Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid secara resmi membuka Tangerang Agro Festival ke-2 yang mengusung tema “Menumbuhkembangkan Minat Masyarakat di Sektor Pertanian dengan Inovasi Teknologi dan Wirausaha untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Mandiri” di Balai Pelatihan Pertanian PuskAgro, Kecamatan Sepatan, Jumat (13/6/25).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan Tangerang Agro Festival ini tidak hanya mendorong inovasi pertanian namun menguatkan kemandirian pangan
"Agro Festival ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pentingnya regenerasi petani yang mendorong inovasi pertanian dan juga penguatan ketahanan pangan," ungkap Bupati Maesyal Rasyid
Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dibuka dengan senam sehat bersama anak-anak sekolah sebagai simbol upaya pembentukan generasi muda yang tangguh sejak dini dalam gaya hidup sehat dan sadar gizi.
“Anak-anak kita ini calon pemimpin masa depan. Mereka perlu dikenalkan pada pentingnya makanan bergizi, olahraga, dan juga potensi sektor pertanian,” ujarnya
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, hingga kelompok tani untuk mencetak regenerasi petani muda yang siap menghadapi tantangan global. Kolaborasi ini nantinya juga diimplementasikan untuk program pemanfaatan lahan-lahan desa yang tidak produktif untuk kegiatan pertanian yang lebih bermanfaat.
“Kita sudah bersepakat dengan para kepala desa di 246 desa untuk memanfaatkan lahan tidak produktif demi mendukung ketahanan pangan lokal,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Asep Jatmika, menjelaskan bahwa kegiatan tahun ini dirancang lebih edukatif, partisipatif, dan produktif serta disesuaikan dengan tantangan global.
“Kami terus berupaya menjawab tantangan seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan minimnya regenerasi petani dengan inovasi serta energi baru,” jelas Asep.
Dia menambahkan beberapa program yang diluncurkan dalam Tangerang Agro Festival ke-2 antara lain: pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis, kontes ayam ketawa sebagai bentuk promosi budidaya ternak, gerakan pangan murah, pameran produk unggulan lokal dari 8 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta kampanye konsumsi gizi seimbang melalui pembagian bubur kacang hijau bergizi.
"Tangerang Agro Festival ini juga menjadi ruang promosi hasil pertanian lokal, serta ajang edukasi bagi siswa-siswi dan kelompok tani muda," imbuhnya
Pihaknya juga berkomitmen menjadikan kegiatan ini sebagai agenda berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga stabilitas harga pangan di daerah. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Maraknya kendaraan truk yang parkir liar di kawasan pintu masuk Tol Balaraja Barat mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Menindaklanjuti arahan langsung Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, tim gabungan lintas instansi menggelar operasi penertiban selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat.
Kegiatan ini dipimpin Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang dengan melibatkan personel dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, serta pengelola tol Jasa Marga. Operasi penertiban dilakukan di titik-titik rawan tempat kendaraan berat kerap berhenti sembarangan dan menyebabkan kemacetan panjang, terutama di jam-jam sibuk.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Tangerang, Sukri, menjelaskan bahwa operasi penertiban ini adalah bentuk tanggapan cepat atas perintah dari Wakil Bupati untuk menertibkan aktivitas parkir liar di sekitar pintu tol.
“Siang ini kami melaksanakan operasi penertiban sesuai hasil rapat kemarin. Banyak kendaraan truk parkir liar di sepanjang pintu tol Balaraja Barat maupun Timur. Atas arahan Ibu Wakil Bupati, kami segera bergerak bersama kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Jasa Marga,” jelas Sukri di lokasi operasi.
Dishub menerjunkan 30 personel dalam kegiatan ini, sementara Polresta Tangerang dan Satpol PP masing-masing menurunkan 10 personel. Dengan total 50 orang, tim gabungan menyisir titik-titik yang telah dipetakan sebagai lokasi rawan pelanggaran.
Operasi Penertiban ini bukan sekadar aksi lapangan tanpa landasan hukum. Sukri menegaskan bahwa semua tindakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan turunannya dari Kementerian Perhubungan yang mengatur soal larangan berhenti dan parkir di sembarang tempat.
“Harapan kami, kendaraan berat yang biasa parkir sembarangan di pinggir jalan tol bisa berkurang, bahkan tidak ada lagi yang parkir sembarangan. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” katanya.
Sukri menyampaikan bahwa kegiatan operasi penertiban ini akan dievaluasi untuk hasil yang optimal. Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama pihak-pihak terkait berencana menjadikan penertiban ini sebagai kegiatan untuk mengurangi titik kemacetan dan risiko kecelakaan.
“Kalau terbukti efektif, tentu akan kita jadikan kegiatan berkelanjutan, bukan hanya saat ramai-ramai saja,” pungkas dia.
Sementara itu, Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang, Kusmanto menekankan bahwa parkir liar bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan potensi bahaya nyata bagi pengguna jalan.
“Sejak sebelum ada rapat koordinasi pun, kami sudah aktif melakukan imbauan. Tapi saat ini, kami turun lebih serius dengan tindakan konkret. Karena parkir liar ini tidak hanya mempersempit jalan, tapi juga memicu kecelakaan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi sinergi antar instansi dalam operasi gabungan ini, yang menurutnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Dia pun mengimbau seluruh pengemudi, terutama sopir truk angkutan barang, agar lebih disiplin dan tidak menjadikan area pintu tol sebagai tempat parkir.
“Kami minta kepada seluruh pengendara, khususnya sopir truk, jangan parkir sembarangan di pintu masuk tol. Itu mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya,” tegasnya. (Red)
Serang, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan mengawal dan mendukung penuh Desa Sodong Kec. Tigaraksa bisa menjadi yang terbaik pada Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Banten tahun 2025, Jum'at (14/6/25).
Pada kesempatan tersebut Wabup Intan mengungkapkan kelebihan yang dimiliki Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, kamtibmas, partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, kelembagaan masyarakat dan administrasi desa serta peran PKK.
"Pemerintah Desa Sodong telah menunjukkan kemajuan nyata dalam pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa," jelas Wabup Intan
Lanjut dia, tema Lomba Desa dan Kelurahan Tahun ini yaitu “Desa dan Kelurahan Tangguh Pangan, Wujudkan Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas” sangat relevan dengan program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan. Dengan kemajuan nyata baik administratif maupun pembangunan fisik, Kami meyakini Desa Sodong layak menjadi Juara dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Banten Tahun 2025 dan siap mewakili Provinsi Banten di tingkat Nasional.
"Kami dari Pemerintah Kabupaten Tangerang mendukung sepenuhnya Desa Sodong menjadi desa yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, sebagai fondasi menuju Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan semakin gemilang dan bersama sama memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujarnya
Menurut dia, lomba desa yang rutin dilaksanakan setiap tahun bukanlah sekadar ajang perlombaan, tetapi merupakan momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana capaian pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan hadir untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
Kami dari Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menjadi mitra strategis desa dan kelurahan. Kami juga akan terus membuka diri terhadap masukan dan arahan dari Tim Penilai guna penyempurnaan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang inklusif, dan berkelanjutan," pungkasnya.
Ketua tim juri lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Banten, Suherman mengatakan bahwa salah satu tujuan utama lomba desa dan kelurahan ini adalah untuk melihat sejauh mana desa dan kelurahan yang di Provinsi Banten mampu memaksimalkan segala potensinya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya masing-masing.
"Mudah-mudahan desa di Banten bisa menunjukkan diri dan berprestasi di tingkat nasional itu harapannya, dan apa yang kita lakukan hari ini Desa Sodong, desa berprestasi di Kecamatan Tigaraksa menjadi juara dan menjadi motivasi rekan-rekan kepala desa lain untuk berprestasi lebih baik ke depannya," ujarnya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id – Sebanyak 61 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai desa di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, resmi dilantik untuk masa jabatan periode 2019-2027. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Valunter Park PMI Desa Solear pada Jumat (13/6/2025) pukul 13.30 WIB, dipimpin langsung oleh PLT Camat Solear, Eka Faturissidki.
Pelantikan ini menandai perpanjangan masa tugas BPD selama dua tahun, sebuah langkah yang diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif di wilayah Solear.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Cecep Supriyadi (Kasi Binwas Kec. Solear), Ketua MUI Kec. Solear KH. Muslihat, Dedi (Ketua Forum BPD Solear), Sertu Suryanto (mewakili Danramil 13/Csk), dan Iptu Roling (mewakili Kapolsek Cisoka). Seluruh 61 anggota BPD yang akan dilantik turut memadati lokasi.
Namun, di tengah khidmatnya acara, ketidakhadiran seluruh kepala desa di wilayah Solear menjadi sorotan. Absennya para kepala desa ini menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi dan sinergi antara BPD dan pemerintah desa ke depannya.
Rangkaian acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan keputusan bupati, penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota BPD, dan pembacaan kata-kata pelantikan.
PLT Camat Solear, Eka Faturissidki, dalam sambutannya menekankan vitalnya peran BPD sebagai mitra strategis kepala desa dan corong aspirasi masyarakat.
"Dengan pelantikan penambahan jabatan ini, saya berharap seluruh anggota BPD dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, menjadi mitra kerja yang baik bagi kepala desa, serta menjadi corong aspirasi masyarakat di desanya masing-masing," ujar Camat Solear.
Para anggota BPD yang dilantik ini berasal dari berbagai desa di Kecamatan Solear. Mereka telah melewati proses penjaringan dan penyaringan sesuai peraturan yang berlaku sebelum mendapatkan perpanjangan masa jabatan.
Perlu diketahui, BPD memiliki peran strategis dalam penyusunan peraturan desa, pengawasan pelaksanaan pembangunan, serta penyalur aspirasi warga desa. Dengan dilantiknya puluhan anggota BPD ini, diharapkan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat semakin meningkat, guna memastikan program pembangunan di tingkat desa berjalan lebih baik dan tepat sasaran. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Dalam rangka mendorong terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang menggelar Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Kamis (12/6/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh operator perencanaan dari sejumlah perangkat daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Dalam sambutannya, Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang Asep Suherman menekankan pentingnya pemahaman tentang isu gender dalam proses perencanaan program dan kebijakan pemerintah.
"Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, mendapatkan manfaat yang setara dari pembangunan," ujar Asep.
Ia menambahkan, dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu adanya analisis implementasi PUG yang diwujudkan dalam dokumen rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan program kegiatan anggaran dan lainnya.
"Sehingga nantinya perencanaan yang ada di kelurahan dan desa bisa sejalan dan searah dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang," ucapnya.
Ia berharap melalui bimtek ini seluruh perangkat daerah dapat memahami dan mengakomodir kebutuhan untuk semua gender, termasuk perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.
Kegiatan ini juga turut menghadirkan narasumber berkompeten perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dermawan dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten (DP3AKKB) Provinsi Banten, Novi Dwi Remi Asih. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) menggelar sosialisasi pencegahan pernikahan anak di bawah umur bagi Amil Desa di Ruang Rapat Bola Sundul Gedung Usaha Daerah, Rabu (11/6/25).
Kepala DPPPA Asep Suherman menyampaikan pernikahan anak di bawah umur masih menjadi persoalan serius yang berdampak besar terhadap masa depan anak-anak. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi keluarga serta masyarakat.
"Dengan Persoalan tersebut menjadi tanggung jawab bersama, maka DPPPA terus melakukan upaya, salah satunya melakukan sosialisasi dengan para amil di tingkat desa," ungkapnya.
Menurut Asep Suherman, peran amil desa sangat penting dalam hal ini. Selain menjalankan tugas-tugas keagamaan dan sosial, amil juga menjadi tokoh yang didengar oleh masyarakat. Amil Desa dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing memberikan pemahaman, memberikan edukasi, dan turut serta mencegah terjadinya pernikahan anak yang belum cukup usia.
"Sebanyak 144 peserta yang merupakan para amil desa dari tiga kecamatan, yakni Tigaraksa, Solear dan Cisoka mengikuti kegitan sosialisasi pencegahan poernikahan anak," kata Asep Suherman.
Selain itu, Asep berharap amil desa dapat berperan aktif, menjadi agen edukasi dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, sosial, hukum dan penyuluh di tengah masyarakat dalam menyampaikan pentingnya mencegah pernikahan dini dan mendorong anak-anak menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu.
"Semoga kegiatan ini dapat memberdayakan amil desa untuk lebih bijak dan berperan aktif dalam menjaga generasi muda agar tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki jenjang pernikahan," ujarnya..
Sementara itu salah satu Amil desa mengungkapkan kegiatan yang diselenggarakan DPPPA sangat bermanfaat terutama menambah pengetahuan dan dapat di sebarluaskan ke masyarakat sekitar.
"Nanti kita akan mencoba menanamkan kesadaran bahwa mencegah pernikahan anak adalah bagian dari perlindungan hak-hak anak dan investasi bagi masa depan generasi muda terutama di lingkungan desa," pungkasnya. (Red)
Jakarta, lensafokus.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengidentifikasi adanya pemalsuan terhadap situs web (_website_) satuan kerja (Satker) di sejumlah daerah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya _website_ palsu yang mengatasnamakan Satker di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"Terkait kebutuhan informasi pertanahan dan tata ruang, pastikan hanya melalui portal resmi kami di www.atrbpn.go.id serta nomor _hotline_ kami di 0811-1068-0000," ujar Karo Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, dalam keterangannya, Kamis (12/06/2025).
Harison Mocodompis mengungkapkan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait _website_ palsu yang menyerupai portal resmi milik Satker-satker Kementerian ATR/BPN. _Website_ tersebut menduplikasi isi dari _website_ resmi Satker Kementerian ATR/BPN sehingga jika tidak teliti, masyarakat bisa mengira itu adalah situs resmi.
"Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati karena tampilan _homepage website_ palsu tersebut terlihat sama dengan situs asli Satker-satker Kementerian ATR/BPN. Pastikan domain _website_ yang dikunjungi berakhiran ".go.id”, bukan ".com/.id”, dan sebagainya," tutur Harison Mocodompis.
Karo Humas dan Protokol menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi, baik secara internal maupun external terkait adanya pemalsuan _website_ Satker ini. Diharapkan, _website_ palsu tersebut dapat segera dihapus.
Hingga siang ini, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi kurang lebih 12 _website_ palsu yang menyerupai akun Satker resmi. Karo Humas dan Protokol berharap bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mencari informasi mengenai pertanahan dan tata ruang, serta tidak mudah percaya pada situs yang belum terverifikasi. (Red)
Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menghadiri acara Pengukuhan Ketua dan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tangerang masa bakti 2025–2030. Acara tersebut digelar di Hotel Lemo, Kelapa Dua. Rabu, (11/6/25).
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada para pengurus yang baru dikukuhkan serta para pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kegiatan Dekranasda, termasuk para pengusaha pengembang seperti Paragon, Sinar Mas, Citra Raya, PIK 2, dan sejumlah pengembang lainnya.
“Kami sengaja mengundang berbagai pihak, termasuk para kepala dinas dan para pengusaha, karena kolaborasi lintas sektor ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang, khususnya sektor kerajinan tangan,” ungkap Bupati.
Dia menambahkan sejumlah potensi kerajinan tangan yang telah berkembang di masyarakat, seperti tas dari kulit buaya dan ular, produk batik dari daun-daunan, hingga miniatur perahu dari kayu sangat berpotensi menembus pasar ekspor. Untuk itu dukungan lintas sektor mulai dari perangkat daerah, perusahaan daerah, swasta sampai dengan lembaga-lembaga keuangan daerah sangat dibutuhkan agar para pelaku usaha kerajinan bisa mendapatkan bantuan lunak dan akses untuk pengembangan usahanya
“Kami mendorong terus adanya kerja sama, termasuk MoU antara Dekranasda dengan lembaga keuangan daerah untuk memperkuat pembiayaan UMKM. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk mendukung pelaku usaha agar dapat tumbuh dan berkembang,” imbuhnya.
Bupati juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pengurus Dekranasda Kab. Tangerang terus melakukan terobosan dan inovasi-inovasi agar produk kerajinan para pelaku usaha di Kabupaten Tangerang semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar global.
Sementara itu, Ketua Dekranasda yang baru Hj. Rismawati Maesyal Rasyid menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk terus mendorong pengembangan produk kerajinan lokal yang berdaya saing, serta memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan pemerintah daerah.
"Dekranasda adalah mitra pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan produk kerajinan serta memberdayakan UMKM. Kita akan terus mendorong pengembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM," ujarnya
Acara pengukuhan juga dihadiri oleh asisten daerah, para kepala OPD dan pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang yang juga memaparkan produk-produk kerajinan unggulannya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Dinas Pendidikan Provinsi Banten melaksanakan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memberikan edukasi kepada seluruh kepala sekolah yang ada di wilayah kabupaten Tangerang, kegiatan tersebut bertempat di SMAN 1 kabupaten Tangerang. Sosialisasi sistem penerimaan murid baru SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang tahun ajaran 2025/2026 telah dilaksanakan dengan sukses. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada calon siswa dan orang tua tentang proses penerimaan siswa baru. Kegiatan di laksanakan di ruang pertemuan SMA Negeri 1 kabupaten Tangerang, Rabu (11/06/2025).
Dalam sosialisasi tersebut, pihak sekolah menjelaskan tentang prosedur pendaftaran, kriteria seleksi, dan timeline penerimaan siswa baru. Seluruh yang hadir juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan meminta klarifikasi tentang proses penerimaan. Pihak sekolah juga menjelaskan tentang sistem yang digunakan dalam penerimaan siswa baru, serta kebijakan lainnya yang terkait dengan proses penerimaan. Dengan demikian, calon siswa dan orang tua dapat memahami proses penerimaan dengan lebih baik dan dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik pula.
Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman calon siswa dan orang tua tentang proses penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang, sehingga proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar dan transparan.
Kepala SMAN 1 Kabupaten Tangerang Dra Hj.Djamilah Sudjana M.Si menyampaikan bahwa untuk di SMAN 1 Kabupaten Tangerang menjalankan penerimaan siswa baru dengan ketentuan yang sudah di berlakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
“SMAN 1 Kabupaten Tangerang melaksanakan penerimaan sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan semua aturan sudah ditentukan sesuai dengan sistem yang digunakan,” ucapnya.
Dirinya juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa pelaksanaan SPMB bertujuan untuk menyampaikan seluruh tata cara dalam penerimaan murid baru yang hendak masuk ke sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang serta agar siswa dan siswi yang masuk di sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang memang sesuai prinsip dan kompetensi.
“Pelaksanaan Sosialisasi SPMB ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tata cara penerimaan siswa dan siswi baru tahun ajaran 2025/2026,”terang Dra. Hj. Djamilah Sudjana, M. Si.
Ia juga meminta dukungannya kepada seluruh tamu undangan agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar tidak ada kendala.
“Kami minta dukungannya untuk SPMB yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang berjalan lancar dan sukses,” tutup Dra. Hj. Djamilah Sudjana, M. Si.
Ditambahkan, Kepala KCD Kabupaten Tangerang Dinas Pendidikan Provinsi Banten Ahmad Suhaeri, S.Pd., M.Si., menyampaikan untuk program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip SOP. Pihaknya berharap agar mendapatkan dukungan dari seluruh pihak, sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib dan kondusif.
Kegiatan berjalan dengan lancar dengan pemaparan terkait teknis SPMB di sampaikan oleh Nana Suryana, serta kegiatan di tutup dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh tamu undangan.
Acara tersebut menyampaikan bahwasanya kegiatan PPDB harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami KCD Kabupaten Tangerang mendukung penuh dalam kegiatan PPDB untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan sesuai ketentuan yang berlaku, dan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan dalam aturan yang ada,” ujarnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala KCD Kabupaten Tangerang Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Dinas Pendidikan kabupaten Tangerang, Dinas Dukcapil kabupaten Tangerang, Dinas Sosial kabupaten Tangerang, Dispora, KONI Kabupaten Tangerang, Camat Balaraja, Camat Sindang Jaya, Danramil Balaraja, Kapolsek Balaraja, seluruh Kepala Sekolah Swasta yang mengikuti program gratis, seluruh Kepala sekolah SMP dan MTs wilayah Balaraja, Ketua Media Center Balaraja, Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang, kepala desa yang ada di kecamatan Balaraja dan kecamatan Sindang Jaya, perwakilan tokoh masyarakat dan pemuda, dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah. (Red)
Tangerang, lensafokus.id — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang terus menggencarkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program-program terstruktur serta kolaborasi lintas sektor. Komitmen ini diwujudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Tangerang.
DPPPA melibatkan berbagai elemen masyarakat hingga instansi pemerintahan dan sektor swasta, guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian bersama terhadap isu kekerasan. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kasus kekerasan serta memastikan perempuan dan anak dapat hidup lebih aman dan sejahtera.
Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang, Asep Suherman, menegaskan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
“DPPPA tidak bisa bekerja sendiri. Pencegahan dan penanganan kekerasan harus dilakukan secara kolaboratif, melibatkan seluruh instansi dan lembaga terkait, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah,” ujarnya saat diwawancarai Tim Liputan Diskominfo, Rabu (11/06/2025).
Menurutnya, kerja sama yang solid dan berkelanjutan sangat penting untuk membangun sistem perlindungan yang efektif. Setiap institusi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya pencegahan maupun penanganan awal terhadap korban kekerasan.
Lebih lanjut, Asep menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian semua pihak. Berdasarkan data yang dihimpun DPPPA, kasus kekerasan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi jumlah maupun jenis kekerasannya.
“Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang masih sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan yang cepat, tepat, akurat, terpadu, dan komprehensif,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen, DPPPA Kabupaten Tangerang telah menginisiasi Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Perlindungan Perempuan dan Anak. Kegiatan ini menghadirkan Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai narasumber utama. Rapat tersebut melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Polresta Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama Tigaraksa, BAPAS, MUI, LPA, LPAI, RSUD Balaraja, RSUD Tigaraksa, serta perwakilan dari 10 kecamatan dengan tingkat kasus kekerasan tertinggi.
“Melalui koordinasi lintas sektor ini, diharapkan persepsi dan langkah-langkah pencegahan maupun penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat disamakan. Sinergi ini menjadi kunci agar penanganan kasus lebih efektif dan layanan kepada korban dapat ditingkatkan,” imbuhnya.
Asep menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa DPPPA Kabupaten Tangerang akan terus memperkuat peran dan fungsi koordinatifnya agar lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan dapat benar-benar terwujud bagi seluruh perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang. (Red)