TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk menggerakkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat RT dan RW guna memastikan pendataan berjalan sukses dan menghasilkan data yang akurat.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di GSG Puspemkab Tangerang, Selasa (23/6/26).

"Kami siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, desa hingga RT dan RW akan kami libatkan untuk membantu menyukseskan pendataan ini agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas," ujar Maesyal Rasyid.

Menurut dia, data yang akurat bisa menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Untuk itu, keberhasilan sensus ekonomi ini juga harus didukung semua pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

"Data yang akurat dan berkualitas ini menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Keberhasilan sensus ini bukan hanya tanggung jawab BPS, tapi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah," tandasnya

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Data yang dihasilkan tersebut juga akan membantu pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran, mendorong investasi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. Semakin baik data yang kita miliki, maka semakin tepat pula kebijakan yang akan dirumuskan untuk kemajuan daerah," imbuhnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan dukungan selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat turut menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.

"Dengan kolaborasi antara pemerintah, BPS, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat, Pemkab Tangerang optimistis Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang berkualitas sebagai landasan mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, kompetitif, dan berdaya saing," ujarnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cempaka 3, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, membutuhkan tambahan tiga ruang kelas baru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih optimal. Kebutuhan tersebut dinilai mendesak seiring meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun, sementara kapasitas ruang belajar yang tersedia saat ini sudah tidak lagi memadai.

Kepala SDN Cempaka 3, Bai Sapinah, S.Pd., mengatakan keterbatasan ruang kelas menjadi salah satu kendala yang dihadapi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang maksimal kepada para siswa.

“Dengan bertambahnya jumlah siswa, sekolah sangat membutuhkan tambahan tiga lokal atau ruang kelas baru agar proses belajar mengajar lebih nyaman dan efektif,” ujarnya.

Menurut Bai Sapinah, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan peserta didik baru pada tahun-tahun mendatang. Jika tidak ada penambahan ruang kelas, sekolah terpaksa harus membatasi jumlah siswa yang diterima sesuai ketentuan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Kalau tidak ada penambahan lagi, ke depan penerimaan siswa baru terpaksa harus dibatasi sesuai aturan Dapodik, karena kapasitas ruang belajar yang ada sudah sangat terbatas,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihak sekolah telah menyampaikan kondisi tersebut kepada para wali murid agar masyarakat memahami keterbatasan sarana yang saat ini dihadapi SDN Cempaka 3.

“Kami sudah menyampaikan kepada wali murid mengenai aturan penerimaan siswa baru serta kondisi sekolah yang saat ini masih kekurangan kelas. Hal ini perlu diketahui bersama agar masyarakat memahami kondisi yang dihadapi sekolah,” tambahnya.

Di sisi lain, harapan agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan ruang kelas baru juga disampaikan oleh para orang tua siswa. Salah satunya Siti Aifah yang berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan sarana pendidikan di sekolah tersebut.

“Kami berharap adanya bantuan penambahan kelas baru dari Pemerintah Kabupaten Tangerang agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih maksimal dan siswa belajar dengan nyaman,” ungkapnya.

Penambahan ruang kelas baru dinilai tidak hanya penting untuk mengatasi keterbatasan kapasitas belajar, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan tersedianya ruang belajar yang memadai, siswa diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih nyaman, aman, dan efektif.

Masyarakat pun berharap kebutuhan pembangunan tiga ruang kelas baru di SDN Cempaka 3 Cisoka dapat menjadi prioritas pemerintah daerah, mengingat tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah tersebut. (Lingga)

TANGERANG, lensafokus.id – Polemik penggunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) di SMP Negeri 1 Jayanti, Kabupaten Tangerang, yang mencapai Rp569.704.900 hingga kini belum menemukan titik terang. Meski Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengaku telah memanggil Kepala SMPN 1 Jayanti, hasil klarifikasi maupun laporan resmi terkait penggunaan anggaran tersebut masih belum diketahui.

Sebelumnya, penggunaan dana pemeliharaan sekolah itu menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran yang nilainya mencapai lebih dari setengah miliar rupiah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, saat ditemui di kantornya pada Kamis (18/6/2026), menyatakan pihaknya akan memanggil Kepala SMPN 1 Jayanti untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

Namun, lima hari berselang, perkembangan hasil pemanggilan tersebut ternyata belum sampai ke meja Sekretaris Dinas Pendidikan.

Saat dikonfirmasi kembali melalui pesan WhatsApp pada Selasa (23/6/2026), Agus Supriatna hanya memberikan jawaban singkat.

"Sudah, tapi saya belum dapat laporan dari bidang," ujarnya.

Pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya baru. Pasalnya, kasus yang telah menjadi perhatian publik tersebut dinilai membutuhkan respons cepat dan transparan dari instansi terkait, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari dana negara untuk kepentingan pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh, SMPN 1 Jayanti menerima Dana BOS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.327.650.500. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana tercatat mencapai Rp569.704.900, terdiri dari Rp324.777.500 pada tahap pertama dan Rp244.927.400 pada tahap kedua.

Besarnya porsi anggaran tersebut menjadi perhatian karena nilainya mendekati setengah dari total Dana BOS yang diterima sekolah dalam satu tahun anggaran.

Di sisi lain, hasil pantauan di lingkungan sekolah masih menemukan sejumlah bagian bangunan dan fasilitas yang dinilai belum mencerminkan hasil pemeliharaan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah. Kondisi inilah yang kemudian mendorong munculnya berbagai pertanyaan terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Hingga kini belum diketahui secara pasti hasil pemanggilan Kepala SMPN 1 Jayanti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Belum adanya laporan resmi dari bidang terkait membuat publik masih menunggu kejelasan mengenai penggunaan anggaran pemeliharaan yang menjadi sorotan tersebut.

Sementara itu, pihak SMPN 1 Jayanti juga belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi atas berbagai pertanyaan yang diajukan media terkait penggunaan dana pemeliharaan sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2025. (War)

Jakarta, lensafokus.id – Penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib para relawan dan pekerja dapur yang terdampak langsung.

Ketua Umum Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Roy Marjuk, mengatakan penghentian sementara operasional dapur SPPG membawa dampak yang cukup memprihatinkan bagi para relawan yang selama ini aktif bekerja dalam mendukung pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, banyak relawan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas bekerja di dapur SPPG. Ketika operasional dihentikan sementara dan mereka diliburkan, kebutuhan hidup sehari-hari tetap harus dipenuhi.

“Banyak relawan yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan dan aktivitas di dapur SPPG. Selama masa diliburkan ini, mereka tetap harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga, membiayai anak sekolah, membeli kebutuhan pokok, serta memenuhi berbagai kewajiban lainnya,” ujar Roy Marjuk, Senin (22/6/2026).

Roy menjelaskan, selama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, para relawan memiliki peran penting dalam mendukung distribusi makanan dan pelayanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat. Kontribusi mereka, kata dia, menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program tersebut.

“Keberhasilan program MBG selama ini tidak terlepas dari kerja keras para relawan yang membantu pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK,” katanya.

Selain persoalan ekonomi, Roy juga mengingatkan adanya potensi berkurangnya sumber daya manusia (SDM) yang telah memiliki pengalaman apabila penghentian operasional berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

Menurutnya, ketidakpastian yang dialami para relawan berpotensi membuat mereka mencari pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

“Apabila penghentian operasional berlangsung terlalu lama, tentu akan menimbulkan gejolak ekonomi bagi para relawan. Mereka bisa saja mencari pekerjaan lain untuk bertahan hidup,” ujarnya.

Roy menambahkan, ketika operasional dapur SPPG kembali dibuka, pemerintah berpotensi menghadapi tantangan baru berupa berkurangnya tenaga relawan yang telah berpengalaman dan memahami standar operasional kerja.

“Ketika operasional dapur dibuka kembali, kita akan menghadapi tantangan baru, yaitu berkurangnya relawan berpengalaman yang selama ini sudah memahami standar kerja, prosedur keamanan pangan, kebersihan, disiplin, tanggung jawab pekerjaan, serta tata kelola dapur,” jelasnya.

Untuk itu, REL MBG mendorong pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah yang dapat membantu para relawan selama masa penghentian operasional berlangsung. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan sementara, pendampingan, hingga pelatihan peningkatan kapasitas.

“Kami berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang membantu para relawan selama masa penghentian operasional ini. Bisa melalui program pemberdayaan sementara, pendampingan, maupun pelatihan peningkatan kapasitas agar mereka tetap produktif dan siap ketika operasional kembali berjalan,” pungkas Roy. (Sumarna)

Jakarta, lensafokus.id – Ketua Umum Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Roy Marjuk, menyampaikan keprihatinannya atas penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026.

Roy menegaskan pihaknya mendukung langkah pemerintah dan BGN dalam melakukan pembenahan tata kelola SPPG demi meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, menurutnya, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak langsung terhadap para relawan yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.

“Ketika operasional dapur SPPG dihentikan sementara dan para relawan diliburkan, tentu muncul pertanyaan mengenai keberlangsungan hidup mereka. Banyak relawan yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas di dapur SPPG. Selama masa diliburkan, mereka tetap harus memenuhi kebutuhan keluarga dan berbagai kewajiban lainnya,” ujar Roy Marjuk, Senin (22/6/2026).

Menurut Roy, relawan memiliki peran strategis dalam memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. Karena itu, kondisi para relawan yang terdampak penghentian sementara operasional perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Selain persoalan ekonomi, Roy juga mengingatkan adanya potensi berkurangnya tenaga relawan berpengalaman apabila masa penghentian operasional berlangsung terlalu lama.

“Apabila para relawan terlalu lama tidak memiliki kepastian untuk bekerja, tentu mereka akan mencari sumber penghidupan lain. Ketika operasional dapur kembali berjalan, tantangan yang muncul adalah berkurangnya relawan yang sudah memahami standar kerja, keamanan pangan, kebersihan, dan tata kelola dapur,” katanya.

Ia menjelaskan, proses merekrut dan melatih relawan baru membutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, relawan yang telah memiliki pengalaman dinilai sebagai aset penting yang harus dipertahankan demi menjaga kualitas pelaksanaan program.

REL MBG pun mendorong pemerintah dan BGN untuk menghadirkan kebijakan yang dapat membantu para relawan selama masa penghentian operasional. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan sementara, pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan, maupun langkah-langkah lain yang mampu menjaga kesejahteraan para relawan.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk para relawan yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaannya,” tegas Roy.

Menurutnya, program MBG membawa harapan besar bagi peningkatan kualitas generasi bangsa. Karena itu, keberlangsungan program harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan para relawan yang telah berkontribusi dalam menyukseskannya.

“Program Makan Bergizi Gratis ini membawa harapan besar bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu, keberlangsungan program ini harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap para relawan yang telah berkontribusi menyukseskannya,” tambahnya.

Roy menegaskan bahwa perlindungan dan kepastian bagi relawan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG.

“Relawan adalah aset bangsa. Keberadaan mereka sangat penting dalam menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis agar tetap berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Sumarna)

Lebak, lensafokus.id – Aktivitas perusahaan batching plant milik PT Nindya Karya (NK) yang berlokasi di Kampung Tegal, Desa Gunung Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, mulai menuai keluhan dari warga Desa Gunung Sari dan Desa Cipadang. Warga menyoroti mobilisasi kendaraan pengangkut beton dan material bahan baku yang keluar masuk lokasi proyek dengan tonase berat dan melintasi kawasan permukiman padat penduduk.

Akibat aktivitas tersebut, ruas jalan poros kecamatan yang menjadi akses utama masyarakat disebut mengalami kerusakan cukup parah. Selain itu, warga juga mengeluhkan dampak lingkungan berupa debu tebal, kebisingan, hingga getaran yang dirasakan pada bangunan rumah mereka.

Salah seorang tokoh pemuda Desa Cipadang, Ruswa, mengatakan kerusakan jalan semakin parah sejak armada pengangkut material untuk kebutuhan proyek Jalan Tol Serang–Panimbang beroperasi secara intensif.

“Ruas jalan semakin rusak akibat mobilisasi beton dan material dari PT Nindya Karya. Saat musim kemarau debu sangat tebal, sedangkan saat hujan jalan berubah seperti kubangan kerbau. Banyak pengendara motor yang terjatuh karena kondisi jalan licin dan berlubang,” ujar Ruswa kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kesehatan warga. Debu yang beterbangan setiap hari disebut menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan.

“Debu menyelimuti perkampungan. Banyak warga mengeluhkan sesak napas akibat kondisi tersebut,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan Sukaris, warga Desa Gunung Sari yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi batching plant. Ia mengaku aktivitas kendaraan berat yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai mengganggu kenyamanan warga sekitar.

“Debunya sangat terasa, apalagi ketika truk-truk besar melintas. Rumah juga sering bergetar dan suara kendaraan cukup bising, sehingga sangat mengganggu,” kata Sukaris.

Sementara itu, Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, mengaku telah menerima laporan langsung dari masyarakat terkait dampak operasional batching plant tersebut. Menindaklanjuti aduan itu, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan investigasi lapangan.

“Hasil pengecekan sementara dan data yang kami kumpulkan menunjukkan keluhan warga cukup objektif. Kami akan menindaklanjuti persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Eli.

Ia menambahkan, pihaknya berencana melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Polres Lebak dan mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

“Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan pemberitahuan aksi kepada Polres Lebak. Bersama ratusan warga, kami berencana menggelar aksi unjuk rasa di lokasi batching plant PT Nindya Karya di Desa Gunung Sari sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Nindya Karya belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga mengenai dampak operasional batching plant tersebut. Warga berharap perusahaan dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi jalan serta meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. (C2p)