Lebak, lensafokus.id – Gelombang optimisme menyelimuti para petani jagung di Kabupaten Lebak, Banten, seiring dengan harapan besar mereka agar Perum Bulog dapat menyerap hasil panen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan. Langkah ini bukan sekadar urusan transaksi, melainkan sebuah penantian akan jaminan kesejahteraan dan kontribusi nyata terhadap program swasembada jagung nasional.

Denny Iskandar, Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian Lebak, dengan tegas menyampaikan urgensi Bulog untuk mengimplementasikan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi ini secara eksplisit menetapkan HPP jagung pipilan kering di tingkat petani sebesar Rp 5.500/kg dengan kadar air 18-20 persen.

"Perum Bulog wajib menyerap jagung petani sesuai harga tersebut untuk memperkuat Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dan mendukung kesejahteraan petani," kata Denny saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (18/7/2025).

Penegasan ini menggarisbawahi peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan kepastian pasar bagi para produsen jagung di daerah. Dengan adanya penyerapan sesuai HPP, petani tidak lagi harus khawatir akan fluktuasi harga yang kerap merugikan mereka.

Achmad Gozali, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), mengungkapkan bahwa selama ini, para petani jagung di Lebak terbiasa menjual hasil panen mereka ke perusahaan pakan swasta. Meskipun demikian, dalam semangat mendukung tercapainya swasembada jagung nasional, Gozali dan anggota Gapoktan sangat berharap Bulog dapat turut serta menyerap produksi mereka. Keterlibatan Bulog dianggap krusial untuk menciptakan ekosistem pasar yang lebih stabil dan adil bagi petani.

Potensi pertanian jagung di Lebak terlihat jelas dari keberhasilan panen yang baru-baru ini dicatatkan. Gapoktan Karya Mulya, yang berlokasi di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, berhasil memanen jagung pipil dari lahan seluas 3 hektare dengan total produksi mencapai 15,6 ton. Angka ini bukan hanya menunjukkan produktivitas lahan yang baik, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa petani Lebak memiliki kapasitas untuk berkontribusi signifikan pada pasokan jagung nasional.

Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tidak tinggal diam. Rahmat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan antara petani dan Bulog. Rahmat mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Bulog, yang hasilnya cukup menggembirakan bagi para petani.

"Kemarin ketemu Kepala Bulog-nya, Bulog siap, Rp 5.500 diantar ke gudang di Kragilan. Jika ada kendala pemasaran akan saya bantu sambungkan," tutur Rahmat saat dihubungi lensafokus.id.

Pernyataan ini memberikan angin segar bagi petani, karena adanya jaminan harga yang sesuai dan kemudahan akses ke gudang Bulog. Dukungan fasilitasi dari Dinas Pertanian ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan-hambatan logistik dan pemasaran yang seringkali menjadi kendala bagi petani kecil.

Rahmat juga menekankan bahwa kolaborasi antara petani, Dinas Pertanian, dan Bulog adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan program swasembada jagung nasional.

"Kami setiap tahun mendorong petani dapat meningkatkan areal penanaman sehingga produksi dan produktivitas menguntungkan usaha masyarakat itu," tambahnya.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar dari 1,3 juta penduduk Kabupaten Lebak berprofesi di sektor pertanian dan perkebunan, didukung oleh ketersediaan lahan yang luas. Hal ini menjadikan Lebak sebagai salah satu lumbung pangan potensial yang strategis. Dengan adanya komitmen penyerapan jagung oleh Bulog sesuai HPP, para petani di Lebak tidak hanya akan merasakan peningkatan pendapatan, tetapi juga akan termotivasi untuk terus mengembangkan usaha pertanian mereka.

Kesejahteraan petani adalah fondasi ketahanan pangan suatu bangsa. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat petani, Kabupaten Lebak siap menjadi pionir dalam mewujudkan cita-cita swasembada jagung, sekaligus memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian daerah dan nasional. (Adv)

Jakarta, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid secara resmi dilantik sebagai Ketua Bidang Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Prof. Dr. Tito Karnavian di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/7/25).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Sosial dan CSR APKASI. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergitas program-program sosial dan CSR lintas kabupaten agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat.

“Ini adalah amanah yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami akan berupaya menciptakan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha, agar program-program sosial dan CSR bisa semakin memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid usai pelantikan.

Dia berharap seluruh pemerintah kabupaten yang tergabung dalam APKASI saling menguatkan komitmen bersama untuk membuat terobosan-terobosan baru agar program-program sosial dan CSR yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat secara langsung

"Saya berharap seluruh pemerintah kabupaten terus menguatkan komitmen bersama dengan berbagai terobosan baru agar program-program sosial dan CSR yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat secara langsung," ujarnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya mengapresiasi peran aktif APKASI dalam mendukung pembangunan daerah. Ia juga berharap para pengurus yang dilantik dapat menjadi motor penggerak berbagai program strategis di daerah masing-masing.

"Pelantikan pengurus APKASI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah kabupaten dalam berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan," kata Tito

Ia juga menegaskan pentingnya peran APKASI dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, melalui penguatan kapasitas dan daya saing pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu dalam melaksanakan tugas pengabdian sebagai pengurus Apkasi, membangun kabupaten yang maju dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya. (Red)

Lebak, lensafokus.id – Peran oposisi pemerintah sangat penting dalam sistem demokrasi. Kelompok ini bertugas mengkritik kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa, mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan akuntabilitas, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini disampaikan oleh Eli Sahroni, seorang Aktivis Banten asal Lebak, saat jumpa pers di Kantor Pusat Sang Pengendali Kegelapan, Kampung Julat, Kecamatan Cikulur, pada Jumat (18/07/2025).

Menurut Eli Sahroni, peran dan fungsi oposisi adalah menganalisis serta mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat atau merugikan masyarakat. Oposisi juga memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan undang-undang dan kepentingan rakyat, serta dapat menawarkan alternatif kebijakan yang dianggap lebih baik.

“Saya dan teman-teman aktivis mengambil peran oposisi karena kami melihat Lebak ini tidak seharusnya menjadi daerah dengan pembangunan infrastruktur yang jeblok. Padahal, hasil alamnya melimpah, subsidi APBN-nya besar, tapi infrastruktur hancur di mana-mana,” tegas Eli Sahroni.

Eli Sahroni menambahkan, oposisi menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Ini juga membantu mencegah pejabat dan pegawai pemerintah melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penyalahgunaan wewenang. Oposisi memastikan adanya check and balances yang profesional.

“Peran oposisi tetap penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah kesewenang-wenangan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” kata King Badak, panggilan akrab Eli Sahroni, yang juga merupakan Ketua Umum Badak Banten Perjuangan.

Ia melanjutkan, kehadiran oposisi yang kuat dan konstruktif adalah ciri penting dari demokrasi yang sehat. Oposisi tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip demokrasi.

“Kami menjadi oposisi di Lebak karena cinta terhadap Lebak. Kami prihatin melihat kondisi Lebak, di mana rakyat menjerit susah makan, sedangkan segelintir orang yang hartanya sudah lebih dari berlimpah seolah tertawa bahagia,” pungkas King Badak. (Cecep)

Lebak, lensafokus.id - Seiring dengan pembangunan proyek kegiatan jalan beton yang berlokasi dikampung galihnangtung- kampung peujeuh Desa Cibadak kecamatan Cibadak. Proyek Rekontruksi jalan cor beton/ Ready mix Di biaya dari sumber Dana APBDes (DD) tahap 2 (Dua) Tahun Anggaran 2025.Dengan panjang 789 meter,Lebar 2,5 meter dan Tinggi 0,15 cm yang berloksi di jalan galihnangtung - pejeuh.Pengerjaan langsung di kerjakan swakelo /Tim Pelaksana kegiatan Desa (TPKD).

Subakti selaku rukun setempat (RT) 01/03 Masyarakatnya mengucapkan terima kasih jalan tersebut sudah di bangun masyarakat Sangat Antusias dalam menyambut pembangunan jalan yang di cor beton / ready mix di jalan kampung peujeuh - galihnangtung yang menyambungkan akses ke Desa Penyangcangan. kata subakti.

Di lain sisi Deni ketua Badak Banten Perjuangan Kecamatan Cibadak mengapresiasi kepada pemerintahan desa Cibadak berterima kasih kepada kepala desa sudah mengupayakan pembangunan jalan yang fokus dalam pembangunan infrastruktur jalan lingkungan sehingga masyarakat bisa menikmati jalan bagus dalam menunjang aktifitas sehari-hari maka dari itu,bersama warga lain berterimakasih dan kompak untuk bergotong-royong membangun.

Alhamdulilah kami warga Cibadak sangat senang karena jalan akses jalan Desa Cibadak sudah di perbaiki hingga mulus pake cor beton yang ditunggu-tunggu masyarakat desa Cibadak khususnya kami yang bertempat tinggal di panyangcangan tetangga desa Cibadak.

Dari pantauan awak media lensafokus di lapangan melihat adanya masyarakat yang berantusias melihat adanya pembangunan jalan cor beton di jalan galihnangtung.
Pasalnya kegiatan pembangunan jalan lingkung /ready mix Yang dikerjakan swakelola masyarakat setempat

“Alhamdulilah kami sebagai ketua Badak Banten Perjuangan sekaligus warga Kecamatan Cibadak turut terbantu karena tahun kemaren jalan peujeuh menyambungkan menuju Desa penyangcangan sangat rusak untuk di lalui para petani dan masyakarat setempat.Sekarang ini,sangat memudahkan warga untuk melakukan kegiatan atau aktifitas lainya,” Ucap Deni, Jumat 18/07/2025

“Antusias masyarakat sangat senang sekali dan terasa khidmat alhamdulilah kegiatan berjalan lancar,” tutur Deni.

Menurut, kepala desa Burhanudin yang di temui di kantornya oleh media online lensafokus.id mengatakan “Alhamdulilah warga ataupun masyarakat semuanya sangat antusias atau bergotong royong dalam pembangunan jalan lingkungan atau cor beton selain program prioritas juga merupakan harapan masyarakat sehingga kita realisasikan menggunakan anggaran dana desa tahap dua," Ujarnya.

Untuk membangun jalan cor beton dan saya siap untuk membangun desa agar masyarakat warga desa panyindangan dapat terakses dan merasakan jalan itu, saat pelaksanan pembangunan masyarakat yang rumahnya terlewati dalam kegiatan pekerjaan jalan cor beton ready mix kami sudah saya tempuh dan sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Dan pekerjaan tersebut tidak di pihak tigakan oleh penyedia jasa, dan bentuk swakelola murni termasuk dari pihak konsultan juga ada dan itu tidak sembarang….pak…!!! Semuanya juga ada aturanya,” tegasnya.

Apalagi himbauan dari pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten Lebak guna menciptakan sarana prasarana untuk majunya sebuah desa yang tertinggal serta menciptakan desa mandiri.

“Dengan adanya anggaran dana desa ini, (APBDes ) yang skala prioritasnya di gunakan untuk pembangunan sarana prasarana infrastruktur.harus memakai sistem swakelola murni…pak, ” tegasnya Burhanudin .

Karena sebelum kegiatan berjalan kami sudah monitoring dengan pihak terkait khusunya pak camat ,BPD dan inspektorat dan pengawasan juga ada dari pihak pendamping,” ucapnya. (Cecep)