Bogor, lensafokus.id - Bupati Bogor, Rudy Susmanto bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Finari Manan dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor mengulangi lebih dari 1,8 juta batang rokok ilegal dan sejumlah minuman keras (miras) hasil penindakan.

Total nilai barang yang dihancurkan diperkirakan mencapai Rp2,8 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp1,4 miliar. Kegiatan dilaksanakan di area Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa (21/10/2025).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang kuat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas, Organisasi Kemasyarakatan, dan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keberhasilan operasi ini bertujuan utama melindungi masyarakat dan generasi muda Bogor. Upaya pemerintah belum mencapai titik sempurna.

“Memang langkah-langkah yang kami ambil belum sempurna, belum tuntas semuanya. Kalau kita ingin tuntas, kita ingin selesai, kuncinya satu, bukan hanya pemerintah, tetapi butuh dukungan dan peran serta aktif dari seluruh masyarakat,” tandas Rudy Susmanto.

Rudy menjelaskan bahwa barang bukti yang dihancurkan hari ini merupakan hasil dari operasi yang berkelanjutan, bukan hanya satu kejadian. Penindakan tersebut menyasar dua komoditas utama, toko-toko yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dan toko-toko yang menjual rokok tanpa bea cukai.

“Pemusnahan barang bukti ini bukan dari satu kejadian operasi, tapi dari beberapa kali pemeriksaan dan penindakan. Di Kabupaten Bogor, untuk minuman beralkohol, kami tidak mengeluarkan izin secara bebas. Dan terkait rokok tanpa izin, tentu kita punya semangat yang sama untuk memberantasnya,” jelas Rudy.

Bupati Rudy mengungkapkan, semangat penindakan ini sejalan dengan Arah Presiden Prabowo, semangat Menteri Keuangan, adalah melakukan langkah-langkah yang sama, dan kita berjuang bersama-sama, menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Yang terpenting adalah, kita juga melindungi generasi-generasi muda kita, masyarakat Kabupaten Bogor, membangun bangsa dari wilayah masing-masing, dari Bogor untuk Indonesia,” ungkap Rudy Susmanto.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Finari Manan membeberkan, hari ini, kita menyaksikan pemusnahan sebanyak 1.887.812 batang rokok ilegal, sejumlah minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, dan juga tembakau iris. Hal ini merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi bersama.

“Total barang yang dihancurkan pada hari ini diperkirakan bernilai kurang lebih Rp2,8 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp1,4 miliar,” beber Finari..

Menurutnya, penindakan Khusus untuk Kabupaten Bogor, penindakan rokok ilegal yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2025 sudah mencapai sekitar 10 juta batang rokok. Secara keseluruhan di Jawa Barat, Bea Cukai menargetkan penindakan sebesar 78,5 juta batang rokok ilegal.

Sampai dengan hari ini, realisasi penindakan kita sudah mencapai 78 juta batang. Perkiraan kita, sampai Desember 2025 nanti, total penindakan bisa mencapai kurang lebih 90 juta batang, ujar Finari.

Ia menuturkan, rokok-rokok ini umumnya rokok lokal yang kami cegah saat melintas dari Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi, perlu kami tegaskan bahwa Kabupaten Bogor atau Jawa Barat bukan tempat produksi, tetapi merupakan tempat perlintasan dan pemasaran.

“Peredaran rokok ilegal marak karena harganya yang murah, yang memicu konsumen beralih dari rokok legal. Pemasaran rokok ilegal ini banyak ditemukan di toko-toko dan warung-warung, dengan daerah rawan meliputi Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Bandung,” tuturnya.

Finari menghimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Sesuai Pasal 54 Undang-Undang Cukai, setiap pihak yang mengedarkan, menimbun, membeli, bahkan mengkonsumsi rokok ilegal, dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun sampai 5 tahun atau denda Rp200 juta sampai Rp5 miliar. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, secara resmi membuka gelaran Pameran Nusacraft Lifestyle 2025 yang berlangsung di Summarecon Mall Serpong, Selasa (21/10/25).

Dalam sambutannya, Wabup Intan menuturkan bahwa pameran Nusacraft Lifestyle ini tidak hanya menjadi ajang yang sangat strategis untuk mempromosikan produk, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku UMKM untuk terus beradaptasi dengan perkembangan tren dan pasar global.

“Pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku UMKM untuk terus beradaptasi dengan perkembangan tren dan pasar global,” ujar Wabup Intan.

Ditegaskannya, Pameran Nusacraft Lifestyle 2025 ini juga menjadi bukti nyata kolaborasi bahwa antara pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat mampu menghadirkan ruang yang produktif bagi kemajuan UMKM serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang.

Ia mengapresiasi sinergi yang dibangun antara ASEPHI dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan dukungan konkret bagi pelaku UMKM lokal, salah satunya melalui penyediaan stand gratis bagi UMKM binaan.

“Pameran Nusacraft Lifestyle 2025 ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat mampu menghadirkan ruang yang produktif bagi kemajuan UMKM,” katanya.

Dia berharap melalui pameran Nusacraft tersebut bisa semakin memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif. Para pelaku ekonomi kreatif juga semakin siap bersaing dan terus berinovasi mengembangkan produk-produknya.

“Melalui pameran ini, kami tidak hanya menampilkan hasil karya terbaik anak bangsa, namun juga meneguhkan komitmen bersama untuk meningkatkan daya saing produk lokal di tengah ketatnya persaingan pasar global,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri terus mendorong penguatan sektor UMKM melalui berbagai program inovasi, termasuk program “UMKM Ngider Kecamatan” yang dirancang sebagai sarana memperluas akses pasar dan membangun konektivitas antar pelaku usaha.

“Program UMKM Ngider Kecamatan menjadi wadah untuk membangun semangat gotong royong dan kolaborasi antar pelaku usaha lokal. Dengan sinergi seperti ini, potensi UMKM kita akan semakin berkembang, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi,” tutupnya.

Pameran Nusacraft Lifestyle 2025 diselenggarakan berlangsung hingga 2 November 2025 dan menampilkan berbagai produk kerajinan unggulan dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak baru dalam memajukan sektor ekonomi kreatif dan memberdayakan UMKM di tengah tantangan global. (Merah)

TANGERANG, lensafokus.id – Tim Penggerak PKK menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 di Gedung Serba Guna (GSG) Puspemkab Tigaraksa, Selasa (21/10/25). Acara ini bertema "Bergerak bersama PKK mewujudkan Asta cita Menuju Indonesia Emas".

Acara dimeriahkan dengan berbagai penampilan kreasi Ibu-ibu PKK serta dihadiri Bupati Tangerang, Wakil Bupati Tangerang, Ketua TP PKK Provinsi Banten, Ketua DWP Kabupaten Tangerang, Ibu Yuli Zaki Iskandar, Ketua TP PKK Kabupaten Tangerang Periode 2013-2023, Ibu Candra Elia Ismet Iskandar Ketua TP PKK periode 2003-2013 dan seluruh kader PKK tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.

Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid yang hadir langsung bersama Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus, anggota, dan para kader PKK, dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten. Ia menilai bahwa PKK telah mampu berkiprah dan mengabdikan diri dengan sepenuh hati bersama Pemkab Tangerang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai mitra strategis pemerintah, kami apresiasi atas kiprah serta pengabdian ibu-ibu sekalian, terutama dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK sebagai bentuk partisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Tangerang," ungkap Bupati Maesyal Rasyid.

Dia mengajak seluruh kader PKK agar manfaatkan momentum peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 untuk membangkitkan rasa syukur terhadap segala kegiatan PKK yang telah dilakukan sekaligus juga untuk terus motivasi serta menguatkan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi.

"Kami berharap dengan kebersamaan ini, kita dapat wujudkan Asta Cita Presiden RI demi masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kab. Tangerang, Rismawati Maesyal Rasyid yang membacakan arahan dari Ketua Umum TP-PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian mengatakan bahwa HKG PKK tahun 2025 tidak hanya berupa seremonial saja, namun ada kegiatan dan aksi nyata yang juga dilaksanakan diseluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Tangerang.

“PKK hadir untuk berbagi dan berbakti untuk bangsa dan negara, dengan cara mendukung program dan kebijakan pemerintah serta ikut berbagi dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidup keluarga-keluarga di seluruh pelosok nusantara untuk mencapai Indonesia maju," jelas Rismawati.

Dia juga menegaskan bahwa PKK sebagai ujung tombak dalam kesejahteraan keluarga, terus berbenah dan mengembangkan diri seiring dengan perkembangan zaman. Inovasi dan terobosan-terobosan baru lainnya yang berdampak langsung bagi masyarakat terus dilakukan.

“Alhamdulillah kami telah melahirkan berbagai inovasi salah satunya E-Dasawisma serta terus mendorong swasembada pangan dengan program pemanfaatan pekarangan dan kebun PKK," tuturnya.

Dalam acara tersebut selain secara seremonial dengan pemotong kue dan tiup lilin, juga dilakukan pembagian hadiah kepada pemenang lomba PKK terbaik kecamatan dan juga desa. (Red)

SERANG, lensafokus.id – Sejumlah agenda resmi Pemerintah Kota Serang pada Selasa (21/10) pagi batal terlaksana setelah Wali Kota Serang, Budi Rustandi, tidak hadir sesuai jadwal. Informasi yang beredar menyebutkan, orang nomor satu di Kota Serang itu baru bangun tidur sekitar pukul 10.30 WIB, padahal tiga agenda resmi telah terjadwal sejak pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan agenda dari bagian protokol, pertemuan pertama dijadwalkan bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) Cabang Serang pukul 09.00 WIB.
Selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Serang dijadwalkan beraudiensi pukul 09.30 WIB, dan Fatayat NU Kota Serang mendapat giliran pukul 10.00 WIB.

Namun hingga waktu yang ditentukan, seluruh tamu terpaksa menunggu di kantor Wali Kota Serang tanpa kejelasan. Sekitar pukul 10.30 WIB, barulah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Serang menginformasikan bahwa Wali Kota masih baru bangun tidur.

Kondisi tersebut sontak menimbulkan pertanyaan publik terkait etika dan profesionalisme kepemimpinan kepala daerah.

Pengamat kebijakan publik A. Iswandi menilai, alasan pribadi seperti “ketiduran” tidak dapat dibenarkan secara etika pemerintahan.

“Ini bukan sekadar soal datang terlambat, tetapi soal tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Ketiduran dalam konteks tugas publik mencerminkan lemahnya kedisiplinan dan etika pelayanan,” ujarnya kepada Lensafokus.id, Selasa (21/10).

Iswandi menegaskan, seorang pejabat publik harus menjadi teladan dalam disiplin waktu dan menghargai pihak lain.
“Ada prinsip good governance yang menuntut kepastian pelayanan dan tanggung jawab pimpinan daerah. Mengabaikan hal itu bisa merusak kepercayaan publik,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Serang Budi Rustandi terkait keterlambatan tersebut. Namun pihak protokol membenarkan bahwa wali kota baru beraktivitas menjelang siang.

“Pak Wali habis disuntik, jadi harus istirahat dulu. Tapi sekarang infonya beliau sedang siap-siap berangkat ke sini (kantor),” ujar salah seorang staf protokol yang menemui rombongan PWI di ruang transit.

Kepala Dinas Kominfo Kota Serang, Asep Setiawan, yang dijadwalkan mendampingi wali kota, juga membenarkan hal itu.

“Ini Pak Wali udah mau berangkat ke kantor. Kalau teman-teman berkenan, bisa menunggu sebentar lagi,” ucapnya singkat.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Serang, Iman Esa Firmansyah, mengaku kecewa atas kejadian tersebut.

“Kami sudah datang tepat waktu karena ini agenda resmi. Kami maklum manusia bisa lelah, tapi tetap berharap ada komunikasi lebih awal kalau berhalangan,” ujarnya.

Esa menuturkan, setelah pihak protokol menghubungi kembali untuk meminta rombongan PWI datang ulang ke kantor wali kota, pihaknya memilih menjadwal ulang.

“Katanya Pak Wali sudah di kantor, kami diminta balik lagi. Tapi hari ini teman-teman juga punya kegiatan lain, bukan cuma agenda ini saja,” jelasnya.

Ia menegaskan, pihaknya tetap menghormati wali kota sebagai pimpinan daerah, namun berharap kejadian serupa tidak terulang.

“Manusiawi kalau lelah atau sakit, tapi harus ada tanggung jawab moral dan permintaan maaf terbuka. Yang penting bukan sekadar kesalahan, tapi bagaimana pemimpin menyikapinya,” pungkas Esa.

Hingga kini, masyarakat Kota Serang masih menantikan klarifikasi langsung dari Wali Kota Budi Rustandi.

Pengamat menilai, langkah terbaik bagi kepala daerah adalah menunjukkan sikap tanggung jawab dan memperbaiki sistem kerja agar kepercayaan publik tetap terjaga. (Cecep)

Jakarta, lensafokus.id - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq memastikan akan segera mencabut sanksi administratif terhadap belasan Kerja Sama Operasional (KSO) usaha ekowisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, sebagaimana yang disampaikan langsung dalam audiensi bersama Anggota DPR RI Mulyadi serta perwakilan pengusaha dan masyarakat Bogor Selatan hari Sabtu, (18/10/2025). lalu di Jakarta.

Langkah tersebut merupakan bentuk perhatian menteri LH terhadap aspirasi masyarakat dan dunia usaha di Bogor yang selama ini terdampak oleh kebijakan penghentian sementara kegiatan ekowisata.

“Kementerian Lingkungan Hidup akan terus mendukung investasi di Kabupaten Bogor, selama selaras dengan pelestarian lingkungan. Kami mendorong para pelaku usaha untuk melakukan penanaman pohon, penataan limpasan air, dan langkah nyata agar tidak terjadi banjir di kawasan Puncak,” ujar Hanif.

Menteri LH juga menegaskan bahwa KLH tidak menutup usaha, melainkan melakukan penghentian sementara untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. “Kami tidak menutup usaha, hanya menghentikan sementara untuk mendorong pembenahan dan kesadaran bahwa ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan,” lanjutnya.

Menteri LH mengharapkan kolaborasi yang efektif antara penggiat usaha dan kementerian dalam menjaga lingkungan bersama, serta menginstruksikan para pengusaha KSO untuk segera melaporkan langkah penataan lingkungan yang telah dilakukan dan mengarahkan PTPN membenahi perizinan sesuai ketentuan undang-undang.

Perihal izin, Menteri LH juga mengarahkan para pihak pengusaha untuk memberikan laporan terkait penataan lingkungan yang sudah dilakukan dan mengarahkan PTPN untuk segera membenahi perizinan sesuai undang-undang yang berlaku.

Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi dasar bagi Menteri LH dalam memberikan kepastian pencabutan sanksi dalam waktu dekat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan lingkungan secara proporsional.

Anggota DPR RI Mulyadi memberikan apresiasi tinggi atas sikap cepat dan terbuka Menteri LH dan jajaran KLH dalam merespons aspirasi masyarakat Bogor.

Mulyadi juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri LH yang telah mendengar suara rakyat dan bersedia untuk segera mencabut sanksi demi kepastian usaha yang selaras dengan keberlangsungan lingkungan hidup dan mendukung kolaborasi hijau di kawasan Puncak.

“Saya mengapresiasi aksi cepat Bapak Menteri dan KLH yang akan memberikan kepastian pencabutan sanksi sebelum akhir bulan ini. Ini langkah nyata pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menunjukkan bahwa penegakan lingkungan bisa berjalan berdampingan dengan investasi,” ujar Mulyadi.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku usaha agar mampu menerapkan praktik ekowisata berkelanjutan, yang bukan hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan alam di kawasan Puncak.

Suara senada datang dari Ketua Masyarakat Adat Puncak (MAP), Chaidir Rusly atau akrab disapa Mang Iding. Dengan nada optimistis, ia mengingatkan semua pihak agar menjaga momentum baik ini.

“Kita perlu menjaga kelestarian alam Puncak sekaligus menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Karena itu, kami berharap ada kepastian dan langkah konkret dari KLH. Masyarakat Puncak akan terus mendukung dan mengawal agar komitmen yang disampaikan Menteri LH bisa ditepati secepat mungkin.” tegasnya

Keputusan ini menegaskan posisi KLH sebagai lembaga yang pro-investasi dan pro-rakyat, tanpa mengabaikan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan semangat kolaborasi, KLH berupaya menjadikan kawasan Puncak Bogor sebagai model ekowisata berkelanjutan yang inklusif, produktif, dan ramah lingkungan. (Zulfi Kusuma)