TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tangerang memantapkan langkah menjadi daerah percontohan integritas bertepatan dengan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Pemkab Tangerang berkomitmen untuk meneguhkan transformasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, Kabupaten Tangerang menunjukkan keseriusannya menjadi daerah yang menjadikan integritas sebagai fondasi pembangunan.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa HAKORDIA bukan sekadar peringatan kalender tahunan. Peringatan ini, ujarnya, adalah momen dunia untuk mengerahkan kekuatan bersama melawan musuh global, yaitu korupsi.

Ia mengingatkan kembali sejarah HAKORDIA yang lahir dari Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) di Merida, Meksiko, tahun 2003. Indonesia menegaskan komitmennya melalui ratifikasi UNCAC pada 2006, yang kemudian menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola.

“Sejak itu, setiap tahun kita berdiri di sini bukan hanya untuk seremonial, tetapi memperbarui janji kita kepada ibu pertiwi bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi,” seru Bupati Maesyal di Lemo Hotel Serpong, Tangerang, Kamis (11/12/2025).

Kabupaten Tangerang, katanya, juga telah memasuki era baru antikorupsi, dari kegiatan simbolis menjadi transformasi sistemik. Transformasi tata kelola yang selama ini berjalan, mulai dari meningkatnya capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MSCP) KPK, kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, hingga digitalisasi layanan publik yang mempersempit ruang pungli.

Penguatan pengawasan internal juga terus dilakukan melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan perluasan pembangunan Zona Integritas di berbagai perangkat daerah. “Inilah evolusi semangat antikorupsi kita: dari seremoni menjadi substansi, dari wacana menjadi budaya kerja,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Tangerang Tini Wartini menyampaikan bahwa Harkodia bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya korupsi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat dalam menanamkan budaya etika serta akuntabilitas.

Peringatan ini bukan hanya menyasar ASN, tapi juga dunia pendidikan dan masyarakat umum agar tercipta lingkungan sosial yang menolak korupsi dalam bentuk apa pun.

Adapun Harkodia 2025 Kabupaten Tangerang yang digelar sepanjang November-Desember turut melaksanakan berbagai kegiatan edukatif dan kampanye publik. Mulai dari Lomba Karya Tulis & Poster Digital, Kampanye Publik di Radio, hingga Puncak Acara dengan talkshow bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi untuk Tangerang Semakin Gemilang”.

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen menjaga integritas, Pemkab Tangerang juga memberikan penghargaan kepada Desa Legok (Kecamatan Legok) sebagai Desa Percontohan Antikorupsi oleh Gubernur Banten, BLUD Puskesmas Tigaraksa memperoleh Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB, dan RSUD Balaraja yang konsisten membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Bupati Maesyal kembali menambahkan, Peringatan Harkodia 2025 bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi tonggak konsolidasi komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

"Mari kita jadikan Kabupaten Tangerang sebagai contoh daerah yang berintegritas, berinovasi, dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dari Kabupaten Tangerang untuk Indonesia berintegritas," katanya.

Peringatan yang berlangsung pada 11 Desember ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penggiat pendidikan antikorupsi, kepala desa, penyuluh PAKSI, hingga aparat penegak hukum. Total peserta tercatat mencapai 213 orang, termasuk pemenang lomba, narasumber, dan pimpinan daerah. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Demi menjaga perlindungan konsumen dan ketertiban perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang melakukan pengecekan akurasi alat ukur bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Disperindag Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih mengatakan, pengecekan alat ukur SPBU dilakukan di 6 SPBU jalur padat kendaraan di Kabupaten Tangerang. Keenam jalur tersebut meliputi:

1. SPBU 34-15606, Jl. Tol Tangerang - Merak

2. SPBU 34-15607, Jl. Tol Tangerang – Merak km. 45, Balaraja

3. SPBU 34-15601, Jl. Raya Serang km. 25, Sentul Jaya, Balaraja

4. SPBU 34-15706, Jl. Raya Serang, Cibadak, Cikupa

5. SPBU 34-15806, Jl. Gatot Subrotokm. 9, Bitung

6. SPBU 34-15712, Jl. Raya Serang km. 12, Sukadamai, Cikupa

“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan keakuratan alat ukur di SPBU tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu ragu akan keberadaannya dalam pengisian BBM,” tutur Resmiyati saat memberikan keterangan pada Tim Diskominfo, Kamis (12/11/25).

Dia menuturkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran dari Direktorat Metrologi Nomor MR.03.03/2871/PKTN/SD/11/2025 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan dan Pemantauan Hukum Menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional.

“Untuk proses pengecekan ini kami mengarah pada pengukuran dari alat ukur takar timbang di SPBU. Jadi, kami memastikan bahwa ukurannya tepat, jika konsumen membeli satu liter maka harus dapat satu liter,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Kemetrologian pada Disperindag Kabupaten Tangerang, Fery Saputra mengatakan, pengecekan alat ukur SPBU dilakukan di 6 SPBU di Kabupaten Tangerang mulai dari tanggal 9 sd 10 Desember. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keakuratan alat ukur pengisian BBM.

“Selain melakukan pengawasan, kami juga memastikan ketersediaan stok BBM di Kabupaten Tangerang ini aman menjelang Nataru,” jelasnya.

Ia berharap dengan adanya alat ukur SPBU dilakukan secara rutin agar melindungi konsumen dari kejadian mengingat masyarakat yang antusias menggunakan kendaraan pribadi di momentum nataru.

“Apabila ditemukannya kejadian, masyarakat diminta untuk melaporkan kasus tersebut dengan menyertakan bukti ke Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Tangerang, serta kami ucapkan selamat natal dan tahun baru tetap berhati-hati berlalulintas,” tutup dia. (Red)

Lebak, lensafokus.id — Desakan pencopotan Kepala Inspektorat Kabupaten Lebak berinisial R semakin menguat. Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, menegaskan bahwa insiden dugaan penganiayaan terhadap seorang tenaga honorer oleh dua ASN, salah satunya pejabat tinggi Inspektorat, tidak boleh dibiarkan hanya selesai melalui musyawarah kekeluargaan.

Menurut Eli Sahroni, meskipun korban memilih tidak melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, hal itu tidak menghapus pelanggaran etik dan disiplin ASN, terlebih pelaku merupakan pejabat strategis yang seharusnya menjadi teladan.

“Musyawarah kekeluargaan itu sah-sah saja. Namun ini tidak menggugurkan fakta bahwa telah terjadi tindakan kekerasan oleh pejabat tinggi auditor Lebak. Pelaku harus dicopot dari jabatannya, tanpa tawar-menawar,” tegas Eli Sahroni, dalam Rilisannya, Kamis 11/12/2025.

Eli menjelaskan bahwa tindakan menganiaya tenaga honorer hingga babak belur merupakan bukti nyata terjadinya pelanggaran berat. Karena itu, ia menilai Kepala Inspektorat Lebak berinisial R wajib dijatuhi sanksi tegas.

“Terjadi kekerasan, terjadi penganiayaan, dan itu pelanggaran etik ASN. Tidak ada alasan untuk tidak mencopot jabatannya. Selain pencopotan, penurunan pangkat atau penghentian kenaikan pangkat juga harus diterapkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Eli Sahroni menyoroti peran Bupati Lebak Hasby Jayabaya yang dinilainya memiliki tanggung jawab moral atas perilaku ASN di bawah jajarannya.

“Bupati Lebak sebagai atasan idealnya meminta maaf kepada korban, apalagi korbannya tenaga honorer. Ini persoalan serius, bukan sekadar masalah internal,” ungkapnya.

Eli juga memperingatkan bahwa jika tidak ada tindakan tegas, hal ini berpotensi memicu reaksi publik.

“Jika pejabat pelaku kekerasan tidak dikenakan sanksi dan tidak dicopot, bukan tidak mungkin masyarakat sipil akan turun melakukan aksi unjuk rasa menuntut ketegasan Bupati Lebak,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Eli Sahroni menegaskan bahwa penegakan etik ASN harus dilakukan tanpa pandang bulu.

“Kami mendesak agar kasus ini tidak dibiarkan lepas dari sanksi etik. Bupati Lebak harus bertindak tegas dan profesional kepada siapa pun, tanpa tebang pilih,” tutupnya.

Berita ini kembali menegaskan pentingnya integritas dan keteladanan bagi para pejabat ASN dalam menjalankan tugas serta menjaga kepercayaan publik. (Cecep)

Banda Aceh, lensafokus.id - Kemenko Polkam kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana di wilayah Aceh sebagai bentuk percepatan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan mengirimkan tambahan bantuan sosial sebanyak 70 koli seberat 4 ton dan satu unit kendaraan water treatment.

Pengiriman unit water treatment dilakukan untuk mendukung akses air bersih bagi masyarakat, mengingat sebagian besar infrastruktur air mengalami kerusakan akibat banjir yang menerjang wilayah-wilayah yang terdampak.

Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan awal.

"Kami tidak hanya mengirimkan bantuan, tetapi memastikan setiap dukungan tiba tepat waktu dan menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat. Pengiriman unit water treatment hari ini adalah bukti bahwa pemerintah bergerak cepat untuk memastikan warga Aceh mendapatkan akses air bersih tanpa penundaan" ujar Menko Polkam. Kamis (11/12/2025). (Red)