TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid membagikan sebanyak 2.000 paket sembako murah dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang di Alun-Alun Tigaraksa, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu (13/5/26).

Bupati Maesyal Rasyid mengatakan, pemerintah daerah akan terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan warga, salah satunya Gerakan Pangan Murah.

“Pemerintah daerah senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Terutama dalam situasi kondisi saat ini, kita antisipasi sekaligus merespons kebutuhan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Disperindag dan juga Dinas Pertanian,” ujar Bupati Maesyal.

Ia menjelaskan, paket sembako yang harga normalnya sekitar Rp85 ribu dapat ditebus masyarakat hanya dengan Rp43 ribu atau lebih dari setengah dari harga pasaran.

“Disperindag menyiapkan sembako yang harga belinya Rp85 ribu, tetapi dijual Rp43 ribu. Jadi ini setengah harga lebih murah dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Selain paket sembako murah, Dinas Pertanian juga menyediakan berbagai kebutuhan pangan lain seperti sayur-mayur hingga produk olahan hasil pertanian dan perikanan dengan harga terjangkau. Bahkan, beras 5 kilogram dijual hanya Rp17 ribu.

“Ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Tangerang. Semua kecamatan nantinya mendapatkan giliran,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa program GPM yang sebelumnya digelar tiga bulan sekali pada tahun 2025, kini ditingkatkan menjadi dua bulan sekali pada tahun 2026.

“Tahun 2025 tiga bulan sekali, sekarang tahun 2026 kita tambah menjadi dua bulan sekali. InsyaAllah kalau kemampuan keuangan daerah memungkinkan, tahun 2027 bisa sebulan sekali,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih, mengatakan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Lanjut dia, sebanyak 2.000 paket sembako disediakan dalam kegiatan tersebut. Paket sembako yang dijual murah terdiri atas beras premium 2 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter.

“Harga normal paket sembako sekitar Rp85 ribu, namun masyarakat cukup menebus dengan harga Rp43 ribu,” jelasnya.

Program ini merupakan salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Salah seorang warga, Nurjanah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako murah tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan dan ditambah jumlah paket yang disediakan dalam pelaksanaan GPM nantinya

“Saya harap bisa sering-sering diadakan sembako murah dan ditambah jumlah paketnya. Ini sangat membantu ibu-ibu,” ujarnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah secara tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran camat dan Tim Penggerak PKK untuk mempercepat proses pendataan program Isbat Nikah Terpadu yang akan digelar dakam rangka memeriahkan HUT ke-394 Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan Wabup Intan saat membuka Sosialisasi Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wareng, Gedung Kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/05/26).

"Program isbat nikah terpadu ini adalah bentuk perlindungan hukum dan tertib administrasi terhadap setiap keluarga, khususnya melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang. Saya minta kepada para camat dan seluruh jajarannya serta Tim Penggerak PKK agar mempercepat proses pendataan dan pendaftarannya," pinta Wabup Intan

Dia menjelaskan bahwa program isbat nikah terpadu tersebut menargetkan legalitas hukum bagi 1.000 pasangan suami istri di Kabupaten Tangerang. Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kementerian Agama

"Saya didampingi oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, juga Dinas DPMPD, Dukcapil dan Kementerian Agama juga akan hadir, insyaAllah akan mengadakan Isbat Nikah Terpadu bagi kurang lebih 1.000 pasang se-Kabupaten Tangerang dan gratis," jelasnya

Dia menyebut status pernikahan siri masih banyak ditemukan pada pasangan suami istri di Kabupaten Tangerang bahkan pada pasangan yang sudah lanjut usia. Menurut dia, status pernikahan siri ini harus segera dituntaskan agar tidak menghambat hak administratif anak dan perlindungan hukum bagi kaum perempuan.

"Tanpa dokumen resmi, perlindungan perempuan dan anak-anak akan sulit mengakses administrasi sekolah dan perempuan kehilangan perlindungan hak waris," tandasnya

Pihaknya juga meminta seluruh pihak terkait terus menguatkan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan validasi data secara cepat, akurat dan tepat untuk memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Seluruh perangkat daerah dan pihak terkait harus terus membangun sinergi tanpa hambatan prosedur, demi kelancaran proses persidangan terpadu bersama Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kemenag. Kita ingin memangkas kerumitan birokrasi dan biaya tinggi agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang lebih mudah," tegasnya.

Lanjut dia, seluruh jajaran harus bergerak cepat mengingat program Isbat Nikah Terpadu merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menjamin hak sipil dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi setiap keluarga di Kabupaten Tangerang.

"Semua data calon peserta harus segera dihimpun dalam waktu singkat untuk menjamin target 1.000 pasangan tercapai sesuai agenda perayaan daerah," pungkasnya. (Red)

Lebak, lensafokus.id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat di dunia pendidikan. Kali ini, sorotan tertuju ke SMKN 1 Kalanganyar yang berada di Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Sekolah tersebut diduga menarik iuran sebesar Rp20.000 per siswa dengan dalih pembelian hewan qurban untuk perayaan Hari Raya Idul Adha, Rabu (13/05/2026).

Munculnya informasi tersebut langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Banten saat ini tengah menggencarkan program sekolah gratis bagi seluruh jenjang SMA, SMK, dan SKh, baik negeri maupun swasta partisipatif. Kebijakan itu secara tegas melarang adanya pungutan tambahan dalam bentuk apa pun kepada siswa.

Saat dikonfirmasi, Fitra selaku staf Humas SMKN 1 Kalanganyar mengaku tidak mengetahui adanya iuran tersebut.

“Jujur pak, saya tidak tahu menahu terkait iuran sebesar Rp20.000 untuk qurban tahun ini. Kalau untuk dua tahun ke belakang memang ada qurban, itu pun dari komite,” ujarnya.

Namun, pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Ujang, guru agama di sekolah tersebut. Ia membenarkan adanya penggalangan dana qurban sebesar Rp20.000, namun menegaskan bahwa iuran itu bersifat sukarela dan tidak wajib dibayarkan seluruh siswa.

“Memang iuran sebesar Rp20.000 ada, tapi tidak diwajibkan seluruh siswa. Kami pihak sekolah tidak memaksa siswa untuk membayar. Untuk iuran qurban pun, kepala sekolah yang menyarankan kepada pihak guru,” jelasnya.

Perbedaan keterangan antar pihak sekolah ini pun menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Terlebih, dalam program sekolah gratis yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten, seluruh kebutuhan operasional pendidikan telah ditanggung pemerintah, sehingga sekolah tidak diperkenankan memungut biaya tambahan seperti SPP, uang gedung, daftar ulang, hingga lembar kerja siswa (LKS).

Pemerintah juga telah mengingatkan bahwa sekolah yang masih melakukan pungutan dapat dikenakan sanksi tegas, mulai dari teguran administratif hingga ancaman penghentian kerja sama operasional sekolah.

Masyarakat berharap instansi terkait segera turun tangan melakukan penelusuran mendalam guna memastikan apakah praktik iuran qurban tersebut masih dalam batas ketentuan atau justru berpotensi melanggar aturan program sekolah gratis yang telah ditetapkan pemerintah. (Cecep)