermudah akses warga, justru menuai kritikan pedas karena disinyalir kualitasnya kurang baik, yang dinilai jauh dari kata layak dan terkesan asal jadi.
Belum genap selesai dikerjakan, kondisi jalan di Kampung Karoya RT 004/RW 002 sudah terlihat berdebu dan tidak rapi. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini tidaklah kecil, mencapai Rp364.827.750 dengan volume 475 M x 2,5 M x 0,15 M. Kualitas pekerjaan yang buruk ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pemerintah untuk kepentingan publik.
Ketika tim media mencoba mencari konfirmasi di lokasi proyek, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang seharusnya mengawasi jalannya pembangunan justru tidak berada di tempat. Ketiadaan pengawasan ini diduga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pengerjaan proyek menjadi kacau dan tanpa standar. Kondisi ini mencerminkan minimnya tanggung jawab dari pihak-pihak terkait.
Sikap tak kooperatif juga ditunjukkan oleh Kepala Desa Bojong, Iwan. Saat ditemui di kediamannya pada Sabtu (9/8/2025), Iwan menyambut tim media dengan nada arogan. Alih-alih memberikan penjelasan yang jelas, ia justru bersikap defensif.
"Mau ngapain, ada apa, emang kenapa, saya tidak tau akang cek saja ke lokasi," ucap Iwan dengan nada tinggi. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan sikap lepas tangan dan ketidakpeduliannya terhadap proyek yang berada di bawah kewenangannya.
Sikap arogan dan jawaban yang tidak substantif dari Iwan semakin memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam pelaksanaan proyek. Publik berhak mendapatkan transparansi penuh dan penjelasan yang masuk akal dari pemimpin desa terkait penggunaan anggaran dan kualitas pembangunan yang buruk ini.
Tak hanya itu, Iwan juga menyatakan pembangunan tersebut adalah pembangunan Dana Desa, sementara di papan informasi itu Bantuan keuangan (Bankeu).
Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya, diharapkan segera turun tangan untuk mengaudit proyek ini secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, bukan hanya sekadar menjadi proyek asal jadi yang merugikan masyarakat.
Sementara ditempat terpisah, Ketua Umum Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR) Indonesia Asep Zamzam saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Bojong, ia mengatakan bahwa Realisasi alokasi dana desa harus di kerjakan sesuai spek agar kualitasnya bagus, jadi jangan asal jadi yang dapat merugikan masyarakat.
Asep menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya Inspektorat untuk melakukan monitoring ke lapangan. (Tim)
