Kota Tangerang, lensafokus.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang bekerja sama dengan Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) menggelar agenda tahunan Lomba Posyandu Berprestasi dan Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Kota Tangerang Tahun 2026 di Gedung Nyimas Melati Kota Tangerang, Senin (25/5/2026).

Ajang tahunan ini diikuti oleh posyandu-posyandu terbaik yang menjadi perwakilan dari 13 kecamatan se-Kota Tangerang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, indikator penilaian pada kompetisi tahun ini mengalami peningkatan instrumen yang lebih komprehensif dengan mengacu pada pemenuhan hak dasar masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni menerangkan, instrumen penilaian tahun ini dirancang lebih luas guna mengukur kesiapan posyandu dalam mendukung program pemerintah pusat maupun daerah.

"Tahun ini penilaiannya lebih masuk ke 6 Standar Pelayanan Minimum (SPM). Jadi kalau kemarin-kemarin kita masih fokus di bidang kesehatan saja, sekarang tetap kita melihat dan menilai 5 SPM yang lainnya. Jadi keseluruhan 6 SPM itu dinilai secara terintegrasi," jelas dr. Dini.

Ia memaparkan, seleksi ketat ini meloloskan perwakilan dari 13 kecamatan, yang dievaluasi mulai dari kelengkapan administrasi hingga kemampuan kader dalam memaparkan inovasi pelayanan di wilayahnya.

"Semua pelayanan dan inovasi kader dinilai langsung oleh juri. Hasilnya akan disaring menjadi 3 posyandu terbaik untuk verifikasi lapangan bersama TP Posyandu, sebelum diumumkan pada Agustus 2026," kata dr. Dini.

Di tempat sama, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Tangerang Masturoh Sachrudin menegaskan, perlombaan ini merupakan bagian dari penguatan fungsi pembinaan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah bersama kader penggerak TP Posyandu di akar rumput.

"Setiap bulan kami dari Tim Pembina Posyandu terus melakukan monitoring pembinaan ke lapangan untuk memastikan 6 SPM ini berjalan baik di masyarakat. Lewat momentum evaluasi dan lomba inilah, kita bisa menilai secara riil seberapa jauh keberhasilan dan efektivitas pelayanan posyandu yang sudah berjalan," ungkap Masturoh.

Melalui sinergi kuat antara Dinas Kesehatan, TP Posyandu Kota Tangerang dan para kader, Penilaian Posyandu 2026 ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi wilayah untuk melahirkan berbagai inovasi pelayanan kesehatan yang berbasis pada pemecahan masalah riil masyarakat di lingkungan masing-masing. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah, secara resmi membuka kegiatan silaturahmi dan Workshop Guru Taman Kanak-Kanak (TK) dalam rangka puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)-PGRI Kabupaten Tangerang. Acara tersebut digelar di Gedung Serbaguna (GSG) Puspemkab Tangerang, Senin (25/05/26)

Dalam sambutannya, Wabup Intan menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antara keluarga dengan pihak sekolah dalam menghadapi tantangan di era digital yang sarat dengan persaingan global dan penguasaan teknologi yang dinamis

"Era digital membawa perubahan yang sangat cepat. Anak-anak akan menghadapi persaingan global dan perkembangan teknologi yang dinamis. Pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada guru dan sekolah saja, melainkan harus melibatkan peran aktif orang tua," tandas Wabup Intan

Menurut dia, era digital menuntut semua pihak, termasuk di sekolah untuk terus melakukan inovasi dan terobosan baru agar proses belajar mengajar berjalan dinamis. Selain itu, kolaborasi dan komunikasi yang baik harus terus diperkuat agar mampu melahirkan sistem pendidikan terbaik dan berkualitas.

"Pendidikan terbaik dan berkualitas lahir dari kolaborasi yang baik antara keluarga, guru dan sekolah. Ketika komunikasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua terjalin dengan baik, maka anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang positif, penuh perhatian dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal," ujarnya

Lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui Dinas Pendidikan berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari program beasiswa untuk penguatan kompetensi guru hingga program sekolah bersubsidi jenjang SD dan SMP serta upaya lainnya sebagai respond atas kebutuhan dan perkembangan di lapangan.

"Merespons kebutuhan lapangan, Pemda juga tengah menyiapkan program pelatihan deteksi dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi para guru TK secara bertahap dan rencana menggelar seri webinar parenting di era digital dengan mengundang perwakilan IGTKI, Forum PAUD, PKK hingga ibu-ibu kepala desa dan menghadirkan psikolog Ibu Desi Ratnasari serta praktisi anak Kak Danang sebagai narasumber," jelasnya

Pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut dapat menjadi ruang saling menguatkan semangat dan menambah wawasan serta belajar bagi para guru TK di Kabupaten Tangerang.

"Acara ini diharapkan menjadi ruang untuk saling belajar, memperkuat semangat, dan meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Tangerang," harapnya

Ketua IGTKI-PGRI Kabupaten Tangerang, Hj. Eulis Aan Rodiantini melaporkan bahwa acara dalam rangka HUT ke-76 IGTKI-PGRI Kab. Tangerang tersebut dihadiri oleh 700 peserta dari perwakilan kepala sekolah dan guru TK dari berbagai lembaga se-Kabupaten Tangerang, sekaligus menegaskan komitmen kuat organisasi yang mempunyai motto utama: "Kerja Keras, Kerja Tuntas, Kerja Cerdas, dan Kerja Berkualitas".

"Di HUT yang ke-76 ini, IGTKI-PGRI Kabupaten Tangerang siap menjadi garda terdepan untuk selalu melayani dan memberikan inovasi pembelajaran demi kebaikan para peserta didik di lembaga masing-masing," ujar Hj Eulis

Pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang atas perhatian nyata terhadap kesejahteraan guru salah satunya berupa insentif daerah yang telah dirasakan manfaatnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan didampingi Ketua Bunda PAUD Kab. Tangerang Hj. Rismawati Maesyal Rasyid menyerahkan piala kepada pemenang lomba Best Committee Award yang diraih oleh IGTKI Kec. Panongan sebagai juara I, IGTKI Kec. Curug juara kedua dan peringkat ketiga diraih IGTKI Kec. Balaraja. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar Tangerang Internasional Development Seminar (TIDS). Seminar internasional tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid di ICE BSD Kec. Pagedangan, Senin (25/05/26)

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid mengungkapkan bahwa seminar tingkat internasional tersebut menghadirkan narasumber dari dalam maupun luar negeri serta mengangkat 4 tema utama yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan tugas-tugas pemerintah dan masyarakat serta pembangunan di Kabupaten Tangerang.

"Temanya antara lain terkait dengan infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi kerakyatan, pembangunan manusia artinya dari sisi status dan dari sisi keberadaannya baik dari aspek pengangguran maupun kemiskinan dan yang terakhir adalah riset dan inovasi daerah," ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Dia menyebut, 4 tema tersebut erat sekali hubungannya dengan keberadaan dan karakteristik Kabupaten Tangerang sebagai salah satu wilayah aglomerasi yang menuntut pengembangan wilayah yang terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat

"Empat komponen tema ini erat hubungannya dengan keberadaan dan karakteriatik Kabupaten Tangerang sebagai daerah aglomerasi. Hadirnya pemerintah di semua level semua tingkatan diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian yang ada di Kabupaten Tangerang," ujarnya

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan program unggulan dan skala prioritas pembangunan yang mancakup antar lain: aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan tata kelola pemerintahan.

"Sekali lagi fokusnya adalah seberapa jauh Pemda bisa hadir bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Kami harap seminar ini bisa memberikan konsep program dan rekomendasi yang dapat kita jalankan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang," tandasnya

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Soma Atmaja melaporkan bahwa seminar internasional TIDS diselenggarakan dengan metode hybrid, luar jaringan (Luring) dan dalam jaringan (Daring) dengan menghadirkan pembicara, baik dari luar negeri maupun nasional dari berbagai institusi, termasuk para ahli di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, pengembangan perkotaan dan pengelolaan wilayah pesisir.

"Tercatat sudah sekitar 400 peserta secara luring dan 200 peserta secara daring. Para peserta ini terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, akademisi dari berbagai universitas, praktisi pembangunan, peneliti, mahasiswa, dan organisasi internasional," jelas Sekda Soma

Lanjut dia, para peserta terbagi dalam 4 ruang seminar paralel, di mana masing-masing ruang membahas sub-tema pembangunan yang spesifik, yaitu: perencanaan pembangunan perkotaan dan pesisir yang adaptif untuk ketahanan wilayah, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, ekosistem inovasi daerah berbasis penelitian dan ruang keempat, tata kelola pemerintahan yang cerdas dan tangguh melalui literasi data dan transformasi digital.

"Hasil yang diharapkan dari seminar ini meliputi: peningkatan pengetahuan dan wawasan global di antara para peserta mengenai pembangunan daerah yang berkelanjutan, penguatan jaringan kerja sama antara instansi pemerintah, universitas dan mitra internasional serta dokumen hasil seminar dan rekomendasi kebijakan," imbuhnya

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI tahun 2001-2009, Hasan Wirayuda sangat mengapresiasi langkah Pemkab Tangerang yang sangat terbuka dalam merumuskan kebijakan dan penguatan arah pembangunan daerahnya

"Saya hargai dan saya puji adanya seminar ini karena menunjukan keterbukaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam merumuskan kebijakan dan menerima masukan bagaimana membentuk kebijakan yang akan dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah," ucapnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pelanggaran izin usaha Tempat Hiburan Malam (THM) di sejumlah tenant kawasan Samanea Kadaton/Suvarna Sutera, Desa Pasir Gadung. Senin (25/05/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tangerang itu membahas operasional tenant di bawah naungan PT Pijar Berkreasi Sejahtera, yakni Pusat Bir Suvarna, Si Botol, Hunter Beer and Cafe, serta Hibisa Hotel dan room karaoke.

RDP tersebut dihadiri Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang Ana Supriyatna, Kepala Disperindag Kabupaten Tangerang Resmiati, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang Hendra Herawan, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang Bimo Mahfudz Fudianto, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Yakub, Deden Umardani, Camat Cikupa, Supriyadi, Kuasa Hukum Samanea Reja Alfiandi, serta pihak Operational & Property Management Samanea, Dimas.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kabupaten Tangerang menghasilkan tiga poin keputusan utama.

Pertama, Satpol PP Kabupaten Tangerang diminta melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) secara tegas terhadap tenant yang diduga melanggar izin usaha, yakni Pusat Bir Suvarna, Si Botol, Hunter Beer and Cafe, serta Hibisa Hotel dan karaoke.

Kedua, DPRD meminta pihak pengembang PT Samanea Tangerang Development bersikap kooperatif membantu pemerintah daerah dalam proses penegakan perda. Koordinasi penindakan nantinya akan dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Ketiga, DPRD tetap mendukung investasi dan pembangunan yang dilakukan PT Samanea Tangerang Development, termasuk percepatan pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, dan wisata kuliner guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan baru di Kabupaten Tangerang.

Kuasa Hukum Samanea, Reja Alfiandi, menyatakan pihaknya menghormati hasil RDP dan siap mendukung langkah pemerintah daerah terkait penegakan aturan.

“RDP hari ini tentu akan kami kaji. Kami juga akan melakukan verifikasi langsung terhadap tenant yang bersangkutan. Pada prinsipnya kami terbuka dan mendukung apa pun hasil RDP tersebut. Kami menunggu surat resmi dari DPRD. Secara legalitas kami mengakui ada kesalahan dan siap mendukung penegakan perda oleh pemerintah daerah,” ujar Reja usai rapat.

Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Tangerang disebut akan segera melakukan koordinasi teknis untuk mengeksekusi penindakan terhadap tenant yang dinilai melanggar aturan perizinan usaha tersebut. (Mala)

LEBAK, lensafokus.id – Dugaan pencemaran limbah efluen kelapa sawit di aliran Sungai Ciliman memicu sorotan tajam dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lebak. Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) DPAC Banjarsari mengecam keras dugaan kelalaian pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik PTPN IV Regional I Kertajaya yang dituding menyebabkan air sungai berubah keruh dan tercemar.

Pabrik kelapa sawit yang sebelumnya dikenal sebagai PTPN VIII PKS Kertajaya itu berlokasi di Jalan Raya Saketi–Malingping, Desa Leuwiipuh, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten.

Sorotan muncul setelah warga mendapati kondisi air Sungai Ciliman menghitam diduga akibat limbah efluen sawit yang terbawa aliran air hujan dari saluran pembuangan perusahaan.

Asisten Administrasi (Adsi) sekaligus TU PTPN PKS Kertajaya, Usup Suparman saat dikonfirmasi membenarkan adanya limbah sisa di parit pembuangan yang terdorong air hujan hingga menyebabkan warna air berubah.

“Memang ada limbah yang tersisa di parit pembuangan lalu terdorong air hujan sehingga air menjadi hitam. Biasanya tidak berlangsung lama,” ujarnya melalui sambungan WhatsApp, Minggu (24/05/2026).

Ia menyebut pihak perusahaan telah melakukan pemantauan dan tengah memproses sistem aplikasi limbah ke lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair.

Selain itu, pihak perusahaan juga berencana melakukan pengerukan kolam IPAL dalam waktu dekat sebagai langkah antisipasi.

Namun, pernyataan tersebut menuai kritik keras dari Ketua BBP DPAC Banjarsari, Jais Anggara.

Menurutnya, keterangan pihak perusahaan dinilai tidak konsisten dan terkesan melempar persoalan pencemaran kepada faktor lain seperti hujan maupun aktivitas tambang pasir.

“Keterangan yang disampaikan terkesan menyalahkan faktor cuaca dan memframing limbah efluen bercampur dengan limbah tambang pasir. Ini yang kami kecam,” tegas Jais.

Ia menegaskan, pihaknya siap membawa sampel air Sungai Ciliman untuk diuji laboratorium ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten apabila dugaan pencemaran terus terjadi.

“Jika terbukti tercemar, kami meminta PTPN IV Regional I mengevaluasi bahkan mencopot penanggung jawab pengelolaan IPAL yang diduga lalai dan abai terhadap tugasnya,” tandasnya.

BBP menilai persoalan limbah efluen sawit tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengancam kesehatan masyarakat sekitar yang bergantung pada aliran Sungai Ciliman.

Hingga kini, polemik dugaan pencemaran limbah tersebut masih menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap ada langkah konkret dari pihak perusahaan maupun instansi terkait untuk memastikan kondisi Sungai Ciliman benar-benar aman dan terbebas dari pencemaran limbah industri. (Cecep)