Jakarta, lensafokus.id – Penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib para relawan dan pekerja dapur yang terdampak langsung.
Ketua Umum Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Roy Marjuk, mengatakan penghentian sementara operasional dapur SPPG membawa dampak yang cukup memprihatinkan bagi para relawan yang selama ini aktif bekerja dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, banyak relawan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas bekerja di dapur SPPG. Ketika operasional dihentikan sementara dan mereka diliburkan, kebutuhan hidup sehari-hari tetap harus dipenuhi.
“Banyak relawan yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan dan aktivitas di dapur SPPG. Selama masa diliburkan ini, mereka tetap harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga, membiayai anak sekolah, membeli kebutuhan pokok, serta memenuhi berbagai kewajiban lainnya,” ujar Roy Marjuk, Senin (22/6/2026).
Roy menjelaskan, selama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, para relawan memiliki peran penting dalam mendukung distribusi makanan dan pelayanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat. Kontribusi mereka, kata dia, menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program tersebut.
“Keberhasilan program MBG selama ini tidak terlepas dari kerja keras para relawan yang membantu pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK,” katanya.
Selain persoalan ekonomi, Roy juga mengingatkan adanya potensi berkurangnya sumber daya manusia (SDM) yang telah memiliki pengalaman apabila penghentian operasional berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.
Menurutnya, ketidakpastian yang dialami para relawan berpotensi membuat mereka mencari pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
“Apabila penghentian operasional berlangsung terlalu lama, tentu akan menimbulkan gejolak ekonomi bagi para relawan. Mereka bisa saja mencari pekerjaan lain untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Roy menambahkan, ketika operasional dapur SPPG kembali dibuka, pemerintah berpotensi menghadapi tantangan baru berupa berkurangnya tenaga relawan yang telah berpengalaman dan memahami standar operasional kerja.
“Ketika operasional dapur dibuka kembali, kita akan menghadapi tantangan baru, yaitu berkurangnya relawan berpengalaman yang selama ini sudah memahami standar kerja, prosedur keamanan pangan, kebersihan, disiplin, tanggung jawab pekerjaan, serta tata kelola dapur,” jelasnya.
Untuk itu, REL MBG mendorong pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah yang dapat membantu para relawan selama masa penghentian operasional berlangsung. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan sementara, pendampingan, hingga pelatihan peningkatan kapasitas.
“Kami berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang membantu para relawan selama masa penghentian operasional ini. Bisa melalui program pemberdayaan sementara, pendampingan, maupun pelatihan peningkatan kapasitas agar mereka tetap produktif dan siap ketika operasional kembali berjalan,” pungkas Roy. (Sumarna)
