TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Ruang Bersama Indonesia (PATBM-RBI) yang digelar di Gedung Nyi Mas Melati, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 350 peserta yang terdiri dari Ketua RT/RW serta para kader dari berbagai kelurahan se-Kota Tangerang.
Acara dibuka langsung oleh Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang, Dr. Tihar. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, melalui program PATBM-RBI, masyarakat tidak hanya menjadi penonton ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan perlindungan.
“Sosialisasi ini sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan PATBM, masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi,” ujar Tihar.
Ia berharap, melalui kegiatan tersebut nantinya dapat terbentuk forum PATBM di setiap kelurahan sehingga sistem perlindungan anak di lingkungan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terstruktur dan berkelanjutan.
Tihar juga mengimbau kepada seluruh peserta, khususnya para kader dan pengurus lingkungan, agar berani melapor apabila menemukan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual maupun kekerasan terhadap anak.
“Saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir dalam sosialisasi ini dapat menyampaikan kepada masyarakat agar tidak takut melapor jika terjadi kekerasan terhadap anak maupun pelecehan seksual,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Tangerang, Wiloko Tetoko menjelaskan bahwa program PATBM-RBI merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan, deteksi dini serta respons cepat terhadap kasus kekerasan dan eksploitasi anak.
Menurutnya, keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat mulai dari lingkup keluarga hingga tingkat kelurahan.
“Melalui program ini masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi potensi kekerasan terhadap anak, segera melaporkannya kepada pihak berwenang, sekaligus melakukan langkah pencegahan awal sebelum kasus ditindaklanjuti lebih lanjut,” jelas Wiloko. (Sumarna)
