KAPUAS HULU, lensafokus.id — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 2026 menjadi peringatan bahwa penanganan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.

Kompleksitas persoalan, mulai dari kekeringan, kondisi ekologis, keterbatasan akses, aktivitas ekonomi, hingga perilaku masyarakat, menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang lebih terintegrasi, terutama menghadapi potensi periode El Niño berikutnya.

Hasil sosialisasi dan penyuluhan Karhutla di Kapuas Hulu menemukan sejumlah persoalan sekaligus rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dan masyarakat.

Kapuas Hulu memiliki karakter wilayah yang sangat didominasi kawasan hutan dan konservasi. Berdasarkan data yang dihimpun dalam kegiatan tersebut, sekitar 55,50 persen wilayah merupakan taman nasional dan hutan lindung, 21,69 persen lahan pertanian, 19,52 persen hutan produksi, 2,42 persen lahan pertambangan, serta 0,59 persen berupa sungai dan danau.

Kondisi geografis tersebut membuat pendekatan penanganan Karhutla harus disesuaikan dengan karakter wilayah dan pola kehidupan masyarakat setempat.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah penurunan muka air Sungai Kapuas saat musim kering.

Kondisi tersebut dapat menghambat kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM), sehingga distribusi BBM tidak selalu berjalan tepat waktu. Dampaknya ikut dirasakan dalam mobilitas kegiatan penanganan kebakaran.

Namun, persoalan distribusi BBM tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk mengenai pola penggunaan BBM dan kemungkinan adanya kebutuhan lain dalam jumlah besar yang turut memengaruhi ketersediaan bagi masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam.

Dalam situasi tertentu, kebakaran bahkan lebih banyak berhenti setelah api padam secara alami karena sulitnya akses menuju lokasi.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa praktik pembakaran lahan memiliki latar belakang yang berbeda.

Bagi sebagian peladang, pembakaran merupakan bagian dari praktik pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dalam skala terbatas. Praktik tersebut memiliki aturan dan ketentuan daerah yang harus dipatuhi.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pembakaran diduga berkaitan dengan pembukaan atau perluasan perkebunan sawit.

Karena itu, diperlukan penelitian dan pendataan yang lebih mendalam agar penanganan tidak menyamaratakan seluruh praktik pembakaran lahan.

Pembedaan antara pembukaan ladang masyarakat dengan aktivitas pembukaan lahan untuk kepentingan usaha menjadi penting agar kebijakan pencegahan dan penegakan aturan dapat dilakukan berdasarkan fakta lapangan.

Tanpa data yang kuat, perdebatan mengenai sumber kebakaran berpotensi berhenti pada saling tuding. Penelitian yang lebih mendalam dibutuhkan untuk mengetahui pola, penyebab, lokasi, serta pihak yang bertanggung jawab dalam setiap peristiwa kebakaran.

Dalam kegiatan lapangan ditemukan sejumlah tampungan air yang mengering serta lapisan tanah berpasir. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena pengeringan gambut dapat meningkatkan risiko api bertahan di bawah permukaan ketika terjadi kebakaran.

Karakter angin yang cukup kuat juga dapat memperluas penyebaran material pembakaran ke wilayah sekitar.

Yang tidak kalah penting, kawasan Danau Sentarum memiliki ekosistem gambut yang disebut dalam materi kegiatan sebagai kawasan gambut purba dengan perkiraan usia sekitar 46.000–49.000 tahun dan kedalaman mencapai sekitar 18 meter.

Jika data usia tersebut merujuk pada penelitian ilmiah yang relevan, kawasan ini memiliki nilai penting dari sisi ekologis sekaligus sejarah lingkungan. Karena itu, setiap kebakaran di kawasan gambut tersebut perlu dipandang sebagai risiko terhadap aset ekologis yang tidak mudah dipulihkan.

Temuan lain muncul dari sejumlah desa yang menolak keberadaan perkebunan sawit. Di wilayah tersebut tidak ditemukan kebakaran dalam skala besar berdasarkan temuan lapangan yang disampaikan.

Kondisi tersebut dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara pola penggunaan lahan, pilihan ekonomi masyarakat, dan risiko kebakaran.

Di tingkat masyarakat adat, sejumlah aturan pembatasan pembakaran sebenarnya telah diterapkan. Namun, persoalan muncul ketika masyarakat tidak melaporkan rencana pembukaan lahan kepada pemerintah desa.

Akibatnya, pemerintah desa kesulitan melakukan antisipasi, terutama jika lokasi pembukaan lahan berada jauh dari permukiman.

Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pelaporan yang mudah dan cepat sehingga rencana pembukaan lahan dapat diketahui lebih awal dan langkah pencegahan dapat dilakukan.

Perizinan perkebunan berada pada pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Kondisi tersebut membuat kewenangan inspeksi terhadap kesiapan perusahaan dalam menghadapi Karhutla juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran di wilayahnya.

Karena itu, diperlukan pembagian peran dan sistem pengawasan bersama yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya menjelang periode kering berikutnya.

Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah penguatan fungsi Kapuas Hulu sebagai kawasan tangkapan air atau “bank air”.

Sebagai wilayah hulu Sungai Kapuas, pengelolaan air menjadi penting untuk menghadapi dua kondisi ekstrem sekaligus: banjir ketika curah hujan tinggi dan kekeringan saat musim kemarau panjang.

Konsep tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan cekungan air, perbaikan dan pendalaman saluran irigasi, serta pengaturan tata air untuk menjaga kelembapan lahan gambut.

Pengelolaan air juga dapat memberikan manfaat ganda, mulai dari mengurangi risiko kekeringan gambut, mendukung transportasi, hingga membantu pemenuhan kebutuhan pertanian sepanjang tahun.

Dengan pengelolaan yang tepat, potensi lahan pertanian juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Karhutla merupakan ancaman yang berulang di Kalimantan Barat. Karena itu, pendidikan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya ketika musim kebakaran tiba.

Program edukasi perlu diarahkan pada perubahan pengetahuan dan perilaku, termasuk memperkenalkan metode pengelolaan lahan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembakaran.

Masyarakat juga membutuhkan alternatif untuk meningkatkan produktivitas dan memperoleh sumber pangan tanpa meningkatkan risiko kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga direkomendasikan mengembangkan layanan informasi digital terintegrasi yang mudah diakses melalui telepon seluler.

Layanan tersebut dapat memuat informasi cuaca, musim tanam, peternakan, perdagangan, pengaduan cepat, hingga materi edukasi pencegahan Karhutla.

Informasi cuaca dapat membantu masyarakat menentukan waktu tanam dan aktivitas pertanian. Sementara layanan pengaduan dapat mempercepat pelaporan potensi kebakaran maupun gangguan pelayanan publik.

Penguatan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam menghadapi musim kering.

Pemerintah perlu menyiapkan alternatif distribusi BBM ketika kondisi Sungai Kapuas mengalami pendangkalan dan transportasi sungai terganggu.

Perluasan jaringan listrik dan internet juga penting untuk mempercepat distribusi informasi, memperluas akses edukasi, serta membuka jalur pengaduan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.

Kapuas Hulu sendiri memiliki potensi besar yang tidak hanya berasal dari sumber daya alam, tetapi juga dari ekosistem sungai, hutan, perikanan, gambut dan bentang alamnya.

Posisinya yang berbatasan langsung dengan Malaysia juga membuat penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dari pengelolaan wilayah perbatasan.

Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi Karhutla di Kapuas Hulu perlu bergeser dari pendekatan reaktif menuju pencegahan yang terintegrasi.

Pemetaan kawasan tangkapan air, pengelolaan gambut, kesiapan perusahaan, alternatif distribusi BBM, edukasi masyarakat, sistem informasi digital, penguatan infrastruktur, serta koordinasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah perlu disiapkan sebelum musim kering tiba.

Karhutla bukan semata persoalan api. Di baliknya terdapat persoalan tata kelola air, penggunaan lahan, akses wilayah, ekonomi masyarakat, kesiapan infrastruktur, hingga kualitas informasi.

KOTA TANGERANG, lensafokus.id — Pemerintah Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya.

Camat Jatiuwung Buceu Gartina menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur kelurahan, pendidikan, hingga Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Jatiuwung.

Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menyusun langkah strategis dalam menangani permasalahan ATS sekaligus menyosialisasikan program wajib sekolah 13 tahun kepada masyarakat.

“Kami terus berkoordinasi agar proses pendataan dan verifikasi bisa berjalan lancar. Nantinya, semua pihak akan turun tangan membantu memastikan akses pendidikan di semua tingkatan bisa dijangkau masyarakat dengan mudah,” ujar Buceu, Jumat (25/9/2026).

Saat ini, Pemerintah Kecamatan Jatiuwung masih melakukan proses verifikasi dan pemutakhiran data untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi Anak Tidak Sekolah di wilayah tersebut.

Menurut Buceu, proses pendataan dan verifikasi menjadi langkah penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan bentuk intervensi yang tepat, khususnya untuk membuka akses pendidikan yang lebih mudah bagi masyarakat.

“Kota Tangerang sendiri sudah mempunyai sejumlah program unggulan pendidikan mulai dari Beasiswa Tangerang Cerdas, Sekolah Swasta Gratis, sampai Sekolah Inklusi. Belum lagi di tingkatan pendidikan anak usia dini yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses pendidikan dengan mudah dan gratis,” tambahnya.

Ia berharap berbagai langkah yang dilakukan bersama pemangku kepentingan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan. (Sumarn)