Lebak, lensafokus.id - Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lebak membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di tengah hujan deras dan Ruang Rapat DPRD Lebak bocor, berlangsung menarik pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Tangerang, lensafokus.id - Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, akhirnya angkat bicara terkait kasus pembangunan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, yang tengah menjadi sorotan publik. Pernyataan ini dia sampaikan kepada awak media pada Jumat (14/2/2025).

Dengan mengenakan peci hitam dan baju muslim putih, Arsin menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohod.

"Saya Arsin bin Asip secara pribadi maupun jabatan saya sebagai Kepala Desa. Atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohod, situasi tersebut tidaklah kami harapkan," ujarnya.

"Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang terdalam, khusus kepada warga Desa Kohod, serta seluruh warga negara Indonesia." Sambungnya.

Arsin juga mengklaim bahwa dirinya ikut menjadi korban dalam kasus ini akibat tindakan pihak lain.

"Bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan ketidakhati-hatian yang saya lakukan dalam pelayanan publik di Desa Kohod," ungkapnya.

Kendati demikian, Arsin berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Desa Kohod.

Sementara itu, Yunihar, kuasa hukum Arsin, menegaskan bahwa kliennya bukanlah aktor utama dalam pemagaran laut tersebut, maupun dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang saat ini menjadi perbincangan hangat.

"Klien kami ini bukan lah aktor yang sebenarnya," pungkasnya. (Lingga)

TANGERANG, lensafokus.id – Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony meresmikan Dapur Gizi Makan Gratis di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jumat (14/2/2025).

Dapur tersebut disiapkan untuk memfasilitasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah dasar (SD).

Dalam sambutannya, Andi Ony mengatakan program MBG bagi para siswa memerlukan dukungan sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak.

"Kita semua harus saling bantu dan bahu-membahu untuk mewujudkan program makan bergizi gratis ini. Karena program ini tujuannya baik yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan kuat," tuturnya.

Dia menjelaskan, program ini tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak tetapi turut membantu perekonomian masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja dalam operasional Dapur Gizi Makan Gratis.

"Program ini diharapkan mengambil bahan pokok dari wilayah sekitar, belum lagi pemanfaatan tenaga kerja yang mengelola dapur, yang mengantar dan sebagainya, itu semua adalah perputaran ekonomi yang turut membantu perkembangan ekonomi sekitar," ungkapnya.

Sebagai informasi, Dapur Gizi Makan Gratis merupakan dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang bekerjasama dengan Yayasan Amal Salam Pancasila.

Sementara itu, Ketua Yayasan Amal Salam Pancasila Ahmad Subadri mengatakan dapur tersebut akan beroperasi pada Senin (17/2/2025) dan akan mulai melakukan pendistribusian makanan bergizi gratis ke sejumlah sekolah dengan radius terdekat.

"Insya Allah, dapur ini akan mulai beroperasi pada Senin (17/2) dan akan mendistribusikan makanan bergizi gratis kurang lebih sebanyak 3.446 porsi ke tujuh sekolah dasar (SD) dengan radius terdekat," tuturnya.

Subadri menuturkan ketujuh sekolah dasar tersebut yakni SDN Sodong 1, SDN Sodong 2, SDN Nagrak, SDN Bugel, SDN Kadu Agung 1, SDN Kadu Agung 2 dan SDN Tigaraksa 3.

Dia mengungkapkan makanan yang diproduksi telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga sesuai dengan pemenuhan gizi bagi para anak.

"Makanan ini wajib sesuai dengan standar, karna di dapur ini juga ada personil dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengomandani operasional di sini," ungkapnya.

Diketahui, Program MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut resmi dimulai pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi di Indonesia. (Red)